Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan manajemen penanggulangan HIV/AIDS Narapidana di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta dan kendala-kendalanya. Untuk melihat manajemen penanggulangan HIV/AIDS, dipergunakan 5 Fungsi manajemen Richard W Snarr. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bersama dan homoseksual, terjadi di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta sehingga dapat mengakibatkan penularan HIVIAIDS di dalam Lapas. Manajemen terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta, melibatkan aktivitas kelima unsur dalam fungsi manajemen. Perencanaan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan program yang dilaksanakan oleh KPA, Departemen Kesehatan dan LSM. Dalam pengorganisasiannya berkoordinasi dengan instansi terkait dan LSM. Penempatan staf juga sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau telah terlatih dengan pengetahuan dan keterampilannya. Kepemimpinan Kalapas dinilai sangat mendukung dalam penanggulangan HIV/AIDS namun dalam unsur pengawasan dari Ditjenpas dan Kanwil Departemen Hukum dan Ham DKI Jakarta, belum dirasakan di Lapas Klas Il A Narkotika Jakarta. Evaluasi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS belum dilakukan oleh Ditjenpas maupun Kanwil Dep. Hukum Dan Ham DKI Jakarta, tetapi secara intern Kalapas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program penanggulangan HIVIAIDS.Beberapa kendala dalam penanggulangan HIV/AIDS meliputi anggaran yang terbatas, sarana/fasilitas terbatas, minimnya kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya peraturan tentang tes HIV di Lapas, malasnya napi mengikuti program pembinaan, partisipasi keluarga/masyarakat yang kurang mendukung karena keterbatasan dana dan persepsi yang salah.

---

The study examine problems related to management of HIV/AIDS prevention for Jakarta Narcotics Prison inmates and it's constraint, HIV/AIDS prevention management will be analyzed by Richard W Snarr's five functions of management. Research data to answer both problems are collected by qualitative method.

Research result concluded that sharing needle among inmates in drug using and homosexual behavior are happened in Jakarta Narcotics Prison. These risk behavior caused HIVIAIDS spreading in this prison. Management of HIVIAIDS prevention for Jakarta Narcotics Prison inmate does involve Richard W Snarr's five functions of management. HIVIAIDS prevention planning is implemented by KPA, Department of Health and NGO, which is the three of them are coordinated. Staffing of employee has evaluated based on educational background and necessary skill in handling this problem. Head of prison leadership evaluated very supporting for this program, although there are skill a lot of weaknesses in HIVIAIDS prevention implementation, such as look of monitoring from Directorate General Of Correction and Local Authority of Department of Law and Human Right Both of those institution has not evaluated the development of this program, even though this has been done internally by the head of prison.

Some constraints in handling this matter related to basic limitation such as budget, facility and human resources quantity and quality. Besides, HIV/AIDS test for inmates is not regulated yet. Another constraint is also about uninterested feeling of inmates in following counseling program and lack of family / society participation because of budget limitation and wrong perception."

"Perizinan berusaha berbasis risko merupakan pemutakhiran terhadap rezim perizinan berusaha di Indonesia yang sebelumnya sudah terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini terintegrasi dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) melakukan penyederhanaan proses permohonan perizinan berusaha, yang sebelumnya bersifat ex-ante (persyaratan terpenuhi diawal) menjadi konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Namun, dengan mengubah konsep dasar perizinan tersebut berimplikasi pada upaya pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena pada proses perizinan sebelumnya bentuk persyaratan adalah berupa izin lingkungan, yang kemudian saat ini diubah menjadi persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, proses perizinan berusaha berbasis risiko telah terbukti dapat memberikan kemudahan berusaha dengan salah satu indikatornya yaitu terjadinya peningkatan jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA, yang mendorong akselerasi peningkatan penanaman modal dalam negeri, namun di sisi lain juga terdapat permasalahan dalam pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan kriteria risiko dalam perizinan berusaha, integrasi rencana detail tata ruang kedalam sistem OSS-RBA, proses pengawasan terhadap pelaku usaha, dan skema pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pisau analisis berupa teori perlindungan lingkungan dan teori perizinan berusaha, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perizinan berusaha berbasis risiko saat ini terhadap pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

---

Risk-based business licensing is an update to the business licensing regime in Indonesia which was previously integrated electronically. The risk-based business licensing which is currently integrated into the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) system simplifies the business licensing application process, which previously was ex-ante (requirements met at the beginning) to become the concept of ex-post licensing (verification is carried out after ). However, changing the basic concept of licensing has implications for efforts to fulfill environmental protection and management, because in the previous licensing process the form of the requirements was in the form of an environmental permit, which has now been changed to an environmental approval. In practice, the risk-based business licensing process has been proven to provide ease of doing business with one of the indicators, namely an increase in the number of business licenses issued through the OSS-RBA system, which has accelerated the increase in domestic investment, but on the other hand there are also problems in compliance environmental protection and management, namely related to risk criteria in business licensing, integration of detailed spatial plans into the OSS-RBA system, monitoring processes for business actors, and schemes for imposing sanctions on business actors. By using normative juridical research methods and analytical tools in the form of environmental protection theory and business licensing theory, this paper will analyze how the fulfillment of environmental protection and management in current risk-based business licensing against risk-based business licensing arrangements in an effort to realize sustainable development."