Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas tahun 2010-2014. Penelitian ini membangun argumen bahwa substansi dalam UU Perkawinan tersebut bias gender dan bermuatan diskriminatif terhadap hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan What rsquo;s the Problem Represented to be WPR oleh Carol Lee Bacchi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggumpulkan data melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Temuan dari penelitian ini, terdapat tiga faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi UU Perkawinan dalam Prolegnas tahun 2010-2014. Pertama, faktor prosedural yaitu terhambat dalam tahap pembentukan kebijakan. Kedua, faktor konteks politik karena terdapat dua kekuatan kelompok yang memiliki pandangan bertentangan dalam menilai UU Perkawinan. Ketiga, faktor ideologis yaitu adanya pengaruh yang didominasi atas tafsir agama Islam dan budaya patriarki. Dari ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa gagalnya revisi UU Perkawinan oleh DPR RI periode 2009-2014 karena secara ideologis pemerintah memihak pada kepentingan yang menguntungkan mereka dalam hal ini hanya mengakomodasi dominasi patriarki sehingga mengorbankan kepentingan perempuan sebagai subjek dalam lembaga perkawinan.Kata kunci: UU Perkawinan, Analisis Kebijakan, Diskriminasi Perempuan, Prolegnas, dan DPR RI.

---

ABSTRACTThis study looks into a number of factors that contribute to hinder the process of revising Law Number 1 1974 on Marriage by the National Parliament Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI as it could no proceed further after it entered the National Legislation Program Prolegnas 2010 2014. This study argues that the substance of Marriage Law is gender bias with a number of discriminative clauses that deny womens rights in marriage. In order to analyze the problems, this study adopts Carol Lee Bacchi rsquo s theory and feminist approach that scrutinizes public policy making processes throught a central question What 39 s the Problem Represented to be or also knows as the WPR approach. Qualitative methodoly is applied in this study with in depth interview and literature study as data collection technique. This study identifies three factors that influence Marriage Law revision process. First, procedural factor that stall the revision process due the incomplete documents as required by the legislation procedure. Second, political settings within the Parliament as well as outside where two significant pressure groups having an opposite view in examining the Marriage Law revision proposal. Third, ideological factors that can be identified as predominantly persisting patriarchal values and literal interpretation of Islamic teachings that reject the content of Marriage Law revision proposal. Based on the three aforementioned factors, the failure of Marriage Law amendment by DPR RI during the period of 2009 2014 is due to the overall political leaning of the members of Parliament that seem to be ignorant of womens rights in marriages and the fear of compromising political supports from wider consitutents who by and large are against the idea of the Marriage Law amendment."

"Limitasi kekuasaan menyebabkan adanya peralihan kekuasaan melalui pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal ini menimbulkan kecenderungan pejabat existing untuk memanfaatkan kekuasaannya hingga akhir masa jabatan, terutama ketika diketahui bahwa Ia tidak akan menjabat kembali. Fenomena ini terjadi pada lame duck session, yakni selang waktu dimana pejabat lama masih dalam masa jabatannya namun pejabat baru sudah dipilih dan belum dilantik. Dalam konteks pembentukan undang-undang, pembentuk undang-undang yang akan kehilangan kekuasaan cenderung mengesahkan undang-undang yang sarat akan kepentingan politik dengan proses yang tergesa-gesa. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembentukan undang-undang yang telah dirancang dalam program legislasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan bentuk yuridis-normatif dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa fenomena lame duck session di Indonesia ditandai dengan intensitas pembentukan undang-undang yang cenderung meningkat di akhir periode pemerintahan, pun undang-undang yang dibentuk seringkali tidak memenuhi asas-asas dan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang karena sarat akan kepentingan politik. Meski demikian, proses pembentukan undang-undang pada lame duck session tidak dapat dihentikan secara total, maka diperlukan pengendalian melalui prolegnas sebagai landasan perencanaan program pembentukan undang-undang serta gambaran kebijakan pembangunan politik hukum nasional

---

The limitation of power results in the transfer of power through general elections every 5 (five) years. This creates a tendency for existing officials to utilize their power until the end of their term, especially when it is known that they will not serve again. This phenomenon occurs in the lame duck session, which is a time interval where the old official is still in office but the new official has been elected and has not been inaugurated. In the context of lawmaking, lawmakers who are about to lose power tend to pass laws that are full of political interests in a hasty process. This is not in accordance with the principles of lawmaking that have been designed in the national legislation program. This research uses a doctrinal method with a juridical-normative form and conceptual and statutory approaches. Through this research, it is known that the phenomenon of lame duck session in Indonesia is characterized by the intensity of law making that tends to increase at the end of the government period, and the laws formed often do not meet the principles of law making because they are full of political interests. However, the process of lawmaking in the lame duck session cannot be stopped completely, so it is necessary to control it through the national legislation as the basis for planning the lawmaking program and illustrating the development policy of national legal politics. "