Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya sajaUndang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaanhakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak PidanaKorupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan.Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang bersifatdeskriptif. Penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap data sekunder yang akandipadu dengan hasil penelitian empirik yang berupa data primer. Hasil daripenelitian ini didapatkan beberapa permasalahan yang muncul sehubungandengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu : 1) besarnya biaya yang dikeluarkan dansulitnya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi; 2) sulitnya merekruthakim ad hoc yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang hukumkhususnya pemberantasan tindak pidana korupsi serta kurang terbukanya sistemrekrutmen hakim karier yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dalamproses rekrutmen.

---

AbstractThe Court of Corruption is very needed. Act number 46 of 2009 orderedestablishment of The Court of Corruption, which meanwhile in the capital of theprovince, as well as the presence of a judge ad hoc in the criminal justice systemwhich according to the author raises some problems. The research method used isthe normative-empirical. This research is based on a study of secondary data willbe combined with the empirical research results in the form of primary data. Theresult of this research acquired some of the issues that appears with the enactmentof Act number 46 of 2009 which are : 1) the magnitude of the cost and difficultyof the case handling process of the criminal acts of corruption; 2 ) the difficulty torecruiting judge ad hoc who has knowledge and ability in the law of especiallycorruption eradication, and less fair system recruitment careers judge notinvolving public participation in the process of recruitment"

"Problematikan dan peningkatan kualitas mutu bagi perguruan tinggi merupakan dua hal penting yang perlu di perhatikan. Kanyataan menunjukkan bahwa selama ini perguruan tinggi tidak terlepas dari persoalan (problematika) yang berkenaan dengan tiga hal , yaitu: (1) masih rendahnya pemerataan dalam memperoleh pendidikan (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan...."

"buku ini membahas tentang hukum perlindungan konsumen yang cara penyelesain sengketa."

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keunikan struktur naratif cinta tak pernah tua yang meliputi, kevariatifan penggunaan kata ganti yang mengacu pada tokokh yang menjadi fokus di setiap cerita dan tata semua cerita yang tampak tidak berkaitan sehingga menimbulkan problematika termasuk dalam subgenre kempulan cerpen atau novel buku cinta tak pernah tua tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode struktural. Teori yang digunakan yakni teori naratologi Gerard Genette. Hasil penelitian ini adalah keunikan kevariatifan pemakaian kata ganti yang mengacu pada tokohyang menadi fokus di setiap cerita disebabkan pemandang dari beberapa cerita tersebut bebeda serta pencerita beberapa cerita tersebut berbeda pula. Selain itu, semua cerita yang termuat di beberapa media masa ternyata mempunyai kelinearan dalam tata ceritanya. Simpulannya, cinta tak pernah tua dapat digolongkan menjadi sebuah novel.

---

The objective of this study wade scribing the uniqueness of narrative structure of “Cinta Tak Pernah Tua” which has consisting of the various usage of pronouns refer to the central character in each story and in order of all stories which seems not interconnected so it created the problem which can be classified into sub genre problematics of the collection of stories or novel “Cinta Tak Pernah Tua”. The research method used in this study was structural method. this research used Gerard Genette’s narratology theory. The result showed the uniqueness of the various usage of pronouns referring to the central character in each story as the result of the different viewer and story teller of those stories. In addition, all stories which were published in mass media, in fact, have linearity in their story order. In conclusion, “Cinta Tak Pernah Tua” can be classified as a novel. Keywords: novel, narrative structure, narratology theory, sub genre problematic."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana munculnya problematika hukum pengadaan tanah Ibu Kota Nusantara di wilayah transmigrasi Penajam Paser Utara, khususnya sengketa tanah yang terjadi di wilayah Desa Bumi Harapan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pembangunan Ibu Kota Nusantara memunculkan beberapa problematika hukum, salah satunya sengketa tanah antara transmigran dengan masyarakat lokal. Dalam proses persiapan untuk area transmigrasi, terdapat beberapa proses yaitu, penyediaan tanah, pembebasan tanah, permohonan dan pemberian Hak Pengelolaan, peniyapan tanah secara fisik atau pembukaan tanah (land clearing), penyiapan permukiman transmigrasi, serta penempatan transmigran dan pembagian tanah. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai sengketa tanah antara masyarakat lokal dan pemilik tanah wilayah transmigrasi dalam proses pengadaan tanah di lokasi Ibu Kota Nusantara yang berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan landasan yuridis pemikiran hakim yang kemudian memenangkan transmigran dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 222.Pdt/2023/PT SMR. Dalam penelitian ini, ditemukan proses penyediaan tanah yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh Departemen Transmigrasi, yang mana tidak melibatkan masyarakat lokal ketika akan dilakukan penunjukan areal. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuan dari salah satu masyarakat hukum adat suku Balik, bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses penyediaan tanah. Landasan pemikiran hakim yang memutuskan bahwa pemilik transmigran merupakan pihak yang menang di dalam putusan ini sudah tepat. Pemikiran hakim berlandaskan pada UUPA dan PP Pendaftaran Tanah, bahwasannya sertipikat merupakan alat bukti yang sangat penting dalam kepemilikan hak atas tanah. Pemikiran hakim hakim juga menunjukkan bahwa penguasaan lahan sangat penting, karena pihak yang berhak atas tanah adalah orang yang menguasai lahan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diatur dalam UUPA, bahwa tanah harus dikuasai dengan itikad baik.

---

This paper analyses how the legal problems of land acquisition for the Ibu Kota Nusantara in the transmigration area of Penajam Paser Utara, especially land disputes that occur in Desa Bumi Harapan. This paper is compiled using doctrinal research methods. The development of the Ibu Kota Nusantara raises several legal problems, one of them is land disputes between transmigrants and local people. In the preparation process for transmigration area, there are several processes, namely, land provision, land acquisition, application and granting of management rights, physical land clearing, preparation of transmigration settlements, along with placement of transmigrants and land distribution. In this research, issues that raised between local people and transmigration area landowners are land disputes in the process of land acquisition at the location of the Ibu Kota Nusantara in Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara and the logic of the judge's thinking which later won the transmigrants in the Samarinda High Court Decision Number 222.Pdt/2023/PT SMR. In this research, it was found that the land provision process was not implemented properly by Department of Transmigration, which didn’t involve local communities when the area was to be designated. This can be proved by the confession from one of the Balik tribe customary law people, that they weren’t involved in the land provision process. The reasoning of the judge who decided that transmigrant owner win this case is correct. The judge's reasoning was based on the Basic Agrarian Law and the Land Registration Regulation, which state that certificates are very important evidence of ownership of land rights. It also shows that land tenure is very important, because the party entitled to land is the one who controls the land. This is according to Basic Agrarian Law, that land must be held in good faith. "

"Evaluation and analysis on the implementation of regional autonomy in Indonesia; collection of articles."

"Setelah melihat kedua tafsir"