Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AJB Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan swasta nasional di Indonesia yang berdiri tanggal 12 Februari 1912. Ide pendirian AJB Bumiputera 1912 oleh salah seorang aktivis pergerakan nasional yaitu sekretaris Budi Utomo ( M. Ng. Dwidjosewojo) yang didukung oleh dua orang guru yakni MKH. Subroto, dan M. Adimidjojo. AJB Bumiputera dalam menghadapi kondisi globalisasi dan persaingan yang semakin tajam, melakukan perubahan-perubahan dan salah satu di antaranya adalah perubahan sistem administrasi, dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Namun dengan adanya perubahan-perubahan ini Bumiputera menghadapi berbagai masalah seperti: sistem administrasi, informasil pelaporan, efektivitas dan efisiensi organisasi, perpajakan, pelayanan, dan persaingan.Studi tentang ?Pengaruh Desentralisasi Administrasi AJB Bumiputera 1912 terhadap Penerimaan Pajak Negara?, mencoba mengungkapkan pengaruh perubahan sistem administrasi tersebut terhadap, pelaksanaan administrasi, hasil operasional perusahaan, efektivitas dan efisiensi organisasi serta bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak negara ?.Proses penelitian deskriptif ini,dilakukan berdasarkan telaah sejumlah literatur dan penelitian lapangan melalui kajian terhadap pelaksanaan administrasi, hasil operasional Bumiputera, efektivitas dan efisiensi organisasi, dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan Bumiputera. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum desentralisasi administrasi dengan kondisi sesudah desentralisasi administrasi.Hasil penelitian menunjukkan perubahan sistem administrasi Bumiputera tidak banyak membawa perubahan terhadap proses administrasi, hasil operasional Bumiputera,dari sepuluh item yang menjadi kajian,ada delapan item menunjukkan peningkatan dan dua item yang menunjukkan penurunan. Namun efektivitas dan efisiensi Bumiputera belum meningkat bahkan terjadi inefisiensi.Terhadap pemenuhan kewjiban perpajakan telah memperlihatkan adanya peningkatan dan setelah desentralisasi administrasi terjadi kenaikan setoran pajak ke kas Negara yang signifikan yakni 22,22 % jika dibandingkan dengan setoran sebelum desentralisasi administrasi.Pelaksanaan desentralisasi administrasi harus sejalan dengan strategi perusahaan, dan harus ditetapkan tujuan yang jelas baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek dan adanya suatu tim atau unit kerja yang memantau dan mengevaluasi secara konsisten."

"This article analyze model of resistance between the local community and private company withinspired to perspective of power relation. Analysis based on the research about forest tenure by the local community and private company in Praha Village, Jambi. The research inspired qualitative approach with methods of indepth interview and participatory observation. The local community and private company constitute stakeholders that have interest on the forest resources. Complexity of the stakeholders?s interest were expressed through models of the social relation that were conflict, collaboration, and resistance. Dynamics of the social relation are reality of the power relation. Resistance are strategy of power relation with special features that each other stakeholders focus on the strategy to realize the each other goals and indirectly to fail the strategy of others."

"Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada prinsipnya membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang melimpah adalah sumber daya tambang. Perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak di bidang pertambangan sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, sedangkan untuk perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan selain tunduk pada peraturan perundang-undangan di atas juga tunduk pada ketentuan tanggung jawab sosial yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan perundangundangan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Tidak semua perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, peraturan perundangundangan yang mengatur tanggung jawab sosial bagi perusahaan swasta perlu diperbaiki agar kemakmuran rakyat dapat tercipta.

---

Article 33.3 of Indonesia Constitution 1945 constitute government to use natural resources for wealthy of the people. One of its kind is mining resources. There are many mining company, even private or state owned enterprises (BUMN) in Indonesia. Pursuant to Law No. 40 2007 concerning Company, Law No. 25 2007 concerning Investment, and Law No. 4 2009 concerning Mineral and Coal Mining, private mining company have obligation to do corporate social responsibility, however for BUMN also bound with Law No. 19 2003 concerning BUMN. Corporate social responsibility regulation for BUMN is better than corporate social responsibility regulation for private mining company. Not all private company do their corporate social responsibility obligation. Corporate social responsibility regulation for private mining company must be revised for people welfare."

"Akibat memburuknya kondisi perekonomian akibat kenaikan harga minyak mentah dunia, perusahaan dan bank-bank harus memikirkan cara untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dari usahanya. Kondisi perekonomian seperti ini menyebabkan perusahaan dan bank-bank mengalami apa yang disebut dengan financial distress, yaitu berdasarkan definisi yang dikemukakan Stephen A. Ross dalam Buku Corporate Finance Sixth Edition; Financial distress is a situation where a firm's operating cash flows are not sufficient to satisfy current obligations (such as trade credits or interest expenses) and the firms is forced to take corrective action.Edward I. Altman telah mengembangkan suatu model yang dapat digunakan oleh Para analis keuangan untuk mengetahui kebangkrutan suatu perusahaan, yaitu Z-Score Model, yang diterapkan pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur; perusahaan private dan perusahaan non manufaktur.Berdasarkan hasil pengujian terhadap Laporan Keuangan Bank-Bank yang telah dicabut ijin usahanya, didapatkan hasil test bahwa lebih dari 50% bank-bank tersebut tergolong bangkrut. Atas dasar hat tersebut, penulis berkesimpulan bahwa Z -Score Model Altman untuk perusahaan private dan manufaktur dapat diterapkan pada Laporan Keuangan Bank.Bank-bank yang telah tergolong bangkut tersebut oleh Bank Indonesia disebut sebagai bank bermasalah. Bank-bank ini mendapatkan pengawasan khusus dari Bank Indonesia dan diupayakari untuk dapat disehatkan kembali kondisinya, dengan berbagai cara seperti merger, akuisisi, mencari investor, dan lain-lain, selanjutnya apabila tidak bisa disehatkan kembali maka bank tersebut akan dilikuidasi.Z-Score Model yang dikembangkan oleh E.I. Altman ini masih perlu diteliti kembali khususnya untuk meramalkan kebangkrutan bank-bank, karena terdapat perbedaan yang mendasar dan kegiatan usaha perusahaan dengan perbankan. Di samping itu Z-Score Model dan Altman ini belum memasukkan unsur risiko, off balance sheet transactions dan prudential banking sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perbankan.

---

Because of the deterioration of economic conditions since the government increased fuel prices, many companies included banks have been in trouble in its financial condition. To maintain the sustainability of its business, every company must have a good solution in order to deal with this problem. This condition complies with the definition made by Stephen A. Ross in his book Corporate Finance Sixth Edition stating that Financial distress is a situation where a firm's operating cash flows are not sufficient to satisfy current obligations (such as trade credits or interest expenses) and the firms is forced to take corrective action.

Edward I. Altman had developed Z-Score Model to predict firm's bankruptcy. He made two models for different company, that were Z-Score Model for manufacturing and non manufacturing companies and Z-Score Model for private company and non manufacturing company.

The result of testing Z-Score Model to Financial Statement from liquidated banks is that, more than 50% of these banks are proven to be bankrupt banks. Based on this empirical result, I conclude that Z-Score Model from Altman is a good model to predict bank's bankruptcy.

This finding is appropriate with the measures taken by Bank Indonesia as a Central Bank that classified these banks as insolvent banks. These banks, then, received special treatment from Bank Indonesia. In order to make financial condition of these banks was sound, banks and Bank Indonesia must have such solutions as searching new investor, adding up capital, merger, acquisitions, takeovers, etc. Bank Indonesia gave opportunity to bank as follows; if a bank cannot be restored or fail after acquiring special treatment, banks will be closed by Bank Indonesia.

Z-Score Model from E.I. Altman must have developed again because these models are designed for manufacture and non manufacture and private company. If these models are used to banking, many thing likes risk, off balance sheet transactions and prudential banking should be accounted in order to create a suitable models for bank's bankruptcy."