Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi dan konten dari program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar belum diterapkan dengan baik di Jakarta. Sosialisasi mengenai pengetahuan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum dilaksanakan dengan baik. Dampaknya masyarakat kurang paham mengenai fungsi dan pentingnya program KJP ini untuk diterapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program KJP menyebabkan rentannya kecurangan terjadi dari pihak-pihak yang terkait. ...... This Thesis examines the policy analysis Kartu Jakarta Pintar program. This research describe about implementation and content Kartu Jakarta Pintar program. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation of the policy Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented well in Jakarta. Socialization of Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented properly. People do not know the impact on the function and urgency of the program. On the other hands, the lack of government oversight of the implementation of the program led to the vulnerability of fraud occurs from related parties.

Abstrak :
Kebijakan baku mutu limbah cair industri dimaksudkan untuk mengendalikan beban pencemaran yang berasal dari sumbernya yaitu industri. Walaupun kebijakan tersebut sudah diimplementasikan melalui program Prokasih, tetapi pencemaran masih tetap tinggi dan banyak industri yang tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, ingin diteliti bagaimana implementasi kebijakan baku mutu limbah cair tersebut khususnya pada industri pelapisan logam. Dalam penelitian ini hanya difokuskan evatuasi implementasi kebijakan baku mutu limbah cair terhadap industri pelapisan Iogam yang ada di Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan metode deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada industri pelapisan logam sebagai sasaran kebijakan. Selain itu juga informasi didapat dari wawancara mendalam terhadap informan yang sengaja dipilih yaitu yang mengetahui dengan baik kebijakan tersebut dan implementasinya serta kelompok yang terkena kebijakan maupun masyarakat yang terkena dampak. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan telaah dokumen atau laporan tentang implementasi kebijakan tersebut Populasi dari penelitian ini adalah seluruh industri pelapisan logam yang berada di Jakarta Timur, dan metode pengambilan contohnya adalah census. Pengolahan data dilakukan dengan mengkoding data yang terkumpul, ditabulasi, dikonversikan kedalam angka menurut Skala Liked sehingga selanjutnya dapat diolah dengan bantuan perangkat Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 12. Setelah itu dilakukan analisis data, dimulai dengan uji vafiditas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi dan korelasi rank's Spearman untuk mengetahui hubungan variabel terhadap implementasi kebijakan. Selanjutnya dianalisis lebih mendalam dengan hasil wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang sempuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan baku mutu Iimbah cair secara umum dikatakan ?baik?, yaitu efektif, cukup dapat memecahkan masaiah, adil terhadap semua pihak dan berguna bagi masyarakat namun belum dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan yaitu mengendalikan beban pencemaran karena ada pengecualian terhadap parameter debit dan beban limbah cair yang tidak dapat dipenuhi vleh industri dan tidak dilakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Dari analisa korelasi rank's Spearman diketahui bahwa variabel/faktor struktur birokrasi/organisasi, komunikasi dan kepatuhan berpengaruh secara sangat signillkan terhadap implementasi kebijakan baku mutu Iimbah cair tersebut. Sementara variabel dana dan sarana berpengaruh secara signitikan terhadap implementasi, sedangkan variabel pelaksana dan kondisi lingkungan tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan baku mutu limbah cair tersebut, struktur organisasi yang meliputi pembagian tugas, pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan dan koordinasi sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Kurangnya koordinasi, pembagian tugas yang masih turnpang tindih menyebabkan implementasi kurang berhasil. Walaupun pelaksanaan tugas sudah sesuai prosedur, tetapi karena ada diskresilpengecualian terhadap parameter yang tidak dapat dipenuhi sasaran menyebabkan implementasi tidak dapat mencapai tujuan. Di samping itu dengan kurangnya jumlah personil pelaksana dan dukungan dana dan sarana maka pengawasan dan pemantauaan sebagai kunci keberhasilan implementasi tidak dapat dijalankan dengan baik. Disamping itu dengan faktor kepatuhan yang masih sangat rendah dari kelompok sasaran dan pengawasan yang kurang maka implementasi tidak dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan pelaksana dapat menjelaskan dengan baik kebijakan yang diberlakukan. Dari penelitian tersebut beberapa implikasi dan saran diusutkan adalah (1) kebijakan baku mutu limbah cair terhadap industri pelapisan logam tetap diperlukan untuk mengendalikan beban pencemaran dan melindungi lingkungan, akan tetapi perlu dikaji Mang terhadap parameter yang bermasalah, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, (2) perlu penambahan jumlah personil pelaksana disamping peningkatan kemampuan pelaksana melatui training dan pendrdikan, (3) pengawasan aktif perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dari sasaran karena kebijakan tersebut wajib dilakukan dan wajib ditaati, selain ifu (4) koordinasi balk internal dan eksternal periu ditingkatkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. (5) Untuk membantu pengawasan aktif, maka masyarakat perlu dilibatkan dan diberdayakan karena masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung jika terjadi pencemaran.

---

The main goal of policy of effluent standard on industrial waste water is to control industrial pollution load at its source. Although the policy has been implemented through dean river program (Prokasih) but the pollution load is still high. This was due to most of industries did not do well, or industries could not meet effluent standard. Thus, study on how the policy of effluent standard of industrial waste water implemented, especially on electroplating industry, is very urgent. Research focused on evaluation of policy implementation on effluent standard of electroplating waste water at East Jakarta The research methodology was based on analytical description conducted by survey, and quantitative analyzes. Primary data were collected by conducting survey to electroplating industries, by interview to policy implementers who are appointed because of their capacity, position, ability and experience on policy implementation, and community resident near factory. While secondary data were collected from literature reviews, documents analyzes and reports of policy implementation. Analyzes were conducted in electroplating industries at East Jakarta, and sampling was conducted by taking all of the populations or usually called census. Collected data then processed by coding, tabulating, converted into scale number using Likert scale, and statically analyses was conducted by Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Window version 12. Data analysis includes validity, reliability, frequency distribution and correlation of ranks Spearman to test correlation of variables to implementation. Depth interview were conducted to get a comprehensive understanding about the policy implementation of effluent standard on electroplating waste water. The result showed that the implementation of effluent standard on electroplating industrial waste water generally was good, effective, moderate to solve the problems, fair to stakeholder, and useful to society, however, it could not achieve the expected goal, because of exception on pollution load and maximum debit that can not fulfilled by industries but no penalty for this fault. From rank's Spearman correlation analysis, organization structure, communication and obedience gave very significant result to policy implementation, while financial resources and facilities influenced the implementation significantly, however, other variables, such as implementer and environmental condition did not give significant effect to .the policy implementation. Organization structure in the policy implementation of effluent standard includes task distribution, realization task as standard operating procedure (SOP) and coordination gave significant result to stipulate success or failure of the policy implementation. Lack of coordination and overlap in task distribution caused implementation failure, although realization of task conducted following SOP. This was because of discretion for pollution load that lead to fail on goal achievement, Number of personnel and financial support are important key of policy implementation. These were mainly caused controlling and monitoring system could not run well. Moreover, low obedience of the policy target and lack of control also caused the implementation could not succeed to achieve the expected goal. It was observed communication in this implementation running well, due implementer could explain policy to target well. The followings are policy recommendation of our studies (1) the policy of effluent standard on industrial waste water especially electroplating industry is important and still required to control industrial pollution load and to protect environment and human being from industrial activities. It is important to pay critical attention on defining pollution load, and maximum water debit, and carried out impact assessment in order to policy implemented correctly, and goal achieved as it is expected. (2) More policy implementers are required, and their skill and competency advancement by pursuing training or education are necessary. (3) Active controlling is required to improve the obedience of policy target, and to impress that policy is obligation. (4) Internal and external coordination should be improved, and (5) community participation is important and must be improved to help active control on the policy implementation.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di sajikan secara diskriptif dengan mengumpulkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap program-program dana desa, proses implementasi program dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, serta hambatan dari proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa diantaranya, Ketidakjelasan atau inkonsisten kebijakan, atau bisa dikatakan tumpang tindih kebijakan, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi desa yang tidak sehat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, Kebijakan kepala desa tidak sesuai ketentuan. ......This research write about Village Fund Policy trough Infrastructure development program. A qualitative research with a descriptional approach has designed to find information about village fund related Program, implementation of village fund program especially on infrastructure and obstacle to implement the program. the result show inefficiency of village fund policy because limitation to use the policy content. The failure of implementation that explained by George C Edwards III has been found on this reserach such as Uncertain Policy or overlapping policy, low quality of human resources, inefficient bureacracy, undefined government policy and Head of village that not in line with the regulation.

Abstrak :
Housing problems in urban areas are very critical. The increased population growth in DKI Jakarta and the high migration rate from rural to urban areas cause slums. Slums are generated because many households do not have place to live and populate in unauthorized and inappropriate regions. More than 50% of households in DKI Jakarta have yet to own any housing property. In addition, the housing backlog in DKI Jakarta reached 302.319 in 2017. Therefore, housing problems in urban areas are very critical. One way to overcome this issue is to provide a public rental housing program for relocated and general residents with low income—the relocated residents' objective of moving to public rental housing, as they are the victims. The residents lost their livelihoods, the economy was challenging, and it took time to get a job. So, relocated residents in rental public housing are known to have high overdue rent. Previous research about the effectiveness of relocating to public rental accommodations rental public lodgings is minimal. Therefore, public housings create higher rent due in Jakarta. This research's objective is to compare the relocated and general residents in terms of rent overdue in DKI Jakarta public housing. This research analyzes demographic data and public housing rent overdue in 2022. The method used in this research is quantitative with Ordinary Least Square (OLS) regression. The analyzed regression shows that rental public housing status influences rent overdue, and residents with the status relocated residents are more prone to pay the rent overdue, compared to the public residents.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja.  ......This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work.