Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan antarsegmen terhadap performa segmen operasi dan perusahaan di masa depan yang masing masing diukur menggunakan laba segmen dan laba sebelum pajak perusahaan Penelitian ini juga menguji pengaruh proprietary cost dan agency cost terhadap keinformatifan pendapatan antarsegmen Sampel adalah 364 perusahaan dan 749 segmen operasi yang berasal dari industri manufaktur di Indonesia selama tahun 2006 2013 Sampel diuji dengan metode data panel dan regresi generalized least square Hasil penelitian menunjukkan pendapatan antarsegmen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba yang diperoleh di masa depan baik laba di tingkat segmen operasi maupun di tingkat perusahaan Di sisi lain adanya proprietary cost dan agency cost secara negatif mempengaruhi pengaruh positif antara pendapatan antarsegmen dengan laba segmen di masa depan.

---

ABSTRACT
This research investigates the degree to which intersegment revenue associates with future segment level and firm level profitability This research also investigates how proprietary cost and agency cost influence that association Sample used are 364 manufacturing companies and 749 operating segments which listed in Indonesia Stock Exchange from 2006 2013 Sample are tested using panel data method and generalized least square GLS regression The result is intersegment revenue has positive association with future segment level and firm level profitability On the other hand proprietary cost and agency cost weaken that association.

Abstrak :
Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang menjadi perhatian dunia saat ini, karena kekuatan di bidang politik, ekonomi dan militer dari negara-negara yang ada didalam kawasan tersebut. Permasalahan keamanan yang terjadi di kawasan tersebut menjadi perhatian dunia dan Indonesia merasa perlu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan. Oleh karena itu, melalui mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia mengajukan sebuah gagasan pembentukan Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation untuk menjaga keamanan kawasan. Artikel ini bermaksud mengetahui makna dan tujuan gagasan pembentukan traktat ini, serta prospek dan masalah dalam mewujudkannya. Di akhir penelitian ditemukan simpulan bahwa gagasan dan tujuan dari pembentukan Indo-Pacific Treaty ini adalah menciptakan mekanisme untuk mempromosikan cara damai dan saling percaya dengan tidak menggunakan cara pengerahan kekuatan militer dan tidak merugikan pihak-pihak lain di dalam kawasan. Walaupun untuk saat ini prospek mewujudkan gagasan ini masih kecil dikarenakan adanya sejumlah masalah yang menghadang, namun gagasan ini tetap dapat diwujudkan di masa depan dengan menggunakan strategi yang mendapat dukungan dari negara-negara lain di kawasan.

Abstrak :
Indo-Pacific region is an area of concern for the world today, because of the power in politics, economics and military of the countries that are in this region. Security problems that occur in this region become the attention of the world and Indonesia felt it necessary to play an active role in establishing peace and security in the region. Therefore, through the former Minister of Foreign Affairs Marty Natalegawa, Indonesia proposed the idea of establishment an Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation for maintaining regional security. This article intends to determine the meaning and purpose of the idea of this treaty, as well as the prospects and problems in realizing them. In conclusion, the idea and the purpose of the establishment of Indo-Pacific Treaty is to create mechanisms to promote peaceful means and mutual trust without deployment of military force and harming other parties in the region. Although for now the prospect of realizing this idea is still small due to a number of problems facing, but this idea can still be realized in the future by using a strategy that has the support of other countries in the region.

Abstrak :
Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah memerlukan keikutsertaan mayarakat, keterbukaan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat yang diupayakan dengan menerapkan azas desentralisasi, dekonsetrasi dan azas tugas pembantuan. Dalam rangka menerapkan azas desentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat memberikan peluang bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna; maka dibutuhkan pengaturan perimbangan keeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan mina berdasarkan atas hubungan fungsi yaitu berupa sistim keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Realisasi pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) sebagai penjabaran dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dimana otonomi daerah dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; setidaknya dilakukan karena dalam kenyataan adanya kesenjangan antar daerah. Selain itu karena daerah kurang memiliki dana dalam membiayai kegiatan pelayanan publik di daerah, juga disebabkan oleh pengaturan pusat yang terlalu sentralistis; sehingga seperti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II; telah dilakukan uji coba otonomi daerah pada daerah percontohan. Namun kondisi otonomi daerah selama ini terutama di daerah Kabupaten/Kota, masih semu karena kemandirian yang diciptakan berbalik menjadi ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan atau Daerah Propinsi. Otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, hakekatnya adalah juga untuk memberdayakan Pemerintah Daerah dalam usaha melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang selama ini masih dirasakan adanya masalah dalam melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Karena dalam negara yang menganut sistim negara kesatuan, persoalan otonomi daerah merupakan hal sangat panting yaitu tentaug pembagian kewenangan politik atau .kewenangan pengambilan keputusan dan kewenangan pengelolaan keuangan. Untuk mengukur kemampuan atau kemandiriau suatu Daerah Kabupaten dan Daerah Kota minimal dapat dipergunakan dua ( 2) variabel pokok yaitu oleb rendahnya mutu sumber daya manusia dan kemampuan keuangan. Rendahnya mutu sumber daya manusia dapat diketahui dari rendahnya bidang pendidikan, rendahnya kemampuan aparatur, rendahnya kemampuan partisipasi masyarakat dan kemampuan organisasi soma administrasi. Khusus untuk mengatasi kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, salah satu cara adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan pedoman dalam pengelolaan penerimaan keuangan daerah. Walaupun demikiari seharusnya dalam negara yang berbentuk kesatuan, biaya bagi penyelenggaraan otonomi daerah tidak harus hanya dan sumber pendapatan asli daerah saja; tetapi juga dana dan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana yang bersumber dari APBN yang diterimakan kepada daerah berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah dana perimbangan. Dalam tesis ini Kabupaten Ende sebagai salah satu Kabupaten dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, akan dilihat kemandiriannya berdasarkan ukuran kemampuan keuangan daerah dan seberapa besar nilai ketergantungan pada dana eksternal yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan,, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemampuan keuangan daerah dianalisis dari struktur penerimaan daerah yang merupakan total pendapatan daerah dan ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende. Demikian pula dengan dana perimbangan akan dilihat seberapa besar jumlah komulatif yang diterima bagi daerah Kabupaten Ende jika Undang-Undang ini dilaksanakan dalam menunjang keuangan daerah guna dapat digunakan bagi kelancaran dalam komponen belanja rutin dan belanja pembangunan. Demikian juga dilihat kebutuhan dan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ende agar dapat melaksanakan pelayanan publik minimal sesuai standar sebagai sebuah daerah otonom dengan besarnya jumlah dana perimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Judah komulatif dana perimbangan dihitung sebagai berikut:
a. PBB dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985.
b, BPHTB dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Talnm 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997.
c. Bagian daerah dari penerimaan hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor identitas dan identifikasi politik masyarakat terhadap rendahnya perolehan suara parpol Islam. Selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor perilaku apa saja dan interaksi politik parpol Islam seperti apa yang berpengaruh terhadap menurunnya elektabilitas, serta apakah perubahan landscape politik nasional dalam sejarah politik Indonesia berpengaruh terhadap strategi parpol Islam untuk mengantisipasi penurunan elektabilitas tersebut. Pemilu 2014 menjadi potret terbaru bagaimana partai Islam kembali mengulangi sejarah yang sama, yakni tidak mampu mendobrak dominasi partai-partai nasionalis dalam perolehan suara pemilu di Indonesia. Kekalahan ini menghidupkan lagi wacana sekaligus perdebatan mengenai berakhirnya politik aliran di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa politik aliran itu tidak betul-betul berakhir. Meskipun pengaruhnya terhadap pemilih tidak sekuat Pemilu 1955, namun politik aliran tetap bereksistensi. Tentu saja saat ini trikotomi Geertz, yang membagi umat Islam atas santri, priyayi, dan abangan, tidak terlalu relevan. Sebab, umat Islam sudah semakin rasional dalam memilih, tak terkecuali kaum santri. Di sisi lain, partai politik sendiri cenderung bergeser ke tengah. Partai-partai nasionalis saat ini tidak “anti” Islam. Bahkan partai seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar sudah punya sayap organisasi Islam. Sebaliknya, partai Islam seperti PPP dan PKS sudah sering menyatakan diri sebagai partai terbuka, sebagai respon dari asumsi bahwa politik aliran sudah mencair dan bahkan berakhir. Selain persoalan tersebut, dalam tesis ini juga dikemukakan mengenai prospek partai Islam, yang di antaranya dengan mengacu pada hasil suara partai Islam dalam Pemilu 2014 dan posisinya ketika dikonfrontir dengan berbagai hasil survei yang menyebutkan bahwa partai Islam pasca Pemilu 2014 akan suram. Tesis ini menggunakan teori partai politik dan teori ideologi, bagaimana teori tersebut melihat partai Islam di Indonesia. Konsep-konsep, baik dari Geertz yang membagi umat Islam di Jawa yang terdiri dari santri, abangan, dan priyayi, maupun dari Herbert Faith juga menjadi salah satu pembanding, apakah konsep-konsep tersebut masih relevan dalam melihat politik aliran dalam Pemilu 2014.

---

ABSTRACT
The purpose of this thesis is to determine the extent of the influence of factors of identity and political identification of society to the low number of votes of Islamic political parties. In addition, to identify the factors and interaction behavior any Islamic political parties as to what effect on decreasing elektabilitas, and whether changes in the national political landscape in Indonesia's political history affect the strategy of Islamic political parties to anticipate the decline elektabilitas. Election of 2014 became the latest portrait how Islamic parties reiterated the same history, which is not able to break the dominance of nationalist parties in the history of vote elections in Indonesia. This defeat at the same discourse revive debate about the end of the flow in Indonesian politics. In this study, it was found that the flow politics not really ended. Although its influence on voters is not as strong as the 1955 election, but the political stream remains to exist. Of course, this time the trichotomy of Geertz, which divides the muslim students, gentry, and abangan, not too relevant. Therefore, the muslim students are increasingly rational in choosing, not to mention the students. On the other hand, the political parties themselves are likely to shift to the center. Nationalist parties today are not "anti" Islam. Even parties like PDIP, Gerindra, and Golkar already have Islamic organization‟s wings. In contrast, Islamist parties like PPP and PKS have often refers to himself as an open party, with the assumption that the political stream has ended. In this thesis also expressed about the prospects for Islamic parties, some of which with reference to the Islamic party‟s vote in the 2014 election and its position when confronted with various results of many survey say that the Islamist party after the 2014 election will be bleak. This thesis uses the theory of political parties and the theory of ideology, how these theories see Islamic parties in Indonesia. Concepts, both of Geertz that divides Muslims in Java, which consists of students, abangan, and gentry, and of Herbert She also became one of the comparison, whether these concepts are still relevant in view of the political streams in the 2014 election, The purpose of this thesis is to determine the extent of the influence of factors of identity and political identification of society to the low number of votes of Islamic political parties. In addition, to identify the factors and interaction behavior any Islamic political parties as to what effect on decreasing elektabilitas, and whether changes in the national political landscape in Indonesia's political history affect the strategy of Islamic political parties to anticipate the decline elektabilitas. Election of 2014 became the latest portrait how Islamic parties reiterated the same history, which is not able to break the dominance of nationalist parties in the history of vote elections in Indonesia. This defeat at the same discourse revive debate about the end of the flow in Indonesian politics. In this study, it was found that the flow politics not really ended. Although its influence on voters is not as strong as the 1955 election, but the political stream remains to exist. Of course, this time the trichotomy of Geertz, which divides the muslim students, gentry, and abangan, not too relevant. Therefore, the muslim students are increasingly rational in choosing, not to mention the students. On the other hand, the political parties themselves are likely to shift to the center. Nationalist parties today are not "anti" Islam. Even parties like PDIP, Gerindra, and Golkar already have Islamic organization‟s wings. In contrast, Islamist parties like PPP and PKS have often refers to himself as an open party, with the assumption that the political stream has ended. In this thesis also expressed about the prospects for Islamic parties, some of which with reference to the Islamic party‟s vote in the 2014 election and its position when confronted with various results of many survey say that the Islamist party after the 2014 election will be bleak. This thesis uses the theory of political parties and the theory of ideology, how these theories see Islamic parties in Indonesia. Concepts, both of Geertz that divides Muslims in Java, which consists of students, abangan, and gentry, and of Herbert She also became one of the comparison, whether these concepts are still relevant in view of the political streams in the 2014 election]