Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStandardisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan pelakuusaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhikepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanyastandardisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen danprodusen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen. Standardisasi ini berkaitanerat dengan keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu berkaitan dengankelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Barang yang tidakmemenuhi syarat mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan malapetaka bagikonsumen, selain merugikan konsumen dari segi finansial dapat pula mengancamkeamanan dan keselamatan masyarakat umum. pengaturan tentang standardisasiproduk pangan memang merupakan hal penting bagi konsumen. Sampai saat iniketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah standardisasiproduk pangan antara lain seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dansebagainya. Pengaturan tentang standardisasi produk pangan yang tertuang dalamperaturan-peraturan tersebut di atas sudah memperhatikan kepentingan perlindungankonsumen. Dengan adanya pengaturan tersebut akan memberikan manfaat yangoptimium pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik darikonsumen, yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai ataudikonsumsi. Dengan adanya pengaturan seperti itu, sudah seharusnya pelaku usahamentaati standar terhadap suatu produk pangan, kekurangtaatan pelaku usaha akanperaturan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada konsumen, yang berakhirkepada adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.Pemerintah dan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungankonsumen juga pihak yang sangat penting untuk menjaga dan mengawasi agarproduk pangan yang beredar telah sesuai dengan standar yang ditentukan."

"Perdagangan bebas saat ini menyebabkan arus keluar masuk barang antar lintas negara semakin lancar. Termasuk produk pangan impor yang kemudian mempengaruhi pola makanan masyarakat khususnya di kota-kota besar. Kemajuan IPTEK yang terjadi juga menyebabkan berbagai macamnya makanan, banyaknya bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Era global sekarang ini dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi belum berkembang begitu pesatnya. Dengan demikian diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produkproduk makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia (lebih dari 80%). Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang mana setelah mempunyai sertifikat tersebut produsen atau importir dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Masalahnya bagaimana menjamin bahwa label halal tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada dalam penetapan kehalalan, baik secara kaidah Islamnya maupun ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, sampai dengan mekanisme labelisasi halal itu sendiri. Produk pangan impor yang masuk ke Indonesia dan beredar di Indonesia sebelumnya harus didaftarkan ke Badan POM, sebagai lembaga pengawas di bawah Departemen Kesehatan. Badan POM mengeluarkan izin penggunan label halal setelah dikeluarkannya sertifikat halal oleh LPPOM-MUI. LPPOM-MUI adalah lembaga keagamaan yang telah terakreditasi sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Akan tetapi dapat juga kita temui produk pangan impor yang telah berlabel halal dari negara asalnya, dalam hal ini LPPOM-MUI sebagai lembaga pemeriksa, pemeriksaan sebatas kepada pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada, dan label halal tersebut haruslah dikeluarkan lembaga halal internasional yang diakui. Begitu banyaknya produk pangan impor yang masuk dan masih lemahnya pengawasan pemerintah serta tidak adanya standar-standar halal yang berlaku secara internasional merupakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan label halal pada produk pangan impor."

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"ABSTRAKBencana alam yang banyak terjadi mengakibatkan banyaknya korban kelaparan, yang dapat menurukan sistem imun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk pangan darurat BPPT dalam meningkatkan respon imun pada hewan coba mencit dalam keadaan lapar dengan pajanan tetanus toksoid. Penelitian ini menggunakan metode true experimental design. Penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari tahun 2009 hingga bulan Juli tahun 2010 di Animal House, Tidak ada perbedaan bermakna perubahan jumlah leukosit, hitung jenis leukosit, jumlah IgG spesifik antara kelompok hewan coba dengan pajanan tetanus toksoid yang diberikan pakan biasa dengan hewan coba dengan pajanan tetanus toskoid yang diberikan produk pangan BPPT Perbedaan bermakna hanya pada perubahan jumlah IgG total dari minggu ke -4 sampai minggu ke-8. Disimpulkan produk pangan BPPT memiliki efektivitas lebih baik dibandingkan produk pangan biasa dilihat dari pengaruhnya terhadap kadar IgG total.

---

AbstractIn mostt disaster, most of victims are malnutritive causing decreasing of immune response. The aim of this research is to know the effectivity of food product of BPPT in increasing immune response of hungry mice given tetanus toxoid The method of This research is true experimental design.The research was started frrom February 2009 until July 2010 in Animal House There are no diffrences in the changes of total amount and differential count of leucocyte, IgG specific between mice ( with exposure of tetanus toxoid)given food product of BPPT and mice (with exposure of tetanus toxoid) given usual food. There is diffrence in changes of IgG tota from the fourth week until the eighth week between the two groups of mice. In conclusion, the effectivity of food product of BPPT in increasing the immune response is better than usual food because the effect of food product of BPPT in IgG total."

"Secara geografis Indonesia sangat berpotensi sekaligus rawan bencana alam. Beberapa dampak bencana alam yang ditimbulkan terhadap masyarakat adalah timbulnya cedera, depresi, dan penyakit. Ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan sistem imun manusia. Untuk menanggulangidampak bencana, pemerintah(BPPT) hendak mengeluarkan suatu produk pangan baru yang berasal dari ektrak buah delima yang secara in vitro terbukti meningkatkan respon imun tubuh manusia. Diperlukan penelitian toksisitas oral akut dan subkronik produk pangan darurat BPPT tersebut.Penelitian ini menggunakan true experimental design dengan pemilihan sampel secara random alokasi. Pada uji toksisitas oral akut digunakan 5 ekor tikus jantan dengan pemberian dosis 9g/kg BB. Setelah 14 haritidak terdapat efek toksik yang bermakna dan tikus yang mati sehingga nilai LD50> 9 g/kg BB.Pada uji toksisitas oral subkronik digunakan 4 grup perlakuan (1 g/kg BB, 2 g/kg BB, 4 g/kg BB, kontrol) untuk tiap jenis kelamin dengan jumlah @10 ekor tikus. Pada setiap grup diberikan perlakuan, observasi, dan pengukuran berat badan secara berkala selama 90 hari.Pada akhir periode perlakuan dibandingkan hasil observasi makroskopik dan mikroskopik antar kelompok. Secara umum grup tikus dengan dosis 1 g/kg BB tidak menunjukan tanda toksisitas yang bermakna, grup tikus dengan dosis 2 g/kg BB mulai menunjukan gangguan pada fungsi organ, dan grup tikus dengan dosis 4g/kg BB telah mengalami kerusakan jaringan berdasarkan pemeriksaan histopatologi. Berdasarkan hasil tersebut maka NOEL (No Observed Effect Level) pada tikus jantan dan betina adalah 1 g/kg BB.

---

Located in ?The Pacific Ring of Fire?, it is irrefutable that Indonesia is vulnerable to natural disasters. Indeed, countless severe catastrophes result inthe emergence of closely-related human immune system problems, such as: injury, depression and illness. To deal with the issues, the Government (BPPT) has been planning meticulously to launch a new food product derived from pomegranate fruit extracts that can improve the human immune response system. It is then necessary to have further research onacute oral toxicity and sub-chronicoral toxicity of BPPT's emergency food product.

The study employed true experimental designmethodology as its principal and using randomize allocation sampling. A dose of 9 g/kg BB was given to five male ratsin an acute oral toxicity test. After 14 days, there were no significant toxic effects and no rat died. As such, the value of the LD50is > 9 g/kg BB. Another analysis was done in a sub-chronicoral toxicity test by using four treatment groups (1 g/kg BB, 2 g/kg BB, 4 g/kg BB, control) @ 10 rats for each sex.Foreachgroup, there were stringent monitoringas well asregular periodical body weight measurement within 90 days.

At the end of the treatment period, the results gathered from macroscopic and microscopic measurements were compared among groups. In general, group1 g/kg BB dose rats did not show significant signs of toxicity. Group 2g/kg BB dose rats started to show interference with the organ functions. As for the group4 g/kg BB dose rats, theyhad damaged tissue in histopathological examination. Based from these outcomes, it is clear that NOEL (No Observed Effect Level) in male and female rats is 1 g/kg BB."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membuat produk kembang gula berbahan aktif madu. Kembang gula permen yang akan digunakan berbentuk hard candy yang mempunyai tekstur keras dan berkilau. Penelitian dimulai dengan mencari komposisi optimal madu yang terkandung didalam permen, kadar madu optimal di dalam permen sebesar 29 . Data uji hedonik permen madu diperoleh dari hasil penilaian panelis dalam panel konsumen uji hedonik yang meliputi penilaian warna, aroma, rasa dan tekstur terhadap empat jenis permen madu yaitu permen madu dari tiongkok, permen madu klanceng, permen madu randu dan permen madu hutan. Analisa data untuk kandungan zat gizi permen madu menggunakan analisa deskriptif dan untuk uji hedonik menggunakan uji ANOVA. Hasil penilaian hedonik secara keseluruhan terhadap permen madu secara statistik ada perbedaan yang signifikan. Kandungan energi permen madu berkisar antara 397.28 ndash; 398.68 kkal/100 g. Kandungan zat gizi lain dari permen madu yang telah diketahui adalah protein 0.18 ndash; 0.36 , karbohidrat 99 ndash; 99.31 dan serat pangan 6.49 ndash; 8.58 . Berdasarkan penelitian didapat permen madu yang dihasilkan mempunyai kadar air 0.09 ndash; 0.62 dan kadar abu 0.04 ndash; 0.54 , hal ini memenuhi persyaratan SNI 3547.1:2008. Melalui penelitian ini juga dibahas kajian keekonoman pabrik permen madu. Hasil studi kelayakan produksi permen madu dianalisis dengan menggunakan parameter keekonomian yaitu IRR, NPV, PBP dan ROI. Hasil kelayakan ekonomi perhitungan manual diperoleh nilai IRR sebesar 15 , ROI 33.65 , PBP 7 tahun, dan NPV sebesar Rp 1,156,616,420. Hasil analisis sensitivitas menghasilkan yang paling berpengaruh adalah harga jual terhadap perubahan IRR dan NPV. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas tersebut, maka harga jual produk permen madu adalah sebesar Rp 2,000. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa permen madu yang diteliti mempunyai potensi sebagai produk pangan fungsional.

---

ABSTRACTThis study aims to test the potential of honey as an additional ingredient in candy. Candy to be used in the form of hard candy that has a hard and shiny texture. Research begins with finding the optimal composition of honey contained in candy, optimal honey levels in candy by 29 . Honey candy test data obtained from panelist assessment result in hedonic test consumer panel which includes color, aroma, taste and texture rating on four types of honey candy, honey from China, klanceng honey , randu honey and forest honey. Data analysis for the nutritional content of honey candy using descriptive analysis and for the hedonic test using ANOVA test. The results of the overall hedonic assessment of honey candy statistically there is a significant difference. The energy content of honey candy ranges from 397.28 398.68 kcal 100 g. Other nutrients from known honey candies are protein 0.18 0.36 , carbohydrates 99 99.31 and food fiber 6.49 8.58 . Based on the research, the honey candy produced has water content 0.09 0.62 and ash content 0.04 0.54 , it meets the requirements of SNI 3547.1 2008. Through this study also discussed the economics of the study of honey candy factories. The result of a feasibility study of honey candy was analyzed using economic parameters ie IRR, NPV, PBP and ROI. The results of the economic feasibility of manual calculation obtained by IRR of 15 , ROI 33.65 , PBP 7 years, and NPV of Rp 1,156,616,420. The result of sensitivity analysis that gives the most influence is the selling price of IRR and NPV changes. Based on the result of sensitivity analysis, honey candy product selling price is Rp 2,000. This is in line with the expectation that the honey candy being studied has potential as a functional food product."

"Kemajuan teknologi dan perdagangan bebas memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa namun menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah karena tidak diiringi oleh kesadaran konsumen akan haknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus, memiliki hak atas informasi terhadap produk pangan yang mereka beli dan konsumsi.Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk pangan olahan impor, serta pengaturan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila masih ada pelaku usaha yang masih mengedarkan produk pangan olahan impor.Hasil penelitian menyarankan bahwa dilakukan peningkatan pengawasan antara BPOM dan instansi terkait lainnya; diadakan edukasi dan sosialisasi mengenai produk pangan olahan impor; lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produk; mengutamakan pembelian produk dalam negeri dan mencerdaskan diri dengan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen dan produk yang akan dikonsumsi.

---

Improvement in technology and free trade facilitate consumer to obtain the goods and/or services but causing the consumer?s position becomes weak because it is not accompanied by consumer?s awareness of their rights. The Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection set up a few things about consumer rights to product information that are consumed. Indonesian consumers, in particular, have the right to information on the food products they purchase and consume.

This thesis discusses about the application of the supervision of the circulation of imported processed food products, the violations committed by businesses in the circulation of imported processed food products, as well as setting the legal action that can be done if there are businesses that are still distribute imported processed food products.

Results of the study suggest that improving surveillance conducted between BPOM and other relevant agencies; held education and socialization of imported processed food products; more careful in maintaining the quality of products; priority to the purchase of domestic products and educate ourselves with knowledge about consumer protection and product to be consumed."