Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Produksi dan kebijakan ekspor kopra di Makassar merupakan jawaban dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor dunia, baik pada masa Kolonial Hindia Belanda maupun pasca awal pembentukan ekonomi nasional Negara Indonesia. Harapan ini dimungkinkan setelah adanya kebijakan Makassar pada tahun 1927 sebagai satu-satunya pengekspor kopra untuk Wilayah Timur Besar. Karena itu lahirnya kebijakan tersebut membawa transformasi bagi terbentuknya kekuatan ekonomi kolonial. Transformasi ini membuat eksportir masuk Makassar. Pada waktu itu kesadaran petani untuk berproduksi semakin meningkat, bahkan melahirkan enterpreneurship lokal dalam membentuk sistem ekonomi Kolonial. Dalam pandangan ini paradigma teori Clifford Geertz dan J.H. Boeke kiranya kurang relevan untuk diterapkan di Makassar karena masyarakat Pribumi (tradisional) telah mampu berakumulasi pada perubahan dinamis dalam kehidupan ekonomi tanpa dikotomi dualisme ekonomi antara Barat dan Timur. Pada awal kemerdekaan proses perkopraan terus berlangsung, kepentingan lokal maupun pusat mulai melibatkan diri dalam tata-niaga perkopraan. Eksportir dan produsen yang terbentuk sebelum perang dielakkan. Pemerintah mulai mengambil alih secara langsung dalam politik perkopraan. Di ujung sistem kebijakanaan itu Militer dan para Veteran mulai mengatur tata-niaga perkopraan. Akibatnya berbagai wilayah produsen kopra mengeluh bahkan terhimpit hutang, karena militer dan veteran pelaku ekonomi itu mengutamakan kekuasaan (keamanan) tanpa modal. Kopra yang telah diambil banyak yang tidak terbayar, akibatnya melahirkan keresahan bahkan sebuah pemberontakan. Landasan teoretis ini memberikan gambaran bahwa pada pasca awal kemerdekaan betapa dominannya pemerintah mengatur prekonomian dan itulah sebabnya perekonomian kita hingga kini masih merupakan sebuah masalah yang belum terselesaikan.

---

ABSTRACT Production and the policy of copra ex/port in Makassar were the answer to fulfill the needs of world export, in Dutch Colonial era and early formation of National Economy of Indonesia. This hope was possible after Makassar policy in 1927 as the one of copra export for Region Timur Besar. The birth of policy brought transformation for economy development of the Dutch Colonial. At that time, the peasants consciousness to make the production more increased, even gave birth of lokal entrepreneurial in Dutch economy. In this point Clifford Geertz and J.H. Boeke theory are not relevant to implement in Makassar, because the natives have ability to adopt changes in economy without dualism-dichotomy between West and East World. In the early of Indonesia independence (1945) the importance of local and center government began involved in copra trade. Exporter and producer which formatted before the war, was avoided. Government began to take over directly copra trade. Finally some regions of copra production were complaint, even wedged in debt, because both, Military and Veterans gave priority to power and security without capital . Copra which had been taken a lot were not paid, and it caused chaos and revolt. This paradigme, gives the answer that in the early of independence government had power to arrange economy structure.

Abstrak :
Padi merupakan komoditi pangan paling penting di Indonesia karena merupakan bahan pangan pokok bagi 255,6 juta orang dan memberikan lapangan pekerjaan pada sekitar 56,8 juta orang. Banyak faktor dapat membatasi pertumbuhan padi, seperti faktor sosial ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor sosial ekonomi, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, hibah mesin, serta pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi merupakan faktor inputyang dapat meningkatkan produksi padi. Sementara itu, faktor lingkungan, curah hujan, sebagai proksi dari perubahan iklim dapat memberi efek positif atau negatif pada produksi padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang berperan dalam produksi padi di Indonesia menggunakan data panel periode 2007-2016. Hasil regresi menunjukkan bahwa pupuk, irigasi, subsidi benih, dan hibah mesin pertanian memiliki dampak yang signifikan dan positif secara statistik terhadap produksi padi di Indonesia dan wilayah Non-Jawa, dan hanya mesin pertanian yang secara signifikan mempengaruhi produksi padi di wilayah Jawa-Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kebijakan dan anggaran pemerintah pada pupuk dan irigasi yang memiliki elastisitas koefisien tertinggi serta memberikan lebih banyak mesin pertanian untuk wilayah Jawa-Bali. Produksi padi di Indonesia masih tergantung pada curah hujan, sehingga untuk mencegah efek perubahan iklim, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang terkait dengan sumber air. Penelitian ini menggunakan data tahunan sehinggatidak didapatkan angka curah hujan yang optimal. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan jumlah curah hujan dari188 mm untuk Indonesia, 155 mm untuk Non Jawa dan 105 mm, dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap produksi padi. ......Paddy is the most important food crop in Indonesia as it is the staple food for 255.6 million Indonesian people and providing seasonal income for about 56.8 million people. Several factors can limit the growth of paddy production, such as socioeconomic and environmental factors, Socioeconomic factors, such as seed subsidies, fertilizer subsidies, machinery grants, and rehabilitation of irrigation could increase output of paddy production by providing input to the plant. Meanwhile, environmental factors including rainfall as proxy of climate change could have a positive or adverse effect on paddy production. This study aims to analyze the determining factors responsible for the increase in the yield of paddy production in Indonesia, using panel data for the period 2007–2016. The regression results show that fertilizers, irrigation, seed subsidies, and machinery grants have a statistically significant and positive impact on paddy production in Indonesia and Non-Java area, and only machinery that have significantly influenced on paddy production in Java-Bali area. These findings suggest that the government has to strengthen the policy and budget on government expenditures, especially fertilizers and irrigation which the highest coefficient elasticity and giving more machinery for Java-Bali area. Paddy production in Indonesia is still depending on rainfall, thus to prevent the effect of climate change, government need to strengthen the policy that related to water source. Since using yearly data, in this research we cannot get an optimum rainfall. Thus, the increase or decrease the number of rainfall from188 mm for Indonesia, 155 mm for Non Java and 105 mm, could give positive and negative impact to paddy production.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kebijakan produksi KompasTV sebagai stasiun televisi berjaringan di era konvergensi media. Bagaimana manajemen KompasTV mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat kebijakan produksi terkait konvergensi stasiun jaringan KompasTV dan bagaimana praktik penerapannya dengan tetap mematuhi regulasi. Televisi saat ini masih mendominasi pasar media di Indonesia. Demi terciptanya demokrasi, pemerintah membuat aturan terkait Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) bagi lembaga penyiaran yang ingin siarannya menjangkau secara nasional. Sistem ini membawa berbagai manfaat bagi khalayak. Di sisi lain, pengembangan SSJ membutuhkan biaya yang besar bagi lembaga penyiaran dan akan membawa kerugian besar pula bagi sepuluh stasiun televisi swasta nasional yang sudah berdiri sebelum terbitnya UU Penyiaran Tahun 2002. Hal berbeda terjadi pada stasiun televisi baru yang wajib mengembangkan SSJ agar mendapatkan izin bersiaran, salah satunya adalah KompasTV. Manajemen KompasTV berusaha patuh terhadap peraturan yang berlaku tapi tetap berusaha agar dapat menguntungkan secara finansial. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan konvergensi. Studi ini melihat bagaimana manajemen produksi KompasTV dalam melakukan konvergensi dengan tetap menjalankan regulasi SSJ. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data utama. Informan berjumlah empat orang dari jajaran manajemen Departemen News Network, Departemen Digital KompasTV dan seorang kepala biro. Penelitian ini mencapai kekesimpulan bahwa KompasTV telah memenuhi regulasi SSJ yang ditetapkan oleh pemerintah. Siaran KompasTV dapat menjangkau 29 provinsi melalui 36 stasiun televisi. Strategi konvergensi diterapkan di seluruh stasiun jaringan KompasTV. Platform YouTube merupakan platform yang paling menjadi perhatian, seluruh stasiun jaringan KompasTV diwajibkan memiliki dan mengelola kanal YouTube masing-masing. Konten yang diunggah sebagian besar merupakan potongan program Free To Air (FTA) baik yang tayang lokal maupun nasional. Dari segi ekonomi, strategi konvergensi tersebut memunculkan dua arus pendapatan baru, yakni dari iklan programmatic dan tawaran kerja sama dengan klien di daerah. Kebijakan produksi yang diambil oleh KompasTV berdasarkan dari berbagai faktor, beberapa faktor yang cukup memengaruhi adalah faktor dari luar media, seperti pengiklan, kontrol negara atas media, pasar media, karakteristik pasar dan kebijakan media. ......This thesis discusses the production policy of KompasTV as a networked television station in the media convergence era. How does KompasTV management consider various factors before making production policies related to the convergence of KompasTVnetwork stations and how to implement them in practice while still complying with regulations. Television is currently still dominating the media market in Indonesia. For the sake of creating democracy, the government has made regulations related to the Network Station System (SSJ) for broadcasting institutions that want their broadcasts to reach the national level. This system brings various benefits to the public. On the other hand, the development of SSJ requires a large amount of money for broadcasting institutions and will also bring huge losses to ten national private television stations that were already established before the issuance of the 2002 Broadcasting Law. Things are different for new television stations which are required to develop SSJ in order to obtain a broadcasting license, one of which is KompasTV. KompasTV management tries to comply with applicable regulations but still tries to be financially profitable. One of the strategies implemented is convergence. This study looks at how KompasTV's production management converges while implementing SSJ regulations. The research was conducted using a qualitative approach with in-depth interviews as the main data collection method. There were four informants from the management of the news network department, KompasTV digital department and a bureau head. This study reached the conclusion that KompasTV has complied with the SSJ regulations set by the government. KompasTV broadcasts can reach 29 provinces through 36 television stations. The convergence strategy is implemented in all KompasTV network stations. The YouTube platform is the greatest concern, all KompasTV network stations are required to own and manage their respective YouTube channels. Most of the content uploaded is part of the Free To Air (FTA) program, both broadcast locally and nationally. From an economic perspective, the convergence strategy has created two new revenue streams, namely from programmatic advertisements and cooperation offers with clients in the regions. The production policy taken by KompasTV is based on various factors. Some of the factors that are quite influential are factors from outside the media, such as advertisers, state control over media, the media market, market characteristics, and media policies.