Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang putusan KPPU dalam perkara monopoli yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I dalam mengelola layanan jasa kargo di Bandar Udara Hasanuddin Makassar. Monopoli merupakan suatu posisi di pasar yang hanya memiliki satu atau satu kelompok pelaku usaha. Posisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat merusak sistem perekonomian, sehingga perlu dibuat suatu aturan untuk mengendalikannya. Meskipun demikian, ada beberapa jenis monopoli yang diperbolehkan untuk dilakukan, salah satunya adalam monopoli karena perintah dari peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain Monopoly by law. Posisi monopoli yang dimiliki oleh PT. Angkasa Pura I merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya posisi monopoli tersebut diperbolehkan, meski harus dengan kontrol yang ketat dari pemerintah. ......The focus of this study is the KPPU decision in the case of monopoly which is done by PT. Angkasa Pura I who manages the cargo services at Hasanuddin Airport in Makassar. Monopoly is a position in the market that have only one or a group of business actors. This position can lead to various negative impacts that could damage the economic system, so it is necessary to made a regulation to control it. Nevertheless, there is some kind of monopoly that is allowed to do, one of which is a monopoly because the command of laws and regulations, or in other words monopoly by law. The position of monopoly that is owned by PT. Angkasa Pura I is the mandate of the laws and regulations, so the monopoly position is allowed, even if it with strict control from the government.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian kerjasama usaha antara PT Angkasa Pura I Persero dengan PT Execujet Indonesia tentang pengelolaan pelayanan general aviation di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali. Permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana perjanjian kerjasama usaha tersebut dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana seharusnya KPPU menyikapi adanya bisnis General Aviation Terminal yang merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah yuridis-normatif. Dalam penelitian yuridis-normatif ini, penelitian akan mengacu pada semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Setelah itu, akan dilihat mengenai penerapan dari peraturan-peraturan tersebut. Perjanjian tersebut bukan merupakan pelanggaran berdasarkan UU No. 5/1999. Akan tetapi, tindak lanjut dari Perjanjian tersebut yaitu tindakan penetapan harga secara sepihak oleh PT Execujet Indonesia lah yang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan UU No. 5/1999 dikarenakan tindak lanjut tersebut tergolong ke dalam praktik monopoli penyalahgunaan posisi monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 5/1999. KPPU mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 angka 5 UU No. 5/1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dikarenakan bisnis GAT ini merupakan bisnis perintis yang belum ada pengaturannya di Indonesia, seharusnya KPPU menjalan tugas tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPPU melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada PT Angkasa Pura I Persero dan PT Execujet Indonesia agar dalam melakukan kegiatan usahanya mewujudkan iklim usaha yang kondusif. ......This thesis discuss the cooperation agreement between PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia regarding management of general aviation services at I Gusti Ngurah Rai International Airport. The issues of this Thesis are how the cooperation agreement reviewed based on Law Number 5 of 1999 and how should KPPU have responded to the business of General Aviation Terminal which is a pioneer business that currently has no regulation in the Republic of Indonesia. The method that used in this Thesis is juridical normative. This method will refer to the prevailing laws and regulations pertaining to legal issues being addressed. After that, will be viewed about the application of these laws and regulations. Such agreement is not a violation based on Law No. 5 1999. However, the follow up of such agreement that is a unilateral pricing action by PT Execujet Indonesia which is an act that is prohibited under Law No. 5 1999, hence, such follow up is categorized into monopolistic practice abuse of monopoly position as regulated in Article 17 paragraph 1 of Law No. 5 1999. KPPU has duties as mandated by Article 35 number 5 of Law No. 5 1999 which provides advice and consideration to government policies related to monopolistic practices and or unfair business competition. GAT business is the pioneer business that has no regulation in Indonesia, KPPU should conduct its duty. In this case, KPPU should conduct guidance to PT Angkasa Pura I Persero and PT Execujet Indonesia in order to create a conducive business climate.

Abstrak :
Pelaksanaan tender merupakan salah satu kegiatan yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No.5 Tahun 1999”) yang menghendaki agar setiap Pelaku Usaha di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menawarkan barang dan jasa kepada konsumen. Pada tahun 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) membuka kesempatan bagi perusahaan penyedia aplikasi di Indonesia untuk bekerja sama dengan pihak Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam menyediakan layanan angkutan darat berbasis aplikasi dengan mengadakan Tender Mitra Usaha Layanan Angkutan Darat Berbasis Aplikasi di Bandara Bali. Melalui proses tender tersebut, Grab Indonesia yang merupakan salah satu pelaku usaha dalam pasar industri jasa angkutan darat berbasis aplikasi ditetapkan sebagai pemenang tender. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penelitian untuk memastikan bahwa proses penetapan Grab Indonesia pemenang tender sudah dilakukan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses Tender Mitra Usaha Layanan Angkutan Darat Berbasis Aplikasi di Bandara Bali telah menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan tender sebagaimana disebutkan dalam Perkom No.2 Tahun 2010 dan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 sehingga dalam penyelenggaraan tender tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian, maka PT. Angkasa Pura I (Persero) yang membuat peraturan sendiri terkait penyelenggaraan tender mitra usaha perlu mengedepankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dengan mengatur seluruh prinsip yang disebutkan dalam Perkom No.2 Tahun 2010 dalam peraturan internal perusahaannya tersebut. ......Tender is one of the activities that required to apply the fair business competition principles through the application of Law Number 5 Year 1999 regarding Prohibition for Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("Law No.5 Year 1999") which aims for every entrepreneur in Indonesia to get the same opportunity in offering goods and services to the consumers. In 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) opens up opportunities for ride-hailing companies in Indonesia to cooperate with I Gusti Ngurah Rai Bali Airport in providing online transportation services by holding a Business Partner Tender for Application-Based Land Transportation Services at the Bali Airport. Through the tender process, Grab Indonesia, which is one of the ride-hailing company, was selected as the winner of the tender. Afterwards, Indonesia Competition Commission conducts research to ensure that the process of selecting Grab Indonesia as the winner of the tender has been carried out in accordance with Law No. 5 Year 1999. The results show that the entire Tender process for Application-Based Land Transportation Service Partners at Bali Airport has implemented the fair business competition principles in tender stated in Commission Regulation No.2 Year 2010 and does not violate Article 22 Law No.5 Year 1999, so that the execution of the business partner tender was not found against Law No.5 Year 1999. Based on the research results, PT. Angkasa Pura I (Persero), which makes its own regulations regarding the execution of the business partner tender, needs to feature all of the fair business competition principles in tender stated in Commission Regulation No.2 Year 2010 in their company internal regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 tentang kasus dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pihak KPPU dan Angkasa Pura Logistik. Monopoli adalah posisi di pasar yang hanya memiliki satu atau satu Grup bisnis. Posisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat jika posisi monopoli disalahgunakan dalam praktik monopoli. Namun, ada jenis monopoli tertentu yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah monopoli demi hukum. PT. Angkasa Pura I adalah badan usaha milik negara yang memiliki hak monopoli oleh negara. Pada kasus ini, PT. Angkasa Pura Logistik sebagai anak perusahaan PT. Angkasa Pura I yang melaksanakan kegiatan bandara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ini berarti bahwa PT. Angkasa Pura I yang bisa menggunakan hak monopoli.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Supreme Court's cassation decision Number 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 regarding cases of alleged violations of monopolistic practices and unfair business competition with KPPU and Angkasa Pura Logistik. A monopoly is a position in a market that has only one or one Business group. This position can cause various negative impacts on society if the monopoly position is misused in monopolistic practices. However, there are certain types of monopolies that are allowed to be exercised by certain parties, one of which is a monopoly by law. PT. Angkasa Pura I is a state-owned enterprise that has monopoly rights by the state. In this case, PT. Angkasa Pura Logistik as a subsidiary of PT. Angkasa Pura I which carries out airport activities at Sultan Hasanuddin International Airport. This means that PT. Angkasa Pura I can exercise monopoly rights.