Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan tata kelola yang baik bagi sebuah perseroan dan wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis. Penelitian tesis ini membahas mengenai pengaruh dari konsep Good Corporate Governance pada pertanggungjawaban eks direktur utama PT Garuda Indonesia yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt.Pst. PT Garuda Indonesia sebagai salah satu perusahaan milik negara yang tergolong besar dalam industri penerbangan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemegang saham, stakeholder, dan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustaka dan data primer berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi konsep GCG dapat berdampak signifikan pada pertanggungjawaban eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Prinsip-prinsip GCG yang efektif seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan partisipasi pemegang saham, dapat membantu meciptakan lingkungan perusahaan yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang hubungan antara GCG dan pertanggungjawaban eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia . hasilnya dapat menjadi panduan bagi PT Garuda Indonesia dan perusahaan lain dalam upaya mereka untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan pertanggungjawaban yang lebih baik terhadap pemegang saham, stakeholder, dan masyarakat secara umum. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada literatur yang lebih luas tentang praktik tata kelola perusahaan yang baik dan pertanggungjawaban dalam konteks perusahaan milik negara di Indonesia.

---

The Board of Directors as a company organ has an important role in carrying out good governance for a company and authority in making business decisions. This thesis research discusses the influence of the Good Corporate Governance concept on the accountability of the former main director of PT Garuda Indonesia who was proven guilty of committing a criminal act of corruption based on the decision of the Central Jakarta District Court Number 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt. Pst. PT Garuda Indonesia as one of the largest state-owned companies in the aviation industry has a big responsibility towards shareholders, stakeholders and the community. The approach method used in this research uses doctrinal research with secondary data in the form of examining library materials and primary data in the form of interviews. The results of this research show that the implementation of the GCG concept can have a significant impact on the accountability of the former President Director of PT Garuda Indonesia. Effective GCG principles, such as transparency, accountability, information disclosure and shareholder participation, can help create a more accountable and responsible corporate environment. This research provides important insight into the relationship between GCG and the accountability of the former President Director of PT Garuda Indonesia. the results can serve as a guide for PT Garuda Indonesia and other companies in their efforts to improve good corporate governance and ensure better accountability to shareholders, stakeholders and society in general. In addition, this research also contributes to the broader literature on good corporate governance practices and accountability in the context of state-owned companies in Indonesia."

"ABSTRAKCorporate Communication merupakan sebuah sistem pada perusahaan yang mengatur dan mengelola segala bentuk komunikasi yang dilakukan secara strategis untuk menghasilkan Corporate Image yang positif di mata publik. Corporate Image merupakan hal yang penting diperhatikan untuk kelangsungan suatu perusahaan. Untuk membangun Corporate Image yang positif, dibutuhkan strategi yang diawali dengan pembentukan Corporate Identity sebagai alat komunikasi yang mengidentifikasikan perusahaan dan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan maskapai penerbangan bintang lima yang menggunakan sistem Corporate Communication dalam menyampaikan pesan kepada publik. Berkat keberhasilan sistem Corporate Communication dan penerapan strategi Corporate Identity, PT Garuda Indonesia Persero Tbk berhasil meraih penghargaaan sebagai The World Best Cabin Crew Skytrax Awards 2016 untuk ketiga kalinya sejak tahun 2014. Dalam makalah ini akan dipaparkan analisis strategi Corporate Identity PT Garuda Indonesia Persero Tbk dalam menciptakan citra positif sebagai The World Best Cabin Crew Skytrax Awards 2016.

---

ABSTRACTCorporate communication is a system in the company that set and manage all forms of communication that conducted in strategic to produce positive corporate image in the public mind. Corporate image is the important thing to be noticed for the sustainability of a company. To build a positive corporate image, required strategy which begins with the formation of corporate identity as a communication tools that identifies company and used to deliver a message to the public. PT Garuda Indonesia Persero Tbk is one of five stars airline company that used corporate communication system in delivering a message to the public. With the success of the corporate communication system and implementation corporate identity strategy, PT Garuda Indonesia Persero Tbk awarded The World Best Cabin Crew Skytrax Awards 2016 for the third consecutive year since 2014. This paper analyzed the corporate identity strategy PT Garuda Indonesia Persero Tbk in creating a positive image as The World Best Cabin Crew Skytrax Awards 2016."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan dan penerapan cross border cartel di Indonesia dan Australia serta meninjau putusan High Court of Australia [2017] HCA 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Berdasarkan putusan High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Air New Zealand Ltd terbukti sebagai pihak dari perjanjian penetapan harga dari bandar udara di Indonesia, Hong Kong, dan Singapura ke bandar udara di Australia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia dapat ditegakkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Indonesia dan terhadap Air New Zealand Ltd dengan menerapkan prinsip ekstrateritorialitas berdasarkan effects doctrine. Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegaskan kewenangan KPPU atas perusahaan asing supaya KPPU memiliki dasar tekstual yang jelas dan pasti untuk menegakkan yurisdiksi ekstrateritorialnya.

---

This thesis discusses the differences between the regulation and application of cross border cartel in Indonesia and Australia and also reviews the decisions of the High Court of Australia [2017] HCA 21 based on Law Number 5 of 1999 Concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law Number 5 of 1999). Based on the decision of the High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Air New Zealand Ltd were proven as parties to the price fixing agreement from airports in Indonesia, Hong Kong, and Singapore to airports in Australia. The research methods used in this research are normative legal and comparative law.

Results of research show that Indonesian competition law can be enforced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) against PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in Indonesia and against Air New Zealand Ltd by applying the extraterritoriality principle based on the effects doctrine. Based on the results of research, it is necessary to amend Law No. 5 of 1999 to affirm the KPPUs authority over foreign companies so that the KPPU has an explicit and definite textual basis to enforce its extraterritorial jurisdiction."