Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat bukti berupa sertipikat agar pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuat atas tanah yang dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak mereka atas tanah tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan ternyata berbeda, terbukti dari adanya kasus sengketa tanah dalam tesis ini dimana 253 (dua ratus lima puluh tiga) pemegang sertipikat Hak Milik atas tanah bekas tanah partikelir mendapatkan gugatan dari pihak yang merasa sebagai pemegang hak atas tanah yang sah. Sistem publikasi di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dan sertipikat yang mempunyai dua sisi yaitu sebagai bukti kepemilikan dan sebagai bentuk keputusan yang bersifat penetapan, membuat para pemegang sertipikat hak atas tanah senantiasa akan memperoleh kemungkinan untuk digugat berkenaan dengan keabsahan tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan penerapan lembaga rechtsverwerking dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 sebagai salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut.

---

ABSTRACT
Pursuant to Article 19 paragraph (1) of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law is stated that in order to ensure legal certainty, the government hold land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions stipulated by Government Regulation. Government Regulation No. 24 of 1997 stated that the land registration aims to obtain a certificate that evidences the holder of the rights to the land have strong evidence on the land that he has and get legal certainty and the protection of their rights to the land. In fact, as evidenced by the presence of land disputes in this thesis in which 253 ( two hundred and fifty three ) the holder of the certificate of land freehold ex-private land to get a lawsuit from those who feel as holders of legal rights to the land. Publication system in the Indonesia which adopts the negative publicity that contains positive elements and a certificate that has two sides those are as a proof of ownership and as a form of decision which is the determination, making the certificate holders of land rights will always obtain the possibility to be sued in respect of the validity. Hence, rechtsverwerking institutions as stipulated in Article 32 paragraph (2) Regulation 24/1997 should be applied in the justice system in Indonesia as a way to overcome it