Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut data pada tahun 2018 jumlah penjualan dari foodservice di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dengan Compunded Annual Growth Rate sebesar 7%. Kenaikan ini didorong oleh pemasaran digital word of mouth dengan aplikasi digital seperti Instagram. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut tentu menjadi peluang bagi kafe masalalu untuk melakukan penambahan outlet.Masalalu café ingin mengetahui analisis dari investasi yang akan dilakukan pada daerah Bintaro. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dengan menggunakan Net Present Value (NPV), Pay Back Period (PBP), dan Internal Rate of Return (IRR). Untuk mengetahui estimasi pendapatan dari masalalu peneliti akan melakukan penelitian analisis marketing mix 7P terhadap kafe masalalu Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Analisis Kelayakan Bisnis terhadap penambahan outlet masalalu café yang akan dilakukan di daerah Bintaro.

---

According to data in 2019 the number of sales from food service in Indonesia expected to continue to experience growth with a Compunded Annual Growth Rate of 7%. This increase was driven by digital marketing word of mouth with digital applications such as Instagram. With such a high growth rate, it is certainly an opportunity for masalalu cafes to add outlets. Masalalu café wants to know the analysis of the investment that will be carried out in the expansion plan in Bintaro area. In this study, researchers will analyze using Net Present Value (NPV), Pay Back Period (PBP), and Internal rate of return (IRR). To find out the estimated income from Masalalu, researchers will conduct a 7P marketing mix analysis of the Masalalu cafe. The purpose of this study is to provide an investment analysis of the addition of Masalalu café outlets to be conducted in the Bintaro area. "

"Penyampaian informasi kepada publik menjadi hal yang sangat penting bagi industri pasar modal, karena informasi merupakan dasar sebuah prediksi yang selanjutnya mendorong investor yang rasional mengambil keputusan. Salah satu masalah yang kerap terjadi dalam pasar modal di indonesia ini adalah infomasi yang menyesatkan atau Misleading Information. Dalam kasus ini, PT. Multipolar Tbk diketahui memberikan deviden yang berbeda dengan yang disampaikan pada prospektus pada tanggal 8 Februari 2010 menjelang right issue beberapa saat lalu yang mana menurut prospektus apabila laba perusahaan lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) deviden yang dibagikan berkisar ariara 15% (lima belas persen) sampai 25% (dua puluh lima persen) dari laba tahun buku 2010, namun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, deviden yang dibagikan hanya sebesar 2,750 (dua koma tujuh puluh limapersen) dari laba tahun 2010 yang sebesar Rp2.830.626.000.000,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau Rp10,00 (sepuluh rupiah) per saham. Namun setelah diteliti temyata pembagian deviden tersebut harus diusulkan kembali oleh direksi kepada RUPS sebagaimana temyata dalam anggaran dasar PT. Multipolar Tbk pasal 24 yang mana seharusnya dicantumkan juga dalam prospektus mengenai rencana pembagian deviden karena termasuk dalam fakta material. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 90 (c) Undang-Undang Pasar Modal, PT. Multipolar Tbk dinyatakan telah melakukan misleading information.

---

Submission of information to the public to be very important for the capital market industry, because the information is the basis of a prediction that further encourages the rationai investor decision. One of the problems that often occur in the capital market in Indonesia is the information that is misleading or misleading Information. In this case, PT. Multipolar Tbk known to give dividends that is different from that presented in the prospectus on February 8,10t0 before the rights issue some time ago which according to a prospectus if the company's profit more than Rp100.000.000.000, 00 (one hundred bii6o; rupiah) dividends are distributed between 15 % (fifteen percent) to 25o/o (twenty tive percent) of the income year 2010, but in the General Meeting of Shareholders (AGM) Lnnual, dividends distributed by only 2,75% (two point seventy five percent) of eamings in 2010 which amounted Rp2.830.626.000.000, 00 (two trillion eight hundred and thirty billion six hundred and twenty six million dollars) that is equalRp77.000.000.000, 00 tseventy-seven billion dollars) or Rpl0, 00 (ten dollars) per share. However, after ini'estigation it turns out the distribution of dividends shall be proposed again by the ,lirectors to the GMS as evidenced in the articles of association of PT. Multipolar Tbk article 24 whichshould also be included in the prospectus on the dividend distribution plan because it is a material facts. Therefore it follows from Article 90 (c) Capital Market x_aw, PT. Multipolar Tbk has declared misleading information."

"Persaingan usaha merupakan unsur esensial di dalam setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bagi praktik bisnis, pemberian kesempatan usaha yang sama kepada segenap pelaku usaha, dan perlindungan terhadap konsumen. Praktik persaingan usaha di Indonesia dilandasai pada ketentuan Pasal 27 UUD 1945 yang telah diamandemen pada Tahun 2000 berikut peraturan di bawahnya antara lain berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Persaingan usaha dapat berlangsung di segenap bidang kegiatan usaha, termasuk di bidang pasar modal. Mekanisme persaingan di bidang pasar modal dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu persaingan sehat dan tidak sehat. Mekanisme persaingan sehat berupa stabilisasi harga, kebijakan dividen, tender offer, dan sebagainya. Sedangkan praktik persaingan tidak sehat di bidang pasar modal berlangsung dengan menggunakan mekanisme: manipulasi data, manipulasi pasar, transaksi semu, perdagangan orang dalam atau insider trading, dan take over.Alat persaingan usaha di bidang pasar modal dapat berupa penerapan prinsip keterbukaan, obyek perdagangan dan prospektus. Prospektus memiliki beberapa fungsi: merupakan fakta, dokumen formal penawaran umum, alat penjual efek, dan alat persaingan usaha. Substansi di dalam prospektus yang dapat digunakan sebagai alat persaingan meliputi: risisko usaha, prospek usaha, strategi bisnis, pemasaran, kebijakan dividen dan bunga obligasi, kegiatan atau bidang usaha emiten, kondisi keuangan, penggunaan dana hasil emisi, dan manajemen. Penyusunan prospektus harus dilakukan dengan mengindahkan prinsip keterbukaan, dan harus sesuai dengan fakta material agar dengan demikian akan menampakkan keadaan perusahaan emiten secara apa adanya."

"Sebagai perusahan yang berkembang diindustri media informasi seperti televisi, radio dan media cetak, PT.Media Citra Nusantara Tbk (PT.MNC), selanjutnya melakukan suatu langkah corporate action yaitu melakukan penawaran umum atas saham miliknya melalui pasar modal di Indonesia pada tanggal 15, 18 dan 19 Juni 2007. Adapun jumlah dana yang akan terserap sebesar Rp3.712.500.000.00 (tiga triliun tujuh ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan harga penawaran saham dalam prospektus sebesar Rp900.00 (Sembilan ratus rupiah). Penawaran umum yang dilakukan oleh PT.MNC ini kemudian mendapat sambutan yang baik oleh para investor dengan membeli saham PT.MNC tersebut, namun ada seorang investor yang merasa dirugikan atas pembelian saham PT.MNC tersebut, dimana investor tersebut menggangap telah terjadi pelanggaran dalam prinsip keterbukaan informasi pada prospektus yang dibuat oleh PT.MNC yang mengakibatkan turunnya nilai saham PT.MNC. Selanjutnya oleh investor dilakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011. Dalam bahasan tulisan ini, akan dibahas apakah penawaran umum PT.MNC telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta apa yang dimaksud dengan suatu prospektus yang menyesatkan di Pasar Modal dan bagaimana cara investor mendapatkan perlindungan hukum akibat prospektus yang menyesatkan.

---

As a company that develops information media such as television, radio and printing media media, PT.Media Nusantara Citra Tbk(PT.MNC), perform a step further corporate action is to do his initial public offering of shares through the capital market in Indonesia on the 15th, 18th and June 19th, 2007. The amount of funds that will be absorbed by Rp3.712.500.000.00 (three trillion seven hundred and twelve billion five hundred million rupiahs ) at the offering price of shares in the prospectus is Rp900.00 (Nine hundred rupiahs). Initial Public Offering made by this PT.MNC then received a good reception by investors to buy shares of PT.MNC on this Initial Public Offering, but there is an investor who feels aggrieved over PT.MNC purchase of shares, where this investor consider there is a breach in the principle of full disclosure information in the prospectus prepared by PT.MNC resulting drop in share value of PT.MNC. This Investor then conducted a lawsuit to Central Jakarta District Court in 2011. In the discussion of this paper, we discuss whether PT.MNC Initial Public Offering in accordance with existing regulations, as well as what is meant by a misleading prospectus in the Capital Market and how investors obtain legal protection due to a misleading prospectus."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana keterbukaan informasi pada pengaturan mengenai dokumen keterbukaan waralaba melalui perbandingan pengaturan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Pengaturan mengenai kewajiban memberikan Prospektus Penawaran Waralaba oleh Pemberi Waralaba merupakan suatu bentuk upaya pemberian perlindungan kepada Penerima Waralaba pada tahap pra kontrak yang diadopsi dari Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) di Amerika Serikat. Penyampaian Prospektus Penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba merupakan suatu faktor penting dalam sebuah bisnis waralaba, di mana keberadaannya dapat menunjukkan layak atau tidaknya usaha yang diwaralabakan. Berdasarkan pada klausul atau materi dari suatu Prospektus Penawaran Waralaba, dapat diketahui bahwasanya tujuan penyampaiannya adalah agar sebelum membuat suatu keputusan terhadap penawaran usaha waralaba, calon penerima waralaba dapat menimbang atau menguji kelayakan bisnis yang direncanakan akan dijalani dengan melihat track record daripada si Pemberi Waralaba. Pengaturan mengenai dokumen keterbukaan waralaba di Indonesia masih memiliki ruang untuk peningkatan yang signifikan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur materi-materi dalam Prospektus Penawaran Waralaba, penegakan kepatuhan terhadap pengaturan ini masih terbatas pada aspek administratif dan materi yang diatur juga belum sepenuhnya berisi penjelasan detail untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para Calon Penerima Waralaba. Perbandingan dengan pengaturan di negara lain dapat menjadi acuan dalam pembaruan dan perbaikan pengaturan dokumen keterbukaan waralaba di Indonesia. Melalui penelitian ini, dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pengaturan dokumen keterbukaan waralaba di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia.

---

This paper analyzes how information disclosure in the regulation of franchise disclosure documents through a comparison of regulations in Indonesia, the United States and Australia. This paper is prepared using a doctrinal research method. The regulation regarding the obligation to provide a Franchise Offering Prospectus by the Franchisor is a form of effort to provide protection to Franchisees at the pre-contract stage adopted from the Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) in the United States. The delivery of the Franchise Offering Prospectus to prospective franchisees is an important factor in a franchise business, where its existence can indicate whether or not the franchised business is feasible. Based on the clause or material of a Franchise Offering Prospectus, it can be seen that the purpose of its submission is so that before making a decision on a franchise business offer, prospective franchisees can weigh or test the feasibility of the business planned to be undertaken by looking at the track record of the Franchisor. The regulation of franchise disclosure documents in Indonesia still has room for significant improvement. Although there are regulations governing the materials in the Franchise Offering Prospectus, enforcement of compliance with these regulations is still limited to administrative aspects and the regulated materials also do not fully contain detailed explanations to provide adequate legal protection for Prospective Franchisees. Comparison with arrangements in other countries can be a reference in updating and improving the regulation of franchise disclosure documents in Indonesia. Through this research, the similarities and differences in the regulation of franchise disclosure documents in Indonesia, the United States and Australia can be identified."

"ABSTRAKCorporate governance adalah suatu konsep yang dikenal sebagai keterkaitanantara kepemilikan suatu organisasi perusahaan dan manajemen serta perananketerkaitan dan tanggungiawab pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidaklangsung pada perusahaan stake holder responsibility. Corporate governance yangefektif akan membentuk sistem check and balance atas pengendalian suatuperusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dansalah urus dalam pengelolaan perusahaan. Sistem corporate governance yang sehatmemberi perlindungan terhadap para pemegang saham dan pihak kreditur sehinggamereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar. Prospektus merupakan alat marketing perusahaan sebagai emiten di pasar modaluntuk mengkomunikasikan keberhasilan dan prospek usahanya juga sebagai dasarpengambilan keputusan para pemegang saham dalam menanamkan modalnya.Prospektus yang mencerrninkan prinsip-prinsip corporate governance mencerminkansuatu perusahaan concern akan sistem manajemen yang baik yang menerapkancorporate governance dalam sistem dan operasinya. Tentunya Prospektus yangdidalamnya mencerminkan corporate governance sangat dibutuhkan dalam duniausaha saat ini tidak saja untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnyajuga untuk memberikan kepastian bagi investor bahwa dana investasinya digunakansecara tepat, selain itu perusahaan itu sendiri menjamin sistem pengelolaanperusahaan yang baik, transparan, jujur dan bertanggung jawab. Evaluasi terhadap prospekus perusahaan di Indonesia dilakukan untuk melihatdan mengkaji apakah prinsip-prinsjp corporate governance telah tercermin ataudisajikan dalam prospektus perusahaan di Indonesia pada saat ini. Penelitiandilakukan terhadap 20 buah prospektus dan perusahaan yang melakukan penawaranumum selarna periode Januari 2000 ? April 2001. Evaluasi tersebut menggunakan kerangka dan prinsip- prinsip corporategovernance sebagai berikut: 1. Fairness Yang mencakup evaluasi terhadap prinsip hak-hak pemegang saham, persamaanperlakuan terhadap para pemegang saham, komposisi kepemilikan, komunikasi, haksuara (voting right), dan dividen. 2. Transparency Tranparency ini merupakan prinsip corporate governance yang memuat kerangkaprinsip corporate governance yaitu tui uan perusahaan, tujuan penawaran urnurn, kegiatanusaha perusahaan, kinerja perusahaan, informasi keuangan, resiko usaha, strategiperusahaan, prospek usaha perusahaan, rencana dan target perusahaan, teknologi,penelitian dan pengembangan (R&D), dan budaya perusahaan. 3. Accountability Prinsip ini terdiri dan sistem pengawasan, balance of power, struktur organisasi,kepengurusan dan pengawasan, kompetensi eksekutif puncak, kebijakan remunerasieksekutif puncak, sisteni pengangkatan eksekutif puncak, penilaian kineija eksekutifpuncak perusahaan. 4. Responsibility Evaluasi terhadap prinsip responsibility meliputi evaluasi terhadap, hukwn danperaturan, masalah hukum, pegawai perusahaan, sistern remunerasi pegawai perusahaan,sistem pengadaan pegawai (rekruitment), pengembangan pegawai, hubungan perusahaandengan pegawai, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. Dan keranglia corporate governance diatas, evaluasi tethadap 20 prospektusdilakukan dengan penilaian kuantitatif yang disusun kedalam kategori miai sebagaiberikut: Antara baik sampai dengan baik sokali (81-100), secLang sa.rnpai balk (61-80),kurang sampai sedang (41-60), Sangat kurang sampai kurang (21-40) dan tidak adasarnpai kurang (O-20). Dari hasil penilaian tersebut didapat bahwa prinsip fairness memperoleh nilaisebesar 48 dalam anti penyajiannya antara kurang sampal sedang, prinsip tranparencymeridapat nilai 70 yang berarti sedang sampai baik, prinsip accountability memperolehnilai rata-rata keseluruhan 40 berarti sangat kurang hingga kurang dan prinsipresponsibility mendapat nilai rata-rata keseluruhan 62 yaltu antara sedang sanipai baik.Karya tulis ini ditutup dengan saran-saran bagi perbaikan dalarn penyusunansebuah prospektus. Saran-saran tersebut mencakup saran untuk memperhatikan prinsipprinsip corporate governance dalam prospektus sesuai dengan kerangka corporategovernance yang telah dijadikan acuan evaluasi yang dirasa masili kurang penyajiannyadalani suatu prospektus.."

"

Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait kepastian hukum pada peran Penjamin Emisi Efek di Pasar Modal. Emiten yang akan melantai atau Go-Public di Bursa Efek tentunya akan menunjuk Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksana terkait lainnya.  Salah satu fungsi Penunjukkan Penjamin Emisi Efek ini diperuntukkan untuk menyiapkan suatu Prospektus yang di dalamnya memuat Fakta Material dan segala informasi mengenai Emiten guna kepentingan calon investor Pasar Modal. Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan spesifik Fakta Material begitupun ketentuan-ketentuan lain yang menunjang kegiatan penjaminan emisi efek tersebut yang mana Pasar Modal Malaysia secara tegas mengatur hal terkait. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini berupa analisis terhadap peran Penjamin Emisi Efek di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia atas Prospektus yang diterbitkan oleh Emiten, akibat hukum terhadap pelanggaran kewajiban Penjamin Emisi Efek, bentuk kepastian hukum di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia terhadap penyelesaian sengketa antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek di Negara Indonesia dan Malaysia. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan perbandingan hukum positif yang ada.

 

---

This thesis examines and traces the rules related to legal certainty in the role of Underwriters in the Capital Market. Issuers that will go public in the Stock Exchange will certainly appoint an Underwriter in accordance with the Capital Market Law No.8 Year 1995 and its relevant implementing regulations. One of the essence of the appointment of Underwriter is to prepare a Prospectus which contains Material Facts and all information regarding the Issuer for the interest of potential Capital Market Investors. These Indonesian Capital Market laws and regulations have not clearly stipulated the specific provisions of Material Facts as well as other provisions which support the underwriting activities whereas the Malaysia Capital Market expressly regulates such matters. The issues examined in this thesis is in the form of an analysis of the role of Underwriters in the Indonesia and Malaysia Capital Markets on Prospectus issued by Issuers, legal consequences as a result of law violations from the obligations of the Underwriter, the form of legal certainty in the Indonesia and Malaysia Capital Market towards dispute settlement between Issuer and Underwriter in Indonesia and Malaysia. This thesis is compiled using normative legal writing method with a comparative law approach which aims to examine legal certainty based on existing literatures studies and comparison of positive laws.

"

"ABSTRAK<>br>Laporan magang ini membahas tentang proses peninjauan prospectus dari PT. XYZ oleh tim audit BIG Indoensia sebagai syarat dari penawaran umum perdana di tahun 2016. Laporan ini akan menjelaskan ketaatan perusahaan terhadap undang ndash; undang Indonesia mengenai peraturan penawaran umum. PT. XYZ telah menunjukan betapa pentingnya untuk mematuhi peraturan dan telah memenuhi seluruh peraturan yang ada. BIG Indonesia melaukan proses audit untuk meninjau kebenaran isi prospectus yang dibuat oleh PT. XYZ. Tim audit menemukan bahwa PT. XYZ telah mencantumkan seluruh informasi penting di dalam prospectus dan disajikan dengan wajar sebagaimana tidak akan menimbulkan kesalahpahaman fakta kepada calon penanam modal.

---

ABSTRACT<>br>This internship report discuss about the reviewing process of PT. XYZ rsquo s prospectus by BIG Indonesia auditing team as part of the initial public offering IPO requirement in 2016. This report will explain how the company complied with the Indonesian law regarding the public offering regulations. PT. XYZ has shown the importance to comply with the law and had followed every single requirement mentioned in the regulations. BIG Indonesia performed an audit as part of the reviewing process. The team found that PT. XYZ had stated all necessary information within the prospectus and is presented fairly in which potential investors should not find any misunderstanding of any facts."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor penentu (determinant factor) yang mempengaruhi ketidaktepatan ramalan laba yang disajikan oleh emiten dalam prospektus IPO dan tingkat keuntungan yang diperoleh investor saat pertama kali saham tersebut diperdagangkan (initial return). Variabel yang penulis pergunakan merupakan kombinasi dari variabel intern perusahaan, kegiatan bisnis dan variabel makro. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO tahun 1997 sampai dengan 2005, diperoleh 131 perusahaan dengan 6 perusahaan yang datanya tidak lengkap sehingga perusahaan yang diolah 125. Metode analisis adalah analsis regresi berganda dengan data cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ketidaktepatan peramalan yang dibuat oleh emiten di Indonesia masih dalam batas yang wajar karena dengan kesalahan sekitar 68.07 persen. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap ketidaktepatan peramalan adalah interval waktu saat IPO sampai dengan tutup buku, jenis industri dan financial leverage. Sedangkan untuk Initial Return adalah persentase harga penawaran saham dengan nilai nominal serta size yang diwakili oleh logaritma normal total aktiva. Pelapoan ramalan laba belum merupakan suatu keharusan di Bursa Efek Indonesia, sehingga menyulitkan investor untuk mengevaluasi kinerja perusahaan setelah IPO.

---

This research is aimed at indetifying the determinant factor which affects the inaccuracy of profit estimation as presented by the issuer in an IPO prospectus and the initial return received by an investor when the shares are firstly offered. The writer uses a combination of company internal business and macro variables. The samples of the research are companies which made an IPO within the period of 1997 to 2005.Out of 131 companies which made an IPO in the period, 6 companies have incomplete data; therefore,the samples of this research include the remaining 125 companies. The research applies a multiple regression analysis with cross section data. The results of the research shows that the average inaccuracy of the profit estimation presented by issuers in Indonesia is still within acceptable limit as its error margin is approximately 68.07 percent. The regression analysis outputs show that the variables which have significantly affected the inaccuracy of the profit estimation are the time interval between the IPO and closing time, type of industry, and financial leverage.While,the Initial Return is the percentage of share offering prices and the nominal value and size as represented by the normal algorithm of the total assets. As the profit estimation reporting is not obligatory at the Indonesia Stock Exchange; investors find a difficulty in evaluating the perfomance of a company after its IPO."

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal, yaitu pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan isi prospektus dari pelaksanaan penawaran umum PT MNC Tbk, dimana diduga PT MNC melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan pada saat pelaksanaan penawaran umum dan sanksi-sanksi apa yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut serta pelaksanaan perlindungan terhadap investor yang dirugikan akibat dari tidak dipenuhinya prinsip keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT MNC pada waktu melakukan penawaran umum sudah mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk melaksanakan prinsip keterbukaan dengan membuat prospektus perusahaan. Namun, PT MNC pada saat pelaksanaan prinsip keterbukaan itu tidak menerapkannya secara full disclosure, yang mana PT MNC tidak mengungkapkan bahwa pada waktu itu salah satu anak perusahaan PT MNC yaitu PT CTPI sedang mengalami sengketa mengenai kepemilikan saham. Undang-Undang Pasar Modal sudah cukup memberikan perlindungan yang memadai terhadap investor tetapi tetap harus didukung oleh Bapepam yang mempunyai peran penting untuk dapat memaksimalkan perlindungan secara menyeluruh.

---

This Thesis is mainly focusing on three problems. First, the implementation of the disclosure principle based on the regulation in the field of capital markets related to the contents of prospectus of public offering of PT MNC Tbk. Second, discuss about the alleged violations done by PT MNC Tbk against the disclosure principle at the time of the execution of public offering and what penalties and sanctions can be inflicted for the company. The last topic is about The protection of the investors are harmed as a result of non-fulfillment of disclosure principle as regulated in regulations in the field of capital market. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research states that PT MNC Tbk. in the time did public offering has been followed the terms prescribed by the legislations in the field of capital market including implementing the disclosure principle by creating a company prospectus. However, PT MNC at the time, did not implement it in full disclosure, which PT MNC did not revealed that PT MNC was having dispute about the ownership shares with one of its subsidiaries, PT CTPI. The Act of Capital Market is sufficient provide adequate protection for investors but remains to be supported by Bepepam who has an important role to be able to maximize protection thoroughly. "