Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan perkreditan bagi bank penting dilakukan dengan baik, karena kegiatan perkreditan adalah kegiatan utama bagi bank dan memberikan kontribusi yang cukup besar baik bank itu sendiri maupun kegiatan pembangunan nasional. Apabila telah terjadi kredit macet oleh nasabah debitur maka dampaknya akan dirasakan oleh pihak bank, nasabah debitur, masyarakat dan negara. Penulis dalam tesis ini membahas masalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dalam menyelesaikan kredit macet dan melakukan penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) cabang Kramat Raya. Ada faktor - faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu dari bank dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero), dari nasabah debitur atau diluar keduanya. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dengan adanya kasus kredit macet semaksimal mungkin melakukan tindakan hukum dengan bentuk usaha penyelamatan, apabila usaha ini tidak menunjukan hasil maka dilakukan tindakan hukum penyelesaian kredit macet. Pertama - tama berupa langkah penagihan dengan Surat Teguran Bank, karena pihak bank berpendapat usaha nasabah debitur masih berprospek. Kemudian jika tetap tidak memenuhi kewajiban untuk membayar, maka dilakukan tindakan hukum yang berupa penjualan dibawah tangan. Upaya terakhir dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah melakukan pelelangan umum. Pelelangan umum ini dilakukan olab Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) dan berusaha untuk mendapatkan harga terbaik. Penyelesaian kredit macet oleh PT. Bank Negara Indonesia ada segi keuntungan dan kelemahannya disertakan cara mengatasi kelemahan tersebut. * Maksudnya supaya di dapat bentuk tindakan hukum yang paling tepat, cepat, dan efisien dalam penanganan penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) .

Abstrak :
Dasar pemikiran diperlukannya rahasia bank berkaitan erat dengan keberadaan dan kelangsungan lembaga itu sendiri, karena usaha bank yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Rahasia bank bersifat universal karena hal tersebut berlaku di semua negara berlandaskan falsafah personal privacy. Di Indonesia, rahasia bank menjadi ketentuan normatif yang telah ditegakkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun masalah yang dibahas adalah mengkaji lingkup ketentuan rahasia bank guna memberikan perlindungan yang cukup bagi nasabah bank; mengkaji ketentuan dalam hal pengungkapan rahasia bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, apabila terjadi benturan kepentingan antara kepentingan bank dan kepentingan nasabah penyimpan dana serta mengkaji penerapan ketentuan rahasia bank untuk melindungi nasabah penyimpan dana dalam praktek di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisa datanya adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa rahasia bank hanya meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpan dana dan simpanannya, dalam hal ini persoalan batasan pengertian rahasia bank masih juga belum tuntas diatur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur perlindungan hukum pada nasabah lainnya dan hanya mengatur kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Apabila terjadi benturan antara kepentingan umum dan kepentingan nasabah bank, keberlakuan ketentuan rahasia bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 bahwa kepentingan umum dan kepentingan bank wajib didahulukan dengan mengungkapkan hal-hal yang wajib dirahasiakan. Penerapan Rahasia Bank dalam Praktek pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meliputi pemberian keterangan mengenai simpanan nasabah kepada anak perusahaan Bank BNI, pemblokiran terhadap rekening tabungan yang diduga milik pelaku tindak pidana, penutupan rekening giro milik nasabah pailit oleh kurator dan penertiban rekening pemerintah yang dilakukan Departemen Keuangan.

Abstrak :
ABSTRAK
Teknologi komputer dewasa ini mengalami perkembangan yang semakin cepat ditandai dengan siklus hidup yang semakin singkat. Selain itu aplikasi teknologi komputer juga sudah dimanfaatkan oleh banyak bidang usaha. Kondisi ini memiliki dua implikasi. Di satu pihak aplilcasi komputer mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusafr?an namun di lain pihak memiliki potensi timbulnya risiko yang tidak ditemui pada operasi perusahaan yang tidak menggunakan komputer.

Seiring dengan perkembangan ini, pibak auditor mau tidak mau hams mampu beradaptasi dengan setiap perubahan teknologi komputer agar dapat menjalankan tugasnya secara balk. Hal ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesaic karena dalam situasi tertentu proses dan prosedur audit pada lingkungan perusahaan yang berbasis komputer berbeda dibandingkan dengan proses dan prosedur audit pada lingkungan perusahaan dengan sistem manual. Perbedaan ini timbul karena sifat operasi pada kedua lingkungan tersebut juga berbeda.

Dalam karya akhir ¡ni, penulis mencoba menerapkan prosedur audit dalam lingkungan perusahan yang berbasis komputer, balk prosedur yang menyangkut pengendalian umum maupun pengendalian aplikasi. Studi kasus ini diambil pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) yang telah menerapkan suatu sistem komputer dengan teknologi yang canggih. Dengan kondisi tersebut, penulis juga menggunakan audit software agar prosedur audit dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Secara kebetulan Bank BM sendiri belum menggunakan audit software dalam proses auditnya, sehingga studi kasus dengan ¡ni dapat memberikan contoh bagaimana penerapan audit software dalam praktek perbankaa Untuk aplikasi audit software ini penulis rnenganibil contoh dañ transaksi deposito. Sementara untuk audit software-nya, penulis memakai software ACL.

Dan stucli kasus ini dapat disimpulkan bahwa dalam perusahaan yang menerapkan sistem komputer yang semakin kompleks, auditor dituntut untuk memahami proses komputer yang ada serta mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer dalani pelaksanaan auditnya, misalnya dengan penggunaan audit software. Bila auditor tidak senantìasa mengembangkan din, maka auditor akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan alcan tenggelam dalam perkembangan teknologi komputer yang kian pesat.

Abstrak :
Program magang ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami proses rekrutmen dan seleksi pada PT. Bank Negara Indonesia wilayah Jakartakota serta mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap proses tersebut. Program magang dilakukan selama tiga bulan di divisi Human Resources Regional PT Bank Negara Indonesia wilayah Jakartakota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan proses rekrutmen yang baik dan sesuai dengan teori yang ada dan peserta merasa puas terhadap proses rekrutmen dan seleksi perusahaan. ...... The internship programs aim to study and understand the process of recruitment and selection at PT Bank Negara Indonesia and to measure the level of satisfaction of user interview participant towards the process. The internship program was conducted over three months in the Human Resources Regional of PT Bank Negara Indonesia region Jakartakota. This study found the company has done the recruitment and selection process well following the theory existed and the interview participant feel satisfied with the recruitment and selection process.

Abstrak :
Banyaknva bank/lembaga keuangan penerbit kartu kredit akan mengakibatkan timbulnva persaingan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah mendorong perbankan nasional semakin berhati-hati untuk menyalurkan kreditnya ke sektor korporat. Adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin balk, peningkatan kredit konsumsi dan pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Indonesia telah memicu peningkatan kebutuhan terhadap alat pembayaran yang berbasis kartu diantaran_ya kartu kredit. Persaingan di bisnis kartu kredit relative ketat dengan Citibank sebagai pemimpin pasar. Dengan adanya hal tersebut di atas dan adanya keinginan untuk menjadi leader serta menahan dorninasi bank asing maka BNI sebagai salah sate pemain di bisnis kartu kredit berupaya melancarkan berbagai strateginya Penelitian dilakukan terhadap konsumen pengguna kartu kredit. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksploratif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara melakukan survey kepada para pengguna kartu kredit. Pada survey ini jugs digunakan instrumen berupa kuesioner yang berisi daftar pertanyaan. Pendekatan secara kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa petugas bank yang biasa menangani kartu kredit. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesirnpulan yang dapat diambil antara lain : 1. Berdasarkan peran perusahaan dalam bisnis kartu kredit maka posisi BNI adalah sebagai penantang pasar (market challenger). Sedangkan posisi pemimpin pasar (market leader) masih dipegang oleh Citibank. 2. Dengan adanya globalisasi maka tidak menutup kemungkinan bank-bank asing ataupun bank-bank yang sebagian saharnnya dimihki oleh asing dapat beroperasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan posisi Citibank sebagai market leader dalam bisnis kartu kredit. Jejak Citibank kemudian diikuti oleh bank-bank asing lainnya antara lain HSBC dan Standard Chartered Bank. Dengan kondisi persaingan yang relatif ketat maka agar tetap dapat eksis dalam bisnis kartu kredit BNI harus rnemiliki strategi yang berdaya saing tinggi yaitu : 1. Strategi persaingan harga 2. Perang Iklan (promosi) 3. Meningkatkan Pelayanan

---

Many bank or finance institution credit card publisher will cause competition. Economic crisis which have been in Indonesia since the middle year of 1997 have been pushed national banking to more carefully to distribute their credit to corporate sector. The economic development that more better, the increasing of credit consumption and the rapidly growth of trading centre in Indonesia have caused increasing necessity of payment instrument which is basis card, they are credit card. Credit card business competition is relatively strict with City bank as the market leader. With that condition and there is desire to be a leader which restrain foreign bank domination so BNI as one of player in this credit card business try to use all strategy. Research is done to the consumer of credit card. The research is explorative descriptive research with quantitative and qualitative approach. Quantitative approach is done by questionnaire. Qualitative approach is done by interview some bank officers which usually handle credit card. From the research that has been done, can be take some conclusion. They are: 1. Basis of corporate function in credit card business, BNI position as the market challenger. Besides market leader position is still handled by Citibank. 2. Because of the globalization not to close possible foreign bank or banks which half of share are belong to foreign that operation in Indonesia. This is can be proved by Citibank position as the market leader in credit card business. Citibank step than followed by other foreign banks, they are HSBC and Standard Chartered Bank. With this competitive condition that straight enough so to keep exist in business credit card, BNI must have strategy with high competitive. They are: 1. Competitive price strategy 2. Promotion war 3. Increasing the service

Abstrak :
Kondisi makro ekonomi Indonesia yang buruk karena inflasi yang tinggi sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM di bulan Maret dan Oktober 2005 menyebabkan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengalami penurunan laba, tercatat per 30 September 2005 sebesar Rp.1,76 triliun turun dari Rp.2,32 triliun pada periode sama tahun 2004 dan oleh karena itu BNI perlu terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam intern perusahaan salah satunya adalah perbaikan sumber daya manusia (SDM). Salah satu program BNI yang berkaitan dengan perbaikan sumber daya manusia adalah Program Pensiun Sukarela (PPS) tahun 2006. Jumlah pegawai BNI semakin bertambah banyak sedangkan kompetensi dan kualifikasinya kadang tidak sesuai dengan kebutuhan BNI pada saat ini. Program ini ditujukan terutama untuk para pegawai yang memiliki performa kinerja yang rendah atau low performance dan diharapkan setelah program tersebut dilaksanakan, pegawai-pegawai yang ada di lingkungan BNI hanya pegawai-pegawai yang memiliki performa kinerja baik, bermotivasi kerja tinggi, kompetensi dan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan BNI. Akhir dari Program Pensiun Sukarela (PPS) mengarah kepada efisiensi biaya tenaga kerja (labor cost) karena program tersebut adalah program pengurangan jumlah pegawai yang ada di lingkungan BNI. Walaupun begitu BNI dalam mengeluarkan program-program yang berkaitan dengan pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja dengan pegawai selalu mengacu pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Dalam rangka program ini, BNI menyediakan dana Rp.150 milyar untuk uang pesangon bagi kurang lebih 500 orang peserta Program Pensiun Sukarela (PPS) 2006 akan tetapi dalam pelaksanaannya temyata peminatnya melebihi perkiraan yaitu sebanyak 1.091 orang pegawai. Besarnya jumlah pegawai BNI yang bcrminat pada Program Pensiun Sukarela (PPS) 2006 melebihi perkiraan tersebut berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa alasan utama atau terbesar para pegawai tersebut memutuskan untuk pensiun sukarela adalah karir yang tidak lagi berkembang atau kendala dalam karir yang merupakan salah satu dari alasan-alasan yang diungkapkan dalam surat pengunduran diri pegawai yang antara lain kendala karir, imbalan yang tidak sesuai, pekerjaan, kondisi kesehatan, masalah keluarga, kondisi usia yang lanjut, dan lain-lain (buka usaha sendiri, melanjutkan sekolah dan aktif dalam parpol) dan dari hasil interview mendalam dengan 10 orang pegawai BNI yang mengajukan surat pengunduran diri di wilayah JABOTABEK diperoleh 1 alasan lainnya lagi yang tidak mereka ungkapkan di dalam surat pengunduran diri yaitu tertarik pada jumlah pesangon yang diberikan oleh manajemen BNI bagi peserta Program Pensiun Sukarela (PPS) 2006. Para pegawai tersebut mengungkapkan bahwa ketertarikan terhadap uang pesangon yang diberikan oleh BNI bagi peserta PPS bukanlah merupakan alasan utama mereka pensiun tetapi merupakan alasan tambahan dari alasan-alasan yang mereka sampaikan dalam surat pengunduran diri. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu hasil rekap seluruh surat pengunduran diri pegawai BNI dalam rangka mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) 2006 sebanyak 1.091 surat yang berhasil dikumpulkan oleh Divisi SDM BNI baik dari kantor BNI dalam negeri maupun luar negeri dan untuk memperkuat data penelitian ini dilakukan interview mendalam dengan beberapa pegawai BNI yang mengajukan surat pengunduran diri dan pejabat SDM BNI yang menangani PPS. Profil pegawai BNI yang mengajukan surat pengunduran diri dalam rangka PPS secara umum mayoritas berjenis kelamin laki-laki, berusia diatas 50 tahun, berpendidikan S1, berjenjang jabatan Asisten Manager, berasal dari kantor cabang, dan berkinerja bagus karena penilaian yang diperoleh pegawai diatas 5KN (Kredit Nilai) dalam 3 tahun atau rata-rata per tahunnya 2 KN (katagori baik sekali). Apabila dilihat secara lebih detail lagi antara profit pegawai BNI yang disetujui pensiun dan tidak disetujui terdapat beberapa perbedaan antara lain profit pegawai BNI yang disetujui pension mayoritas adalah berusia 40-49 tahun, berpendidikan SMU dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Pemimpin Unitnya sedangkan profit pegawai BNI yang tidak disetujui pensiun mayoritas adalah pegawai usia 50 tahun keatas, berpendidikan S1 dan semua surat pengunduran diri pegawai yang tidak disetujui pensiun tersebut tidak disertai rekomendasi dari Pemimpin Unitnya. Dan hasil analisa korelasi variabel-variabel individu dan variabel-variabel lingkungan keda pegawai dengan variabel alasan pensiun pegawai ditemukan sebagai berikut: 1. Pada pegawai BNI yang disetujui pensiun (549 orang) Diantara 4 variabel individu yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan dan jenjang jabatan ditemukan hanya variabel usia yang terdapat hubungan atau korelasi dengan alasan pensiun pegawai dan tingkat hubungannya cukup erat yang artinya bahwa usia cukup menentukan alasan pensiun para pegawai BNI yang disetujui permintaan pensiun sukarelanya. Diantara 3 variabel lingkungan kerja pegawai yaitu unit kerja, penilaian dan rekomendasi, 2 diantaranya yaitu variabel penilaian dan rekomendasi ditemukan adanya hubungan atau korelasi dengan variabel alasan pensiun pegawai tetapi tingkat hubungannya lemah yang artinya bahwa besar kecilnya penilaian dan ada tidaknya rekomendasi yang diperoleh pegawai dari Pemimpin Unitnya kurang menentukan alasan pensiun para pegawai BNI yang disetujui permintaan pensiun sukarelanya. 2. Pada pegawai BN! yang lidak disetujui pensiun (542 orang) Diantara 4 variabel individu yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan dan jenjang jabatan ditemukan hanya variabel usia dan variabel jenjang jabatan pegawai yang terdapat hubungan atau korelasi dengan variabel alasan pegawai pensiun tetapi tingkat hubungannya lemah yang artinya bahwa usia pegawai dan jenjang jabatan yang disandang pegawai tidak cukup atau kurang menentukan alasan pensiun pegawai yang tidak disetujui permohonan pensiun sukarelanya sedangkan variabel-variabel lingkungan kerja yang terdiri dari variabel unit kerja, penilaian dan rekomendasi tidak ditemukan adanya korelasi dengan variabel alasan pensiun pegawai. Melihat profil pegawai BNI yang mengajukan surat pengunduran diri untuk ikut dalam Program Pensiun Sukarela (PPS) mayoritas berpendidikan tinggi dan berkinerja bagus tampak dari penilaian yang diperoleh pegawai diatas 5KN dalam 3 tahun terakhir atau rata-rata dalam satu tahun mendapatkan penilaian dengan katagori balk sekali, BNI berpotensi besar kehilangan pegawai-pegawai potensialnya (berpendidikan tinggi dan berkinerja bagus) yang tentu raja akan berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan apabila tidak ada perbaikan berkaitan dengan perencanaan karir pegawai atau promosi pegawai karena alasan utama para pegawai tersebut memutuskan untuk pensiun sukarela adalah adanya kendala dalam karirnya. Kebijakan level maksimal sebaiknya memang dihapus agar pegawai masih bisa mengembangkan karirnya. Tes untuk kenaikan jabatan seperti ODTP dan lainnya sebaiknya terjadwal rutin sehingga tidak ada pegawai yang kehilangan kesempatan untuk tes tersebut dikarenakan faktor usia sedangkan pegawai tersebut sebenamya sudah memenuhi kualitkasi untuk itu (pendidikan, jenjang jabatan dan kredit nilai). Peran dan perhatian para pemimpin unit dalam hal ini sangat diperlukan dalam membantu perkembangan karir pegawai karena hanya mereka yang mengetahui kondisi para pegawainya dan siapa saja yang pantas dipromosikan untuk diusulkan ke Divisi SDM BNI (kantor pusat) dibantu oleh staff SDM di unitnya agar segera mendapatkan kesempatan untuk tes kenaikan jabatan tanpa menunggu lama. Unit SDM yang ada di kantor cabang juga perlu diberdayakan lagi, tidak hanya menangani masalah administrasi saja misalnya pembayaran gaji pegawai, absensi pegawai, file pegawai, dan masalah administrasi lainnya tetapi juga dapat memberikan masukan kepada pemimpin mengenai pegawai-pegawai yang pantas untuk dipromosikan dan membuat suatu perencanaan karir bagi pegawai untuk memudahkan dalam monitoring perkembangan pegawai berkaitan dengan rotasi pegawai, kinerja pegawai, penempatan pegawai dan promosi. Kecepatan Divisi SDM BNI dalam menanggapi usulan pemimpin tersebut juga sangat diperlukan. Apabila semua hal tersebut diatas benar-benar terwujud, pegawai sangat termotivasi bekerja dan BNI tidak akan kehilangan pegawai potensialnya yang berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan.

---

Bad macro economic condition of Indonesia because of high inflation as an effect of Government Policy raising fuel price in March and October 2005 caused a profit decrease of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk from Rp.2, 32 trillion in 2004 to Rp.1,76 trillion in 2005 and for that reason BNI needs to do some improvements in intern company such as improvements of human resources. One of BNI programs concerning HR improvements is Voluntary Retirement Program (Program Pensiun Sukarela) 2006. BNI employees rise up but their competency or qualification sometimes does not proper with the needs of BNI recently. This program was dedicated to low performance employees and after implementing this program, the remaining and the next BNI employees are expected to be high performed and motivated ones and have proper competency or qualification as BNI needs. The Program at the end referred to a labor cost efficiency for BNI because the program was an employees reducing program. In launching such HR programs, BNI always complies with the recent employment regulation namely UU RI No.1312003. The budget provided was Rp.150 billion for about 500 employees expected joining this program but in fact the BNI employees interested in this program were more than the expectation, 1.091 employees applied to retire. Based on research it is found that the exceeded amount of employees interested in this program was mostly caused by serious career problem which is one of the reasons written on employees' resigning letter. Based on a depiii interview with 10 employees who applied to resign in Jabotabek area, another reason of resigning was found namely interest in payment of the voluntary retirement program. The reason was not conveyed by employees on their resigning letters because it was not their main reason but supported their willingness to resign. The main data resources of the research was taken from secondary data namely 1.091 employees' resigning letters collected by BNI HR Division from all BNI branches both local and abroad branches. For supporting data, depth interviews with some BNI employees and HR staffs in charge of the program were executed. The general profile of resigning employees was mostly male, 50 years of age and above, Strata I (S1) of education background, Manager Assistant of job level, from operational branches, very good performed employees, and not recommended by their supervisor. In more detail, the profile of employees who had been agreed to resign was 40-49 years of age, Senior High School of education background, and recommended by their supervisor whereas the profile of employees who were not agreed to resign was 50 years of age and above, undergraduate (S 1) of education background, and not recommended by their supervisor. Based on correlation analysis of individual and employees work environment variables with employee?s reasons to resign variable was found as following below: 1. BNI employees who were agreed to resign (549 persons) Among 4 individual variables such as gender, age, education background and job level only age was found a strong enough correlation with employees retirement reason variable meaning that the age of employees affected strongly enough the employees reasons to resign variable. Among 3 work environment variables such as work unit, performance, and recommendation only performance and recommendation variables were found a correlation with employees reasons to resign variable but the correlation was weak meaning that whatever performance of employees and the existence of recommendation from supervisor less affected the employees' reasons to resign variable. 2. BNI employees who were not agreed to resign (542 persons) Among 4 individual variables only age and job level variables were found a correlation with employees' reasons to resign variable but their correlations were weak meaning that age and job level which employees have less affected the employees' reasons to resign variable. The work environment variables of BNI employees who were not agreed to resign were not found a correlation with the employees' reasons to resign variable. From the profile of resigning employees who are mostly high educated background and have very good performance, can be concluded that BNI are potentially losing their valuable employees if there is no any improvement in HR policies concerning employees career planning or promotion as the biggest reason of resigning employees based on their resigning letters is career problems. HR policy of maximum level should be better deleted in order that the employees can further developed their career. Promotion tests such as ODTP (Officer Development Training Program) or the other same tests should be good scheduled so that there are no employees losing a chance of promotion. Participation and attention of employees' supervisor is required in developing employees? career because he is the only one who knows the potency of his own employees with the assistance of his HR staffs so that his employees who have been qualified could get a chance to have promotion as soon as possible through his recommendation to BNI HR Division. HR unit staffs should be more activated not only handling administrative tasks but also give a suggestion about qualified employees to be promoted to their supervisor and design a employees career planning every year to make easier in monitoring employees rotation, performance, and promotion. The quick response of BNI HR Division staffs towards supervisor recommendations to give a chance of promotion tests for their qualified employees is badly needed. If all of the mentioned above have been realized, BNI will have high motivated employees and will never lose their valuable employees that affect the reach of company goal.