Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Liwi Biantoro
Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum bagi Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika dalam Proses Pemeriksaan di Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25019
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Hartati
pengaruh perluasan makna saksi dalam proses peradilan pidana dan R-KUHAP setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 = The influence of expanding the meaning of a witness in the criminal justice process and the draft of criminal procedure code after the release of the constitutional court ruling number 65/puu-viii/2010
" Pada bulan Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. Putusan ini memperluas cakupan makna saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga timbul pertanyaan: (1) bagaimana perluasan makna saksi menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, (2) bagaimana pengaruh perluasan makna saksi terhadap para penegak hukum dalam proses peradilan pidana, (3) apakah perluasan makna saksi berpengaruh terhadap KUHAP yang akan datang. Untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan penelitian dengan metode ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30307
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistiandriatmoko
Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indionesia (Studi Tentang Penggunaan Diskresi Oleh Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika). = Discretion In The Criminal Justice Process In Indonesia (Study of the Use of Discretion by Indonesian National Police Investigators in Investigating Crimes of Narcotics Abuse).
" Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, fase penanganan awal merupakan fase yang paling krusial, karena merupakan fase yang sangat penting dalam menentukan “nasib” tersangka, apakah akan ditahan, direhabilitasi atau dibebaskan. Pada fase ini juga terjadi penggunaan diskresi yang paling intensif oleh Penyidik Polri, yaitu ketika Penyidik Polri menggunakan kewenangannya untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab atau bertindak menurut penilaiannya sendiri sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian tahap ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Feronica
Hukum dan etika pers Indonesia dalam pemberitaan proses peradilan pidana
" Hingga saat ini belum ada kompilasi aturan hukum dan etika bagi pers ketika memberitakan proses peradilan pidana. Aturan yang tersebar menyulitkan pers mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, hal utama yang dibahas dalam tesis ini ialah hukum dan etika tersebut kemudian membuat kompilasinya. Pembahasan selanjutnya lebih fokus pada hukum dan etika pers ketika memberitakan privasi pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, serta hukum dan etika pers dalam siaran langsung sidang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27940
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library