Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas civil society dalam melaksanakan kontrol politik dan dampak dari aksi civil society tersebut bagi proses konsolidasi demokrasi. Penelitian merupakan studi kasus dalam aksi protes civil society pada penetapan APBD 2000 - 2002 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Secara khusus penelitian ini terfokus pada sejunilah pokok permasalahan, yaitu, bagaimana pertumbuhan civil society dan sejauh mana maraknya aksi pengawasan yang dilakukan telah dapat dikategorikan sebagai bentuk tumbuhnya civil society yang kuat; bagaimana efektifitas politik dari aksi protes tersebut; dan dampak dari aksi protes tersebut bagi konsolidasi demokrasidi tingkat lokal. Dalam melakukan formulasi penelitian serta analisis data, penelitian ini didukung oleh teori demokrasi dan civil society. Teori demokrasi diarahkan untuk melihat sejauhmana perubahan politik yang sedang terjadi telah mengarah pada konsolidasi demokrasi dan berdampak pada perkembangan civil society. Sedangkan teori civil society berguna untuk melihat bagaimana perkembangan civil society itu sendiri. Penelitian mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus_ Data penelitian dikumpulkan melalui tiga strategi, yaitu studi kepustakaan, wawancara dan observasi secara langsung. Analisa data dilakukan secara kuaiitatif, yang mencatat alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang lebih dalam dan bermanfaat Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan civil society sangat tergantung pada sistem politik sebuah negara. Pada pemerintahan Orde Baru pertumbuhan civil society banyak mendapat gangguan. Namun ketika anus reformasi berhasil membuka katup politik pertumbuhan civil society menunjukan peningkatan. Sebagai kekuatan yang berada di luar negara dan menjadi penyeimbang bagi negara, civil society di Sumatera Barat telah menunjukan efektifitas gerakan dan berdampak pada prose konsolidasi demokrasi kususnya di tingkat lokal. Malta tidak terlalu berlebihan jika penguatan dan pemberdayaan civil society dapat menjadi altematif bagi konsolidasi demokrasi,khususnya bagi negara-negara yang sedang melakukan transisi ke demokrasi.

---

Civil Society Participation on Controlling Assembly at Provincial Level. Case Study : Protest Action on Determining APBD 2000-2002 to Assembly at Provincial Level of West Sumatra Research proposes to recognize how civil society to effective on politic controlling and its impact to democracy consolidation process. This research is a case study on protest action of civil society in determining APBD 2000-2002 in Assembly at provincial level of West Sumatra_ Specially, the research focuses on several matters; that are, how is the developing of civil society process; how strong the controlling action that has been done, categorized as basis developing of strong civil society; how the politic affectivity of the protest; and the impact of the protest to local democracy consolidation. In performing research formulation and data analysis, it's supported by democracy and civil society theory. Democracy theory was aimed to observe how far the politic changing that lately happening, proposed towards democracy consolidation and impacted to the developing of civil society. Whereas civil society theory was proposed to observe how the developing of civil society itself. The research applied qualitative method by case study approaching. The data were collected through three strategy, that are; library study, interview and directly observations. Data Analysis carried out by qualitative, that recorded chronologically phenomenon, analyzed the effect and impact and acquired deep explanation and useful. The conclusion of the research is the developing of civil society entirely depend upon political system of a state. On new order, the developing of civil society experienced many obstacles. However, when reformation successed to take off the politic valve, the developing of civil society showed many positive improvement. As one of strengths beyond the state and to be counterpart of the state, civil society in West Sumatra has shows its movement affectivity and impact to democracy consolidation process, particularly at local level. Therefore, it didn't remained if reinforcement and empowerment the civil society as an alternative solution to consolidation democracy, particularly, to states that carried out transition process towards democracy.

Abstrak :
Sejak tahun 2014 hingga 2018, masyarakat Groningen menggencarkan aksi protes yang ditujukan kepada pemerintah Belanda dan NAM, terkait gempa bumi yang sering terjadi di Groningen. Penelitian kualitatif deskriptif ini membahas jenis, fungsi dan makna gaya bahasa yang terkandung pada 24 kalimat protes tersebut. Sumber korpus yang dipergunakan berasal dari hasil pencarian internet yang berkaitan dengan gempa bumi Groningen. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan adanya 19 jenis gaya bahasa yang digunakan. Fungsi gaya bahasa pada kalimat-kalimat protes tersebut berguna untuk memberikan penekanan gagasan pada kalimat, mengganti penggunaan kata-kata yang lebih kasar menjadi halus, mendorong masyarakat untuk ikut berpikir, memberikan nilai estetika pada kalimat, membuat kalimat menjadi lebih jenaka dan ringan, memberikan penjelasan tambahan, menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan NAM, dan untuk membenarkan situasi di Groningen terkait gempa. Makna konotatif dari kalimat-kalimat protes tersebut adalah: Masyarakat Groningen bersikeras agar ekstrasi gas dihentikan dan mendesak pemerintah serta NAM untuk bertanggung jawab atas gempa bumi Groningen. ...... Since 2014 until 2018, the residents of Groningen have intensified their protest on the earthquake issues in Groningen, addressed to the Dutch government and the NAM. This qualitative descriptive research discusses figures of speech, functions, and meanings found in these 24 sentences on demonstration banners. The source of the corpus was taken from the internet search results, related to the Groningen earthquakes. The result of this research indicates that there are 19 figures of speech. The functions of the figures of speech are: to emphasize the ideas of the sentences, to replace harsh words into pleasant or polite words, to encourage people to think, to give the aesthetic value of the sentence, to make the sentence more humorous, to provide additional explanations, to criticize the Government and the NAM, and to justify the situation in Groningen related to the earthquake. The connotative meaning of these protest sentences are namely: ­The residents of Groningen insist the gas extraction to be stopped and that the Dutch government and the NAM to be responsible for Groningen earthquake.