Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak dan akuntansi atas transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Yang menjadi perhatian penulis adalah apa saja yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan RI, setelah itu jika suatu transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tentu memiliki implikasi perpajakan. Bagaimana implikasi perpajakannya jika transaksi HaKI dilakukan lintas negara dan bagaimana jika dilakukan di dalam negeri. Selain itu bagaimana pencatatan akuntansinya atas transaksi tersebut oleh wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HaKI menurut peraturan perundangundangan RI tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perpajakan dan ketentuan akuntansi. Dalam peraturan perundang-undangan HaKI RI, ada 2 (dua) hal penting yang diatur terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan akuntansi yaitu Royalti dan pengalihan HaKI dan Lisensi. Royalti merupakan imbalan karena penggunaan HaKI atau penggunaan lisensi. Sedangkan pengalihan HaKI dan Lisensi kepada pihak lain dapat menimbulkan Capital Gain atau Capital Loss. Baik Royalti maupun Capital Gain atau Capital Loss keduanya diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Bahkan dalam ketentuan perpajakan juga diatur mengenai jasa teknik. Agar suatu HaKI dapat dipergunakan oleh pengguna HaKI maka perlu adanya tenaga ahli yang datang kepada pengguna HaKI untuk menset segala sesuatunya agar siap digunakan. Jasa yang diberikan oleh tenaga ahli yang berasal dari pemegang HaKI atau pemilik HaKI tersebut merupakan jasa teknik. Berkaitan dengan transaksi lintas negara terutama dengan negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, Wajib Pajak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam P3B tersebut.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelaporan segmen operasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 dan pengaruh proprietary cost, corporate governance, dan revisi PSAK 5 (2000 dan 2009) terhadap tingkat pengungkapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur melaporkan tiga segmen operasi dan melaporkan 70% item dari total pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK 5 (Revisi 2000 dan 2009). Dari 3 faktor proprietary cost yang diuji terhadap tingkat pengungkapan segmen, kompetisi dari pesaing baru berpengaruh positif signifikan, kompetisi dari pesaing yang telah ada berpengaruh negatif signifikan, sedangkan untuk profitabilitas abnormal hasil yang ditemukan masih mixed. Dari 5 variabel corporate governance, proporsi investor institusional asing ditemukan berpengaruh positif signifikan. Untuk jumlah dewan, investor institusional domestik, dan kualitas audit, kesimpulan yang ditemukan masih mixed. Variabel terakhir yaitu revisi PSAK 5 juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan segmen. ...... This study aims to provide disclosure level analysis of operating segment for firms listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) year 2009-2011, and the effect of proprietary cost, corporate governance, and PSAK 5 (2000 dan 2009 Revision) on the disclosure level. The results show that in average, manufacturing firms report 3 operating segments and disclose 70% of the total items required in PSAK 5 (2000 dan 2009 Revision). Based on three proprietary cost factors analyzed in this study, competition level from new competitors impact significantly positive, while competition level from existing competitors has negative impact, and mixed results for abnormal profitability. Result for five corporate governance variables, proportion of foreign institutional investor impact significantly positive, while mixed results for board size, domestic institutional investor, and audit quality. The last, PSAK 5 revision shows no significant effect on the level of segment disclosure.

Abstrak :
Pengujian ini meneliti pengaruh faktor proprietary cost, agency cost, external financing, inherent variability, dan penerapan PSAK No.5 (Revisi 2009) terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen pada 78 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2011. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proprietary cost yang diproksikan dengan profitabilitas abnormal berpengaruh negatif, jumlah pesaing berpengaruh positif,agency cost yang diwakili oleh free cash flow berpengaruh positif dan akrual diskresioner berpengaruh negatif terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen. Sedangkan indeks Herfindahl, profitabilitas, external financing, inherent variability, dan PSAK No.5 (Revisi 2009) ditemukan tidak mempengaruhi pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen. ......This study investigates the effect of proprietary cost, agency cost, external financing, inherent variability, and the implementation of PSAK No.5 (revised 2009) on disclosure of segment earnings growth rate of 78 manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange for years 2010-2011. This study find that proprietary cost proxied by abnormal profitability has negative effect, the number of competitors has positive effect, agency cost proxied by free cash flow has positive effect and accrual discretionary has negative effect. Meanwhile Herfindahl index, firm profitability, external financing, inherent variability, and PSAK No.5 (revised 2009) do not affecting the disclosure of cross-segment earnings growth rate.

Abstrak :
PT Yodya Karya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konsultan engineering dan manajemen, secara garis besar mempunyai 2 (dua) misi yaitu: mencari keuntungan (profit oriented) dan misi sosial sebagai agen pembangunan (agent of development). Dalam penyusunan laporan keuangannya, PT Yodya Karya (Persero) menerapkan konsep ekuitas entity concept dan proprietary concept. Penerapan konsep ini hanya menggambarkan misi perusahaan untuk mencari keuntungan semata (profit oriented). Penerapan konsep ekuitas tersebut kurang tepat dan lengkap karena belum menggambarkan misi sebagai agen pembangunan. Untuk mengetahui konsep ekuitas mana yang tepat dengan misi sebagai agen pembangunan, maka dilakukan penelitian mengenai konsep-konsep ekuitas dan bentuk laporan keuangannya serta pengukuran kinerjanya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Dan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan keuangan PT Yodya Karya (Persero) seharusnya disusun juga dengan mengambil sudut pandang masyarakat/lembaga social ekonomi (enterprise concept) yaitu suatu sudut pandang akuntansi yang memandang perusahaan sebagai suatu lembaga social ekonomi. 2. Apabila PT Yodya Karya (Persero) menggunakan entity concept dan proprietary concept, walaupun pada tahun 2001 dan 2000 Perusahaan tetap dalam kategori "Sehat AA", namun secara skor total mengalami penurunan, yaitu dari skor 93 turun menjadi 92. Dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Yodya Karya (Persero) pada tahun 2001 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kinerja Perusahaan pada tahun 2000. 3. Tetapi, apabila PT Yodya Karya (Persero) menggunakan enterprise concept, maka pada tahun 2001 berdasarkan laporan nilai tambah dan analisa rasio nilai tambah, kinerja PT Yodya Karya (Persero) mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja Perusahaan pada tahun 2000. Selain itu juga, semua rasio nilai tambah yang dihitung mengalami peningkatan.

Abstrak :
Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik. ......National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Pengaturan mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dimana Pada Pasal 20 UUPA dikatakan bahwa Hak Milik atas Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan beberapa cara, salah satunya karena warisan. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan jika salah satu ahli waris berkewarganegaraan asing dengan harta warisan yang berupa tanah hak milik, karena pada UUPA dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan mengenai kepemilikan hak milik bagi warga negara asing yang mewaris berupa tanah hak milik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan pertimbangan hukum hakim mengenai Warga Negara Asing yang mewaris berupa tanah hak milik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu, Warga Negara Asing tersebut tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris berkewarganegaraaan Indonesia, namun dalam kurun waktu satu tahun semenjak ahli waris tersebut berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing, ahli waris tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus Warga Negara Indonesia atau dapat menurunkan status hak atas tanah tersebut menjadi hak pakai agar hak tersebut tidak hapus dan jatuh kepada negara. ......This thesis discusses the rights of foreign heirs to inheritance in the form of property rights of Indonesian citizenship inheritors based on the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. Regulations regarding ownership rights over land are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Basic Regulations (UUPA), where Article 20 of the UUPA states that Land Ownership Rights can be transferred and transferred to other parties in several ways, one of which is because of inheritance. This situation can cause problems if one of the heirs is a foreign citizen with an inheritance in the form of land with freehold ownership, because the UUPA states that only Indonesian citizens can have property rights. In this regard, the problems raised in this study are the rules regarding ownership of property rights for foreign citizens who inherit in the form of freehold land according to laws and regulations in Indonesia; and judges' legal considerations regarding foreign citizens who inherit in the form of freehold land in the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. To answer this problem, a juridical normative library research method is used by examining the norms of legislation and legal theory. The research results of this thesis are that foreign citizens are still entitled to inherit property from an heir who is an Indonesian citizen, but within one year since the heir changes nationality to become a foreign citizen, the heir must transfer his rights to another person with status. Indonesian citizens or can reduce the status of the land rights to usage rights so that these rights are not removed and fall on the state.

Abstrak :
Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan yang merupakan pihak yang akan terkena langsung dari kebijakan ini, secara materiil Perpu 1/2004 ini bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti UUD' 45 pasal 28h dan pasal 33, UU No 10/2004, UU Na. 5/1990 pasal 19, UU 41/1999 pasal 24 dan pasal 38 serta UU 5/1994, secara formil perubahan bentang alam yang mempunyai fungsi khusus seperti hutan lindung sangatlah beresiko di tengah terjadinya deforestrasi di hutan Indonesia. Kajian menggunakan metode Cost & Benefit Analysis menunjukan bahwa secara jangka pendek kegiatan pertambangan memberikan keuntungan lebih tinggi daripada nilai intrinsik hutan lindung dan secara jangka panjang akan cenderung merugikan. Tampak perlu cara pandang baru dalam memandang sumber daya alam ini dengan lebih memperhitungkan nilai intrinsik alam yang selama ini diabaikan. Dengan cara itu akan timbul sikap humble economy, yang berarti tidak memandang kepentingan ekonomi sebagai satu-satunya alasan yang sah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan maka rencana penambangan di hutan lindung tampaknya memerlukan kajian lebih mendalam dan dilihat secara kasus per kasus di setiap lokasi. Perhitungan alih fungsi lahan hutan menjadi areal pertambangan perlu ditelaah nilainya dalam kerangka analisis cost-benefit dalam jangka panjang.