Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hilmi Aulia Azmi
Abstrak :

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis biaya Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) yang ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit dalam proses Audit Kepabeanan. Menurut auditee, TAS Fee merupakan pembayaran kepada pihak lain di luar negeri atas jasa teknis yang diterima oleh auditee. Sedangkan menurut tim audit, TAS Fee adalah proceeds yang merupakan biaya yang harus ditambahkan ke dalam nilai pabean. Implikasi yang timbul dari penetapan tersebut adalah adanya kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar oleh auditee. Namun demikian dalam proses banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang berbeda terhadap dua kasus penetapan proceeds. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengapa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds, bagaimana proses audit yang dilakukan untuk menetapkan TAS Fee sebagai proceeds, dan mengapa terdapat putusan majelis hakim yang berbeda atas penetapan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil putusan Pengadilan Pajak dan hasil wawancara kepada tim audit. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit karena memenuhi definisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, yaitu merupakan bagian dari pendapatan auditee yang dibayarkan secara tidak langsung kepada penjual barang impor di luar negeri atas penjualan barang impor di pasar dalam negeri. Proses audit yang dilakukan oleh tim audit telah sesuai dengan program audit yang diatur dalam Perdijern Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, yaitu melakukan pendalaman atas bukti-bukti audit dan melakukan konfirmasi kepada auditee sebelum melakukan penetapan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki pandangan yang berbeda terhadap dua penetapan biaya TAS Fee sebagai proceeds, yaitu putusan terhadap PT ABC yang menganggap TAS Fee adalah proceeds, dan putusan terhadap PT XYZ yang menganggap TAS Fee adalah pembayaran atas jasa dan bukan merupakan proceeds. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian terhadap asas kepastian hukum bagi auditee, tim audit, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai implikasi dalam penelitian ini yaitu perlu dilakukannya penyempurnaan peraturan oleh regulator yang mengatur tentang proceeds agar menambahkan kriteria dan batasan suatu biaya yang dapat ditetapkan sebagai proceeds. ......This research was carried out to analyze the costs of the Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) which were determined as proceeds by the audit team in the Customs Audit process. According to the auditee, the TAS Fee is a payment to other parties abroad for technical services received by the auditee. Meanwhile, according to the audit team, TAS Fee is proceeds which are costs that must be added to the customs value. The implications arising from this determination are that there is an underpayment of import duties, taxes on imports, and administrative sanctions in the form of fines that must be paid by the auditee. However, in the appeal process at the Tax Court, the Panel of Judges issued different decisions regarding two cases of determination of proceeds. This research is aimed at answering research questions, namely why TAS Fee is determined as proceeds, what is the audit process carried out to determine TAS Fee as proceeds, and why there are different decisions from the panel of judges regarding this determination. The research was carried out by analyzing the results of the Tax Court decision and the results of interviews with the audit team. The results of this research are that the TAS Fee is determined as proceeds by the audit team because it meets the definition set out in Minister of Finance Regulation Number 160/PMK.04/2010 concerning Customs Value for Calculating Import Duties, that it is part of the auditee's income which is paid indirectly to sellers of imported goods abroad for sales of imported goods in the domestic market. The audit process carried out by the audit team is in accordance with the audit program regulated in Customs and Excise Regulation Number PER-35/BC/2017 concerning Procedures for Customs Audits and Excise Audits, conducting an in-depth study of the audit evidence and confirming it with the auditee before conducting it. determination. The Panel of Judges at the Tax Court has a different view regarding the two decisions regarding the TAS Fee as proceeds, the decision against PT ABC which considers the TAS Fee to be proceeds, and the decision against PT XYZ which considers the TAS Fee as payment for services and not proceeds. This causes a non-compliance with the principle of legal certainty for the auditee, audit team and the Tax Court Panel of Judges. As an implication in this research, it is necessary to refine the regulations by the regulator that regulate proceeds in order to add criteria and limits on costs that can be designated as proceeds.

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Refki Saputra
Abstrak :
Kriminalisasi aktivitas pencucian uang, pada dasarnya merupakan respon atas sulitnya mengungkap kejahatan terorganisir. Hal ini dilakukan karena pelaku menggunakan teknik-teknik pencucian uang untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Melalui pendekatan anti-pencucian uang, proses penegakan hukum diarahkan tidak hanya sekedar menemukan pelaku kejahatan, melainkan juga mencari harta kekayaan hasil kejahatan. Rezim anti-pencucian uang kemudian dianggap sebagai strategi baru dalam memberantas kejahatan dengan merampas hasil kejahatannya. Tatkala para pelaku kejahatan dihalangi untuk menikmati hasil kejahatannya, maka diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga menjadi sirna. Regulasi anti-pencucian uang di Indonesia, sejauh ini sudah cukup memberikan panduan kepada institusi yang terlibat dalam implementasi rezim anti-pencucian uang sebagai bagian dari upaya memberantas kejahatan (tindak pidana asal). Hal ini misalnya tampak dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan upaya penelusuran hasil kejahatan. Misalnya terkait dengan ketentuan pelaporan dan analisis transaksi keuangan, upaya mengamankan aset hasil kejahatan dalam ketentuan terkait dengan penundaan, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga upaya perampasan hasil kejahatan. Agar dapat memaksimalkan pemberantasan kejahatan, maka perlu adanya kesamaan persepsi diantara penegak hukum, bahwa kriminalisasi aktivitas pencucian uang merupakan pintu masuk dalam mengungkap kejahatan. Proses pembuktian harus dilakukan secara efisien dengan menggunakan mekanisme pembuktian terbalik. Selain itu juga, proses peradilan tindak pidana pencucian uang harus selalu diarahkan untuk menemukan hasil kejahatan untuk kemudian dirampas atau dikembalikan kepada yang berhak. ......The criminalization of money laundering activities, essentially a response to the difficulty of uncovering organized crime. This is done because the perpetrators use techniques of money laundering to conceal wealth obtained from the crime. Through the anti-money laundering approach, law enforcement process directed not only to find the perpetrators, but also to seek the proceeds of crime. Anti-money laundering regime is then considered as a new strategy to fight against crime by seizing the proceeds of crime. When the perpetrators are prevented from enjoying the proceeds of crime, it is expected that the motivation to commit crimes also be annihilated. Anti-money laundering regulation in Indonesia, so far is sufficient to provide guidance to the institutions involved in the implementation of anti-money laundering regime as part of efforts to combat crime (predicate offenses). It can be seen from the provisions relating to the search effort of criminal proceeds. For instance associated with the provision of financial transaction reporting and analysis, to secure the assets of criminal proceeds in the provisions relating to delays, termination of the transaction, blocking, seizure, up to confiscation of proceeds of crime. In order to maximize efforts to fight crime, we need a shared understanding among law enforcement agencies, that the criminalization of money laundering activity is an entry point to uncovering crime. Trial process must be done efficiently by using the reversal of burden of proof. In addition, the judicial process of money laundering should always be directed to locate the proceeds of crime, to be seized or returned to those entitled.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43825
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Angelica Puspawardhani
Abstrak :
Penelitian ini menganalisa dampak risiko volatilitas nilai tukar terhadap devisa hasil eksporĀ (DHE) serta hubungan negara mitra terhadap potensi penerimaan DHE Indonesia. Penelitian dengan metode data panel ini meggunakan periode bulanan sejak Januari 2012 sampai Desember 2018 dengan 38 jenis komoditas dan 191 negara mitra. Penelitian ini mengungkapkan dampak volatilitas nilai tukar berpengaruh negatif, sedangkan negara mitra ekspor berpendapatan tinggi berpengaruh postif pada penerimaan DHE. Penelitian ini mendukung optimalisasi kebijakan penerimaan DHE di perbankan Indonesia guna ketersediaan pasokan valas. Dampak risiko volatilitas nilai tukar terhadap penerimaan DHE, dapat diantisipasi dengan peningkatan kerjasama negara mitra yang lebih maju dan berpendapatan tinggi.
This study analyses the impact of exchange rate volatility on the Indonesias export proceeds and use panel data from January 2012 to December 2018. In the first model, we arrange volatility of rupiah exchange rates against the US dollar, the American Index of Industrial Production, REER, CPO price and oil price. In the second model, we use the gravity model and the variables are distance, partner country real GDP, and dummy country partner. Our research reveals that the impact of exchange rate volatility has a negative effect and export partner with high GDP have a positive effect on export proceeds.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Atissa Puti Chaniago
Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang gambaran perlindungan anak pada anak yang dilacurkan dalam Teori Ekologi oleh Bronfenbrenner yang dibagi dalam lima level sistem yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berdasarkn tujuan penelitian ini didapatkan gambaran terkait mengetahui sistem yang terganggu dalam sistem sosial, dinamika sistem sosial dalam memberikan perlindungan anak perempuan yang dilacurkan, peran sistem yang menarik anak keluar dari pelacuran anak berdasarkan teori ekologi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunanakan metode fenomenologi yang mengambil data dari berbagai informan untuk mendapatkan gambaran secara utuh terkait pengaruh dari setiap sistem. AYLA dalam penelitian ini merupakan individu yang pernah dilacurkan pada usia anak. Dalam penelitian ini membahas bagaimana sistem sosial AYLA berperan dalam menjerumuskan anak dalam pelacuran dan mengentaskan AYLA dari pelacuran sehingga AYLA dapat kembali berfungsi sosial.
ABSTRACT This thesis discusses Bronfenbrenner's description of child prostituted child protection in the Ecological Theory which is divided into five levels of systems, namely microsystems, mesosystems, ecosystems, macrosystems, and chronosystems. Based on the objectives of this study, it is related to the system that was displaced in the social system, the system of social dynamics in providing protection for prostituted girls, the role of the system that draws children out of child prostitution based on ecological theory. This research is a qualitative research using a phenomenology method that takes data from various informants to get a complete picture related to the use of each system. The main informants in this study were individuals who had been prostituted at the age of the child. In this study, discussed how the social system of AYLA was collected proceed children into protitution and alleviating the condition of prostitution so that the AYLA could return to social functioning.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harry Rakhmat Maulana
Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penerapan kebijakan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor. Kebijakan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor yang dibahas dalam penelitian ini adalah tarif khusus bagi bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor yang diatur dalam PP No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (indepth interview). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan pajak terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan sebagaimana konsepsi implementasi kebijakan menurut Edwards III yaitu meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini dan terdapat hambatan berupa kurang menariknya kebijakan dan kurang intensifnya sosialiasi yang diberikan oleh pihak implementor.
ABSTRACT
This study aims to describe the implementation of income tax policy on interest on deposits from foreign exchange proceeds from exports and identify obstacles and solutions in the application of income tax policies on interest on deposits from foreign exchange proceeds from exports. The Income Tax Policy on interest on deposits from Foreign Exchange Export Results discussed in this study is a special rate for interest on deposits from Foreign Exchange Export Results as regulated in PP No. 123 of 2015 concerning Income Tax on Interest on Deposits and Savings and Bank Indonesia CertificatesThe research method used is qualitative in-depth interview data collection techniques. The results of this study are that in the implementation of tax policy there are four factors that determine the success of the policy as Edwards III's conception of policy implementation includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in achieving the objectives of this policy and there are obstacles in the form of less attractive policies and less intensive socialization provided by the implementor.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sela Agnestiyas Saksono
Abstrak :
Hasil kegiatan ekspor sumber daya alam yang dilakukan oleh eksportir Indonesia seharusnya diwajibkan untuk membuat rekening khusus di bank devisa untuk memantau setiap penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Hal tersebut disebabkan Devisa Hasil Ekspor tidak ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia melainkan menempatkan Devisa Hasil Ekspor diluar negeri, sehingga menambah cadangan devisa negara bagi negara lain dan indonesia seringkali mengalami defisit. Eksportir yang menempatkan DHE SDA untuk pembayaran Bea keluar dan pungutan lain dibidang ekspor, pinjaman, impor, keperluan lain dari penanaman modal. Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, jika ada eksportir yang tidak memasukkan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia, maka eksportir akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda administratif, diantaranya seperti, tidak di izinkan melakukan ekspor, pencabutan izin usaha ......The results of natural resource export activities carried out by Indonesian exporters should be required to create a special account at the foreign exchange bank to monitor any use of the Foreign Exchange Proceeds from Natural Resources Exports (DHE SDA). This is because the Foreign Exchange Proceeds from Exports are not placed in the Indonesian financial system but instead place the Foreign Exchange Proceeds from Exports abroad, thus increasing the country's foreign exchange reserves for other countries and Indonesia often experiences a deficit. Exporters who place (DHE SDA) for the payment of export duties and other levies in the field of exports, loans, imports, other purposes of investment. Based on the results of supervision by Bank Indonesia and the Financial Services Authority, if an exporter does not include (DHE SDA) in the Indonesian financial system, the exporter will receive administrative sanctions in the form of administrative fines, such as, not being allowed to export, and revocation of business licenses.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library