Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jakarta sebagai kota primat yang terbesar di Indonesia merupakan kota yang paling banyak menjadi tujuan urbanisasi. Seiring dengan semakin majunya pertumbuhan ekonomi kota, maka Jakarta tidak dapat menghindari derasnya arus urbanisasi yang datang dari berbagai daerah. Banyaknya kaum urban yang datang dengan latar belakang pendidikan rendah menimbulkan masalah yang cukup pelik, salah satunya adalah penyediaan perumahan sebagai fasilitas primer. Bogor sebagai salah satu kota metropolitan yang dekat dengan Jakarta juga terkena dampak akibat arus urbanisasi tersebut. Bogor harus memikul beban dari kepesatan perkembangan kota Jakarta. Kenyataan itu telah menyebabkan kepadatan penduduk kota melampaui ambang batas ideal. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sebagai kota penyangga, kebutuhan akan sarana perumahan bagi warganya pun menjadi prioritas yang utama. Sebagai sebuah program nasional, pembangunan Perum Perumnas merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan akan sarana perumahan. Untuk itu diperlukan tanah sebagai faktor terpenting demi tercapainya pembangunan ini. Tanah akan didapat melalui suatu proses pembebasan tanah terlebih dahulu, atau istilah terbaru yang digunakan yaitu pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan pemukiman Perum Perumnas, adalah salah satu wujud adanya pembangunan kota secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan tata ruang kota yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses sosial yang terjadi dalam pengadaan tanah di Perum Perumnas Regional III Cabang Bogor menyangkut pengetahuan pemilik tanah tentang rencana pengadaan tanah oleh Perum Perumnas, bagaimana proses musyawarah harga ganti rugi, serta dengan cara atau pola seperti apa pihak Perum Perumnas melakukan pengadaan tanah. Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuahtatif melalui studi kasus. Semua data yang didapat dari para informan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari tiap-tiap informan. Para pemilik tanah yang menjadi informan adalah mereka yang memiliki tanah atau bangunan yang dibebaskan oleh Perum Perumnas Regional III Cabang Bogor, Bogor. Dari hasil wawancara yang didapat dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua pola pembebasan tanah, yaitu melalui konsolidasi tanah dan ganti rugi. Konsolidasi tanah adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah jika pemilik tanah tidak mau membebaskan tanahnya dengan ganti rugi berupa uang. Sedangkan semua informan mendapatkan tekanan moral yang mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan pembebasan tanahnya oleh aparat pemerintah. Selain itu didapat juga peran panitia 9 yang terlibat di dalam proses musyawarah ganti rugi yang salah satu tugasnya adalah menetapkan harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan berdasarkan acuan pada peraturan atau pedoman yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah selalu dikonotasikan negatif oleh masyarakat pada umumnya dan oleh para pemilik tanah pada khususnya. Dan bahkan intervensi melalui tekanan moral pada para pemilik tanah, sebelum adanya musyawarah ganti rugi, dilakukan oleh beberapa aparat pemerintah untuk mencapai tujuan mereka.

Abstrak :
keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia bisa ditinjau dengan menggunakan pendekatan yang melihat ide dan gagasan serta praktek keluarga berencana sebagai suatu difusi inovasi yang disebarluaskan ke masyarakat atau difusi sosial. Dalam pendekatan yang demikian, proses-proses sosial yang wujudnya adalah oteraksi sosial-interaksi sosial yang berkenaan dengan keluarga berencana menjadi penting. Salah satunya interaksi sosial dengan teman/tetangga atau kerabat. Studi ini dimaksudkan untuk melihat hubungan faktor interaksi yang dilakukan oleh perempuan berstatus kawin umur 15-49 tahun terhadap status praktek KB odern, dengan menggunakan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003, dengan jumlah responden sebanyak 27.784 orang. Temuan penting studi ini adalah bahwa perubahan perilaku fertilitas, dalam hal ini terwujud sebagai praktek KB modern, dipengaruhi oleh proses-proses sosial yang bersifat interpersonal, impersonal, dan informal, seperti berinteraksi dengan media massa, berinteraksi sosial dengan teman/tetangga atau kerabat, dengan suami, tokoh masyarakat serta petugas KB dan kesehatan. Secara khusus, teman/tetangga atau kerabat adalah pihak-pihak yang penting dalam proses sosial yang bisa mempengaruhi perilaku praktek KB modern seseorang perempuan

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguraikan aspek struktural, kultural dan prosesual dalam implementasi kebijakan Kawasan Perkotaan Baru dengan skema Kota Terpadu Mandiri. Mengambil lokasi penelitian di wilayah transmigrasi di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini mengkesplanasi hubungan aspek struktural dalam pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Penelitian ini kualitatif, dengan hasilnya agen dan struktur pemerintahan formal pusat dan Kabupaten lebih mendominasi tanpa melibatkan agen pada lembaga adat yang diakui dan dihormati oleh anggota masyarakat, sebagai kewenangan lokal dan hak asal usul. Perkembangan terbaru studi ini adanya pembangunan sosial hubungan struktur yang lebih mendominasi dari kekuatan kultural. Akibatnya pembangunan kawasan perkotaan baru terhambat. ......This study describes structural, cultural, and processual aspects of policy implementation on New City in Rural Area using Economically Integrated, Selfreliant City scheme, located at transmigration area in Silaut District, West Sumatera Province. The study explains relations between structural aspects in physical and social development. This qualitative study shows that agent and Central and Regency formal government structures are more dominant, no involvement of recognized, respected cultural institution agent as local authority and rights origin. The study depicts the latest situation of social development, i.e. structural relation is more dominant than cultural power, impeding development of the new city in rural area.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas analisis situasi pelaku korupsi yang melakukan teknik netralisasi. Peneliti menggunakan teori Differential Association E.H Sutherland dan Teknik Netralisasi Sykes dan Matza yang telah dikolaborasikan dengan teknik netralisasi Coleman. Perspektif yang digunakan adalah interaksionis atas proses sosial yang dialami pelaku korupsi. Metodologi penelitiannya adalah analisa situasi dari studi kasus kasus individual AM, pelaku korupsi yang divonis seumur hidup. Penelitian ini menemukan penempatan asosiasi AM, Paparan secara verbal atas lima teknik netralisasi, rasionalitas AM melakukan tindakan menyimpang serta menetralisasikan pilihan tindakannya. Peneliti menyimpulkan bahwa proses interaksi dapat mempengaruhi pertimbangan AM atas menentukan perilaku. Rasionalitas yang ada pada diri AM mempertimbangkan keuntungan serta kesempatan dirinya untuk menentukan pilihan sikap. Maka dari itu, identifikasi dari motif yang bervariasi serta dalih pembenaran yang pernah dilakukan akan menjadi landasan berpikir AM dalam membenarkan tindakan korupsi. Upaya mencari dalih dan alasan atas kesalahan yang diperbuat merupakan respon langsung yang diberikan oleh AM dalam menanggapi desakan konformis dari aturan sosial yang berlaku.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the situation analysis of the corrupt offender who performs the neutralization technique. Researchers use the Differential Association theories E. H Sutherland and Neutralization Technique Sykes and Matza which has been collaborated with the neutralization technique by Coleman. Using an interactionist approach in particular to social processes experienced by corruption perpetrators. This research methodology is the situation analysis of the case study of individual AM cases, a life sentence of corruption perpetrators. This research finds AM association placement, verbal exposure to five neutralization techniques, AM rationality performs deviant actions and neutralizes the choice of actions. The authors concluded that the interaction process could influence AM 39s judgment in determining behavior. The rationality that is in AM considers the advantages and opportunities itself to determine the choice of attitude. Therefore, the identification of the varied motives and justifications that have been made will be the basis of thinking AM in justifying the act of corruption. Attempts to find excuses for wrongdoing is a direct response provided by AM in response to the conformist insistence of the prevailing social rules.