Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perbuatan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice adalah suatu perbuatanjahat yang bertujuan mengganggu fakta materiil, baik dari segi isinya maupunpenyampaiannya, yang akan mengganggu proses mencapai putusan yang adil, sehinggamenghalangi tercapainya keadilan, lalu menguntungkan pelaku secara melawan hukum.Pengaturan obstruction of justice di Amerika Serikat, Inggris dan Belanda telah lebih rincibaik dalam undang-undang yang berkait dengan Contempt of Court maupun undang-undangumum lainnya. Kasus obstruction of justice terjadi pada peradilan di Indonesia misalnyakasus yang dilakukan Anggodo Widjojo dan Cirus Sinaga. Di Indonesia, pengaturanmengenai obstruction of justice terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Bahkan, dalam perkembangannyamuncul pengaturan mengenai obstruction of justice dalam RUU tentang Tindak PidanaPenyelenggaraan Peradilan dan Penghinaan Di Luar Pengadilan Contempt of Court danRKUHP.

---

Obstruction of justice is a crime that aims to interfere with the material facts either by contentof material facts or the production of material facts in a judicial proceeding, therefore a soundand just judgement or verdict will not be reached, thus creating injustice and benefiting theoffenders unlawfully. The regulations regarding obstruction of justice in United States ofAmerica, United Kingdom, and The Netherlands are already more detailed either bylegislation relating to contempt of court or other general laws. Examples of obstruction ofjustice cases in Indonesia are the ones perpetrated by Anggodo Widjojo and Cirus Sinaga. In Indonesia, the regulation concerning obstruction of justice are found in IndonesianCriminal Code KUHP and in specialized criminal legislations. Even in its development,the regulation of obstruction of justice will be determined in Bill of Offenses againstAdministration of Justice and Contempt of Court, or in Bill of Indonesian Criminal Code RKUHP.

Abstrak :
Tesis ini membahas penegak hukum mengakomodir keinginan korban dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan langkah tersebut dapat direspon oleh hukum pidana saat ini serta konsep restorative justice dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian di masa mendatang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegak hukum mengakomodir keinginan dari korban yang tidak mau meneruskan perkaranya dan berkeinginan untuk berdamai dengan pelaku. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa di tingkat penyidikan keinginan korban dapat direspon oleh penegak hukum dengan cara penyelesaian melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Langkah tersebut sepenuhnya belum dapat direspon oleh hukum pidana positif, karena di dalam hukum pidana tidak dikenal adanya penghentian penyidikan yang dikarenakan adanya perdamaian. Di tingkat penuntutan respon yang bisa dilakukan dengan cara memberikan pidana bersyarat atau pidana denda yang memang sudah ada dalam hukum positif, dari hasil penelitian hal tersebut belum dilakukan dikarenakan tidak ada korban yang hendak menghentikan proses hukum di tingkat penuntutan. ......This thesis discusses the role of law enforcement officers in accommodating the wishes of the victims in the settlement of domestic violence cases. At the moment it is a widely accepted practice and the restorative justice principle may be utilizes for future settlement. The objectives of this research is to ascertain how far law enforcement officials would go to accommodate the wish of some victims to close down the investigation or to settle with the perpetrator. The research is done using a judicial normative method and then is presented in an analytic descriptive manner. It reveals that at the investigation stage the victim's wishes may be responded by law enforcement officials through the Alternative Dispute Resolution (ADR) method. This particular step is a not quite in-synch with the positive criminal code since in the prevailing code does not recognize the concept of putting a halt to an investigation due to a peace settlement. At the prosecuting stage, the available venue is to grant probation sentences or fine which are in existence in the positive criminal code. The results of this research are not applicable for such step since there are no victims willing to halt the legal proceeding at the prosecuting stage.

Abstrak :
Studi ini menganalisis dua kasus perbankan dari masa pemerintahan yang berbeda, yaitu kasus BLBI di era Orde Baru dan Bank Century di era Reformasi dibawah pemerintahan SBY, dilihat dari perspektif reaksi sosial dan proses hukum oleh Clinard dan Quinney. Kedua kasus ini terkenal sebagai kasus korupsi besar, namun terjadi di rezim yang berbeda. Penelitian ini tidak menjelaskan tentang penyebab atau menawarkan solusi terhadap keduanya. Dimensi oleh Clinard dan Quinney akan digunakan untuk melihat sejauh mana kedua kasus sesuai dengan preposisi tersebut. Dengan menggunakan studi dokumen, penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang politik mempengaruhi perbedaan reaksi sosial dan proses hukum terhadap kedua kasus diatas. ......This study analyzes two banking scandals from different regimes. They are the case of BLBI during the New Order Era and Century Bank during the Reform Era under SBY regime, viewed from societal reaction and legal process perspective by Clinard and Quinney. Both cases are known as huge corruption cases in Indonesia, only occured in the different government. This research does not explain the causes nor offering a solution for the scandals. The perspective will be used to see in what extent both cases conform with the preposition. By using documents study, the research indicates that somehow political background has influence on the differences of societal reaction and legal process toward both cases.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penanganan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pengalaman pendamping hukum. Sebuah studi kasus yang memetakan pengalaman pendarnping hukum yang memiliki keberpibakan (perspektil) terhadap korban saat berhadapan dengan proses hukum mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Pengadilan. Pengalaman pendamping hukum yang digali dalam penelitian ini adalah dilihat dari sisi kendala-kendala yang dialami oleh pendamping hukum berkaitan dengan substansi bukum yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa, kendala-kendala berkaitan dengan proses hukum, dan akhimya bagaimana pendamping hukum menghadapi kandala-kendala tersebut. Penelitian ini adalah penelitian berperspektif feminis yang melihat pengalaman pendamping sebagai temuan utama yang akan menggambarkan sebuah realitas yang dipahami oleh perempuan, lewat sudut pandang perernpuan. Subjek penelitian ini adalah 5 (lima) orang pendamping bukum yang aktif berkiprah di sebuah Lembaga Bantuan Hukum yang berperspektif perempuan. Semua pengalaman pribadi perempuan yang mcnjadi subjek penelitian ini dilihat dalam kadudukan yang sama, terkait spesifisitasnya. Tidak ada satu pun pengalaman subjek penelitian yang dianggnp lebih balk daripada yang lain. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa masing-masing pendamping hukum menghadapi kendala-kendala yang beragam dan mereka memiliki cara yang hampir seragam dalam menghadapi kendala-kendala tersebut agar korban mendapatkan hak-haknya dalam setiap proses hukum.

---

This research is aimed to give picture the legal handlings of female child sexual abuse case based on legal advocate experiences. It is a case study which delineates such experiences before the legal processes commenced from the police, the judiciary, until the court level. The probing of the experiences are directed to discover the facts about the undergone problems related to the law substances, legal processes, and eventually on how the advocates deal with them. This research is an inquiry based on feminist perspective considering the experience of advocate as primary findings that would portray a reality understood by woman) through woman's view. Subjects of the research are five women advocates working actively in a Legal Advocacy Organization whose concerns chiefly with women issues. 'The whole of personal experiences that are gone through by these subjects regarded in equal stance. none of them considered higher or superior than other. The conclusion discovers that each of the advocates encounters various problems when doing advocatory process and they have almost uniform manner to deal with them.