Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nowadays, globalization gives impact to security, either national or international because of developments of science, technology, and human movement. There are five main issues in international society as consequences of globalization, which are drugs dealer, small arms trafficking, infringement of intellectual property rights, people smuggling, and money laundering. Furthermore, there is new terminology, called netwar, which is occurred because of the development of information technology and being used to break up the national and international security. Basically, a non-traditional security matter is no/ a new issue. It is just a local issue, which does not get public awareness but globalization has pushed it to come out and sometimes it is believed that it has become a new resource of a global threat."

"Buku kecil ini ingin memberikan sebuah gambaran yang sesungguhnya, bahwa masih saja terjadi disparitas, perbedaan, antara keadilan sebagai substansi dengan keadilan sebagai formalitas yang terkadang memupuskan hak-hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya."

"Summary:Intellectual Property and Property Rights is an invaluable reference work in light of the increasingly important policy debates over patents, copyrights and other intellectual property rights."

"Pengaturan dibidang perundang-undangan yang mengatur Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu yang relatif singkat telah banyak perubahannya. Hal ini terjadi terutama setelah ditandatanganinya Persetujuan Putaran Uruguay di Marakesh, Maroko pada tahun 1994. Semenjak itu Indonesia sebagall salah satu penandatangan persetujuan tersebut segera meratifikasinya dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan meratifikasi Paket Persetujuan Uruguay tersebut, maka konsekuensinya Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam GATT tersebut termasuk didalamnya TRIPS yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Untuk itu Indonesia telah mengakomodasi ketentuan TRIPs dalam perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yakni dengan melakukan perubahan pada Undang-Undang Hak Cipta, Merek maupun Hak Paten. Di bidang paten, Pemerintah Indonesia antara lain telah mengakomodasi ketentuan dalam Pasal 31 Persetujuan TRIPs yang merupakan pengecualian terhadap perlindungan paten ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yakni dengan mengatur ketentuan tentang Pelaksanaau Paten oleh Pemerintah dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103. Ketentuan tersebut antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat serta akses terhadap obat-obatan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut untuk memproduksi obat-obatan Anti Retroviral untuk mengatasi penyakit HIV/AIDS yang telah mengakibatkan banyak penderita meninggal dunia serta meningkatnya dengan pesat jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia."