Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper provides a general overview of the allocation of revenues and expenditures across levels of governments in Canada and discusses how public services in specific areas are financed and delivered...."

"ABSTRAKIklim yang terus berubah cendrung menciptakan keadaan cuaca yang tidak bisa di perkirakan manusia. Salah satu akibat buruknya adalah banjir. Tapi bisa dicegah dengan persiapan yang matang. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan dalam menjalankan tidak boleh terganggu dengan hal tersebut. Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai peranan penting dalam mencegah banjir. Untuk mencegah hal tersebut perlu dibangun sebuah Waduk di daerah Lebak Bulus. Maka diadakan pengadaan tanah guna pembanguna demi kepentingan umum. Pengadaan tanah guna kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Nomor 65 Tahun 2006.Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Hal inilah yang akan dikupas dalam bentuk sebuah penulisan tesis yang berjudul Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Waduk Lebak Bulus Di Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengetahui proses, pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk Lebak Bulus di Jakarta Selatan dan kendala yang di hadapi dilapangan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaan tanah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan Waduk Lebak Bulus tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginkan ganti rugi yang sesuai harga pasar tetapi tidak melihat bahwa lokasi tanah dan kondisi fisik bangunan mempengaruhi saat penilaian ganti rugi juga adanya unsur sosial atas tanah. Pemerintah yang lamban memberikan ganti rugi juga menciptakan ketidak adilan bagi masyarakat karena mereka sudah kehilangan tanah mereka tapi belum juga dibayarkan hak mereka.

---

ABSTRACTThe climate which always changed had been established the unpredictable weather. One of the worst impact is flood. But it could be overcome if human did a good preparedness regarding to this problem. Jakarta as the capital city, and also as the center of governance, economy and education is not allowed to get those threats. South Jakarta as the water infiltration area in Jakarta holds an importanta role in overcoming the flood. To overcome this problem, its very important to establish a reservoir in Lebak Bulus. Because of this reason, the land provision for development regarding to public needs is established. The land provision for public needs is regulated in President’s Decree No. 36/2005 jo No. 65/2006.The implementation of land provision is a complex problem because there are lots of steps and processes that need to be done, thus many stakeholders have different interests in this issue. This problem will be solved in this thesis with title “The Land Provision for Development Lebak Bulus Reservoir Construction in South Jakarta and it aims to know the process, the obstacles that existed, and also the solution of land provision for Lebak Bulus reservoir construction in South Jakarta). The method that has been used in this research is juridical-empiric and the type of this research is analytical-descriptive; its a procedure or problem resolution that has been conducted based on the actual facts in land provision case. The result of this research shows the compensation rate in Lebak Bulus reservoir construction which is not appropriate with community’s needs. The community wants a compensation that suitable with market rate, but they do not concern with the location of land and the physical condition of the construction that would affected the compensation, and the social factor of the land. The government also has a slow action to give compensation, it creates the unfair sphere among community because community lost their land, but they still could not get their rights."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas proses audit atas akun akrual dan provisi pada laporan keuangan PT Permata untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2015 oleh KAP APD. Proses audit dilakukan mencakup tahap perencanaan, tahap audit lapangan, sampai tahap penyelesaian dan pelaporan audit. Berdasarkan hasil audit, disimpulkan bahwa akun akrual dan provisi maupun laporan keuangan PT Permata secara keseluruhan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material. Auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan PT Permata. Audit yang dilakukan oleh KAP APD telah sesuai dengan standar audit dan teori yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis report explains audit process on accrual and provision accounts of PT Permata for financial statement period ended 31 December 2015. The audit process performed consist of audit planning, field work, until completion and reporting audit. Based on the audit, it was concluded that accrual and provision accounts, and overall financial statement of PT Permata had been fairly presented free from material misstatements. KAP APD gave an unmodified opinion to PT Permatas financial statement. The audit, performed by KAP APD had also been agreed to audit standard and theories adopted in Indonesia."

"Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik sekarang maupun masa yang akan datang.Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam kegiatan konservasi.Pada tahun 1982 disahkan dan diundangkan UU No. 4 Tabun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), yang berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. Lebih lanjut UULH ini menyatakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu ditetapkan dengan undang-undang, yang kegiatannya mencakup 3 aspek :1. perlindungan sistem penyangga kehidupan;2. pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara;3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.(Pasal 12 & Penjelasannya)Dalam rangka mengawetkan jenis, maka ditetapkan jenis-jenis biota perairan yang dilindungi, agar tidak mengalami kepunahan (Keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/Um/7/1972, No. 35/Kpts/Um/1/1975, No. 327/Kpts/Um/5/1978, No. 716/Kpts/Um/10/1980, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 12/Kpts-II/1987).Namun, beberapa jenis satwa yang dilindungi menurut beberapa Keputusan Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan di atas, oleh UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (UUP) dinyatakan dapat dimanfaatkan secara komersial (Pasal 1 Angka 2 & Penjelasannya).Kemudian pada tahun 1990 diberlakukan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKH) yang merupakan realisasi amanat Pasal 12 UULH tersebut di atas. UUKH ini menyatakan konservasi sumber daya alam hayati merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.Selanjutnya, dalam Pasal 20 UUKH ditetapkan, untuk melindungi spesies perlu ditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi baik karena dalam bahaya kepunahan maupun karena populasinya jarang. Sehubungan dengan ketentuan di atas, Menteri Kehutanan mengeluarkan 2 Surat Keputusan, yakni Keputusan Menteri Kehutanan No. 301/Kpts-1I/1991 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 882/Kpts-II/92.Sebagai konsekuensi dari ketentuan itu, setiap orang tidak boleh melakukan penangkapan atau tindak perbuatan lain yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (2) UUKH. Apabila ada orang yang melakukan tindak perbuatan dimaksud, maka orang tersebut dapat dipidana (Pasal 40 ayat (2) & ayat (4) UUKH), dan tumbuhan & satwa tersebut dirampas oleh negara untuk dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan (Pasal 24 UUKH).Pengecualian terhadap hal di atas dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, penyelamatannya, dan atau membahayakan kehidupan manusia (Pasal 22 UUKH).Sesuai dengan sifat penelitian ini deskriptif-preskriptif, maka penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawab atas masalah-masalah yang ada tersebut. Dengan demikian diperoleh saran-tindak dalam menghadapi permasalahan itu, agar tercapainya kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sehubungan dengan hal di atas, pengamatan dan pembahasannya memakai metode ilmiah analitis-struktural, dengan menerapkan tata pendekatan dan metode kajian berdasarkan aspek wadah dan aspek isi yang terkandung di dalamnya serta aspek tata laku yang merupakan perpaduan antara kedua aspek terdahulu, untuk makin mendekati hakekat kenyataan, agar dapat memperoleh cara penyelesaian masalah dengan berlandaskan pengertian (comprehension) dan tidak hanya sekedar.pengetahuan.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa para aparatur hukum yang memproses perundang-undangan yang menjadi obyek penelitian ini, kurang memahami UULH sebagai Umbrella Act yang merupakan makro sistem di dalam pengelolaan lingkungan.Kondisi ini menunjukkan lemahnya tingkat kesadaran hukum di Indonesia, karena :- kurangnya kepastian yang diberikan oleh hukum yang berlaku; dan- lemahnya komitmen dari pihak penguasa dalam pembangunan hukum itu.Apabila keadaan ini dihubungkan dengan asas-asas legalitas dari Fuller, maka dapat dinyatakan bahwa situasi perundangundangan sedemikian itu tidak memenuhi :- asas suatu sistem tidak boleh mengandung peraturanperaturan yang bertentangan satu sama lain;- asas harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.Berdasarkan hal ini dapat dikemukakan, sistem hukum lingkungan di Indonesia belum tercipta secara baik.Menghadapi permasalahan ini teori ilmu hukum mengharapkan para aparatur hukum untuk melakukan interpretasi teleologis atau interpretasi sistematis berdasarkan konsep, asas, norma, lembaga dan sistematika UULH demi kepentingan masyarakat hukum dan lingkungan yang menuntut penilaian yang sama secara harmoni. Hal ini sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan di dalam pembangunan hukum.Untuk menjamin terlaksananya nilai-nilai dasar hukum itu, perlu dipacu operasionalisasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara nasional sebagai unsur pendukung fungsi hukum, sehingga semua aparatur hukum dapat mengumpulkan data dan informasi hukum yang selengkap-lengkapnya secara cepat, mudah dan akurat. dengan demikian terhindarkan, tidak teramatinya peraturan-peraturan hukum yang berkaitan satu sama lain dalam tata hukum Indonesia dan ketidaktaatan terhadap tertib hukum Indonesia, agar terciptanya budaya hukum nasional yang kondusif bagi kehidupan hukum pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.Di samping itu, Pemerintah sudah saatnya untuk merealisasi amanat Pasal 3 TAP MPR No. V/MPR/1973 yang antara lain menyatakan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi Keppres yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) DUD 1945 dan Konvensi Ketatanegaraan, Amanat Presiden RI kepada Ketua DPR No. 2826/Hk/60 dalam sumber Tertib Hukum Indonesia.Daftar Kepustakaan : 50 (1971-1994)

---

The Different Regulated Provision In The Field Of Environmental Law In Indonesia (Case Study Act No. 9 Of 1985 And Act No. 5 Of 1990)Biological natural resources of Indonesia and it's ecosystem have an important role and status in the livelihood of national development. Therefore, it has to be managed and exploited in a harmonious and balanced manner for the sake of the Indonesian community's welfare in particular and mankind in general, both today as well as the coming years to come.

The elements of biological natural resources and it's ecosystem, in essence, are inter-dependent and influencing one another, so that damage and extermination of any one of the element will result in ecosystem disturbance. Thus, conservatory steps are needed so that the biological natural resources' and it's ecosystem are always maintained and able to realize the balance and stuck with development itself. Considering the importance of biological natural resources and it's ecosystem for the promotion of community welfare and quality of man's livelihood, hence the government and it's society the duty and responsibility in conservation activities.

In 1982 was done and promulgated the Act No. 4 of 1982 on Basic Provisions for The Management of The Living Environment (EMA), which functions as an umbrella for the formulation of others Acts and Regulations related to the living environment and for the adaptation of the already existing laws and regulations. In addition, this EMA stated that conservation of biological natural resources and it's ecosystem need to be stipulated with an Act, the activities of which encompass 3 aspects:

1. protection of life support system;

2. conservation and maintenance of the varieties of plant and animal species and their ecosystem, in the sphere of earth, water and air;

3. sustained utilization of organic natural resources and their ecosystems.

(Article 12 & it's Elucidation)

In the framework of species conservation, the protected waters biota species are determined, in order to prevent them from extinction (The Letter of Decision of the Minister for Agriculture No. 327/Kpts/Um/7/1972, No. 35/Kpts/Um/1/1975, No. 327/Kpts/Um/5/1978, No 716/Kpts/Um/10/1980, and Letter of Decision of Minister for Forestry No. 12/Kpts-II/1978). Nevertheless, some animal species, protected in accordance with some Decision of the Minister for Agriculture and the Minister for Forestry mentioned above, are permitted to be commercially utilized base on Act No. 9 of 1985 on Fishery (UUP, Article 1 Number 2 & it's Elucidation).

Then, in 1990, Act No. 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and it's Ecosystem (UUKH) is promulgated, which is the realization of the massage in Article 12 EMA mentioned above. This UUKH stated that the Conservation of Biological Natural Environment constitute Conservation of Biological Natural Resources, the exploitation of which is carried out wisely to guarantee the sustainable reserves by consistently maintaining and promoting biodiversity quality and their values.

In addition, in Article 20 UUKH it was stated that, to protect the species, the kinds of plants and animals that are protected both because of in danger of extinction as well as due to their rare population need be stipulated. Related to the above stipulations, the Minister of Forestry issued 2 decrees, namely The Minister of Forestry Decree No. 301/Kpts-II/1991 and the Decree No. 882/Kpts-1I/92.

As a consequence of those stipulations, every person may not capture or other measures which has been stipulated limitatively in Article 12 paragraph (2) UUKH. Should there be a person who carried out that action as meant, then the person in question can be punished (Article 40 paragraph (2) and paragraph (4) UUKH), and plants and animals in question are confiscated by the State to be returned to their respective habitats or entrusted to those institutions that operate in the field of conservation of plants and animals, except when the condition is such that it is impossible to be of use, so that it is considered better to be destroyed (Article 24 UUKH).

Exception to the above can be undertaken for purposes of research, science, survival and or endangering human life (Article 22 UUKH).

In accordance with in this study, which is descriptive﷓prescriptive, hence this study has as objectives to finalize and search for answers of issued that are present. In doing so, recommendations for actions in facing the issue for the sake of achieving human and other living creatures welfare can be obtained. In connection with the above statement, observations and it's discussion are carried out by using the structural-analytical scientific method, by applying the approach and study method based on content and container aspects inherent in it's as well as behavioral aspects which constitute the integration of the previous two aspects, to approach closer the essence of reality, so that problem solving method is obtained based on comprehension and not merely knowledge only.

The results of the study showed that the legal apparatus that processed the laws that became the study object, lack comprehension of EMA as an Umbrella Act, which constitutes the macro system in environmental management.

This condition showed the weakness of the legal awareness level in Indonesia, due to:

- uncertainty that is provided by the valid law; and

- commitment weakness shown by the authorities in the legal development.

When this situation is related to the legal principles of Fuller, thence, it can be stated that the legal situation as such does not comply with:

- the principle that a system must not contain regulations that is contradicting one another;

- the principle that there must be harmony between regulations enacted with the daily implementation.

Based on those, then, it can be stated that, the environmental legal system in Indonesia is not yet realized properly.

Facing this issue, the legal science theory hoped that the legal apparatus carried out teleological interpretation or systematic interpretation based on concept, principles, norms, institutional and EMA systematic for the sake of the legal community interests and the environment that demand similar evaluation harmoniously. This is in accordance with the legal certainty principle, benefit principle and justness principle within the legal development.

To guarantee the realization of those legal principles values, the operationalization of the Documentation Network System and Legal Information need be stimulated nationally as a legal function support element, so that all legal apparatus can collect legal data and information as completely as possible rapidly, easily and accurately.

Hence, it could be avoided, the unobserved legal regulations that are related one to another in the Indonesian Legal System and the non-adherence towards Indonesian Legal Order, so that the National Legal Culture is realized which is conducive for the legal life in particular and national development in general.

In addition, it is time for the government to realize the message of Article 3 TAP MPR No. V/MPR/1973 which, among others, stated the need to carry out the finalization of TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. This is meant to guarantee the legal certainty of KEPPRES which is issued by the President within the framework of carrying out the task and function of governance in accordance with Article 4 paragraph (1) UUD 1945 and matters pertaining to form of government convention, the Republic of Indonesia Presidential Message to the Chairman of DPR No. 2826/Hk/60 in the Indonesian Legal Order Source.

Number of References: 50 (1911-1994)"

"Pengembangan perumahan tidak akan terlepas dari pengembangan fasilitas yang akan memenuhi tiga kebutuhan pokok konsumen perumahan yaitu tempat belanja kebutuhan sehari-hari, tempat ibadah dan sekolah. Bagi konsumen perumahan, terutama keluarga muda atau keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar, pemilihan lokasi perumahan akan mempertimbangkan keberadaan sekolah dasar di lingkungan perumahan dan sekitarnya. Kondisi ini terjadi karena kemampuan jangkauan anak usia sekolah dasar masih relatif rendah atau tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu sekolah dasar yang balk diharapkan berada dalam lingkungan perumahan, apalagi Iingkungan perumahan tersebut sengaja direncanakan oleh pengembang Di Kecamatan Kelapa Gading saat ini berkembang 37 sekolah dasar yaitu 17 sekolah dasar negeri (SDN) dan 20 sekolah dasar swasta (SDS), yang jika ditinjau lebih dalam terdapat beberapa perbedaan antara SDN dan SDS yaitu perbedaan distribusi lokasi, daya tampung siswa, jenjang akreditasi dan biaya pendidikan. Perbedaan antara SDN dan SDS yang disebutkan di atas, menyebabkan persaingan antar sekolah yang akan menambah perbedaan atau variasi antar sekolah dan akan mengurangi kesamaan akses terhadap pendidikan. Di sisi lain perkembangan SDS menimbulkan beberapa penyimpangan penggunaan lahan karena pemilihan lokasi SDS yang mempertimbangkan pasar sehingga perlu memperluas jangkauan pelayanan. Konsekuensinya lokasi yang dipilih seringkali tidak sesuai dengan kriteria lokasi SD. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan penelitian yang perlu dijawab yaitu `Bagaimana penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?', `Apakah penyediaan sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (efektif)?', dan `Bagaimana penerapan kriteria penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?'.Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka akan dilakukan beberapa analisis dengan beberapa metode yaitu analisis deskriptif, perbandingan, non parametrik, faktor dan keruangan. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah penyediaan SD 1) selaras dengan perkembangan perumahan walaupun menimbulkan kesenjangan antar SD dan penyimpangan penggunaan lahan, 2) melibatkan multistakeholder, 3) terutama SDS, didorong oleh permintaan masyarakat yang cukup tinggi terutama masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi, penawaran pelayanan pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan pemerintah serta dukungan pemerintah bagi swasta untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan pendidikan, 4) efektif atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 5) didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup perhitungan kebutuhan SD dan lingkup pelayanan SD, 6) tidak didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup alokasi lahan dan distribusi Iokasi, 7) terkait dengan distribusi lokasi SD, dipengaruhi oleh perkembangan perumahan, status sekolah dasar, kualitas sekolah dan penggabungan SD dengan jenjang sekolah lainnya. Kesimpulan ini diduga tidak hanya berlaku di Kecamatan Kelapa Gading, tetapi berlaku juga di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.Adapun rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah harus menerapkan integrated and multi-stakeholders approach dalam penyediaan SD di Kecamatan Kelapa Gading (dan kasus lain yang serupa, mengkaji kembali kriteria penyediaan SD, membentuk format dan program kemitraan, dan pembenahan legal adminstratif penggunaan lahan dan perijinan pembangunan; pengembang harus merencanakan fasilitas perumahan yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat sejak awal pengembangan perumahan dan sebagai bagian dari perencanaan pengembangan perumahan dengan mempertimbangkan rencana kota secara keseluruhan; yayasan pendidikan dan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal dalam pemiiihan lokasi, dari faktor lokasi, perkembangan perumahan, status dan kualitas sekolah, penggabungan sekolah dan rencana kota secara keseluruhan; melakukan beberapa kajian lanjutan karena adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, mengenai kesenjangan SDN dan SDS, keterlibatan multi-stakeholder dalam penyediaan terkait dengan format dan program kemitraan antar stakeholder, penerapan kriteria penyediaan SD dengan kasus lain dan integrasi perencanaan fasilitas dengan perencanaan kota.

---

Facilities development in a housing development is inevitable and shall be able to provide three basic needs of housing consumer they are shopping places for common goods, worships places and schools. Housing consumer, typically young couples or a family with primary school-age children would consider chosen a housing complex by considering the presence of primary school in the neighborhood. This consideration was based on the limited mobility of primary school-age children to go to school. In this case, parents expecting that there will be good primary school in their neighborhood, especially when the neighborhood was planned/ designed by the housing developer, In Kecamatan Kelapa Gading currently established 37 primary schools consisting of 17 public schools (Sekolah Dasar Negeri - SDN) and 20 private schools (Sekolah Dasar Swasta -- SDS). Based on further review it was found out that there are few differences between them, such as location distribution, school capacity, accreditation level and tuition fee. These differences create higher school competition that will lead to school variation and decreasing equal access to education. In the other side the development of private primary school introduced few discrepancies in the land use implementation, since the private school's location is mainly selected based on market demands and the need to increase service area. As consequences of this selection, the chosen location usually not complies with the primary school location criteria.Above facts triggered research questions, that will be answered in this research such as "How is the provision of primary school in Kecamatan Kelapa Gading?, 'Did the primary school provision meet the consumer needs (effective)?', and 'How does the implementation of primary school provision criteria in Kecamatan Kelapa Gading?'.To answer above questions there are few analysis will be conducted by utilizing various analysis methods such as descriptive analysis, comparative analysis, non-parametric analysis, factorial analysis and spatial analysis. The conclusions of those analysis are 1) the provision of primary school is aligned with housing development even it's caused gap among primary schools and discrepancies in the land use, 2) the provision of primary school involves multistakeholders, 3) the provision of primary school, especially private primary school, is influenced by demand of consumer whose high social economic level, inadequate education service supply, Iimitations of government and supports from government for private sector to be involved in education service production 1 provision, 4) the provision of primary school met the consumer needs, 5) the provision of primary school is based on implementation of primary school provision criteria including calculation of primary school need and primary school service area, 6) the provision of primary school isn't based on implementation of primary school provision criteria including land classification and distribution of location, 7) the provision of primary school, especially primary school location distribution, influenced by housing development, school status, school quality and combination of primary school with other school level in one location. These conclusions are assumed to be applicable not merely in Kecamatan Kelapa Gading, but in other area that have similiar condition with Kecamatan Kelapa Gading.Recommendations from this study are government must implement integrated and multi-stakeholders approach in primary school provision especially in Kecamatan Kelapa Gading (and other similar area), review the primary school provision criteria, create partnership format and program, and improve legal administrative approach in land use and building permit sector; ensure that developer must plan housing facilities as part of housing development plan with consideration to the entire of urban plan; education institution and government must consider some factors in location selection (location factors, housing development trend, status and quality school, and urban plan); conduct various further study, due to limitation of this study, related to the gap between private - public primary school, multi-stakeholders involvement in primary school provision in regards to the partnership format and program among stakeholders, the implementation of primary school provision criteria in another case and the integration of facilities planning into urban planning."

"Dalam menghadapi era globalisasi, peran lembaga riset seperti Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) sebagai salah satu institusi yang juga bergerak dalam bidang pelayanan jasa teknis (PTT) akan menjadi semakin penting, disebabkan berbagai produk yang dihasilkan oleh industri dituntut untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan baik itu secara nasional maupun internasional. Tuntutan itu bukan saja berasal dari suatu negara, tetapi disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran dari masyarakat dan tersedianya berbagai pilihan dari suatu produk, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan yang baik dan juga ekonomis. Dalam menghadapi era globalisasi ini, maka Balai Besar Kimia dan Kemasan dituntut dapat terus meningkatkan kemampuan pelayanan jasa teknisnya melalui proses pembelajaran, agar dapat mengantisipasi tuntutan dari industri-industri sebagai pengguna pelayanan jasa teknis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi pelanggan terhadap kemampuan pelayanan jasa teknis (PJT) Balai Besar Kimia dan Kemasan, menggambarkan harapan pelanggan terhadap kemampuan pelayanan jasa teknis (PJT} yang diberikan Balai Besar Kimia dan Kemasan, mengetahui persepsi karyawan terhadap proses pembelajaran yang selama ini dilakukan untuk menjamin kepuasan pelanggan, serta menjelaskan pembelajaran yang sesuai dalam menentukan strategi peningkatan kemampuan pelayanan jasa teknis untuk menjamin kepuasan pelanggan di Balai Besar Kimia dan Kemasan. Kemampuan pelayanan jasa teknis (PJT) Balai Besar Kimia dan Kemasan diukur dengan menggunakan perspektif pelanggan berdasarkan persepsi dan harapan pelanggan dengan melihat tingkat aspek kepuasan pelanggan, yaitu: tangiblity, reliability, responsiveness, assurance, don empathy. Data diolah dengan menggunakan analisa deskriptif, dengan menggunakan skala Likert. Sedangkan untuk proses pembelajaran di BBKK, adalah dengan melihat style (model) dan faktor pendorong yang memudahkan atau mempersulit terjadinya proses pembelajaran, dengan menggunakan analisa faktor dan bantuan software SPSS versi 12. Dari hasil analisa terhadap strategi peningkatan kemampuan pelayanan jasa teknis untuk menjamin kepuasan pelanggan melalui proses pembelajaran di BBKK, yang diukur dengan menggunakan persepsi dan harapan pelanggan diperoleh persepsi terendah yang terdapat pada BBKK sangat tanggap dan mampu memberikan pelayanan yang Saudara butuhkan (terdapat pada dimensi responsiveness), sedangkan harapan pelanggan yang tertinggi adalah penjelasan dari karyawan BBKK tentang informasi pelayanan jasa teknis apa saja yang bisa dilayani dan besarnya biaya layanan yang dikenakan (terdapat pada dimensi emphaty). Untuk lima (5) dimensi aspek kepuasan pelanggan maka , skor persepsi rata-rata tertinggi adalah terletak pada dimensi tangibility. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya style pembelajaran di BBKK menurut persepsi karyawan BBKK yaitu faktor Knowledge Acquisition merupakan faktor yang memberikan pengaruh tertinggi, kemudian diikuti oleh faktor Knowledge Sharing, dan yang terendah adalah Knowledge Utilization. Sedangkan faktor pendorong yang dapat memudahkan terjadinya pembelajaran di BBKK, dipengaruhi oleh System Perspective, Continuous Education, Scanning Imperative, Involved Leadership. Proses pembelajaran yang digunakan sebagai strategi peningkatan kemampuan pelayanan jasa teknis untuk menjamin kepuasan pelanggan dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara persepsi dan harapan dan para pelanggan di BBKK adalah dengan jalan terus mengembangkan model pembelajaran yang terdapat pada faktor Knowledge Acquisition, jugs dengan lebih memfokuskan dan mengembangkan model pembelajaran yang ada pada faktor Knowledge Utilization dengan memperhatikan indikator value-chain focus dan skill development yaitu dengan menjaga keseimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan aktifitas pelayanan maupun penjualan (value-chain focus) begitu juga terhadap pengembangan keterampilan individu maupun keterampilan kelompok (skill development) dan juga terhadap faktor Knowledge Sharing. Sementara untuk empat faktor pendorong seperti system perspective, continous education, scanning imperative, dan involved leadership agar terus dipertahankan dan dikembangkan. Namun faktor pendorong seperti performance gap dan concern for measurement perlu untuk ditingkatkan, agar kemajuan organisasi selalu dapat dipantau.

---

In facing the globalization era the roles of research center like the center of chemical and packaging (or known as BBKK) as one of the institutions that also played in technical service provision. BBKK would become increasingly important due to various products produced by the industry demanded to be able to meet various requirements either at national and international level. The demands did not only come from a country, but also caused by the increase in society awareness and the availability of various alternatives of certain products. Therefore the society was able to make wise choices and also economical. In facing the globalization, BBKK was continuously demanded to improve the technical services through the Learning process in order to be able to anticipate the demands of the industries as the users of the technical services provision. The purpose of the research was to elaborate the customer perception towards the ability of the technical service provision (1) BBKK portrayed the customers expectations towards the ability of technical service provision that were provided by BBKK, (2) knowing the staff perceptions towards the Learning process that had been done all this time to ensure the customers satisfaction, (3) elaborating appropriate teaming in determining the improvement strategy of the technical service provision capacity to ensure the customer satisfaction in BBKK. The capacity of technical service provision, BBKK was measured using the customers' perspectives based on the customer perceptions and expectations through looking at the following customers satisfaction: tangibility, reliability, and responsiveness, assurance, and empathy. Data were processed using descriptive analysis with Likerts scales. As for the learning process in BBKK it was done by looking at the styles or model and supporting factors that simplified or complicated the occurrence of learning process using factor analysis and SPSS version 12 software. From the results of the analysis towards the strategy of capacity improvement of providing technical services to ensure the customers satisfaction through learning process in BBKK, that was measured with the customers perceptions and expectations, obtained the lowest perceptions in BBKK i.e., very responsive and was able to provide services needed (in the responsiveness dimension), as for the highest customers expectation was the elaboration from the staff of BBKK on the information of technical service provision such as what services were provided and how much money should they pay for such service (in the empathy dimension). For five dimensions of customers? satisfaction aspects an average high score of perception was laid on the tangibility dimension. As for the factors influencing the form of the styles of learning in BBKK according to the staff perceptions i.e., knowledge acquisition factor had the highest influence, then it was followed by knowledge sharing factor, and the lowest one was knowledge utilization. As for the supporting factors that could simplify the occurrence of learning in BBKK were influenced by the perception system, continuous education, scanning imperative, involved leadership. The learning process used as the improvement strategy of technical service provision to ensure the customer satisfaction in handling the gap between the customers perceptions and expectations in BBKK, it was done by continuously developing learning models that were existed in the knowledge acquisition factor, and also by more focused and developing learning model that existed in the knowledge utilization factor by considering the value-chains indicators and skills development, i.e., by maintaining the balance towards the use and the exploitation of knowledge that was related with the services activities as well as the sale (value-chain focus) that also applied towards the development of individual or group skills (skills development) and also towards knowledge sharing factor. As for the 4 supporting factors such as perspective system, continuous education, scanning imperative and involved leadership needed to be maintained and developed. However, the supporting factors such as performance gap and concern for measurement needed to be improved so that the organizational progress could always be monitored."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 menentukan bahwa Notaris harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yang diharuskan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum yaitu Ikatan Notaris Indonesia INI . Beberapa orang berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan organisasi-organisasi notaris yang ada di Indonesia dengan adanya ketentuan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa keberadaan INI sebagai wadah tunggal organisasi Notaris bertujuan agar pemerintah dapat lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi yang ada, sedangkan organisasi Notaris lain selain INI hanya dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan.

---

ABSTRACTLaw of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 about Position of Notary, which was enacted on January 15th, 2014 assign Notary to come together in one provision of Notary Organization, which is the Indonesian Notary Organization. Some people say that this provision is not compatible to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Based on this, the author is interested to conduct a research to know the position of Notary Organizations in Indonesia with the existing provision. The research is descriptive analytical with normative juridical approach. The research phase consists of literature and field research. Data collection tehniques were conducted by document studies and interviews. Analytics are done using normative qualitative analysis method. Based on the results of the research, it can be argued that the existence of INI as a single container of all Notary Organizations is to maximize the government rsquo s supervision to existing organizations, while other Notary Organizations aside from INI are only seen as civic organizations."