Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang tergabung dalam tim 21 pada perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bejiharjo. Dalam menjelaskan proses kolaborasi yang terjadi, penelitian kualitatif ini menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash untuk dapat melihat proses lahirnya BUMDes di Desa Bejiharjo. Penelitian ini juga akan menggunakan kerangka metode analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn untuk melihat proses pembentukan suatu kebijakan secara umum. Pembentukan BUMDes ini berangkat pada permasalahan pengelolaan potensi desa yang kurang baik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kolaborasi yang terjadi membentuk adanya interaksi antar aktor yang terlibat. Pada interaksi yang terjadi ini ditemukan juga bahwa pemerintah Desa Bejiharjo merupakan pihak yang memiliki kekuasaan paling besar atau dapat dikatakan berada pada hierarki paling tinggi. Proses kolaborasi ini diawali dengan melakukan pemilahan mengenai hal apa saja yang akan diselesaikan. Proses tersebut kemudian berlanjut dengan melakukan berbagai strategi, seperti negosiasi, mobilisasi, dan kerja sama. Strategi-strategi tersebut pada akhirnya menciptakan adanya pola interaksi yang berbeda-beda antar satu aktor dengan aktor lainnya. Perbedaan pandangan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang tiap aktor tersebut kemudian dapat dilebur dengan kekuatan pemerintah Desa Bejiharjo sebagai pihak yang sentral sebelum akhirnya kebijakan BUMDes di Desa Bejiharjo resmi ditetapkan. Penetapan Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes merupakan tahapan akhir pada rangkaian proses kolaborasi yang dilakukan oleh tim 21. Peraturan tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi BUMDes untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemerataan terhadap berbagai potensi desa yang ada di Desa Bejiharjo.

---

This thesis explains the collaborative process conducted by actors who are members of team 21 in the formulation of policies for establish village-owned enterprises (BUMDes) in Bejiharjo village. In explaining the collaborative process, this qualitative research applies the collaborative governance theory stated by Ansell and Gash to be able to see the process of the formation of BUMDes in Bejiharjo Village. This research will also use the framework of the public policy analysis method proposed by William Dunn to see the process of forming a policy in general. The establishment of BUMDes based on the problem of managing village potentials that are not good. In this study, it was found that the collaboration created an interaction between the actors involved. In this interaction, it was also found that the village government of Bejiharjo was the group that had the most power or could be said to be in the highest hierarchy. The collaborative process begins with sorting out what will be resolved. The process then continues with various strategies, such as negotiation, mobilization, and cooperation. These strategies create different patterns of interaction between one actor and another. In the end, differences of opinion caused by the diverse backgrounds of each actor can be merged with the power of Bejiharjo Village government as the ruling group before finally the BUMDes policy in Bejiharjo Village is officially established. Determination of Bejiharjo Village Regulation Number 6 of 2016 about the establishment of BUMDes is the final stage in the collaboration process carried out by team 21. The regulation is the basis for BUMDes to be able to manage and distribute the various potential in Bejiharjo Village."

"Penelitian ini menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengendalian hama belalang kembara di Kabupaten Sumba Timur. Hama ini menjadi ancaman serius bagi pertanian lokal, mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani. Collaborative governance dipilih karena dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan, sumber daya, dan pengetahuan dari pemerintah daerah, lembaga internasional, dan masyarakat lokal untuk mencapai solusi berkelanjutan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam pada informan kunci yang terlibat dalam pengendalian hama. Analisis mengacu pada dimensi collaborative governance dari (Ansell & Gash, 2008), seperti identifikasi pemimpin kolaborasi, sejarah kerjasama dan konflik, desain kelembagaan, dan pengelolaan proses konsensus. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan governance ini dipengaruhi oleh pemahaman identitas pemimpin, pengelolaan sejarah kerjasama dan konflik, serta desain kelembagaan yang baik. Protokol kolaborasi yang jelas dan proses konsensus efektif juga penting. Penelitian ini berkontribusi pada teori dan praktik collaborative governance dalam pengendalian hama belalang, memberikan saran praktis dan teoritis untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi di masa depan. Implikasi kebijakan mencakup memperkuat kapasitas lokal, memfasilitasi dialog inklusif, dan membangun kerangka kerja kolaboratif yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian dan keberlanjutan lingkungan di Sumba Timur.

---

This study examines collaborative governance in controlling migratory locust in East Sumba District, addressing its impact on local agriculture and farmers' well-being. Collaborative governance was chosen for its ability to integrate various stakeholders, including local governments, international agencies, and communities, to find sustainable solutions. Using qualitative methods, the research gathered data from in-depth interviews with key informants involved in locust control. The analysis followed (Ansell & Gash, 2008) dimensions of collaborative governance, focusing on leadership, historical cooperation and conflict, institutional design, and consensus management. The findings highlight that effective collaborative governance depends on clear leadership, managing historical relationships, solid institutional planning, and clear collaboration protocols. The study offers practical and theoretical insights for improving future collaborative efforts, emphasizing the need to strengthen local capacity, facilitate inclusive dialogue, and build sustainable frameworks to support agriculture and environmental sustainability in East Sumba District."