Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengembangan strategi pemasaran asuransi kesehatan kumpulan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi deskriptif. Hasil dari penelitian didapatkan dua strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk dan strategi penetrasi pasar. Berdasarkan strategi tersebut, alternatif strategi yang dapat digunakan adalah memperluas lini produk, meniru strategi pesaing, mengalihkan sebagian pelanggan milik kompetitor, menggarap pasar non pengguna, dan meyakinkan pelanggan yang ada untuk menggunakan lebih. ......This research explained about the development of marketing strategy on group health insurance product at PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. This research used qualitative method with descriptive design study. Results of the research showed two marketing strategies, the strategy of product development and market penetration strategy. Based on this strategy, alternative strategies that can be used are expanding product line, imitating the strategy of competitors, divert some customer-owned competitors, the market use non-users, and convince existing customers to use more.

Abstrak :
Skripsi ini membahas rancangan produk asuransi dwiguna yang memberikan benefit, berupa bonus yang dihitung secara majemuk. Perhitungan yang dilakukan meliputi premi bersih, premi kotor, cadangan prospektif, dan nilai tunai. Disamping itu dibahas perbandingan produk dwiguna ini dengan dua buah produk dwiguna lain dalam hal premi bersih, premi kotor, dan cadangan premi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penyebab dari penurunan total polis, penurunan jumlah peserta, penurunan pendapatan premi, dan target premi produk asuransi kumpulan ldquo;Jasindo Health Care rdquo; yang tidak terealisasi di tahun 2016, serta alternatif strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dari masalah tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal, berupa kurangnya penggunaan teknologi yang terbarukan, saluran distribusi penjualan yang kurang efektif, dan promosi yang kurang maksimal. Faktor eksternal, berupa kekuatan yang dimiliki pesaing. Alterrnatif strategi yang disarankan yaitu menambah jumlah tenaga penjualan, menambah belanja iklan, menambah pilihan manfaat berupa pengobatan ke luar negeri dan layanan home care, penggunaan klaim reimbursement berbasis mobile application, menambah fasilitas live chat di website Jasindo, serta menyediakan layanan konsultasi dokter secara online. ......This research explained about causes of policy total degradation, degradation of number of participants, degradation of premium income, and unrealized target of group insurance premium product ldquo Jasindo Health Care rdquo in 2016, and alternative settlement strategies. This research used qualitative method. The results showed that the causes are the internal and external factor. Internal factor such as lack of use of renewable technology, less effective sales distribution channels, and less than optimal promotion. External factor, is in the form of strength owned by competitors. The suggested alternative strategies are increase the number of salespeople, increase advertising expenditure, provide the additional benefits of overseas treatment and home care services, use feature of mobile application for reimbursing claims, adding live chat facilities to Jasindo rsquo s website, and provide the online doctor consultation services.

Abstrak :
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakan suatu jenis produk asuransi yang menggabungkan antara manfaat pertanggungan dengan manfaat investasi. Sejak mulai dipasarkan, PAYDI telah menimbulkan berbagai permasalahan. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar akibat kegagalan investasi dalam PAYDI. Akibatnya, pemegang polis PAYDI seringkali berada dalam posisi yang rentan. Untuk itu, penting untuk melihat langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatur penjualan PAYDI yang aman di Indonesia. Oleh sebab itu, skripsi ini akan meneliti sejauh mana regulasi yang berlaku di Indonesia telah mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan regulasi dengan negara lain khususnya India dan Korea Selatan yang mengatur mengenai hal serupa untuk dijadikan referensi bagi regulasi di Indonesia. Pada skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan bahan pustaka. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat sejumlah kekosongan hukum dan ketentuan yang longgar dalam regulasi di Indonesia mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Maka, Indonesia perlu untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna mencegah terjadinya kasus gagal bayar polis PAYDI dan menjamin hak-hak pemegang polis. ......Investment Linked Product (PAYDI) is a type of insurance product that combines insurance benefits with investment benefits. Since it began to be marketed, PAYDI has caused various problems. In Indonesia alone, there are many cases of insurance companies experiencing defaults due to investment failures in PAYDI. As a result, PAYDI policyholders are often put in a vulnerable position. For this reason, it is important to see what steps have been taken to regulate the safe trading activity of PAYDI in Indonesia. Therefore, this thesis will examine the extent to which the applicable regulations in Indonesia have regulated the financial health of insurance companies that sell PAYDI. In addition, it will also compare regulations with other countries, especially India and South Korea, which regulate similar matters to serve as a reference for regulations in Indonesia. In this thesis, the research method used is normative juridical where the author will conduct research based on library materials. After conducting the research, the author concludes that there are still several legal gaps and loose provisions in Indonesian regulations regarding the financial health of insurance companies that sell PAYDI. Therefore, Indonesia needs to revise the current laws and regulations to prevent the occurrence of PAYDI policy defaults and guarantee the rights of policyholders.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan skripsi ini terdorong dari adanya tiga rumusan masalah, yaitu 1. Apakah asuransi dapat dipasarkan melalui sistem Multi Level Marketing? 2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang menjalankan asuransi dengan sistem Multi Level Marketing tanpa memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung SIUPL ? 3. Apakah pemasaran produk jasa asuransi dengan sistem 3inetwork merupakan pemasaran dengan sistem Multi Level Marketing dan bagaimana akibat hukumnya terhadap PT A.J. Central Asia Raya? Untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran produk asuransi melalui direct selling secara multi level tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK . Sehingga hal tersebut dapat dimungkinkan, sejauh tidak merupakan bentuk investasi ilegal. Kemudian, untuk melakukan penjualan langsung diperlukan suatu perizinan yang berbeda dari Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu perizinan untuk melakukan usaha asuransi dan direct selling merupakan dua izin yang berbeda. Implementasinya terhadap produk asuransi 3iNetworks, tidak ditemukan indikasi bahwa usaha asuransi tersebut memenuhi syarat sebagai usaha penjualan langsung dan merupakan usaha asuransi yang memegang izin usaha dari OJK. Sebagai saran dari akhir penelitian ini, maka diperlukan harmonisasi peraturan diantara OJK dan Kementerian Perdagangan untuk menyesuaikan redaksional pasal mengenai pemasaran asuransi serta diperlukannya pengaturan terhadap pemasaran yang bersifat jaringan pada produk hukum yang bersifat mengatur oleh OJK.

---

ABSTRACT
This thesis is motivated from three research questions, 1. Is the insurance can be marketed through multi level marketing system , 2. How is the law effect for the party who run insurance business with Multi Level Marketing system without having Direct Selling License SIUPL 3. Does 3inetwork run direct selling through multi level marketing system and how the legal effect towards PT AJ Central Asia Raya To answer those problems, the author uses the library research or normative juridical method using primary, secondary, and tertiary legal materials. According to the research, it can be concluded that the marketing of insurance products through direct selling in multi level is not regulated by the Financial Services Authority OJK . So it can be possible, insofar as it is not a illegal investment business form. Then, to conduct direct selling business, it is required a different permit from the Ministry of Commerce. Therefore, licensing for insurance and direct selling business have two different types of permit. Its implementation to the 3iNetworks insurance products, there is no indication that the insurance business is eligible as a direct selling business and they are an insurance business that holds a business license from OJK. As a suggestion from the end of this research, it is necessary to harmonize the regulation between OJK and the Ministry of Trade to adjust the regulation on insurance marketing as well as to regulate the insurance network marketing on legal products which shall be issued by OJK.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai praktik tying agreement yang terdapat pada perjanjian kredit bank dalam memasarkan syarat keberadaan produk asuransi. Praktik tying agreement pada perjanjian kredit bank dapat dikatakan terjadi jika pihak bank meniadakan asas kebebasan memilih perusahaan asuransi, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam SEOJK No. 32/SEOJK. 05/2016, selain juga diatur pada SEOJK No. 33/SEOJK.03/2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun suatu perjanjian kredit bank mempraktikkan tying agreement dalam memasarkan persyaratan keberadaan produk asuransi, penegak hukum, dalam hal ini KPPU ataupun Pengadilan di tingkat Banding dan Kasasi seyogyianya menerapkan pendekatan rule of reason. ......This thesis discusses the practice of tying agreement contained in bank credit accord in marketing of the requirement of existence of insurance product. The practice of tying agreement on bank credit accord can be said to occur if the bank negates the principle of choice of insurance company, as further stipulated in SEOJK No. 32 SEOJK. 05 2016, as well set on SEOJK No. 33 SEOJK. 03 2016. The result of this research reveals although the bank credit accord practicing tying agreement in marketing the requirement of the existence of insurance product, law enforcers, which in this case KPPU or Court at appeal level and Cassation should apply the approach of rule of reason.

Abstrak :
Asuransi saving plan merupakan salah satu variasi dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) yang ada di Indonesia saat ini. Produk ini memberikan manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam satu polis yang sama. Belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai produk ini secara spesifik. Sehingga, timbul permasalahan terkait kesesuaian saving plan dengan peraturan perundang-undangan perasuransian, pola pertanggungan risiko investasinya, dan proses seleksi risiko dalam penutupan asuransinya. Maka dari itu, Penulis meneliti peraturan-peraturan, spesimen polis saving plan, hingga literatur-literatur untuk menganalisis kesesuaian produk saving plan dengan hukum perasuransian Indonesia, mekanisme pertanggungan risiko dalam PAYDI secara umum dan saving plan secara khusus, dan proses seleksi risiko yang dilakukan dalam saving plan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa produk saving plan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian. Risiko investasi dalam saving plan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi menyebabkan minimnya transparansi dari perusahaan asuransi terkait pengelolaan dana investasi tersebut, yang dapat berujung pada kerugian bagi pihak perusahaan dan pemegang polis. Hal tersebut ditambah dengan periode investasi yang singkat serta imbal investasi yang besar juga membuat saving plan rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang. Oleh karena itu, perlu diatur ketentuan mengenai PAYDI secara lebih komprehensif, dilakukannya peninjauan ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap produk saving plan, dan diperketatnya proses seleksi risiko dalam saving plan.

---

Saving Plan insurance is a variation of Investment-Linked Insurance Products or Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) that has been existed in Indonesia today. The product provides insurance benefits and investment benefits in the same policy. There are no explicit regulations regarding this product specifically. Problems arises due to the concept of investment risk coverage and the risk selection/underwriting phase in policy coverage process of saving plan. Therefore, the author examines the regulations, saving plan policy specimens, and related literature to analyze the suitability of saving plan products with Indonesian insurance laws, the risk coverage mechanism in PAYDI in general and saving plan specifically, and the risk selection process carried out in saving plan. This research is a normative legal research using descriptive analytical research method. In this study, it was found that the saving plan product did not fully comply with the provisions of the insurance regulations. The coverage of investment risks in saving plans by insurance companies causes a lack of transparency from insurance companies, especially on the investment assets management, which can lead to losses for both the company and policyholders. This coverage, coupled with a short investment period and large investment returns also makes saving plans prone to be used as a means of money laundering. Therefore, it is necessary to regulate the provisions on PAYDI more comprehensively, conduct a review on the saving plan product by the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan, and strengthen the underwriting process in the saving plan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith sebagai salah satu prinsip yang mendasar dan penting dalam perjanjian asuransi, khususnya dengan objek Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi. Prinsip utmost good faith mengatur bahwa tertanggung dan penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Pada skripsi ini pembahasan dibagi menjadi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari hukum positif Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, penerapan prinsip tersebut secara umum, serta dikaitkan dengan PAYDI yang mengkombinasikan antara kebutuhan proteksi serta investasi. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri Financial Services selaku penanggung dalam perjanjian asuransinya dengan Rais Torodji dan Rachmawaty selaku tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian berasal dari studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi. Penanggung bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan lengkap bagi Tertanggung mengenai produk asuransi yang dijualnya, khususnya pada PAYDI yaitu informasi mengenai ilustrasi investasi dan risiko investasi. Dalam hal ini, Perjanjian asuransi antara PT AXA Mandiri Financial Service dengan Rais Torodji dan Rachmawaty adalah perjanjian yang batal demi hukum karena penanggung tidak melaksanakan kewajiban penerapan prinsip utmost good faith. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 7/PDT.G.S/2020/PN JMB merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaran prinsip utmost good faith yang diatur dalam Pasal 251 KUHD sebagai salah satu prinsip asuransi dalam pertimbangan hukumnya. ......This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as one of the fundamental and important principles in insurance agreements, especially with the object of Investment-Linked Products. The principle of utmost good faith stipulates that the insured and the insurer must provide the correct information when making an insurance agreement. In this thesis, the discussion is divided into three. First, the discussion regarding the meaning of insurance in terms of Indonesian positive law. Second, the understanding of the principle of utmost good faith in insurance is reviewed from the Commercial Code, the application of this principle in general, and related to PAYDI which combines the needs of protection and investment. Third, the discussion regarding the violation of the principle of utmost good faith committed by PT AXA Mandiri Financial Services as the insurer in its insurance agreement with Rais Torodji and Rachmawaty as the insured. This research uses a juridical-normative method, where the research data comes from a study of literature and related laws. The results of this study state that the principle of utmost good faith is a principle that must be implemented in every insurance agreement. The Insurer is responsible for providing clear and complete information to the Insured regarding the insurance products it sells, especially on PAYDI, namely information on investment illustrations and investment risks. In this case, the insurance agreement between PT AXA Mandiri Financial Service and Rais Torodji and Rachmawaty is an agreement that is null and void because the insurer does not carry out the obligation to apply the principle of utmost good faith. Jambi District Court's decision No 7/PDT.G.S/2020/PN JMB is the correct decision even though the Panel of Judges did not give consideration to the violation of the principle of utmost good faith as regulated in Article 251 of the Criminal Code as one of the principles of insurance in its legal considerations.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang dipasarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui Bancassurance bernama JS Proteksi Plan dimana menjadi penyebab utama sengketa gagal bayar dengan memberikan manfaat perlindungan jiwa atas kematian disebabkan kecelakaan dan manfaat investasi dengan jaminan imbal hasil pasti yang tinggi. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan jenis produk asuransi JS Proteksi Plan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan alternatif pilihan upaya hukum atau solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh Tertanggung dan Penanggung dalam penyelesaian sengketa gagal bayar polis produk asuransi JS Proteksi Plan. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dipergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif, teori yang dipergunakan adalah teori pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian adalah Produk JS Proteksi Plan sah sebagai produk asuransi melalui surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 perihal Pencatatan Produk Baru JS Proteksi Plan dengan perubahannya dan Restrukturisasi polis menjadi pilihan upaya hukum atau solusi terbaik baik Tertanggung dan Penanggung untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar polis dengan adanya kepastian hukum dengan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan sebagai pilihan opsional. Saran dari penelitian ini adalah IFG Life mengupayakan pemenuhan hak-hak pemegang polis restrukturisasi secara menyeluruh dengan penerapan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perasuransian dalam pengelolaan perusahaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara utuh terhadap pemenuhan hak-hak Pemegang Polis yang mayoritas telah dialihkan dan direstrukturisasi sehingga tidak kembali terjadi sengketa gagal bayar oleh perusahaan asuransi jiwa terutama dengan pemerintah sebagai pemegang sahamnya. ......This thesis discusses the Investment-linked Insurance Product (PAYDI) marketed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) through Bancassurance called JS Proteksi Plan which causes policy payment failure disputes by providing life protection benefits for death due to accidents and investment benefits with high fixed guaranteed return. The problems discussed are the legality of JS Proteksi Plan insurance products issued by Jiwasraya and alternative legal remedies or the best solutions could be taken by the Insured and the Insurer to resolve policy payment failure disputes of JS Proteksi Plan. In analyzing the problems, normative juridical research methods with secondary data were used, data qualitatively analyzed with legal liability theory. The research result is the JS Proteksi Plan product is legal as an insurance product through the letter of the Chairman of BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 regarding the New Product Listing of the JS Proteksi Plan with its amendments and policy restructuring given the legal certainty are the best choice or solution of legal remedies for both the Insured and the Insurer to resolve the dispute with alternative dispute resolution as an option. The suggestion is IFG Life strives whole fulfillment of the policyholders restructured rights by applying the prudence principle with insurance company management laws and regulations complyment and full supervision by the Financial Services Authority towards the fulfillment of the rights of Policyholders, the majority of which have been transferred and restructured so that there are no more policy payment failure disputes by life insurance companies, especially with the government as its shareholder.