Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang


Daerah Kabupaten Sangir Talaud, yang penduduknya mengalami kesukaran di dalam kehidupannya sehari-hari bilamana bulan-bulan gelombang laut besar. Hasil bahan pangan yang mereka usahakan sendiri di daerah tersebut, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di pulau-pulau kecil di daerah tersebut, banyak terdapat pohon-pohon kelapa sebagai tanaman utama.Disebabkan jumlab persediaan beras yang didatangkan di Kepulauan Sangir Talaud tidak teratur dan kurang mencukupi untuk konsumsi penduduknya,maka di dalam keadaan kekurangan bahan makanan. hasil kelapa tersebut tidak diolah menjadi kopra tetapi dijadikan makanan penduduk di daerah itu tanpa diolah lagi. Dengan pertimbangan, bahwa jika dijadikan kopra maka hasilnya tidak dapat diperdagangkan dengan cepat di daerah lain di Indonesia, misalnya Manado, atau kota-kota besar lainnya. Tidak adanya pemasaran mu-pun sarana penyimpanan kopra yang dihasilkan oleh daerah Sangir talaud, menyebabkan kopra menjadi rusak dan akibatnya akan lebih merugikan lagi.

Di kepulauan Sangir Talaud hampir tidak tersedia lagi tanah yang dapat ditanami jagung, ubi-ubian dan lain sebagainya disebabkan luas tanah terbatas. Sebagian penduduknya memilih pergi ke Pulau Mindanao bagian Selatan dan berani menanggung risiko di tempat baru itu, dengan beberapa di antaranya "memiliki" tanah-tanah untuk berkebun, bekerja menjadi buruh-buruh di kebun-kebun milik orangorang Filipina atau sebagai buruh yang bekerja di gudang-gudang perusahaan hasil bumi dan lain sebagainya daripada mereka menjadi penganggur di daerabnya.

Beberapa orang di antaranya ada yang mencoba berusaha di bidang perdagangan, dengan membawa kopra, kopi, tikar dan lain-lain hasil wilayah Indonesia, untuk dilual di wilayah Filipina sedangkan kembalinya ke Indonesia, mereka membawa barang-barang hasil industri Filipina yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk di Indonesia, misalnya minuman ringan (soft drink), susu kaleng, korek api, bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya.

Dengan demikian terjadilah kunjungan penduduk daerah perbatasan di Indonesia ke wilayah Filipina. Yang dimaksud dengan daerah perbatasan adalah wilayah kecamatan yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Sangir Talaud.

Abstrak :
Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang represif dan ortodok karena Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengedepankan karakter responsif yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya walaupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar ketentuan partisipasi masyarakat. ...... The essence of Democracy is freedom of speech and public participation in any public policy. As the central figure of democracy, the aspiration of citizen shall be absorbed by the country ragarding in law making process. The responsive character in law making process could not yet be fully implemented in Indonesia due to public participation has not been fully performed and the existence of political compromises. Moreover, the responsive character in law making process shall not only depend on democratic political configuration but also intensively and widely public participation. Same as the previous law, which is Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1985 on Community Organization, Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization still has repressive and orthodox characteristic due to it does not put the priority on the responsive character by accomodating and absorbing the public's aspiration on its law making process despite of the law making process on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization has already complied with the standard requirement of public participation.

Abstrak :
Segala tindakan pembentukan kebijakan luar negeri seringkali mendapatkan penilai publik berdasarkan landasan justifikasi rasionalnya. Ketika hasil uji kebijakan dianggap tidak mencerminkan pilihan yang menguntungkan, seringkali kebijakan tersebut akan dipertanyakan gunanya. Oleh karena itu, untuk menguji suatu kebijakan luar negeri sebagai sebuah kebijakan yang rasional diperlukan landasan tertentu. Ketika banyak upaya penjelasan rasionalisasi kebijakan datang dari level analisis negara, faktanya pandangan subjektif pemimpin akan memainkan lebih banyak peran dalam prosesnya. Karena itu menjadi menarik untuk melihat segala elemen yang membentuk pola pikir pemimpin, yang dapat dijelaskan lewat studi idiosinkratik personal. Dalam konsep yang dituliskan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. dijelaskan bagaimana peran faktor nilai idiosinkratik manusia membentuk pribadi dan pola pikir dan mempengaruhi rasionalitas yang unik bagi setiap orang. Ketika secara spesifik melihat kepada kasus pembentukan kebijakan luar negeri Trump Wall yang dibentuk pada masa kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, kebijakan ini seringkali dianggap kontroversial dikarenakan besarnya dampak negatif yang diberikan pada Amerika Serikat. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengupas lebih dalam lagi baik proses pembentukannya, maupun faktor-faktor yang berperan membentuk justifikasi rasional personal Donald Trump yang melandasi cara pikirnya dalam menentukan tindakan. Dengan menggali lebih dalam motif pemicu Trump baik dari faktor latar belakang personal, faktor situasi eksternal, faktor respon terhadap situasi, serta faktor indikasi inkapabilitas mental Trump, maka hal ini dapat memberikan penjelasan spesifik terhadap alasan mengapa Trump membentuk kebijakan Trump Wall. Adapun penelitian ini merupakan penelitan yang bersifat kualitatif sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Michael Hubermann, dan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh lewat studi literatur, baik buku, jurnal, maupun berita. Sumber data ini dipilih dikarenakan keterbatasan akses penulis untuk melakukan wawancara langsung dengan Donald Trump. ......Every act of forming foreign policy often gets a public appraisal based on its rational justification. When the results of the policy test are deemed not to reflect a favorable choice, often the policy will be questioned as to its usefulness. Therefore, to test a foreign policy as a rational policy a certain foundation is needed. When many attempts to explain the rationalization of a policy are seen from the state level analysis, it is not exactly right because of how the subjective view of the leader will play a bigger role in the process of decision making. Therefore, it becomes interesting to see all the elements that make up the mindset of a leader, which can be explained through personal idiosyncratic studies. In a concept written by Alex Mintz and Karl DeRouen Jr. explained how the role of human idiosyncratic value factors in the process of personal formation and the influential mindset in forming a unique rationality for each person. When specifically looking at the case of the formation of Trump Wall's foreign policy which was formed during the leadership of Donald Trump as president of the United States. This policy is often considered controversial because of the large negative impact it has on the United States. Therefore, it becomes interesting to examine more deeply both the process of its formation, as well as the factors that play a role in shaping Donald Trump's personal rational justification which underlies his way of thinking in determining his actions. By digging deeper into Trump's triggering motives from personal background factors, external situation factors, response factors to the situation, as well as factors indicating Trump's mental incapacity, this can provide a specific explanation for the reasons why Trump feels that forming Trump Wall policies is an appropriate action. This research is a qualitative research in accordance with the understanding described by Michael Hubermann, and uses secondary data sources obtained through literature studies, both books, journals, and news. This data source was chosen due to the author's limited access to direct interviews with Donald Trump.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas proses keberhasilan Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia (KNPDI) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI selaku kelompok kepentingan. Strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI dijelaskan dengan menggunakan Konsep Kelompok Kepentingan. Selaku kelompok kepentingan KNPDI juga memberikan pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh KNPDI terbukti efektif terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. ...... This final assignment discusses the success of the National Disability Coalition of Indonesia (KNPDI) in the formation of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities. This success can not be separated from the political strategy undertaken by KNPDI as interest groups. The political strategy undertaken by KNPDI is explained using the Concept of Interest Groups. As an interest group KNPDI also has an influence in the process of policy formation. The research method used is qualitative by using primary and secondary data obtained through in-depth interview and document study. The results of the research show that the strategies implemented by KNPDI proved to be effective seen from the enactment of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities.

Abstrak :
This study is concerned with a productive word-form process in the morphological level, such as abbreviation. Through the process of the word form, I intend to find out how to make new words in using the abbreviation in English. Besides, I intend to review the concept of abbreviation. The aim of this study is also to observe how the abbreviation can form new words. The data employed in this study are from newspaper Jakarta Post and Kompas, and examples provided by the related linguists. With the data exemplified by the linguists and based on their discussion on abbreviation, I think there are some mistakes on information and definitions provided by them about the abbreviation. Hence, I try to present and find out new information about the abbreviation and its types morphologically. As the result of this study, there are 16 types of abbreviation. They are (1) acronyms, (2) part acronyms, (3) amalgam, (4) blends, (5) loan blends, (6) element blends, (7) part-whole blends, (8) lexical blends, (9) separated blends, (10) contraction, (11) letter symbol, (12) clippings, (13) alphabetism, (14) sycronyms, (15) acronym coinages, and (16) analogical forms.