Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini akan mengkaji mengenai perdebatan antar kongres dalam proses formulasi kebijakan American Recovery and Reinvestment Act pada tahun 2008. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis perdebatan dalam kongres pada salah satu provisi kebijakan tersebut, yaitu provisi Buy American yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas adanya krisis Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi awal dari krisis finansial di negara tersebut. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan di kongres DPR maupun senat antara Demokrat dan Republik. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya kebijakan tersebut pun berhasil diloloskan melalui pengambilan suara pada kongres. Dalam mengkaji perdebatan dalam formulasi kebijakan serta indikasi proteksionisme didalam provisi ini, penulis menggunakan teori proteksionisme serta group theory dalam pembuatan kebijakan publik.

---

This study examines the debates in United States of America 39 s Congress on American Recovery and Reinvestment Act 39 s formulation process in 2008. In addition, this study also analyzes the debate on one of those policy provisions, named as Buy American provision that is considered as a protectionist measure. This policy emerged in response to the Subprime Mortgage crisis that occurred in the United States, which later became the beginning of the financial crisis in the country. In the formulation process, there was a debate at the House of Representatives and Senate Congress between Democrats and Republicans. After going through a long process, finally the policy was successfully passed through the vote at the congress. In reviewing the debates on policy formulation as well as indications of protectionism within this provision, the author uses the theory of protectionism and group theory in public policy making.

Abstrak :
ABSTRAK
Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum Amerika Serikat tahun 2016 membuka babak baru peralihan kebijakan yang lebih konservatif. Presiden Trump telah menyampaikan rencana perekonomian di masa pemerintahannya yang dipaparkan melalui platform Partai Republik, America First Blueprint, Executive Order, dan janji-janji kampanye.Penelitian ini mengkaji rancangan dan implementasi kebijakan proteksionisme Presiden Trump serta implikasinya terhadap ekonomi Amrika Serikat dan rezim perdagangan global.. Hasil penelitian menyatakan Presiden Trump melaksanakan proteksionisme di Amerika Serikat dalam berbagai bentuk seperti penarikan diri dari negosiasi dan perjanjian Trans-Pacific Partnership serta penerapan antidumping, countervailing-duty, Safeguard, dan regulasi unfair trade practices. Bentuk kebijakan proteksionisme yang masih dalam proses perencanaan adalah penurunan pajak bagi perusahaan dalam negeri, implementasi tarif terhadap barang impor Republik Rakyat Tiongkok, renegosiasi North-American Free Trade Agreement, dan pembangunan tembok perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat.Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan proteksionisme Trump diharapkan membawa dampak bagi perekonomian dalam negeri Amerika Serikat dan rezim perdagangan global. Kebijakan proteksionisme Presiden Trump diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dalam negeri Amerika Serikat antara lain peningkatan produktivitas manufaktur, peningkatan Produk Domestik Bruto, penurunan ekspor dan impor melalui kebijakan proteksionisme terhadap impor bahan baku, eskalasi kerja sama bilateral dengan negara-negara tertentu, dan penurunan kerja sama multilateral atau regional. Kebijakan proteksionisme Trump juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap rezim perdagangan global seperti penurunan pengaruh dan kekuatan hegemoni Amerika Serikat dalam rezim perdagangan global.

---

ABSTRACT
Donald Trump rsquo's victory in 2016 presidential election of the United State commences new round of transition to a more conservative economic policy. President Trump already described his future policies in Republican platform, America First Blueprint, Executive Order, and campaign pledges.This research deals with the design and implementation of President Trump rsquo's protectionist policies and their impacts on global trade regime. The results indicate that President Trump permitted protectionism in the United States in various forms such as withdrawal from Trans Pacific Partnership negotiations and agreement as well as enactment of antidumping, countervailing duty, Safeguard, and unfair trade practices regulation. Other protectionist policies which are still in the process of development are the reduction of domestic corporate taxes, the reduction of tariffs on goods imported from People rsquo's Republic of China, North American Free Trade Agreement renegotiation, and construction of the border wall between Mexico and the United States.The research also concludes that Trump rsquo s protectionist policies would have impacts on the economy of United States and global trade regime. The President Trump rsquo's protectionism policies is expected to have effects on the domestic economy of the United States including on the enhancement of industrial productivity, Gross Domestic Product growth, decrease in export and import growth through tariff imposed on raw material imports, bilateral cooperation facilitation with certain countries, and reduction of multilateral or regional cooperation. Whereas, the policy is also hoped to give impacts on global trade regime such as on the reduction of United States rsquo's influence in the global trade regime and its hegemonic power.

Abstrak :
Adanya degradasi sumber daya alam dalam upaya perolehan nilai ekonomi melahirkan gagasan green economy yang merujuk pada rekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk memperoleh manfaat lebih baik dari investasi alam, manusia dan modal ekonomi yang pada saat bersamaan mengurangi emisi gas rumah kaca, sebagai bentuk dari perhatian pada isu tersebut maka Uni Eropa mengeluarkan resolusi terkait dengan energi terbarukan yang dikenal dengan European Union Renewable Energy Directive (RED). Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip fundamental perdagangan internasional yaitu most favoured nation dan national treatment. instrumen kebijakan lainnya dikhawatirkan akan membuat hambatan perdagangan internasional dimana hambatan tersebut secara teknis melalui kebijakan ramah lingkungan dengan dasar general exception Article XX GATT, namun RED belum memiliki cukup dasar untuk dapat dijustifikasi dengan kaidah tersebut, alasan yang digunakan masih dikatakan cukup abstrak dan sulit untuk membuktikan secara scientific antara tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang diambil. RED berimplikasi pada sektor perekonomian Indonesia dimana hal tersebut mengganggu stabilitas perdagangan minyak sawit Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya devisa negara karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengekspor minyak sawit terbesar dunia, selanjutnya implikasi yang dirasakan adalah dari segi sosial dimana munculnya stigma negatif akan minyak sawit pada masyarakat, namun terdapat implikasi positif yang muncul dalam merespon RED yaitu implikasi hukum dimana melalui instrumen hukum yang dibuat dapat memicu perbaikan tata kelola sawit yang berkelanjutan dan menciptakan peluang-peluang lain sebagai alternatif efektivitas konsumsi minyak sawit dalam negerti melalui program energi baru terbarukan berbasis minyak kelapa sawit, dengan adanya instrumen hukum tersebut dianggap sudah cukup dalam menjamin keberlanjutan minyak sawit, namun tantangan lain yang harus dihadapi adalah tentang bagaimana mengimplemantasikan nilai tersebut di sektor hulu dan hilir. ......The existence of natural resource degradation in an effort to gain economic value gave birth to the idea of ​​a green economy which refers to the reconfiguration of businesses and infrastructure to obtain better benefits from investments in nature, human and economic capital while at the same time reducing greenhouse gas emissions, as a form of attention to the issue of Therefore, the European Union issued a resolution related to renewable energy known as the European Union Renewable Energy Directive (RED). The policy is considered contrary to the fundamental principles of international trade, namely the most favoured nation and national treatment. it is feared that other policy instruments will create barriers to international trade where these barriers are technically through environmentally friendly policies based on the general exception of Article XX GATT, but RED does not yet have sufficient basis to be justified by these rules, the reasons used are still quite abstract and difficult to prove scientifically between the goals to be achieved and the policies taken. RED has implications for the Indonesian economic sector where it disrupts the stability of Indonesia's palm oil trade which results in a reduction in the country's foreign exchange because Indonesia is known as one of the world's largest palm oil exporters, then the implication is from a social perspective where there is a negative stigma about palm oil in society. However, there are positive implications that arise in responding to RED, namely legal implications where through legal instruments created can trigger improvements in sustainable palm oil governance and create other opportunities as an alternative to the effectiveness of domestic palm oil consumption through new renewable energy programs based on palm oil. , the existence of such legal instruments is considered sufficient in ensuring the sustainability of palm oil, but another challenge that must be faced is how to implement this value in the upstream and downstream sectors.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengeksplorasi mengenai kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap perdagangan Tiongkok. Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi karena meyakini bahwa perdagangan bebas tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian domestik Amerika Serikat, akan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keuntungan bersama antar negara. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap perdagangan Tiongkok. Kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma ekonomi politik internasional, teori perdagangan bebas, merkantilisme, dan nasionalisme ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Hasil temuan dalam penelitian ini, antara lain: Pertama, kebijakan proteksionisme merupakan bagian dari bentuk kekecewaan Amerika Serikat yang memuncak terhadap sistem perdagangan bebas karena tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melihat kepemimpinan Amerika Serikat cenderung melemah yang ditandai dengan adanya defisit perdagangan, permasalahan terkait teknologi, dan rencana Made in China 2025. Proteksionisme memicu respon dari Tiongkok dan pada akhirnya menciptakan perang dagang. Perang dagang merujuk pada perebutan posisi sebagai negara pemimpin ekonomi dan teknologi di dunia. Kedua, kebijakan proteksionisme menjadi bumerang bagi domestik Amerika Serikat dan menimbulkan implikasi bagi negara sasaran proteksionisme yaitu Tiongkok serta negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme tidak menjadikan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan secara maksimal, bahkan semakin berkontribusi membuat perdagangan yang jauh lebih tidak adil.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to explore about protectionism policy of the United States of America towards Chinas trade. The United States of America firmly upholds free trade and economic openness because it believes that free trade is not only aimed at promoting the domestic economy of the United States of America, but also as a tool to create mutual benefits between countries. On the contrary, the United States of America in the era of President Donald Trump implemented a policy of protectionism towards Chinas trade. Protectionism policy is the United States strategy to overcome the harmful effects of free trade. To analyze the problems in this research, the author uses the paradigm of the international political economy, free trade theory, mercantilism, and economic nationalism. The research method used in this research is a qualitative research method with an explorative research type. The findings of this research are: First, protectionism policy is part of the United States disappointment that is culminated in a free trade system because the result of free trade does not the wishes of the United States. President Donald Trump sees the United States leadership as weakening marked by trade deficits, technology-related problems, and the plan of Made in China 2025. Protectionism triggers a response from China and ultimately creates a trade war. Trade war refers to the struggle for position as the leading economy and technology in the world. Second, protectionism policy backfires the domestic of the United States and has implications for the protectionist target countries, namely China and developing countries such as Indonesia. Thus, protectionism policy does not make the United States benefit maximally, and it even contributes to making trade far more unfair.

Abstrak :

Skripsi ini membahas bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED) terhadap komoditi sawit yang berdampak pada negara produsen sawit diantaranya Indonesia dan Malaysia. Uni Eropa melakukan bentuk diskriminasi melalui skema Indirect Land Use Change (ILUC) dan sertifikasi sebagai syarat diberlakukannya RED. Skema ILUC memberikan hambatan non-tarif dan  hambatan tarif. Komoditi sawit dikategorikan sebagai komoditi High Risk karena memiliki nilai ILUC yang tinggi, hal ini bedampak pada penurunan nilai jual sawit di Uni Eropa. Selain skema ILUC, sertifikasi Certification of Sustainable Palm Oil (CSPO) RED juga memberikan hambatan non-tarif yang membatasi masuknya komoditi sawit ke pasar Uni Eropa, hal ini dikarenakan sertifikasi CSPO-RED bersifat wajib bagi komoditi yang akan masuk kedalam pasar Uni Eropa. Kedua hambatan tersebut merugikan Malaysia dan Indonesia sebagai eksportir terbesar sawit ke Uni Eropa. Indonesia dan Malaysia dirugikan karena terkena dampak tarif biaya dari skema ILUC sehingga menurunkan harga jual minyak sawit, selain itu Malaysia dan Indonesia juga dirugikan dengan tidak diakuinya sertifikasi lokal MSPO dan ISPO yang tidak berbeda jauh dari CSPO-RED. Diskriminasi yang dilakukan oleh RED Uni Eropa dalam skripsi ini penulis jelaskan menggunakan analisis teori proteksionisme oleh Levy dan mengaitkannya langsung dengan prinsip Non-diskriminasi World Trade Organization (WTO). Bentuk proteksionisme RED Uni Eropa dianalisa berdasarkan tingkat transparansinya (Intentional), Incidental, dan Instrumental Protectionism.

---

......This thesis discusses the forms of discrimination carried out by the European Union through the Renewable Energy Directive (RED) policy on palm oil commodities that have an impact on palm producing countries including Indonesia and Malaysia. The European Union carries out forms of discrimination through the Indirect Land Use Change (ILUC) scheme and certification as a condition for the enactment of RED. The ILUC scheme provides non-tariff barriers and tariff barriers. The palm oil commodity is categorized as a High Risk commodity because it has a high ILUC value, this affects the decline in the value of palm oil sales in the European Union. In addition to the ILUC certification scheme, the Certification of Sustainable Palm Oil (CSPO) RED also provides non-tariff barriers that limit the entry of palm oil commodities into the European Union market, this is because CSPO-RED certification is mandatory for commodities that will enter the EU market. Both of these obstacles harm Malaysia and Indonesia as the largest exporters of palm oil to the European Union. Indonesia and Malaysia were disadvantaged because they were affected by the cost tariffs of the ILUC scheme, thereby reducing the selling price of palm oil, besides that Malaysia and Indonesia were also disadvantaged by the non-recognition of MSPO and ISPO local certification that did not differ greatly from CSPO-RED. Discrimination conducted by RED of the European Union in this thesis the author explains using the analysis of protectionist theory by Levy and relates it directly to the principle of Non-discrimination World Trade Organization (WTO). The forms of protectionism of the EU RED are analyzed based on the level of transparency (Incentional), Incidental, and Instrumental Protectionism.