Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Program pembangunan prasarana kota terpadu merupakan model pembangunan kota di dalam nuansa keterpaduan potensi seperti sumberdaya penopang prasarana. potensi teknologis, koordinasi terpadu kelembagaan terkait dan keterpaduan perundang-undangan, untuk menopang perwujudan penyediaan air bersih. pengendalian air kotor, pengendalian drainage, pembangunan jalan, program perbaikan kampung, penyediaan sarana sosial dan sarana umum.

Dalam proses pembangunan air bersih perkotaan. ditempuh melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. mulai dari tingkat kebijaksanaan, tingkat institusional, tingkat organisasi sampal tingkat operasi. Secara institusi, awal pengambilan keputusan melibatkan instansi Pemerintah Daerah TK. II dan Pemerintah Tingkat I serta instansi Pemerintah Pusat.

Berlandas pada hasil penelitian pembangunan air bersih di Kota Tasikmalaya, hasilnya mencoba melihat keterpaduan pembangunan melalui untuk mencapai tujuan-tujuan keterpaduan pembangunan prasarana kota, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pelayanan publik.

Penelitian kasus pembangunan air bersih di wilayah Kota Tasikmalaya, merupakan upaya penelitian yang menitikberatkan pada upaya melibatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan; seberapa jauh konsistensi keputusan pembangunan ditetapkan pada level kebijaksanaan, kontinum pada level Institutional, Organizational Level sampai pada Operational level dan Out-Come.

Indikator penelitian yang diperoleh dari kondisi keberadaan proyek pembangunan air bersih di lapangan (Kotatif Tasikmalaya) terdapat deviasi (penyimpangan) dilihat dari waktu penyediaan, biaya yang disediakan dan penambahan dan perubahan-perubahan teknik keenjiniringan dan bentukbentuk adendum kerja lainnya.

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tingkat teknis proyek ternyata bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tingkat kebijaksanaan. Tingkat strategic. tingkat operasional dan pada tingkat teknis.

Pada tingkat kebijaksanaan statment keuangan, statement teknis. statement non-teknis/peraturan/ketetapan berdampak pada lnstitusional Level, Organization level sampai Technicallevel di tingkat operasional.

Keputusan penetapan pinjaman dalam mata uang asing. keputusan memilih teknologi yang berasal dari luar negeri dan berhadapan dengan masalah delivery ; atau adanya keputusan-keputusan baru dilaksanakan pada tingkat kebijaksanaan.

Kesemuanya akan digambarkan dalam proses penelitian dan pada tahap selanjutnya diberikan rekomendasi untuk penyempurnaan koordinasi pembangunan dalam wahana keterpaduan, baik pada Tingkat Pusat, Pemerintah Daerah Tk. I sampai pada Pemerintah Daerah Tk. II, termasuk lingkup lembaga vertikal yang diatur melalui asas dekonsentrasi.

Abstrak :
Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan daerah hinterland sebagai pusat distribusi dan pembangunan untuk daerah disekitarnya. Pemeratan pembangunan dan pemberdayaan potensi Kota Pematangsiantar yang mantap, maju dan jaya merupakan tema RKPD kota ini. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pematangsiantar adalah kurangnya kinerja apatur pemerintah dan kerjasama lintas sektoral antar pemerintah, SKPD dengan masyarakat. Hal ini berakibat pada keterlambatan pembuatan rencana strategis pembangunan dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengetahui bagimana perencanaan strategis dan target capaian program pembangunan, serta mengetahui apa saja faktor penghambat program pembangunan di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif murni dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kota Pematangsiantar menyusun rencana strategis program pembangunan dalam tujuh prioritas strategi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi yaitu seperti kurangnya koordinasi dan kesadaran Pemerintah, SKPD dan masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan strategis yang akan disusun sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. ...... Pematangsiantar City Government is a hinterland area as a distribution and development center for the surrounding area. Equalization of the development and potential empowerment of Pematangsiantar City to be great, advanced and, victorious is the theme of this city's RKPD. The problems faced in the development of Pematangsiantar City are the lack of performance of the civil servant and cross-sectoral cooperation between governments, SKPD and, the community. This results in delays in the preparation of strategic development plans and action plans to be carried out. This research was conducted to find out how strategic planning and the target achievement of development programs, as well as knowing what are the inhibiting factors for development programs in Pematangsiantar City. This research is purely qualitative and uses in-depth interviews with informants. The results of this study prove that Pematangsiantar City has prepared a strategic plan for its development programs in seven strategic priorities as the basis for implementing regional development. The problems faced are such as the lack of coordination and awareness of the Government, SKPD and, the community in preparing strategic planning that will be compiled so that it will affect the implementation of regional development.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013- 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S. Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompok sasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincian pelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dari terpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihat pula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan dan jembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuat lemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACT
This study will describe the implementation of road and bridge construction program in medium term development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze the implementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridge construction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of research approach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementation from Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two) dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of change envisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power, interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and compliance and responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. The interview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridge construction program. The results of this study showed that implementation of road and bridge construction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well, seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, it appears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decent roads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, the lack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction.