Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Bank Syariah dalam pegoperasiannya mempunyai mempunyai produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan bentuk penyaluran dana di bank syariah kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam bentuk jual beli dalam Islam dengan menambahkan keuntungan dari harga asal. Pembiayaan yang di dalam bank konvensional bisa disamakan artinya dengan kredit tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan amanat pasal 2 UU tentang perbankan syariah. Risiko yang bisa terjadi dalam pembiayaan murabahah ini adalah nasabah debitur dapat dengan sengaja lalai dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah dilakukan, selain itu pelanggaran atas prinsip kehati-hatian oleh pihak bank sendiri dapat juga dikatakan sebagai risiko yang dapat merugikan bank syariah. Permasalahan yang ingin dijawab dalam tesis ini adalah bagaimana prinsip kehati-hatian ini diterapkan di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dan bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip ini. Sehingga baik nasabah yang telah mempercayakan dananya di bank syariah maupun bank syariah itu sendiri dapat terhindar dari risiko-risiko tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis mencoba untuk menganalisa dan menyimpulkan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di bank syariah serta akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran atas prinsip ini, sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 2 dan pasal 35 ayat 1. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, serta pelanggaran atas prinsip ini maka dapat dikenakan dua sanksi yaitu administratif dan sanksi yuridis.

---

ABSTRACT This thesis background that Islamic banks as one of the financial institutions operating in Indonesia has a strategic value in building the country's economy. Islamic Banking in operation have a variety of products offered to its customers, one of which is the Murabaha Financing. Murabahah is a form of fund distribution in Syariah Bank towards the parties that lacks of fund in the form of buy and sell in Islam by adding profit from the original price. The funding in conventional bank means could be comparable to credit and have to apply the principles of cautions as stated in article 2 Law regarding syariah banking. The risk that could happen in this murabahah funding is that debitor customer could neglect purposely to return the funding that has been done. Beside that the breach of caution principle by the bank could be said as a risk that could cause loss for the syariah bank. The problem that wants to be answered In this thesis is how caution principle could be applied in the execution of murabahah funding and what is the legal implication for the breach of this principle. Therefore the customer that has trusted their fund in this kind of bank and the syariah bank itself could be prevented from those risks. The research is made dith a descriptive qualitative approach, writer tries to analize and conclude the form and the application of the caution principle in murabahah funding at syariah bank and the legal implication if there is a breach of this principle, in accordance with Law No. 21/2008 regarding Syariah Banking especially article 2 and article 35 (1). The conclusion of this thesis is that the application of caution principle has been applied correctly, and the violation againts this principle could result in two kind of sanctions which are administrative and juridicially.

Abstrak :
Bank Umum dalam memenuhi kewajiban pemberian kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat melakukan pola channeling dengan penyelenggara Peer to Peer Lending (P2P Lending). Akan tetapi, dalam melakukan pola channeling tersebut, Bank Umum perlu menerapkan prinsip kehati-hatian karena masih dihadapkan oleh suatu risiko. Skripsi ini membahas mengenai implementasi prinsip kehati-hatian oleh Bank Umum dalam melakukan pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending, dengan studi pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai salah satu Bank Umum yang telah melakukan pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian Bank Umum dalam melakukan pemilihan terhadap penyelenggara P2P Lending yang akan melakukan pola channeling dengan Bank Umum dan bagaimana implementasi 5C of Credit Bank Umum dalam memberikan kredit melalui pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah Bank Umum perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending. Hal tersebut dilakukan oleh Bank Umum sebelum bekerja sama dengan penyelenggara P2P Lending dengan melakukan due diligence terhadap penyelenggara P2P Lending. Selain itu, dalam memberikan kredit melalui pola channeling dengan penyelenggara P2P Lending, Bank Umum perlu melakukan analisis kredit dengan tetap memperhatikan 5C of Credit, di mana analisis 5C of Credit dilakukan dua kali, yaitu sebelum dan sesudah bekerja sama dengan penyelenggara P2P Lending. Penelitian ini menyarankan agar dibentuk Pusat Data Fintech Lending untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara P2P Lending sehingga mengurangi keraguan dari Bank Umum untuk bekerja sama dengan penyelenggara P2P Lending dan agar memberikan akses pada Fintech Data Center kepada Bank Umum untuk meningkatkan manajemen risiko sebelum memberikan keputusan kredit. ......Commercial Banks can utilize the channeling pattern with Peer to Peer Lending (P2P Lending) in fulfilling their obligations to give credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). However, in using this channeling pattern, commercial banks need to apply the prudential banking principle due to being faced with a risk. This thesis discusses the implementation of prudential baking principle by Commercial Banks in conducting channeling pattern with P2P Lending platforms, by conducting studies on PT Bank Central Asia Tbk as one of the commercial banks that has conducted the channeling pattern with P2P Lending platforms. The problem formulation in this thesis are how the implementation of the prudential banking principle by commercial banks in selecting P2P Lending platforms who will conduct channeling pattern with commercial banks and how the implementation of the 5C of Credit by Commercial Banks in giving credit through channeling pattern with P2P Lending platforms. The research method used in this thesis is juridical-normative with the descriptive-analytical research typology and the data used are secondary data supported by interviews. The result of this research is commercial banks need to implement the prudential banking principle in conducting channeling pattern with P2P Lending platforms. This was done by commercial banks before cooperating with P2P Lending platforms by conducting due diligence on P2P Lending platforms. In addition, in giving credit through a channeling pattern with P2P Lending platforms, commercial banks need to carry out credit analysis with regards to 5C of Credit, in which the 5C of Credit analysis is carried out twice, namely before and after cooperating with P2P Lending platforms. This research recommends that a Fintech Lending Data Center should be formed to increase surveillance of P2P Lending platforms so as to reduce doubts from Commercial Banks to cooperate with P2P Lending platforms and to provide access to the Fintech Data Center for Commercial Banks to increase risk management before granting credit decisions.

Abstrak :
Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama UKM dan koperasi. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Commonwealth Bank dikenal sebagai PTBC merupakan anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia dengan fokus usahanya menumbuhkan bisnis UKM. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaturan prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan dan (2) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk UKM oleh PTBC yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek penelitian adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit PTBC. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah: UU Perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, 8, 10, 11, 29 ayat (2), (3), dan (4). Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian tersebar dalam berbagai peraturan. PTBC melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta memiliki pedoman tersendiri dalam melaksanakan usahanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh PTBC mencakup: kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, penerapan prinsip mengenal nasabah. ......National bank functions to empower people and all of the national economy, especially small and medium enterprises (SMEs) and cooperatives. One factor that makes the national banking system loss is due to the behavior of bank managers and owners who ignore the prudential principle. Commonwealth Bank known as PTBC is a subsidiary of Commonwealth Bank of Australia focus on growing SME business. This study aims to find out (1) regulation of the prudential principle in the Banking Act and (2) application of the principle of prudential banking in SMEs lending by PTBC set forth in the credit agreement. This research is a normative juridical literature. Object of research is the principle of prudence in lending PTBC. Data collected with the documentation and interviews. The result is: the Banking Act regulating the prudential principle in Article 2, 8, 10, 11, 29 paragraph (2), (3), and (4). Furthermore, the principle of prudential are regulated in various laws. PTBC will conduct its operations under the provisions of the legislation and has its own guidelines in conducting its business. Implementation of the precautionary principle is applied in the credit agreement by PTBC include: the preparation and implementation of credit obligations, legal lending limit, the assessment of asset quality, debtor information system, the application of the principle of Know Your Customer.

Abstrak :
Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) adalah fondasi dibentuknya Perjanjian Kredit, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat bank karena adanya permohonan kredit dari nasabah debitur. Sebelum bank sebagai pihak kreditur menerbitkan SPPK, tentu harus melalui beberapa tahap di antaranya analisis kelayakan kredit, keputusan kredit oleh Komite Kredit, hingga permintaan persetujuan SPPK kepada calon debitur. Namun pada prakteknya, terhadap pelaksanaan tahap-tahap tersebut tidak sepenuhnya diterapkan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kredit bermasalah serta permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan SPPK, dimana penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut perihal peranan Prinsip Kehati-Hatian dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dalam rangka mencegah kredit bermasalah serta untuk menganalisis permasalahan hukum bagi bank dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang tidak memenuhi Prinsip Kehati-Hatian pada PT. Bank X, Tbk. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian seperti Prinsip 5C, Good Corporate Governance, Four Eyes Principle, dan Manajemen Risiko dalam penerbitan SPPK merupakan faktor utama timbulnya kredit bermasalah. Selain itu diketahui bahwa bank, dalam hal ini PT. Bank X, Tbk., telah berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan SPPK namun masih ditemukan perlakuan yang tidak setara terhadap jenis atau plafond kredit yang berbeda dalam penerapan tersebut. Oleh karenanya, timbul berbagai permasalahan hukum bagi bank seperti jaminan kredit tidak dapat dieksekusi, gugatan perdata terhadap bank, perjanjian batal demi hukum, dan kerugian materiil. Dengan demikian, penulis menyarankan agar bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian secara setara terhadap seluruh jenis pemberian kredit sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Perbankan maupun ketentuan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. ...... The Offering Letter is foundation of the establishment of Credit Agreement, issued and signed by bank officials due to credit application from the debtor. Before issuing the Offering Letter, the bank as a creditor must go through several stages including the anaylisis of creditworthiness, credit decisions by Credit Committee, to requesting approval of Offering Letter to prospective debtors. However, in practice, the implementation of these stages is not fully applied in the prudential principles, thus causing non performing loans in the future. In the writing of this thesis discusses about the implementation of prudential banking principle in the issuance of the Offering Letter, where this research uses a form of normative juridicial research that results a descriptive research typology. This research was conducted with the aim to learn more about the role of the Prudential Principle in the issuance of Letter of Approval of Credit in order to prevent loan problems and to analyze legal issues for banks in the issuance of Letter of Approval of Credit that does not meet the Prudential Principle at PT. Bank X, Tbk. The result of this research has found that the non implementation of prudential principles such as the 5 C rsquo s of Credit, Good Corporate Governance, Four Eyes Principle and Risk Management in the Issuance of the Offering Letter were the main factors of non performing loans. Also note that the bank, in this case PT. Bank X, Tbk., has tried to apply prudential principles in the issuance of the Offering Letter but still found unequal treatment of different types or credit plafonds in the application. Therefore, there are various legal problems for the bank such as credit collateral cannot be executed, civil lawsuit against the bank, agreement null and law, and material loss. Thus, the researcher suggests that banks should apply prudential principles equally to all types of crediting as mandated by the Banking Act and the provisions issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia.

Abstrak :
Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini mendorong adanya perkembangan dibidang ekonomi yang dikenal dengan ekonomi digital, Perbankan dalam melakukan pembukaan rekening bagi nasabah menerapkan Prinsip kehati-hatian bank melalui proses Customer Due Diligence (CDD), namun dengan perkembangan teknologi dan perkembangan layanan perbankan, saat ini dikenal prinsip Digital Branch yakni sarana Bank yang berfungsi khusus untuk melakukan proses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri. Selain itu, akan dibahas mengenai aspek permasalahan yang mungkin timbul dalam proses CDD pada pembukaan rekening yang dilakukan secara digital. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil daripada penelitian menemukan fakta bahwa PT Bank X Tbk selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Tabungan Now dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah sesuai berdasarkan POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan dan POJK LPD Bank Umum. Terlepas belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme dan penggunaan PIN dan Password dalam transaksi tabungan digital hal ini penting untuk menghindari transaksi nasabah yang mencurigakan. ......The development of technology and information encourages developments in the economic sector known as the digital Economy. Opening Bank accounts for customers, applies the prudential banking principle through the Customer Due Diligence (CDD) process, but with the development of technology and the development of banking services, This is known as the Digital Branch, Bank facility that has a special function to carry out the process of customer registration and opening of accounts independently. Other than that, this thesis also explains about the problems that may arise in the CDD process at opening digital accounts. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a library research that delivers descriptive- analytical research typology. This Thesis concludes that PT Bank X Tbk as the financial service provider of Digital Banking Services has done its best to apply the CDD procedure based on POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan and POJK LPD Bank Umum. Despite the absence of regulations regarding the mechanism and use of PIN and Passwords in digital savings transactions, it is important to avoid suspicious customer transactions.