Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gillespie, Alexander
""This volume seeks to provide the reader with a clear understanding to the way that protected areas are created, listed and managed in international law. In doing so, it provides a complete overview of the primary international and regional conventions in this area, and the decisions and resolutions that have come from them."--BOOK JACKET."
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2007
346.046 GIL p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Setya Widiana
"Konversi hutan lindung semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pembangunan nasional yang memanfaatkan lahan hutan untuk kebutuhan energi listrik dari sumber energi yang terbarukan. Kondisi hutan lindung yang memiliki kemiringan lereng 45O dan fungsi hidrologisnya merupakan potensi PLTA yang menjanjikan sehingga banyak pengembang melakukan pembangunan PLTA pada kawasan hutan. Penelitian ini dilakukan pada rencana pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju di Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Konservasi Nasional akan tetapi pada kenyataan dilapangan tutupan lahan pada hutan lindung Kabupaten Mamuju telah beralih fungsi sebagai kebun dan pemukiman.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fisik, dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten mamuju, mengidentifikasi alih fungsi hutan lindung Kabupaten mamuju, dan menentukan strategi pengendalian alih fungsi hutan lindung Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis skoring dan analisis spasial dengan ArcGIS 10.1 dan Analitycal Hierarchi Proses.
Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik fisik berupa jenis vegetasi pada wilayah penelitian termasuk hutan sekunder campuran dengan kemiringan lereng di dominasi oleh katagori curam dan jenis tanah didominasi jenis tanah Podsolik, dan intensitas hujan termasuk dalam katagori sangat rendah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan lindung Kabupaten Mamuju sebanyak 91 adalah petani. Identifikasi alih fungsi hutan lindung dengan skor 150 dengan luasan 190 Ha telah dikatagorikan sebagai kawasan non-lindung. Strategi pengendalian alih fungsi hutan lindung berdasarkan judgment dari para responden adalah dengan hutan kemayarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menganalisis kebijakan terkait dengan konversi hutan lindung berbasis partisipasi masyarakat.

Conversion of protected forests increasing in line with the growth of national development that utilizes forest land for electricity demand from renewable energy sources. The condition of protected forest that has slope of 45O and its hydrological function is a promising hydropower potential so that many developers undertake hydropower development in forest area. This research was conducted on the construction of PLTA Tumbuan Mamuju in Mamuju District. Mamuju Regency is one of the districts in Indonesia that functions as a National Conservation Strategic Area but in fact the field of land cover in protected forest of Mamuju Regency has changed function as garden and settlement.
The purpose of this research is to know the physical characteristic, and socio economic condition of mamuju Regency, to identify the transfer function of protected forest of mamuju regency, and to determine the strategy of controlling the transfer of protected forest function of Mamuju Regency. The method used is by using scoring analysis and spatial analysis with ArcGIS 10.1 and Analitycal Hierarchi Process.
The result is physical characteristic in the form of vegetation type in research area including mixed secondary forest with slope dominated by steep category and soil type dominated Podsolic soil type, and rain intensity is included in very low category. The socioeconomic condition of the community in protected forest area of Mamuju Regency is 91 is farmers. The identification of the protected forest conversion with a score of 150 with an area of 190 Ha has been categorized as a non protected forest area. The strategy control of protected forest conversion based on the judgment of the respondents is with the social forestry. This research is expected to contribute in analyzing policies related to the protection forests conversion based on community participation.
"
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2018
T51080
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Nahmias, Steven
Boston: McGraw-Hill , 2001
658NAHP001
Multimedia  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Yunanto
"In Indonesia, overexploitation of marine resource, specifically on fisheries sector, is accompanied with destructive fishing behavior and Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities. These problems cause Indonesia to suffer loss amounting to around $20 million per year. Indonesia is committed to implement sustainable marine resource and fisheries management by establishing Marine Protected Areas (MPA) reaching to 30 hectares by the end of 2030. Yet, there is no recent empirical study concerning the impact of MPA establishment in Indonesia to the overfishing condition. This research is aimed to answer the question. We employ Schaefer and Fox model to measure the Maximum Sustainable Yield (MSY) as the basis to calculate overfishing index. Overfishing comparison analysis is done by mean difference t-test and panel data regression. Given limitation of data, MPA, regency and Fisheries Management Area (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP) level of data to obtain robust data. We found that, using mean difference t-test, overfishing index in MPA is lower compared to overfishing in level of regency and WPP. Panel data regression result also support our previous finding as MPA establishment has negative and significant impact to overfishing index. Other factors affecting overfishing level are the amount of total and sustainable effort. Our findings indicate that Indonesia is managing its MPA in the right way. Therefore, it is reasonable for government to expand MPA area in Indonesia in realizing the commitment of establishing 30 ha of MPA."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T53368
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widya Andharie Rahasthera
"ABSTRAK
Keberadaan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) sangat penting karena salah satu fungsinya sebagai penyedia air bersih. Selain untuk Kota Balikpapan, air HLSW juga panting bagi penyediaan BBM nasional. Dalam perkembangannya, terdapat potensi perbedaan kepentingan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan air di HLSW. Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian adalah mengidentifikasi: 1) Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan air dari kawasan HLSW; 2) Bentuk konflik, posisi dan kepentingan yang diperjuangkan pars pemangku kepentingan terhadap permasalahan pengelolaan air dari kawasan HLSW; dan 3) Rumusan pendekatan alternatif penyelesaian konflik.
Kerangka teoretik penelitian didasari atas pendekatan ekosistem (hutan lindung dan DAS), analisis konflik, posisi dan kepentingan, analisis pemangku kepentingan, dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai solusi konflik. Kerangka berpikir penelitian didasari atas asumsi bahwa konflik pengelolaan air di HLSW disebabkan karena adanya interaksi antara komponen lingkungan alam (HLSW), lingkungan buatan (industri, pertanian, permukiman) dan lingkungan sosial (kelembagaan sektor negara-masyarakat-swasta).
Penelitian dilakukan di Kota Balikpapan pada bulan Februari-Mei 2006 menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi, dan catatan lapang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur dan bentuk data lainnya. Metode pencarian responden adalah metode bola salju (snowballing), dimana sampel adalah pemangku kepentingan pada pengelolaan air dari kawasan HLSW. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan dianalisis dalam uraian naratif.
Kesimpulan analisis hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Para pemangku kepentingan dibagi menjadi tiap sektor, yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan swasta..Pemerintah diwakili oleh PPLH Regional Kalimantan dan pihak pengelola HLSW yaitu Pemerintah Kota Balikpapan dan BPHLSW. Masyarakat sipil diwakili oleh Perkumpulan STABIL dan Pokja Masyarakat HLSW sebagai penyedia jasa, sedangkan sektor swasta diwakili oleh PT. Pertamina UP V yang juga pengguna air dari HLSW. 2) Konflik yang terjadi adalah bagaimana para pemangku kepentingan memahami pembayaran jasa ekosistem air HLSW, serta besaran nominal yang harus dibayar PT. Pertamina UP V untuk pengelolaan HLSW sebagai klaim dari pengelola dan. masyarakat sipil. Dengan demikian, konflik yang terjadi berkaitan dengan relasi pemangku kepentingan hulu dan hilir, atau secara lebih tegasnya adalah antara pihak pengelola HLSW dengan pengguna air dari HLSW. Konflik berkembang dengan rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain yang mengancam eksistensi waduk dan kontinuitas air yang selama ini diperoleh PT. Pertamina UP V dari Waduk Sungai Wain Pertamina. Ancarnan ini dianggap dapat mengganggu kelancaran produksi BBM nasional. Posisi para pemangku kepentingan mengenai rencana pembangunan bendungan terbagi dua, dimana pihak pengelola HLSW berada pada posisi menyetujui, dan PT. Pertamina UP V berada dalam posisi tidak menyetujui. PPLH Regional dan Perkumpulan STABIL berada dalam posisi netral-kritis. Meskipun memiliki posisi yang berbeda, pada dasamya konflik terjadi karena ketidaksepahaman bahwa sebenarnya masing-masing pemangku kepentingan bergantung atas HLSW guna memenuhi kebutuhannya. Kepentingan PT. Pertamina UP V terhadap keberadaan HLSW adalah jaminan kontinuitas air dari HLSW untuk kegiatan operasional kilang minyak Balikpapan; bagi pihak pemerintah, keberadaan HLSW sebagai penyedia air alternatif bagi Kota Balikpapan menjadikan pemerintah berencana untuk membangun bendungan baru; bagi masyarakat di sekitar HLSW, kepentingan mereka adalah adanya kontribusi atas usaha mereka menjaga kawasan hulu serta pemenuhan kebutuhan air yang selama ini tidak didapatkan clan pemerintah maupun dari PT. Pertamina sebagai pengelola Waduk Wain Pertamina; dan bagi BPHLSW, fungsi dan nilai HLSW hendaknya dapat dinikmati oleh warga Balikpapan dan penggunaan aimya hams diselaraskan dengan upaya pemeliharaan oleh pihak pengguna. Terlihat bahwa masing-masing pihak masih mengedepankan etika antroposentrisme yang ekstrem dalam relasinya dengan HLSW.
3) Dalam penelitian, diajukan alternatif penyelesaian konflik antara pemangku kepentingan dengan beberapa tahap berikut. Pada tahap awal, rekonsiliasi perlu dilakukan sebelum melakukan negosiasi. Pembayaran jasa lingkungan HLSW dipertimbangkan sebagai salah satu solusi karena dipercaya semu pihak dapat menjadi sarana penyelesaian konflik. Selain itu, peneliti menyarankan dibentuknya lembaga multipihak berupa dewan sumberdaya air untuk rpengakamodasi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan DAS di HLSW.
Saran yang diajukan di dalam penelitian ini adalah: diperlukannya studi yang 1ebih mendalam khususnya mengenai penekanan pada dimensi lingkungan lainnya dalam pengelolaan air dari HLSW, konsep pembayaran jasa lingkungan sebagai metode konservasi mutakhir yang mulai diterapkan pada beberapa daerah di Indonesia.

ABSTRACT
The existence of the Sungai Wain Protected Forest (SWPF) has become important especially for the Balikpapan's citizens because one of its function as providing fresh water. In the progress, there is different interest between stakeholders on how to manage water from SWPF. Based on this problem, the aims of the study are to: 1) Identify stakeholders involved in water management from SWPF; 2) Identify position and interests of stakeholders in relation to water management from SWPF conflict; 3) To propose conflict resolution alternatives.
The theoretical framework of the research was based in ecosystem approach (the interconnectedness of protected forest and water basin management) and the concept of conflict analysis, position and interest(s), stakeholder analysis and partnership on environmental management as the conflict solution. The thinking framework of the research is then based on assumptions that the conflict of SWPF's water management is caused by the interaction between the natural environment (the existence of SWPF), the constructed environment (industries, agriculture, housing) and social environment (the institution of the state-society private sector).
The research conducted by using qualitative method. Primary data were attained by semi-structured interviews, FGD, observation and field reports, while secondary data were attained from literature and other document findings. Respondents were searched by snowballing method, where the respondents are the stakeholders of water management in SWPF. The observation of data validity was done by triangulation and analyzed narrative.
The conclusion of the research findings are as follows: 1) the stakeholders were divided into government, civil society and private sector. The government sector was represented by PPLH Regional Kalimantan and the executives of SWPF (The Government of The Regency of Balikpapan and The Board Management of SWPF). The civil society sector were represented by Perkumpulan STABIL and the SWPF Community Work Group (the ecosystem service provider), and the private sector was represented by PT. Pertamina UP V Balikpapan (the ecosystem service user). 2) The conflict is how stakeholders understand the payment for watershed environmental services from SWPF, and how much PT, Pertamina UP V has to pay in order to contribute the SWPF management as it claimed from the executives of SWPF and civil society. Thus, the conflict that occurs is connected to the relation of the upstream-downstream stakeholder, as to more clearly is between the executives of SWPF and PT. Pertamina UP V Balikpapan. The conflict the developed into the next stage when the East Kalimantan government's was planning to build a dam at the Sungai Wain downstream, which the site plan is adjacent to the Sungai Wain Reservoir owned by PT. Pertamina. UP V. This plan in the progress was considered to hinder the Pertamina's water continuity from HLSW that in the future might be threating the national oil's production: The stakeholders' position of the Sungai Wain Dam plan were divided into two: where the executives od SWPF at pros and PT. Pertamina UP V Balikpapan at contras. In neutral-critical level there sre PPLH Regional Kalimantan and Perkumpulan STABIL. Although having a different position, the conflicts basically occurred because the stakeholders are not realized that each of them has the same need, basic interest and dependency to the SWPF. The interest of PT. Pertamina UP V to SWPF is the water continuity for the operational of Balikpapan's refinery; to the Government of Balikpapan, their interest is to provide the alternative source of water for Balikpapan's citizens by building a new dam near the SWPF downstream; to the community especially who lived in and surround the SWPF upstream area, their interests are having a contribution for their effort on preserving SWPF and the fulfilment of their clean water needs which has never been obtained from the government or from PT. Pertamina UP V as the direct beneficiary of SWPF water. To the Board Management of SWPF, their interets are how SWPF function and values can be enjoyed by the citizens of Balikpapan Regency, and how its utilization can be harmonious to the conservation effort by users. This research has analyzed that the conflict has also caused of the extreme anthropocentrism that used by the stakeholder on its relation to SWPF's ecosystem services.
3) As an alternative, this research proposes an initiation of reconciliation between stakeholders before making any negotiation. The payment for watershed environmental services (PES) can be considered as one of many potential solutions because it is believed by the stakeholders that its implementation can resolve the conflict. Before that, the research also suggests to form the multi stakeholder collaborative institution (water board) that can accommodate and solve the SWPF watershed management problems in the future.
The suggestions of this research are the needs to the complementary praxis studies of the technical consideration on water management in SWPF, especially the environmental impact analysis if the dam is planned to be build. The same suggestion goes to the PES concept studies as the new conservation strategy that recently has been implemented to some areas in Indonesia.
"
2007
T20486
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R.M. Suryadi Tjekyan
"Penyakit DM tipe 2 menyerang usia dewasa diatas 40 tahun dengan komplikasi yang serius. Tujuan penelitian ini adalah meneliti apakah konsumsi kopi dapat menurunkan resiko kejadian diabetes tipe 2. Desain penelitian menggunakan studi kasus kontrol dengan DM tipe 2 sebagai kelompok kasus dan kontrol non DM tipe 2 dengan sampel sebanyak 482 tiap kelompok.
Hasil penelitian kelompok non diabetes tipe 2 lebih banyak minum kopi murni dengan odd ratio = 0.75 dapat disimpulkan kopi murni merupakan faktor proteksi diabetes tipe 2 dan bermakna 􀁣2=4.61, p=0.036, Takaran 1-3 sendok makan dibandingkan dengan kelompok yang tidak minum kopi didapatkan odd ratio=0.65, p=0.001036.
Secara keseluruhan lamanya minum kopi didapatkan odd ratio rerata = 0.863 dan spearman korelasi bermakna pada p < 0.01.Secara keseluruhan didapatkan odd ratio = 0.758 antara jumlah kopi yang diminum perhari dengan kejadian diabetes tipe 2, disimpulkan jumlah kopi yang diminum berperan menurunkan angka kejadian diabetes tipe 2. dengan korelasi spearman =- 0.121. Dari hasil analisa logistik regresi didapatkan seluruh kekentalan campuran kopi merupakan faktor protektif dari kejadian diabetes tipe 2. dan takaran 3 sendok tanpa gula mempunyai faktor protektif yang sangat tinggi.

The Risk of Type 2 Diabetic among Coffee Drinker in Palembang Municipality Year of 2006-2007. Prevalence of Type 2 Diabetic approximately 4.7%, and expose people age of 40 year above with serious complications. The objectived of the research was to find out the association between cofee consumption dan the risk of type 2 diabetic.
Method : The design of the research was case control study with type 2 diabetic as cases group and non diabetic type 2 as control group with matching of the aged group with sample size 482 for each group.
Result: Pure coffee consumption of 1- 3 tea spoon the odd ratio was 0.65. and for group less than 1 year the odd ratio =0.49, 1-2 years the odd ratio = 0.55, 3-5 years the odd ratio = 0.13, 6-10 years odd ratio=0.42, 11- 20 the odd ratio =0.60 and more than 20 years the odd ratio=0.29 and it could concluded the risk of type 2 diabtetic inversely associated with duration of coffee consumption. The overall odd ratio of coffee consumption frequencies was 0.758 with spearman correlation = -0.121,or more frequently coffe consumsption the lowest risk of type 2 diabetic. By regresion analysis it was found out the overall coffee viscosities was protected factors for the risk of type 2 diabtetic especially mixed 3 spoon coffee with out sugar had high protected index.
"
Palembang: Medical Faculty Sriwijaya University, 2007
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"There are many empiric supports states that mareine protected area (MPA) will improve and restore ecological condition including composition increcement either of age or size of fish stock and higher level stock for restoring habitat...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hadiyanto
"Global warming, overfishing, and coastal pollution are main drivers of marine ecological changes in developing countries, such as Indonesia. Marine Spatial Planning (MSP) prioritizing the establishment of Marine Protected Areas (MPAs) is the local mitigation to reduce the effects of marine ecological changes. It has been acknowledged that MPAs play important roles in: (1) reducing the effects of global warming via uptaking and storing carbon into sediments, (2) protecting marine lifes via providing suitable habitats and maintining natural behaviors, (3) supporting coastal fisheries via exporting adult fishes and larvae, and (4) reducing the effects of coastal pollution via enhancing water and sediment quality. In order to gain maximum benefits, MPAs should meet four standard criteria: (1) representation, i.e. MPAs should cover all marine ecosystems (e.g. mangroves, seagrass beds, and coral reefs), (2) replication, i.e. MPAs should be established in many sites, (3) geographycally widespread network, i.e. among MPAs should be connected, and (4) self sustaining total area, i.e. MPAs should be large enough to support ecological processes."
Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi - LIPI, 2017
575 OSEANA XLII:4 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
London: McGraw-Hill , 2002
305.8 RAC
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>