Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kondisi ketenagakerjaan kita saat ini menunjukkan masih tingginya jumlah pengangguran yaitu sebanyak 9.43 juta orang atau setara dengan 8,46%. Disertai dcngan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang menganggur di Indonesia masih relatif rendah scbanyak 4.92 juta orang atau setara dengan 52.17% berpendidikan lulusan SLTP. Artinya lebih dari 50% kualitas tenaga keija yang menggangur didominasi lulusan SLTP kebawah. Sementara kondisi lembaga pelatihan kerja belum begitu rncmadai sehingga lulusan pelatihan kelja belum sesuai dengan kcbutuhan pasar kerja dengan kata lain adanya mismatch antara lulusan pelatihan keija dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia adalah dengan rnelaksanakan program 3inl. Kebijakan program Sinl rnerupakan stratcgi tcrobosan untuk menggandeng dan memberdayakan lembaga pelatihan, lembaga senifikasi dan lembaga penempatan menjadi sistem yang tcrkoordinasi secara terpadu dalam mengurangi pengangguran. Ketiga Iembaga terkait harus dilaksanakan dalam satu koordinasi secara terpadu namun dalam pelaksanaannya koordinasi antara ketiga lcmbaga belum berjalan secara maksimal. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah rnenggambarkan kondisi pelaksanaan program 3inl untuk kcbutuhan tenaga kerja dalam negeri yang telah berjalan saat ini, serta merumuskan altematif kebijakan 3inl untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negen. Metode penclitian yang digunakan untuk memmuskan alternatif kebijakan Sin] untuk kebutuhan tenaga kelja dalam negeri dilakukan melalui metode A]-IP (The Anabflic Hierarchy Process). Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa selama ini upaya yang dilakul-can dalam mengatasi pengangguran masih bersifat partial dan sektoral axtinya bahwa masing-masing lcmbaga masih bezjalan sendiri-sendiri tanpa mcnjalin koordinasi atau hubungan kemitraan yang mcnimbulkan sinergisitas. Pemilihan sasaran sebagai prioritas kebijakan 3in1 untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri untuk dilaksanakan menurut penilaian keempat rcsponden berdasarkan hasil sintesa prioritas Iokal adalah meningkatkan koordinasi antara lembaga pelatihau, sertifikasi dan penempatan dalam negeri dengan bobot sebesar 0.550. Sedangkan pcmilihan program sebagai prioritas kebijakan 3inl untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri adalah program membangun sistem dan kelembagaan koordinasi pelaksanaan kebiiakan 3inl oleh para stakeholder dcngan bobot sebesar 0.584.

---

A number of unemployment in Indonesia is about 9.43 million people or equivalent to 8.46% from total of Indonesia labor forces. In the other hand their qualities and competencies are still low, it is around 4.92 million people or equivalent to 52.17% under junior high school graduations. It means more than 50% of Indonesia labor forces are dominated under junior high school graduations. While the Vocational Training Centers (VT C) in Indonesia have not been in good condition, so that the graduations of VTC are not appropriate with the industry needs. In other word there are mismatch between the VTS? graduations with work market needs. One of govemment policy to overcome the unemployment in Indonesia is to implement the 3inl program. The 3inl program policy is a penetration strategy tor linking and empowering the training, certification and placement institutions to be in one integrated system in decreasing unemployment. The three institutions must be carried out in one coordination but in the implementation its coordination has not been carried out comprehensively. The purpose of this research is to describe the current condition of Bin] program implementation for the domestic labor demands and to formulate the altemative of 3inl policy for the domestic labor demands. Research method of formulating the alternative of 3inl policy for the domestic labor demands uses AHP method (The Analytic Hierarchy Process). Based on the analysis result, it is found that until now the efforts which have been done in handling unemployment are still in partial or sector manner. It means that each institutions still run by themselves without coordination or relationship which emerge a good synergy. Selecting the objectives as a priority of 3in1 policy for the domestic labor demands according to all respondents in local priority synthetic result is to increase the coordination between training, certification and domestic placement institutions with grade 0.S50. While selecting program as a priority of 3inl policy for the domestic labor demands is to establish a system and coordination institution of implementing 3in1 policy by all stakeholders with grade 0.584.

Abstrak :
Kondisi ketenagakerjaan kita saat ini menunjukkan masih tingginya jumlah pengangguran yaitu sebanyak 9.43 juta orang atau setara dengan 8.46%. Disertai dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang menganggur di indonesia masih relatif rendah sebanyak 4.92 juta orang atau setara dengan 52.17% berpendidikan lulusan SLTP. Artinya lebih dari 50% kualitas tenaga kelja yang menggangur didomlmtsi lulusan SLTP kebawah. Sementara kondisi lernbaga pelatihan kerja belum begitu memadai sehingga lu1usan pelatihan kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar ke!ja dengan kata lain adanya mismatch antara lulusan pelatihan kerja dengan kebutunan pasar kerja. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia adalah dengan melaksanakan program 3inl. Kebijakan program 3in1 mernpakan strategi terobosan untuk menggandeng dan memberdayakan lembaga pelatihan, Jembaga sertlfikasi dan lembaga penernpatan menjadi sistem yang terkoordinasi secara terpadu dalam mengurangi pengangguran. Ketiga lembaga terkait harus dilaksanakan dalam satu koordinasi secara terpadu namun dalarn pelaksanaannya koordinasi antara ketiga lernbaga beturn beijalan secara maksimal. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah menggambarkan kondisi pelaksanaan program 3inl untuk kebutuhan tennga kerja dalam negeri yang telah berjalan saat ini, serta merumuskan altematif kebijakan 3lnl untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan altematif kebijakan 3inl untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dilakukan melalui metode AHP (The Analytic Hierarchy Process). Berdasarkan basil analisa diketahui bahwa selama ini upaya yang dilakukan dalam mengatasi pengangguran masih bersifat partial dan sektoral artinya bahwa masing-rnasing Jembaga masih beljaian sendiri-sendiri tanpa menjalin koordinasi atau hubungan kemitraan yang menimbuikan sinergisitas. ......A number of unemployment in Indonesia is about 9.43 million people or equivalent to 8.46% from total of Indonesia labor forces. In the other hand their qualities and competencies are still low, it is around 4.92 million people or equivalent to 52.17% under junior high school graduations. It means more than 500.4 of fndonesia labor forces are dominated under junior high school graduations. While the Vocational Training Centers (VTC) in Indonesia have not been in good condition, so that the graduations of VTC are not appropriate with the industry needs. In other word there are mismatch between the vrs graduations with work market needs. One of government policy to overcome the unemployment in Indonesia is to implement the 3inl program. The 3inl program policy is a penetration strategy for linking and empowering the training. certification and placement institutions to be in one integrated system in decreasing unemployment. The three institutions must be carried out ln one coordination but in the implementation its coordination has not been carried out comprehensively. The purpose of this research is to describe the current condition of 3inl program implementation for the domestic labor demands and to formulate the alternative of3inl policy for the domestic labor demands. Research method of formulating the alternative of 3inl policy for the domestic labor demands uses AHP method (The Analytic Hierarchy Process). Based on the analysis result, it is found that untfl now the efforts which have been done in handling unemployment arc still in partial or sector manner. It means that each institutions still run by themselves without coordination or relationship which emerge a good synergy.