Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan akta jual beli yang dibuat secara proforma oleh Notaris dan digunakan sebagai dasar pembiayaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada suatu Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya atas penerbitan akta jual beli proforma tersebut. Sehubungan dalam perkembangan pembuatan akta oleh Notaris saat ini yang mana banyak ditemukan penyalahgunaan pembuatan akta, salah satunya ialah akta yang dibuat secara proforma atau dibuat secara pura-pura. Akta proforma sering digunakan dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah, hal ini terjadi dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 159/Pdt.G/2018/PN BPP. Permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta jual beli proforma dari suatu Perseroan lain yang belum dibalik nama kepada Direktur Perseroan Terbatas yang mengajukan fasilitas kredit SKBDN berdasarkan Putusan Pengadilan; dan akibat hukumnya terhadap para pihak yang terlibat atas penerbitan akta jual beli proforma tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis (analytical approach) yang kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang mengacu pada suatu kasus yang terjadi dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisa yaitu bahwa keabsahan akta jual beli proforma adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak akta diterbitkan, dikarenakan akta dibuat secara pura-pura (schijnhandeling) dan mengandung kausa palsu yang melanggar syarat objektif berdasarkan Pasal 1320 Ayat 4 KUHPerdata. Notaris seharusnya tidak diperkenankan untuk mengusulkan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang terlebih memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak demi keuntungan pribadi, namun Notaris harus bertindak cermat, hati-hati dan profesional untuk memberikan penyuluhan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan memastikan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum dapat diterima adil bagi para pihak yang berkepentingan. ......This study analyzes the legality of the sale and purchase deed which created in proforma form by Notary Public and it used for Financing of Domestic Letters of Credit (L/C) in Limited Liability Company and the legal consequences in making sale and purchase deed of the proforma. Regarding to the development in making deed by the Notary at this time whose there are many found misuse of the deeds making, one of which is the deeds that was made in a proforma or made in pretend. That proforma deed is often used in making sale and purchase deeds, this happened in the case that was appointed by this study in the Balikpapan District Court Decision Number 159/Pdt.G/2018/PN.BPP. The legal issues examined in this study are regarding to the validity of the proforma sale and purchase deed from the other company that have not been reverse the name to the Director of the Company that applied SKBDN credit facilities based on the Court's Decision and how the legal consequences for the parties that involved in the issuance of the Proforma sale and purchase deed. To answer those legal issues, this research uses a normative juridical method with a descriptive analytical (analytical approach) type of research which will be analyzed by using a qualitative analysis method that refers to a case that is associated with the opinion of experts and based on applicable laws and regulations. The result of the analysis are that the validity of the proforma sale and purchase deed is invalid and null and void by law and has no legal force since thus deed was issued because the deed was made in pretend (schijnhandeling) and contains fake causes that violate to the objective conditions based on Article 1320 Paragraph 4 of the Civil Code. Notary should not be allowed to propose things that are prohibited by law, especially providing solutions to solve the problems of the parties for personal gain, but Notary have to act thorough, carefully and professionally to provide legal education in people's lives by applying the rules applicable law and ensuring the rights and obligations as well as legal protection are fairly acceptable to the parties concerned.

Abstrak :
Dalam penyelesaian suatu sengketa diperlukan suatu perjanjian yang dapat mengikat antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Maka perjanjian diperlukan sebagai identitas adanya suatu kesepakatan dalam jual beli. Untuk itu dimata hukum perjanjian sangat lah penting sebagai identitas dari suatu kontrak sehingga beberapa orang membuat perjanjian Proforma (pura-pura) dengan tujuan bahwa adanya suatu kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli serta sebagai syarat terhadap perjanjian jual beli agar perjanjian jual beli tersebut terlihat sah dimata hukum. Walaupun dengan adanya perjanjian yang dibuat agar terdapat adanya suatu bukti kesepakatan tetapi perjanjian tersebut hanyalah formalitas sehingga dengan adanya perjanjian proforma (pura-pura) itu dapat mengakibatkan batalnya perjanjian demi hukum. Oleh sebab itu, dengan perlu adanya perjanjian yang sebenarnya dalam kesepakatan jual beli serta perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/PPAT. ......In resolving a dispute, an agreement is needed that can bind between the two parties so as to create an agreement between the seller and the buyer. So, Agreement is needed as as an identity of an agreement in buying and selling. For this reason, in the eyes of law, the agreement is very important as the identity of a contact so that some people make a Proforma Agreement (pretend) with the aim that there is a binding agreement between the seller and the buyer as a condition for the sale and purchase agreement so that the sale and purchase agreement looks valid in the eyes of law. Even though the agreement is made so that there is evidence of an agreement, there is only a formality so that the existence if a Proforma Agreement (pretend) can be resukt in the cancellation of the agreement by law. Therefore, with the need for an actual agreement in the sale and purchase agreement and the agreement is made before an authorized official in this case Notary/PPAT.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai adanya pengalihan hak atas saham yang dilakukan secara proforma. Adanya pengalihan hak atas saham yang dilakukan secara proforma tersebut mengakibatkan akta jual beli saham yang dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum dan tidak lagi mengikat para pihak, serta mengakibatkan Notaris diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan ikut mengganti kerugian secara tanggung renteng. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah akibat hukum pembuatan akta jual beli saham secara proforma yang dibuat dihadapan Notaris, serta mengkaji perbedaan pendapat hukum antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Peninjauan Kembali, mengenai keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham secara proforma. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan studi pustaka, sehubungan dengan pembuatan akta jual beli saham secara proforma yang dibuat dihadapan Notaris. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Hasil analisis tesis ini adalah akta jual beli saham secara proforma yang dibuat dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif perjanjian, karena terbukti adanya kesalahan yang disengaja oleh PT WPE, PT NCE, DI dan THL yang menyebabkan kerugian bagi pemegang saham, dengan tidak dilunasinya harga saham. Peran dan tanggung jawab Notaris hanya terbatas kepada kebenaran dokumen formil. Kebenaran materil yang terkandung di dalam akta bukan menjadi kewajiban Notaris, selama pembuatan akta oleh Notaris sudah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUJN dan UUPT. ......This study discusses the existence of a transfer of rights over shares that are carried out pretendingly. The existence of the transfer of rights to shares carried out pretendingly resulted in the deed of sale and purchase of shares made before a Notary to be null and void and no longer binding on the parties, and resulted in the Notary being found guilty of committing an unlawful act and participating in jointly and severally compensating for losses. The formulation of the problem in this thesis is the legal consequences of making a pro forma share sale and purchase deed made before a notary, as well as examining differences of legal opinion between the panel of judges at the district court, high court, cassation, judicial review, regarding the involvement of a notary in making a pro forma sale and purchase deed. To answer this problem, the doctrinal legal research method is used with literature study, in connection with the making of a pro forma share sale and purchase deed made before a notary. The typology of this research is analytical explanatory. The result of the analysis of this thesis is that the pro forma sale and purchase of shares made before a Notary becomes null and void because it violates the provisions regarding a lawful cause which is an objective condition of the agreement, because it is proven that there was an intentional mistake by PT WPE, PT NCE, DI and THL which causing losses to shareholders, by not paying off the share price. The role and responsibilities of a Notary are limited to the correctness of formal documents. The material truth contained in the deed is not the obligation of the notary, as long as the making of the deed by the notary has been carried out based on the applicable laws, especially UUJN and UUPT.

Abstrak :
Sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri. Untuk itu, Pemerintah Indonesia memberi tugas kepada PT PLN (Persero) untuk menjalankan program pembangunan infrakstruktur dalam pencapaian rasio elektrifikasi nasional dalam bentuk proyek percepatan infrastruktur kelistrikan 10.000 MW dan dilanjutkan dengan 35.000 MW atau Mega Proyek. Pada dasarnya, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor keuangan yang relevan selama proyek percepatan infrastruktur untuk menilai tingkat Kesehatan perusahaan dalam meneruskan Mega Proyek yang termasuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menggunakan mixed-method, kinerja keuangan perusahaan dianalisis menggunakan indikator tingkat kesehatan Keputusan Menteri No.100 tahun 2002. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan keuangan perusahaan antara lain pendapatan usaha, porsi utang, kenaikan aset dan pengelolaan biaya adalah penting sebagai dasar formulasi perencanaan keuangan melalui laporan keuangan proforma. ......PT PLN (Persero), as the only state-owned enterprise that holds the electricity supply business license in Indonesia, is required to implement government programs in achieving the national electrification ratio in the form of electricity infrastructure acceleration project which consist of 10.000 MW and followed by 35.000 MW or known as Mega Project in encouraging economic growth, investment and industrial equity. In substance, this study identifies relevant financial factors during the infrastructure acceleration project period to measure the company’s financial health in continuing the mega project which is included in Electricity Supply Business Plan issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources. Using mixed-method, we analyze the company’s financial health based on financial aspect health indicators issued by the Ministry of State-Owned Enterprises. Factors like sales growth, debt ratio, fixed asset ratio and cost management are evidently crucial to formulate strategic planning through pro forma financial statements in this case study.