Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengetahuan Masyarakat DKI Jakarta tentang Program Jaminan Kesehatan Jakarta yang diselenggarakan oleh UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Program Jamkesjak (Jaminan Kesehatan Jakarta) merupakan suatu program jaminan atas pelayanan kesehatan diluar manfaat JKN secara gratis yang diberikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, warga DKI Jakarta harus memiliki pengetahuan tentang program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta disebutkan melalui program Jaminan Kesehatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Jakarta, Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi DKI Jakarta mencapai sebesar 96,56 persen. Jumlah peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI APBD) per bulan Mei 2020 mencapai 4.789.695 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta tentang program Jaminan Kesehatan Jakarta UP Jamkesjak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi crosssectional. Dengan mengolah data sekunder dari Hasil Survei milik UP Jamkesjak Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi dengan pengetahuan masyarakat DKI Jakarta.  ......This thesis discusses the factors related to the knowledge of the people of DKI Jakarta regarding the Jakarta Health Insurance Program organized by UP Jamkesjak, DKI Jakarta Provincial Health Office. The Jamkesjak (Jakarta Health Insurance) program is a guarantee program for health services other than the free JKN benefits provided by the DKI Jakarta provincial government to improve the welfare of the people of DKI Jakarta. 

Abstrak :
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan sistem Program JKBM Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayahnya dan kesesuaian sistem ini dengan best practice sistem jaminan kesehatan dari negara lain. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis kesesuaian elemen rencana sistem program ini dengan best practice dari negara lain; (2) menganalisis kebutuhan dana; (3) menganalisis pemilihan metode penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan (4) menganalisis pemilihan metode pendistribusian pelayanan kesehatan. Penelitian dilakukan dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan metode komparatif dengan best practice dari negara lain. Hasil pembahasan kesesuaian dengan best practice, diperoleh bahwa Program JKBM Tahun 2010 secara umum terdapat kesesuaian dengan seluruh sistem jaminan kesehatan di tujuh negara yang dijadikan komparasi. Perbedaan yang ditemukan yaitu Program JKBM pada kepesertaan tidak diklasifikasikan berdasarkan penghasilan dan pekerjaan, sumber pembiayaan bukan merupakan pungutan pajak pelayanan kesehatan ataupun premi, dan belum mengikutsertakan pemberi pelayanan kesehatan swasta. Perencanaan Program JKBM Tahun 2010 cukup baik karena telah dilakukan perencanaan yang mencakup penentuan kebutuhan dana, pemilihan metode penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan pemilihan metode pendistribusian pelayanan kesehatan. Kekurangan program ini antara lain pada perencanaan penentuan dan pengalokasian jumlah anggaran; penentuan dan pendataan kepesertaan; penentuan tarif klaim; penunjukkan badan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan badan pengawas; dan keterlibatan pemberi pelayanan swasta.

---

Formulation of the problem in this research is how the planning of JKBM program`s system year 2010 which was implemented by Provincial Government of Bali with local governments under Bali`s Province jurisdiction and the suitability of this system with best practice from other countries. The purpose of this study was to (1) analyze the suitability of the plan elements of the system with best practice from other countries; (2) analyze the funding requirements, (3) analyze the selection of the health service`s methods, and (4) analyze the selection of the health services distribution`s methods. This research was conducted using analysis method in qualitative and quantitative descriptive and also using comparative method with the best practices from other countries. The comparison`s results with best practices have found that JKBM`s Program Year 2010 in general conforms with all health insurance systems in seven countries which are used as comparison. The differences with the best practice systems are JKBM`s Program membership system is not classified the member according to their income and their employment; sources of financing wasn`t from a health care levies or premiums of insurance, and not include private health care provider. Planning system of JKBM`s Program Year 2010 is good enough because the planning has include the determination of funding needs, the selection method of organizing health services, and the selection method of distribution of health services. Lacks of this program included the determination of planning and allocation of total budget; determination and collection of membership; tariff claims; the appointment of agency administration and health insurance regulatory body, and the involvement of private service providers.

Abstrak :
Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas. ...... The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang ketepatan sasaran dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah salah satu bantuan sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan. Penulis menganalisa fenomena under coverage, yaitu rumah tangga yang layak namun tidak menerima Jamkesmas dan leakage, yaitu rumah tangga yang tidak layak namun menerima Jamkesmas, serta menjelaskan karakteristik yang mempengaruhi rumah tangga ter-exclude dan ter-include dari Jamkesmas tersebut. Standar kelayakan rumah tangga berdasarkan karakteristik rumah tangga miskin dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan data Susenas 2012. Hasil penelitian ini adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tidak sepenuhnya tepat sasaran.

---

ABSTRACT
This thesis studies appropriateness of targeting of Community Health Insurance Program in 2012, better known as Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas is a Government program aimed to provide social assistance to poor households in order to improve the human resource quality especially about health. Eligibility is based on the definition of poor households used by the Indonesian National Statistics Board (Badan Pusat Statistik). This study examines the phenomena of under coverage and leakage. Whereas under coverage refers to households which are eligible for but are not beneficiaries of the program while leakage refers to those households which should not be eligible but nevertheless receive program benefits. In addition, this study describe about characteristics that explain why households are excluded and included in the program. This study was qualitative analysis that relies on data compiled from Susenas in 2012 and concludes that the program targeting has not been fully effective.

Abstrak :
ABSTRAK
Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak 2014 menghadapi isu seperti kepesertaan, kualitas pelayanan kesehatan serta pendanaan. Pendanaan dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan JKN. Defisit selama tahun 2014 hingga 2016 disebabkan ketidaksesuaian antara iuran yang dikumpulkan dengan besaran klaim. Data menunjukan peningkatan hasil pemungutan iuran secara keseluruhan meskipun terjadi penurunan hasil pemungutan iuran pada segmen peserta mandiri. Berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan belum menunjukan hasil positif. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri belum mampu meningkatkan hasil kolektibilitas iuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan jaminan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan dianalisis menggunakan data primer berupa wawancara mendalam, dokumen peraturan dan data statistik dari BPJS Kesehatan serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan dari dimensi content terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dengan tujuan yang diharapkan dalam implementasi pemungutan iuran peserta mandiri. Dimensi context menunjukan adanya isu willingness to pay dan ability to pay. Pada dimensi capacity, BPJS Kesehatan merupakan organisasi yang terbuka untuk melakukan inovasi meskipun masih dibutuhkan diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan strategi implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri yang lebih efektif.

---

ABSTRACT
National health care insurance in Indonesia has been facing some issues since 2014 such as funding, service quality and membership issues. Funding is needed for the sustainability of the program. Deficit that happened a long 2014 to 2016 was due to incompatibility between premium and claims. The data shows an increase on overall levies even though there is decrease on levy for individual member. Some policies that have been implemented is not showing a positive result. This research aims to explain why the implementation on collecting premium from individual member has not been able to increase the result of premium collectability. Theory of Public Policy, Implementation of Public Policy and Health Care Insurance used in this research. This research uses post positivist approach and analyzed with primary data such as in depth interview, statistic data from BPJS and secondary data such as literature study. The result of this research is showing from content dimension there 39s an incompatibility between the regulation and the expected goal on the implementation. Context dimension shows there are some issues such as willingness to pay and ability to pay. And capacity dimension shows the result that BPJS is willingly to do some innovation but a discussion with the stakeholder to get an effective strategy is required.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pembelajaran dari pelaksanaan National health Insurance Program NHIP di Filipina terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Indonesia. JKN di Indonesia masih memerlukan evaluasi serta inovasi dalam pelaksanaan dan perkembangan agar menjadi program yang berkelanjutan sehingga dengan mengkaji negara tetangga yang memiliki asuransi kesehatan nasional dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan JKN. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan tersistematis bersumber dari berbagai informasi dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik anotasi bibliografi bersifat deskriptif analitik. NHIP di Filipina memiliki beberapa sistem dan metode yang dapat diadaptasi dan diterapkan pada pelaksanaan JKN di Indonesia seperti metode pencakupan peserta, metode pembayaran premi dengan pilihan periode pembayaran serta metode pemberian jaminan dengan batas tertentu sehingga menekan jumlah pembayaran jaminan. ......This study discusses about lessons learned from the implementation of National health Insurance Program NHIP in Philippines for Indonesia rsquo s Jaminan Kesehatan Nasional JKN. JKN still requires evaluation and innovation in order to keep the sustainability by reviewing neighboring countries that have the scheme as well. This study uses systematic literature review method from various secondary sources of information and data which is then analyzed by using an analytic descriptive bibliographic annotation technique. NHIP in the Philippines has several systems and method that can be adapted and applied to the implementation of JKN in Indonesia such as members coverage method, payment of premium method which gives members the choices of payment period as well as the benefits limit method by giving certain limits for members to avail thereby reducing the excessive benefits payment.

Abstrak :
Skripsi ini membahas terkait gambaran proses klaim program jaminan kesehatan non JKN pada Unit Pengeolola Jaminan Kesehatan (UP Jamkesjak) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input Sumber Pendanaan, Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Sarana Prasarana sudah cukup baik untuk mendukung proses klaim, lalu untuk Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi SIJAKA masih kurang dari segi jaringan internet dan sering terjadi error serta kurangnya Kelengkapan Berkas Klaim. Pada bagian proses terdapat masalah yaitu masih ditemukan berkas klaim yang tidak lengkap dan tidak sesuai sehingga hasil verifikasi menjadi pending, selain itu juga masih terdapat masalah saat menerbitkan BAHV seperti salah tanggal, lalu pengumpulan draft BAHV yang mendekati deadline. Pada bagian output sudah cukup tepat dalam pembayaran klaim namun masih ditemukan beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yaitu ketidaklengkapan berkas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit, kurangnya tenaga verifikator medis, dan aplikasi SIJAKA yang sering error karena jaringan internet. Untuk menanggulangi jaringan internet SIJAKA yang error dibantu oleh tenaga ahli teknologi informasi. ......This thesis discusses the description of the process of non-JKN health insurance program claims at the Health Insurance Management Unit (UP Jamkesjak) of the DKI Jakarta Provincial Health Office. This research applied qualitative methods, including namely indepth interviews, document review, and observation. The results showed that the inputs of Funding Sources, Standard Operating Procedures, Policies and Infrastructure were good enough to support the claims process, then for Human Resources, the SIJAKA Information System is still lacking in terms of internet network and frequent errors and lack of Completeness of Claim Files. In the process section there are problems, namely finding incomplete and inappropriate claim files so that the verification results are pending, besides that there are also problems at the time of issuance of the BAHV such as the wrong date, then the submission of the BAHV draft is approaching the deadline. The output section is sufficiently precise in paying claims, but there are still some delays caused by factors namely incomplete claim files submitted by the Hospital, lack of medical verifiers, and the SIJAKA application which often has errors due to the internet network. To overcome the error in the SIJAKA internet network, information technology experts assisted.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas proses pengambilan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada program JKN di wilayah Jakarta Selatan tahun 2016. Jenis penilitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Variabel yang diteliti menggunakan teori pengambilan keputusan konsumen dan teori perilaku konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan badan usaha dipengaruhi oleh cara pendekatan, motivasi, keinginan dan kebutuhan badan usaha, dan sanksi yang berlaku. Alasan badan usaha yang sudah mendaftar menjadi peserta yaitu karena sanksi dan kewajiban dari peraturan. Alasan badan usaha yang belum mendaftar menjadi peserta yaitu karena perusahaan sudah memiliki asuransi komersial dan merasa keberatan dengan beban iuran JKN. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman badan usaha terhadap prinsip BPJS Kesehatan yang berlandaskan kegotongroyongan.

---

ABSTRACT
This research discusses the decision making process of company in the participation of National Health Insurance program in South Jakarta area in 2016. This type of research is qualitative by using in depth interview techniques. The variables studied use consumer decision making theory and consumer behavior theory. The results of the research indicate that the decision making process of companies is influenced by the approach, motivation, desire and needs of companies, and applicable sanctions. The reason for the company that has signed up to participant is because of sanction and obligation of regulation. The reason for the company that has not signed up is because the company already has commercial insurance and object to the contribution fee that must be paid. This happens because the lack of understanding in the company against the principle of BPJS Kesehatan which is based on mutual cooperation.