Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setiap Notaris diharapkan untuk bersikap mulia dan harus menghindari penggunaan cara atau perilaku yang berpengaruh negatif terhadap reputasi profesi Notaris serta menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris baik sebagai profesi maupun sebagai pelayan masyarakat. Seorang Notaris harus menjalankan tugasnya dengan kejujuran, obyektivitas dan integritas yang paling tinggi. Pada kenyataannya, ada Notaris yang menjalankan profesinya dalam keadaan atau situasi yang dapat mengurangi mutu layanan jasa yang diberikannya, sebagai contoh melakukan praktek yang mengandung benturan kepentingan, dan lain sebagainya. Dengan pemikiran diatas, maka keberadaan Kode Etik Notaris adalah sangat penting, baik sebagai kontrol sosial masyarakat maupun sebagai acuan bagi Notaris dalam memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Dengan adanya Kode Etik Notaris maka pembinaan dan pengawasan kinerja Notaris dapat ditingkatkan secara lebih efektif. Dalam persiapan penulisan Thesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung dengan beberapa pengalaman pribadi penulis sebagai pengguna jasa notaris dilapangan.

---

Every notary is expected to act with dignity and shall refrain from using methods or adopting attitudes likely to detract from the good repute of the profession or from the notary?s ability to serve the public interest. A notary shall observe the strictest rules of probity, objectivity and integrity. In reality, there are notaries who conduct their profession under conditions or in situation likely to impair the quality of their services, such as practicing in a situation of conflict of interest etc. With the above considerations, the existence of Code of Ethics of Notaries is very important, both as a social control as well as a tool to measure how notaries provide public services. By having Code of Ethics, the development and the quality control of notaries? performance could be enhanced more effectively. In the preparation of this thesis, the Writer uses library research method and supported by her own past experience as the public who use notary?s services.

Abstrak :
Penempatan Notaris di Indonesia merupakan hal utama dalam dunia kenotarisan, hal ini membawa pengaruh terhadap pelaksanaan profesi Notaris dalam mengemban jabatannya sebagai pejabat umum, dimana penempatan Notaris adalah berdasakan formasi yang tersedia disetiap wilayah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dalam penulisan Tesis ini. Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 (UUJN), yaitu : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris setiap bulan. Pengaturan penempatan Notaris yang berdasarkan jumlah penduduk,jelas membuat penempatan Notaris di Indonesia tidak merata per wilayah, sebab jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak pun tidak merata setiap wilayahnya. Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian Yuridis Formatif dengan tipe eksplanatoris tentang apa pengaruhnya akibat penempatan Notaris yang tidak merata dan pendayagunaan Notaris yang tidak tepat, agar dapat menjadi masukkan bagi terutama pembaca agar mengetahui akibat-akibat tersebut. Akibat-akibatnya antara lain adalah : persaingan yang tidak sehat dan menghalalkan segala cara sehingga penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menjadi lemah, banyaknya Pelanggaran Notaris sehingga tidak saja membuat Notaris harus mempertanggungjawabkannya secara perdata saja namun sekarang sudah memasuki ranah pidana, dan itu semua menyebabkan Jabatan Notaris yang tersumpah dan bermartabat luhur kini semakin dipertanyakan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan yang telah dibentuk oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN).

---

Placement Notary in Indonesia is the main thing in the world of Notaries, this affected the implementation of the Notary profession in carrying out this position as public officials, where the placement is based on the formation Notaries are available in each region. This has become a background in the writing of the Thesis. Notary Formations established under Article 3 of law Notary office in 2004 (UUJN), namely : Business Activities, Population and The average number of certificates made by or before the Notary of each month. Notary placement arrangements are based on population, clearly makes the placement of Notary in Indonesia is uneven by region, because the population of Indonesia is very much too uneven every territory. So according to the author it is necessary to do research in the form of Juridical Formative research with the type of explanatory about what effect due to the uneven placement of Notary and Notary inappropriate utilization, to also serve as input for the particular reader to know the consequences are. Consequences include : Competition is unhealthy and does not justify the means so that the enforcement of the Act and Code of Ethics Notary become weak, the number of Notary violation that is not only a Civil Notary must be accountable but has now entered the realm of criminal, and it all led to a sworn notary Noble and dignified is increasingly questionable, the necessary Supervision and guidance that has been established by the ministry of justice an Human Rights is the Supervisory Council of Notaries named Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. ......This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act. Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public.

Abstrak :
Kode etik notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi notaris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perkembangan kode etik profesi notaris berdasarkan keputusan kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005 dan Mengapa kode etik notaris mengalami perkembangan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisis penelitian ini ternyata bahwa kode etik notaris mengalami perkembangan ke arah perbaikan profesi notaris di Indonesia. ......Code of conduct notary is all moral rule that should be a guidance for notary. Scope of code of conduct notary should be in force for all association member and also for the other which have a notary profession in an implementation or in a daily life. Ikatan Notaris Indonesia (INI) as a notary organization have a very important role in establish code of conduct notary implementation. Subject in this research is development of code of conduct notary based on INI congress decision in 9th year 1974, 13th year 1987, 14th year 1990, and extraordinary congress in 2005, and why code of conduct notary have a development. This research analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. This research result mention that code of conduct notary have a development for notary profession improvement in Indonesia.