Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat berkaitan dengan psikiatri forensik. Skripsi ini akan membahas mengenai apa saja kewenangan-kewenangan tersebut berikut kedudukan psikiatri forensik dalam kewenangan-kewenangan tersebut serta pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut secara kelembagaan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sudut pandang yang diambil dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam hal perangkat penunjang dalam susunan organisasi yang bertugas untuk mengkelola kewenangan terkait medis khususnya psikiatri forensik yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, psikiatri forensik berkedudukan sebagai ilmu yang membantu peradilan ketika di dalamnya terlibat orang dengan gangguan jiwa. Kemudian, dalam pelaksanaannya lembaga Kejaksaan belum mempunyai organ khusus dalam struktur organisasi yang mengkelola aspek medis khususnya psikiatri forensik.

---

The Attorney of the Republic of Indonesia has authorities which linked to forensic psychiatry. This study will discuss about those authorities along with the standing of forensic psychiatry in those authorities and the implementation of those authorities institutionally. The point of view taken in this thesis is to compare the institutions of the Attorney of the Republic of Indonesia with the Police of the Republic of Indonesia in terms of supporting tools in the organizational structure that are responsible for the management of medical related authorities, especially forensic psychiatry. Based on the results of research that has been done, forensic psychiatry serves as a science that helps the judiciary when involved people with mental disorders. Then, in its implementation, the Attorney of the Republic of Indonesia has no specific organs in the organizational structure that manage the medical aspects especially forensic psychiatry."

"Latar Belakang : Dalam kasus forensik yang berhubungan dengan impulsivitas dan agresivitas, dibutuhkan suatu kompleksitas dan terdapat potensi risiko yang tinggi dalam menilai akurasi kondisi mental yang dapat memberikan terang perkara dan membantu memberikan pertimbangan dalam keputusan dalam persidangan.Tujuan : Meninjau berbagai literatur atau penelitian sebelumnya mengenai tahapan evaluasi yang dapat dilakukan psikiater pemeriksa dalam menilai criminal intent pada kasus-kasus impulsivitas dan agresivitas. Metode : Penelusuran artikel dilakukan sesuai dengan alur pada bagan PRISMA melalui lima pangkalan data, yaitu PubMed, Scopus, EMBASE, Web of Science, dan Cochrane.Hasil : Total literatur yang peneliti dapatkan sebanyak 981, lalu melalui proses penyaringan duplikasi, kriteria inklusi dan ekslusi sehingga tersisa 32 artikel. Telaah kritis dengan menggunakan QuADS. Rentang tahun penelitian terkumpul dari 1993—2024, dengan peningkatan literatur dalam 10 tahun terakhir. Lokasi terbanyak artikel berasal dari benua Eropa yaitu enam belas artikel. Artikel terkumpul didominasi oleh penelitian potong lintang dan laporan kasus dengan masing-masing sebanyak empat belas artikel. Gangguan jiwa yang ditemui dari artikel terkumpul cukup beragam dengan pembahasan mayoritas berfokus pada gangguan spektrum skizofrenia dan gangguan kepribadian. Selain pemeriksaan forensik yang telah melalui anamnesis yang lengkap dan runut, peneliti mencatat beberapa instrumen khusus yang digunakan. Berbagai instrumen dan pemeriksaan penunjang khusus ini memiliki tujuan tertentu dan dapat membantu terang sebuah perkara hingga mengeksklusi diagnosis tertentu. Kesimpulan : Melalui tinjauan sistematik ini, tahapan-tahapan penting yang harus diperhatikan seorang psikiater pemeriksa dalam menilai criminal intent pada kasus-kasus impulsivitas dan agresivitas adalah anamnesis psikiatrik, pemeriksaan instrumen, pemeriksaan penunjang, dan penentuan kesimpulan.

---

Background : In forensic cases related to impulsivity and aggressivity, there is a need for complexity and a high potential risk in assesing the accuracy of mental conditions. This can shed light on the case and assist in providing considerations in court decisions. Objective : To review various literature or previous research regarding the evaluation stages that a forensic psychiatrist can undertake in assesing criminal intent in cases of impulsivity and aggressivity. Method : Article searches were conducted according to the PRISMA flowchart through five databases: PubMed, Scopus, EMBASE, Web of Science, and Cochrane. Result : A total of 981 articles were obtained, which were then filtered for duplicated, inclusion, and exclusion criteria, leaving 32 articles. Critical appraisal was conducted using QuADS. The research spanned from 1993 to 2024, with an increase in literature over the past 10 years. The majority focusing on schizophrenia spectrum disorders and personality disorders. In addition to forensic examinations that included comprehensive and sequential anamnesis, researchers noted several specific instruments used. These various instruments and special examinations have specific purposes and can help clarify a case, even to the point of exlucing certain diagnoses. Conclusion : Through this systematic review, the important stages that a forensic psychiatrist must consider to in assessing criminal intent in cases of impulsivity and aggressivity are psychiatric anamnesis, instrument examination, supporting examinations, and conclusion determination."

"Permintaan layanan psikiatri forensik di Indonesia terus meningkat. Namun, psikiater di Indonesia merasa kurang kompeten dan kurang percaya diri dalam melakukan analisis psikomedikolegal dan melaporkan hasil pemeriksaannya, karena ketiadaan pedoman dan metode pendidikan yang belum seragam. Penelitian ini terdiri atas tiga tahap yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen Kemampuan Berpikir Analisis Psikomedikolegal (KBAP) dan mengembangkan modul pengajaran yang sahih dan mampu laksana. Penelitian menggunakan desain exploratory sequential mixed method. Pada tahap 1, dilakukan penelusuran kepustakaan dan penilaian kebutuhan dari pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi komponen KBAP, dilanjutkan dengan teknik delphi melibatkan pakar psikiatri, hukum, dan bidang lain yang relevan. Hasilnya diadaptasi menjadi instrumen penilaian KBAP beserta panduan penilaiannya. Pada tahap 2, dilakukan studi potong lintang terhadap psikiater Indonesia untuk mengetahui skor KBAP dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada tahap 3, dilakukan pengembangan dan uji coba Modul KBAP. Penelitian tahap 1 menghasilkan 60 butir KBAP yang dibagi empat tahap: persiapan, pemeriksaan, penulisan laporan, serta persiapan dan pemberian keterangan di pengadilan. Instrumen penilaian, berupa rubrik yang dilengkapi panduan pengisian, memiliki validitas isi dan reliabilitas antarpenilai yang baik. Median skor KBAP dari 165 subjek sebesar 37 (rentang nilai 5 sampai 89). Tidak didapatkan faktor yang berhubungan dengan skor KBAP. Modul KBAP yang dikembangkan pada tahap 3, berdasarkan temuan dari tahap 1 dan 2, berlangsung secara daring selama 6 minggu, terdiri atas kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Modul KBAP secara keseluruhan dinilai mampu laksana dan sahih. Selain itu, peserta menunjukkan hasil yang baik dalam evaluasi hasil pembelajaran modul. Secara keseluruhan, penelitian ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan dalam peningkatan keterampilan psikiatri forensik Indonesia dengan memberikan pedoman konkret dan modul pengajaran yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut baik dalam aspek pendidikan, penelitian, maupun pelayanan.

---

Requests for forensic psychiatry assessments have consistently increased. However, Indonesian psychiatrists still view themselves as incompetent, and thus, unconfident in conducting psychomedicolegal analysis and reporting the results, which may stem from a lack of concrete guidelines and uniform teaching methods throughout the country. Furthermore, psychomedicolegal analysis as a form of clinical reasoning can be influenced by cognitive and emotional factors. Thus, this study aims to identify components of psychomedicolegal analysis competency and to develop its educational module. This study used an exploratory sequential mixed method design. In Part 1 of the study, literature review and needs analysis from stakeholders were conducted to identify components of psychomedicolegal analysis, which were then refined through Delphi technique involving experts from psychiatry, law, and other relevant fields. The components are adapted into a scoring instrument and its user manual. In Part 2, a cross-sectional study was conducted among Indonesian psychiatrists to estimate the level of psychomedicolegal analysis of competence and related factors. In Part 3, a module for psychomedicolegal analysis was developed and tested. Part 1 of this study resulted in 60 items of psychomedicolegal analysis competency, divided into 4 domains: preparation, assessment, report writing, and giving expert testimony. The scoring instrument was designed as a rubric and complemented by a manual containing item explanations and operational definitions. The instrument has acceptable content validity and inter-rater reliability. In Part 2, a sample of 165 psychiatrists had a median psychomedicolegal analysis score of 37 (range 5 to 89). No factors are significantly associated with it. In Part 3, the psychomedicolegal analysis module, formulated from the findings of Part 1 and 2, was conducted as an online course for 6 weeks, consisting of asynchronous and synchronous activities. The module was considered feasible and valid. Also the participants showed good results in evaluation of the module. Overall, the psychomedicolegal analysis scoring instrument and the resulting module were able to answer the need for skill development in Indonesian forensic psychiatry by providing concrete guidelines and teaching methods that have the potential to be further developed as educational innovation, research, and services."

"Latar belakang. Pemeriksaan kecakapan kerja merupakan adalah pemeriksaan psikiatri forensik yang berperan penting dalam menjaga hak-hak orang dengan gangguan jiwa ataupun masalah kejiwaan atas penghidupan yang layak, tetapi juga memiliki tantangan medikolegal tersendiri yang menyebabkan psikiater kerap merasa tidak siap untuk melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan psikiater untuk melaksanakan pemeriksaan psikiatri forensik untuk kecakapan kerja dan faktor yang berhubungan. Metode. Penelitian ini merupakan sebuah studi potong lintang dengan kuesioner daring yang menelaah tingkat kesiapan (self-efficacy) psikiater untuk melaksanakan pemeriksaan psikiatri forensik untuk kecakapan kerja. Pengambilan data dilakukan secara total sampling pada seluruh psikiater di Indonesia. Tingkat kesiapan diukur melalui 8 butir pernyataan yang dinilai pada skala 0 sampai 10, sedangkan faktor yang berhubungan terdiri dari faktor individual, fasilitas layanan kesehatan, dan regulasi. Hasil. Tingkat kesiapan psikiater untuk melaksanakan pemeriksaan psikiatri forensik untuk kecakapan kerja berada pada median skor 6 (rentang interkuartil 5—8). Faktor yang memiliki hubungan bermakna dengan tingkat kesiapan meliputi asal institusi pendidikan spesialis, pengalaman mengelola kasus selama pendidikan, persepsi kecukupan materi/pengalaman selama pendidikan, pengalaman praktik pemeriksaan kecakapan kerja, jenis fasilitas layanan kesehatan, ketersediaan dan keterlibatan langsung dalam layanan psikiatri forensik, ketersediaan dokter subspesialis psikiatri forensik, dokter subspesialis selain psikiatri forensik, dan psikolog klinis, serta ketersediaan instrumen pengukuran profil kecerdasan dan profil kepribadian, penetapan tim pemeriksan oleh pimpinan, ketersediaan prosedur operasional baku pemeriksaan, serta ketersediaan format baku surat persetujuan dan laporan hasil pemeriksaan. Pembahasan. Pengalaman psikiater melaksanakan pemeriksaan kecakapan kerja, di masa pendidikan ataupun setelahnya, masih sangat beragam, padahal pengalaman praktik menjadi salah satu faktor yang konsisten berhubungan dengan tingkat kesiapan. Psikiater memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik jika memiliki sumber daya dan fasilitas yang meamdai, tetapi masih banyak psikiater yang bekerja tanpa sumber daya yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan yang relevan bagi pengembangan pendidikan, pelayanan, dan penelitian psikiatri forensik di Indonesia.

---

Introduction. Fitness-to-work (FtW) assessment is an essential forensic psychiatric asssessment to protection the rights of persons with mental health issues to work and reasonable standards of living. However, the assessment comes with medicolegal risks which keeps psychiatrists from practicing it confidently. This study aims to examine psychiatrists’ self-efficacy in performing FtW assessment and related factors. Methods. This is a cross-sectional study using online questionnaire to examine psychiatrists’ self- efficacy in performing FtW assessment. Data was collected from a total sampling of psychiatrists in Indonesia. Self-efficacy was scored on a scale of 0 to 10, while related factors include individual, healthcare facility, and regulatory factors. Results. Psychiatrists’ self-efficacy in performing FtW assessment has a median of 6 (interquartile range 5—8). Significantly related factors were institution of psychiatric residency, experience of FtW assessment during residency, perception of adequate training, experiene of FtW assessment as a psychiatrist, type of healthcare facility, direct involvement in forensic psychiatry services, availability of forensic psychiatrists, other psychiatric subspecialists, clinical psychologists, intelligence and personality measurements, official appointment from facility leadership, standard operating procedure, and standard format for consent and report. Discussion. Psychiatrists’ experience in conducting FtW assessment vary widely, yet it is an important factor related to self-efficacy. Psychatrists show higher self-efficacy when equipped with adequate resources and facilities. However, many still work without such arrangement as regulated by the Ministry of Health Bylaw. The results of this research can be an important resource for advocacy to improve forensic psychiatry services, education, and research in Indonesia."