Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agus Setiawan
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti mengenai mengenai konsep teori pembentukan BLU di Indonesia dan menilai bagaimana penerapan public accountability pada BLU perguruan tinggi dengan mengambil pembanding universitas-universitas yang memiliki reputasi kelas dunia pada negara Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep teori pembentukan BLU di Indonesia dan menilai perbandingan atas penerapan public accountability pada BLU perguruan tinggi dengan perguruan tinggi pembanding sehingga didapatkan kesimpulan yang diharapkan dapat menjadi saran perbaikan untuk meningkatkan public accountability BLU perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bagaimana praktik public accountability terbaik sebagaimana diterapkan oleh University of California, sementara pada sampel perguruan tinggi BLU di Indonesia masih kurang memadai. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan kepada perguruan tinggi dan regulatornya di Indonesia.
ABSTRACT
This thesis examines the theory of the building concept of BLU in Indonesia and assess how the implementation of public accountability on BLU college by taking comparator universities that have a world class reputation in the United States, Britain and Australia. The purpose of this study was to understand the building concept of special agencies in public sector (BLU) in Indonesia and assess the comparison of the application of public accountability on BLU colleges and universities so that it was concluded that the comparison can be expected to suggest improvements to enhance public accountability in BLU college. This research is descriptive qualitative research. From this study it was determined how public accountability best practices as applied by the University of California , while on a college sample BLU in Indonesia is still inadequate. It is necessary for repairs to the college and its regulators in Indonesia.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T55451
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
This article attempts to give the picture concerning the importance of public accountability and citizen participation as one of the instruments to eradicate bureaucratic corruption, seen from various theories. This paper provides equal and adequate understanding of the role of public accountability and citizen participation in the eradication process of corruption and the various efforts that can be done to strengthen it. The results of this literature review shows that the efforts taken to eradicate corruption in Indonesia is still partial and tend not to have a clear design strategy so that in many cases is not able to reduce signi cantly the level of corruption that occurred. Besides that, the important role of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption has not received much attention as well as has not been thoroughly studied. Therefore we need further study of the various aspects of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption in Indonesia.
Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (2) Mei-Agustus 2009: 116-121, 2009
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Kurniawan
Abstrak :
Abstract. This article attempts to give the picture concerning the importance of public accountability and citizen participation as one of the instruments to eradicate bureaucratic corruption, seen from various theories. This paper provides equal and adequate understanding of the role of public accountability and citizen participation in the eradication process of corruption and the various efforts that can be done to strengthen it. The results of this literature review shows that the efforts taken to eradicate corruption in Indonesia is still partial and tend not to have a clear design strategy so that in many cases is not able to reduce signi cantly the level of corruption that occurred. Besides that, the important role of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption has not received much attention as well as has not been thoroughly studied. Therefore we need further study of the various aspects of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption in Indonesia.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Zainal Arifin Abidin
Abstrak :
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan : 1) kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM Enrekang, dilihat dari sisi kepuasan pelanggan; 2) akuntabilitas PDAM Enrekang terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif Dimana data kuantitatif disajikan dalam bentuk table frekuensi kemudian dianalisa secara deskriptif Untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, pengukurannya mempergunakan sistem penilaian yang dikembangkan oleh Zeithaml dick, yaitu metode service quality (Servqual) yang berpedoman kepada lima 5 (lima) dimensi yaitu Tangibles, Reliabilitiy, Responsivenees, Assurance dan Empathy. Untuk mengetahui akuntabilitas publik dipergunakan metode distribusi persentase. Hasil penelitian menuniukkan bahwa pelanggan relatif belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor PDAM Enrekang. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kesenjangan/gap antara harapan dengan persepsi pelanggan tersebut. Meskipun belum dapat dikatakan ideal bagi pelanggan, namun harapan dari beberapa pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan kantor PDAM Enrekang telah direalisasikan walaupun belum pada tahap menyeluruh. Akuntabilitas PDAM Enrekang terhadap pelanggan sebagai konsumen pads umumnya sudah baik, namun ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa pihak PDAM Enrekang belum akuntabel seperti pada saat penetapan tarif air minum, masih ada masyarakat yang merasa tidak dilibatkan, pada dimensi pengelolaan teknis, masih ada konsumen yang merasa bahwa kernudahan dan biaya untuk melakukan penyambungan baru dirasakan relatif besar dan berbelit-belit serta pada saat pembayaran perbulan masih saja ada konsumen yang selalu menunggak Pada dimensi hak dan kewajiban, terlihat bahwa masih ada konsumen yang merasa belum mengetahui sepenuhnya apa hak dan kewajiban sebagai seorang pelanggan PDAM dan terakhir pada dimensi informasi langganan, didapatkan suatu kenyataan bahwa ada sebahagian besar konsumen yang merasakan adanya hambatan dalam menyelesaikan keluhan-keluhan yang disampaikan kepada pihak PDAM Enrekang. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pemberian layanan dan akuntabilitas kepada konsumen, diperlukan tindakan : mengganti peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengelolaan air bersih yang sudah usang dan tua dengan peralatan dan perlengkapan yang baru atau berteknologi tinggi, menepati janji yang telah diberikan kepada konsumen, harus sering memberikan informasi-informasi pelayanan kepada pelanggan melalui berita, pamflet/brosur ataupun papan informasi pada ruang pelayanan, memperhatikan dan lebih meningkatkan kualitas kerja para karyawan khususnya karyawan tennis, meningkatkan akuntabilitas dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta apa yang menjadi hak dan kewajiban pelanggan, melakukan penelitian yang lebih mendalam dan bersifat kontinyu (setiap tahun), sehingga dapat diketahui seberapa besar kualitas pelayanan dan akuntabilitas yang telah diberikan kepada pelanggan, Disamping usaha tersebut diatas, juga diharapkan adanya pembentukan forum pelanggan dibawah binaan badan pengawas yang berfungsi sebagai mediator dan pembawa aspirasi antara pelanggan dan PDAM sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas publik PDAM.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13844
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
In the context of regional autonomy value for money constitutes a bridge to lead regional government in reaching good governance: transparency, economy, efficiency, effectiveness, responsiveness and accountable regional government. Value for money must be opered in management of regional budget. In the discourse of regional autonomy and decentralization, public accountability is a key word. For supporting of being performed the management of community funds based on the concept of value for money, so it requires the system of regional finance management and regional budget emphasizing performance budget to strengthen public accountability of regional government in line with regional autonomy and decentralization.
351 SPJ 6:1 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hery Sahrir
Abstrak :
SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh pengelola untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sebagai fasilitas publik, SPBU seharusnya dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pekerja, pelanggan dan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar di area tersebut. Untuk memastikan tingkat keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia, diperlukan suatu sistem penilaian yang diakui, sehingga terdapat akuntabilitas publik terhadap tingkat keamanan suatu SPBU. Tujuan dari studi ini adalah menghasilkan suatu sistem pemeringkatan (rating system) yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keselamatan kebakaran dan ledakan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sistem pemeringkatan yang dihasilkan diberi nama Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, yang terdiri dari persyaratan-persyaratan utama yang harus dimiliki oleh SPBU untuk memastikan keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, yaitu badan regulasi dan pemberi lisensi, untuk mengembangkan lebih lanjut sistem pemeringkatan keselamatan di SPBU.
Petrol filling station is facility provided for public to meet their demand for fuel. As their role as public facility, the petrol station must assure safety and security for their customers workers and community. The petrol filling station need to be assessed for their safe level of petrol station against fire and explosion risk as part of their accountability for the public. This study is aimed to develop a rating system that recognized to assess the safe level of petrol stations against fire and explosion risk. The rating system, namely Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, contains requirements which useful for the management of petrol filling stations to manage safety of their facility from fire and explosion. Result of this study is intended to be input for those interest in the safe operation of petrol filling station, particularly the regulatory body and license holder, to further develop the rating system to assess the safe level of petrol filling stations in Indonesia.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2012
T32522
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library