Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam Konstitusi Jepang 1947 terdapat pasal 9 yang isinya berkaitan dengan kebijakan luar negeri Jepang dan masalah demiliterisasi. Perdana Menteri Abe berencana untuk melakukan amandemen terhadap pasal 9 karena pasal tersebut membatasi Jepang dalam penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik internasional sehingga pergerakan Jepang menjadi terbatas khususnya dalam bidang keamanan. Rencana tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Jepang. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Jepang mengenai rencana amandemen pasal 9 dalam Konstitusi Jepang 1947 yang ingin dilakukan oleh Perdana Menteri Abe. Hasil analisis menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Jepang menolak rencana tersebut. Sampai saat ini Jepang menolak untuk ikut serta dalam segala bentuk peperangan maupun memperkuat kekuatan militernya, dengan alasan rakyat Jepang takut akan terulang kekelaman masa lalu di PD II jika Jepang memperkuat pasukan militernya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACT
In Japan rsquo;s 1947 constitution article 9, Japan rsquo;s foreign policy and demilitarization is discussed. Prime Minister Abe planned to make an amendment on article 9 because it limits the military power usage in order to resolve the dispute or international conflict with the result that restrain Japan especially in the national security field. The plan raises pros and cons in Japanese society. This paper will try to explain the Japanese society rsquo;s view on the article 9 amendment plan by Prime Minister Abe. The result shows that the majority of the society objects the plan proposed. To date, Japan has refused to participate in all forms of war as well as strengthening its military strength arguing that the society is afraid of recurring the past World War II if Japan strengthens its military forces. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas dinamika pro dan kontra berbagai kelompok kepentingan terhadap RUU Pertembakauan. Hasilnya dewasa ini negara belum mampu menegaskan arah komitmennya terhadap tembakau. Menariknya, negara seperti bersifat memihak pada kedua kubu, contohnya adalah dengan belum meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), namun pada tingkat nasional merilis PP No. 109 Th. 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan. Sudut pandang budaya menganggap rokok sebagai warisan tradisi leluhur, dan legacy yang perlu dilestarikan oleh karena memiliki nilai sejarah yang panjang. Sudut pandang ekonomi melihat rokok sebagai industri dengan prospek yang baik, yang menyumbang banyak pemasukan untuk pendapatan negara, terutama cukai. Sudut pandang moralitas dan humanity melihat rokok sebagai hal yang merugikan masyarakat karena berdampak buruk pada kesehatan, kemiskinan dll. Peneliti melihat konflik kepentingan dibalik pro dan kontra aktor politik dalam kebijakan pertembakauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang juga mengeksplorasi siapa saja aktor dalam polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan serta faktor yang mendorong sikap pro dan kontra. Penelitian ini memberikan gambaran bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi antar aktor yang terlibat dalam RUU Pertembakauan.

---

ABSTRACT
This study discusses the dynamics of the pros and cons of various political groups against the draft tobacco bill. As a result, the state, up to this day, has not been able to affirm its stance on tobacco. Interestingly, the state seems to support both sides. For example, it has not ratified the FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), yet at the national level it has released PP No. 109 Th. 2012 on the Safeguarding of Addictive Substances Containing Materials Form of Tobacco Products for health. Culturally, cigarettes are considered as part of an ancestral heritage and legacy that has to be preserved because of its long history and value. Economically, cigarettes are seen as an industry with good prospects, which contributes a significant amount of income to state revenue, especially in taxes. Morally and humanely, cigarettes are seen as detrimental to the society due to its negative effects for health, poverty, etc. Researchers saw a conflict of interest behind the pros and cons of political actors in the policy on tobacco. This study uses a qualitative approach which also explores who the actors involed in the debate of the draft tobacco bill and also the factors supporting both for and against groups. This study provides an overview on the potential conflicts of interest that occurs between the actors involved in the draft tobacco bill.