Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

McDonald, William F.

The prosecutor

Beverly Hills: Sage, 1979

345.7301 McD p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sebayang, Neken

Peranan surat dakwaan dalam proses penuntutan perkara pidana di muka pengadilan

1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Erick Andhika

Pemailitan badan usaha oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dengan dasar kepentingan umum : studi kasus putusan pengadilan negeri niaga Jakarta Pusat Nomor / 23/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst = Bankruptcy petition for bussiness entity by the state prosecutor of the republic of Indonesia on the basis of common interests : case study commerce court ruling the Indonesian Republic numbers Nomor 23/PDT.SUS/PAILIT/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

" Pemberian pinjaman dan perolehan pinjaman merupakan kegiatan yang lazim terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan di antara kedua belah pihak telah memiliki suatu kepercayaan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan pada tanggal yang disepakati. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan belum atau tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka salah satu cara pengembalian pinjaman tersebut adalah dengan mengajukan permohonan pailit. Dalam skripsi ini membahas mengenai salah satu tugas dan kewenangan kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56672

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kaligis, Otto Cornelis, 1942-

Pengawasan terhadap jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi

Bandung: O.C. Kaligis & Associates bekerjasama dengan penerbit P.T. Alumni, 2006

345.023 KAL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ryo Aditya Arifiansyah

Peranan kejaksaan dalam pengadilan in absentia sebagai upaya pengembalian kerugian negara

" UUD 1945 menyatakan secara tegas, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen penggeraknya.Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16450

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sinuhaji, Rony Agustinus

Tinjauan mengenai tidak ditahannya terdakwa yang berkaitan dengan tugas jaksa sebagai pelaksana eksekusi terhadap putusan hakim

" Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan penuntut umum diwajibkan menghadirkan terdakwa di persidangan. Di dalam upaya penangguhan penahanan paling tidak terkait oleh dua kepentingan yaitu apabila dilihat dari hak terdakwa ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16403

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Iqbal

Masalah perbarengan tindak pidana di bidang perindustrian = Matters in joinder of offenses as industrial sector criminal action

" Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dan teoritis akademis agar dapat mengantisipasi timbulnya berbagai masalah bila hendak menerapkan ajaran perbarengan tindak pidana atau concursus dilapangan secara praksis; Bahwa ajaran perbarengan tindak pidana terdiri dari berbagai bentuk, antara lain, @ Perbarengan tindak pidana dalam satu perbuatan; @ Perbarengan tindak pidana sebagai perbuatan yang berlanjut; @ Perbarengan tindak pidana dalam beberapa perbuatan. Dan rumusan berbagai bentuk perbarengan tindak pidana ini telah dituangkan dalam Kitab ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T47194

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jethro Julian

Penundaan pelaksanaan pidana mati dalam perspektif jaksa sebagai dominus litis = Postponement of death penalty from the perspective Of prosecutor as dominus litis

" ABSTRAK
Jaksa adalah yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana. Putusan pengadilan yang dimaksud di dalamnya juga termasuk pidana mati yang merupakan salah satu bentuk pidana yang masih diatur dalam perundang-undangan di negara Indonesia. Pada praktiknya, pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang baru dapat dilaksanakan bertahun-tahun setelah putusan pidana mati tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena dengan adanya penundaan pelaksanaan pidana mati yang berlarut-larut sehingga muncul anggapan bahwa ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Alfredo Elias

Tugas dan Kewenangan Adhyaksa Monitoring Centre dalam Mencari dan Menangkap Terpidana yang Melarikan Diri (Studi Kasus Terpidana Herry dengan Nomor Putusan: 66K/Pid/2016) = Duty and Authority of Adhyaksa Monitoring Centre in Tracing and Capturing Escaped Convicted Criminals (Case Study of Herry Verdict Number: 66K/Pid/2016)

" Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, oleh karena itu Republik Indonesia memahami mengenai pentingnya penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki banyak aspek dan sistem untuk menjalankan fungsinya, salah satunya penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam sistem peradilan hukum pidana. Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penuntutan, eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Iwan

Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap pra-judikasi

" Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, terorisme, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16456

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian