Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kegiatan di Industri minyak dan gas bumi merupakan industri yang padat modal, berteknologi cukup tinggi namun juga memiliki potensi bahaya yang tinggi pula. Oleh sebab itu pengendalian kecelakaan di industri Migas merupakan hal yang mutlak dilakukan. Di dalam mata rantai usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan maka salah satu faktor yang sangat berperan adalah bagaimana kita mengetahui adanya bahaya yang mengancam sehingga kita dapat melakukan pengendalian terhadap bahaya tersebut. Usaha-usaha untuk mengetahui adanya bahaya disebut sebagai identifikasi bahaya, yang mana saat ini telah tersedia berbagai metoda identifikasi bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan metoda identifikasi bahaya yang saat ini tersedia, dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan masalah yang dihadapinya dalam kaitan dengan adanya kondisi dan tindakan tidak aman yang ada di perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui jenis metoda identifikasi bahaya yang dapat mengungkap faktor tindakan dan kondisi yang tidak avian yang dominan. Penelitian dilakukan pada 3 buah perusahaan KPS yang mencerminkan perusahaan yang berbasis Eropa / Amerika, Asia dan Indonesia. Data penelitian merupakan data sekunder yang merupakan hasil pelaksanaan identifikasi bahaya yang dilakukan perusahaan dalam kurun waktu tahun 2003 dan wawancara dengan petugas kunci yang menangani identifikasi bahaya di perusahaannya. Metode penelitian adalah metoda deskriftif, semi kualitatif dengan memberikan bobot secara kualitatif pada masing-masing variabel pada pemilihan metoda dan dalam bentuk persentasi untuk menentukan faktor temuan dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metoda Inspeksi Keselamatan Kerja, Observasi pada Audit Keselamatan, Analisa Bahaya Awal (PHA) dan Hazops memiliki kecendrungan temuan pada kondisi tidak aman yang dominan sedangkan metoda observasi memiliki kecenderungan temuan pada tindakan yang tidak aman yang lebih dominan. Selain itu terdapat pula kekurang lengkapan penggunaan metoda identifikasi bahaya pada 2 perusahaan karena metoda yang dipergunakan semuanya memiliki kecendrungan temuan kondisi tidak aman yang dominan, sedangkan masalah kecelakan di perusahaan tersebut yang lebih di dominasi oleh adanya tindakan yang tidak aman. Agar pengendalian bahaya dapat dilakukan secara efektif maka perlu dilakukan kajian terhadap penggunaan metoda identifikasi bahaya pada masing-masing perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan masalah kecelakaan yang dihadapi perusahaan.

---

Oil & gas industry is required high investment, modem technology but also has a high potential hazard due to its operation. Therefore to control such accidents is a mandatory requirement in Oil & Gas industry in Indonesia. To prevent an accident, there is one important chain that must be considered, ie hazard, so if we could control a hazard that means we could eliminate the accidents. There are so many hazard identification methodology are available in the market now. This research is intended to explore the implementation of hazard identification methodology that available in the market to looking for unsafe condition and unsafe act. The research is also intended to know of what kind of hazard methodology that has a dominant finding on unsafe conditions or unsafe acts. The research was conducted at 3 PSC's companies in Indonesia that reflected the Europe 1 American, Asia and Indonesia region. The data for the research was taken from secondary data that resulted from the hazard identification implementation of each companies during the period of 2003 and interview with key personnel who were handling the hazard identification processes. The research methodology was descriptive, semi qualitative with allocated a certain number of qualitative variable on selecting hazard identification methods and in the form of percentage to decide the dominant factor. The result of research shown that Safety Inspection, Safety Audit (physical checking) Preliminary Hazard Analysis and Hazops (Hazard Operability Study) have the tendency to have the unsafe condition findings more dominant than unsafe act findings but the observation method (such as STOP) has a tendency to have unsafe act findings more dominant. It is also indicated that the 2 companies were using incomplete methodology since all current methods that were used have a tendency to looking for the unsafe conditions but the accidents in the companies were majority resulted from unsafe acts. To ensure an effective hazard control was implemented, each company should conduct evaluation on the current methods whether it was still adequate and was reflecting the company's problem (in term of the cause of company accidents).

Abstrak :
Terbatasnya sumber daya minyak bumi dan gas alam dan meningkatnya kebutuhan minyak bumi dan gas alam dalam negeri sebagai bahan bakar dan bahan baku industri serta masih diperlukannya minyak bumi dan gas alam sebagai devisa negaera maka pemanfaatan dan pengelolaan minyak bumi dan gas alam dilaksanakan seefektif dan seefisian mungkin. Untuk mencapai hal tersebut pemodelan industri minyak bumi dan gas alam sangat diperlukan untuk meramalkan perkembangan industri minyak bumi dan gas alam yang pada saat ini menggunakan sistem kontrak bagi hasil (production sharing contracts).

---

Limited oil and gas resources increased domestic oil and natural gas demand, such as gasoline and industries feedstock commodities and still oil and natural gas function as part of fund resources for national development, so that effeciently and effectively utilization and exacution oil and natural gas are needed. To get this goal, oil and natural gas industries models is very needed to forecast oil and natural gas industries development and to formulate a policy will be used on oil and natural gas industries. The policy that is used today is Production Sharing Contract (SPC).

Abstrak :
ABSTRAK
Penetapan harga wellhead gas bumi selama ini lebih diserahkan kepada keekonomian lapangan gas bumi yang dalam pelaksanaannya penghitungan keekonomian lapangan gas bumi dirancang dengan untuk memberikan revenue yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan harga gas bumi menjadi lebih tinggi dan tidak adanya kepastian harga gas bumi dalam jangka panjang mengakibatkan konsumen pengguna gas bumi mengalami kesulitan. Penetapan harga gas bumi dengan metode fix price dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan dan daya beli industri pengguna gas dapat memberikan kepastian baik produsen gas dan industri pengguna gas bumi. Kemampuan daya beli industri pengguna gas dianalisis melalui data gas sales aggrement (GSA) yang merupakan hasil negosiasi antara produsen gas dan konsumen gas. Analisis keekonomian lapangan gas bumi dalam kontrak bagi hasil untuk menghasilkan harga sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen gas dilakukan pada 3 lapangan gas dengan variasi besaran cadangan komersial. Kesimpulan studi ini adalah harga yang layak untuk konsumen gas bumi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga welhhead gas adalah dalam rentang 5.8 ? 6.4 US$/MMBTU dengan cara memodifikasi kontrak bagi hasil melalui pemberian insentif berupa peningkatan contractor share, pemberian tax holiday dan pemberian investment credit kepada ketiga lapangan gas sehingga keekonomian lapangan gas tidak terganggu.

---

ABSTRACT
The aim of this study is to get the wellhead price of natural gas eligible for gas consumers and on the other hand, does not interfere with the economics of oil and gas field. This study is motivated by the current stipulating of wellhead gas price base on the economics of gas field. In practice, the economics calculation of the gas field is designed to get revenue for the government as much as possible. This resulted in the price of gas becomes higher and the lack of certainty of natural gas price in the long term lead to consumers of natural gas users get several difficulties. The study will analyze the purchasing power of consumers in the domestic market as a reference in setting the wellhead price of natural gas and analyze the economics of natural gas field in production sharing contract using the wellhead price of natural gas that has been set up. The study concludes that decent price for consumers of natural gas are 5.8 ? 6.4 US$/MMBTU by modifying the production sharing contracts through the provision of incentives in the form of an increase in contractor share, provision tax holidays and provision investment credit so economical gas field is not disturbed.

Abstrak :
Migas merupakan SDA yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, sehingga permasalahan yang berkaitan dengannya membutuhkan perhatian dari pemerintah. FTP merupakan konsep yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil migas, yang merupakan penyisihan dalam prosentase tertentu dari nilai produksi sebelum dilakukan pengurangan-pengurangan lainnya. FTP dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep FTP, perlakuan pajak dan kebijakan perpajakan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, serta menganalisis kebijakan dan administrasi perpajakan terhadap KBH Migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian menyimpulkan tujuan FTP adalah untuk menjamin penerimaan pemerintah, dan FTP yang diterima kontraktor adalah hak dan penghasilan kontraktor, FTP bagian kontraktor terhutang pajak pada saat FTP diterima. PP 79 Tahun 2010 sebagai kebijakan perpajakan migas di tingkat hulu yang baru diterapkan, menegaskan kedudukan DJP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pemajakan terhadap kontraktor KBH. Hasil penelitian menyarankan perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih jelas perlakuan pajak penghasilan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, prosedur penyetoran PPh KBH serta pihak yang dimaksudkan dan ditunjuk sebagai auditor pemerintah, tata cara atau prosedur pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaan dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan DJP. ......Oil and Gas are natural resources that contribute to the government revenue, the problems associated with them requires attention from the government. FTP is a concept applied in the oil and gas production sharing contracts, the allowance of a certain percentage of production before deducting other deductions. FTP is shared between government and contractors. This study aims to analyze the meaning and concept of FTP, tax treatment and taxation policies for the contractor's FTP share unrecovered PSC, and analyze policies and administration of taxes on PSC in oil and gas. This study is a descriptive qualitative research design. The research results concluded the objective of FTP is to ensure government revenue, and FTP is the right and income contractor, the contractor FTP tax payable at the time of the FTP received and PP 79 Year 2010 as a tax policy at the level of upstream oil and gas newly applied, confirms the position of the DJP as an institution that has the authority to take PSC taxation. The results suggest the need for regulations governing the implementation treatment of income tax on the contractor?s FTP share of unrecovered PSC, payment procedures of income tax of contractor?s PSC and the intended party and was appointed as government auditor, an audit procedures that results can be treated as a result of the DJP.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi. ......This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest.