Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lahirnya era digital pada teknologi finansial ditandai dengan munculnya layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah Financial Technology atau fintech. Bentuk dasar fintech antara lain pembayaran (digital wallets, P2P payments), investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), asuransi (risk management), lintas-proses (big data analysis, predicitive modeling), infrastruktur (security). P2P lending merupakan suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan pinjam meminjam uang secara online melalui website atau aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Dalam pelaksaaan timbul permasalahan terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi pengguna aplikasi dalam transaksi elektronik peer to peer lending. Hal ini dikarenakan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekataan undang-undang, historis, dan konseptual. Guna mengantisipai hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai wasit industri keuangan telah mengeluarkan aturan pembatasan data yang dapat diakses, yakni Camera, Michrophone dan Location (CAMILAN), akan tetapi pelaksaannya masih timbul kendala terkait dengan pemberian sanksi terhadap pelanggar. Pengguna aplikasi yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka dapat membuat laporan polisi. ......The birth of the digital era in financial technology was marked by the emergence of technology-based financial services known as Financial Technology or fintech. Basic forms of fintech include payments (digital wallets, P2P payments), investments (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), financing (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), insurance (risk management), cross-process (big data analysis, predictive modeling), and infrastructure (security). Peer to peer lending is a service provided by a company to the community with the aim of borrowing money online through a website or application managed by the company. In its implementation, problems arise regarding the protection of the privacy and personal data of the application users in peer to peer lending electronic transactions. This is due to the absence of laws specifically regulating the protection of personal data. This study uses the normative juridical method with a range of laws, historical, and conceptual. In order to anticipate this, the Otoritas Jasa Keuangan, as a referee in the financial industry has issued a regulation limiting data that can be accessed, namely camera, microphone and location (CAMILAN), but the implementation is still a problem related to sanctions against violators. Application users who feel disadvantaged can file a lawsuit, and if any criminal element is found, they can make a police report.

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang pesat pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini telah memunculkan inovasi digital di berbagai sektor usaha, salah satunya usaha perasuransian berbasis teknologi atau Insurtech. Dalam bisnis prosesnya Insurtech menggunakan platform aplikasi atau website yang menggunakan kecerdasan artifisial sebagai sistem elektronik. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa pengaturan hukum atas kecerdasan artifisial di Indonesia, juga mengenai aspek perlindungan privasi dan data pribadi terhadap penggunaan kecerdasan artifisial tersebut khususnya dalam sektor Insurtech. Selain dari itu, penelitian ini juga akan menganalisa bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) kecerdasan artifisial tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berbasis kepustakaan dengan jenis data sekunder untuk dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kecerdasan artifisial harus memenuhi aspek ethical & trustworthy, serta pada dasarnya kecerdasan artifisial merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dalam UUD 1945 beserta berbagai aturan hukum antara lain UU Sisnas IPTEK dan juga UU ITE beserta berbagai turunannya. Lebih lanjut, sebagai suatu inovasi digital, kegiatan usaha Insurtech tidak saja tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada sektor jasa keuangan, namun juga kepada ketentuan yang berlaku dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam hal perlindungan terhadap privasi dan data pribadi dalam sektor Insurtech, meskipun prinsip perlindungan dalam kedua sektor tersebut tidak sepenuhnya harmonis. Sebagai suatu bahan analisa, dikaji Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi dari Qoala suatu brand yang bergerak dalam usaha Insurtech. Selain itu sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam litbangjirap kecerdasan artifisial dapat merujuk pada perspektif hukum administrasi negara, perdata, maupun juga pidana. ......The rapid development of technology in this Industrial Revolution 4.0 era has increased digital innovation in various business sectors, one of them is a technology-based insurance business or Insurtech. The business process of Insurtech utilize an artificial intelligence-based application or website platforms as an electronic system. This research focuses on the analysis of artificial intelligence regulations in Indonesia, as well as on the aspects of privacy and personal data protection towards the use of artificial intelligence, especially in the Insurtech sector. In addition, this research will also analyze the types of legal responsibility within the artificial intelligence’s research, development, assessment, and application (abbreviated as “litbangjirap”). The research use literature-based of normative juridical method with secondary data types analysis. Based on the research results, it is identified that artificial intelligence must fulfill the ethical & trustworthy aspects, and basically the artificial intelligence is part of science and technology which regulated under the 1945 Constitution and other laws and regulations including the National Science and Technology System Law and the Information and Electronic Transaction (locally known as “ITE”) Law together with its derivatives regulations. Further, as a digital innovation, Insurtech's business activities are not only subject to the applicable regulations in the financial services sector but also subject to the prevailing provisions on ITE which includes the protection of privacy and personal data matters, although the principles in both sectors are not fully harmonious. The Terms of Service and Privacy Policy of Qoala, a brand that engaged in Insurtech business, are reviewed as the analysis material. In addition, as a form of legal responsibility in “litbangjirap” of artificial intelligence, it referred to the state administrative, civil and criminal laws perspectives.

Abstrak :
ABSTRACT
The endless development of technology and the proliferating usage of the Internet along with a pronounced financial transaction around the world generated Financial Technology. In Indonesia, the notoriety of Financial Technology is exhibited through the rapid development of startups within the society. Despite such progress, the legal aspect of financial technology regulations under the Indonesian law is deemed contentious. One of the implications of Financial Technology is the utilization of big data and monetization that is in correspondence with data privacy. Thus, this research will further expound the legal framework of Financial Technology in Indonesia and its repercussion on the availability of customer protection regarding data privacy in correlation to the practice of monetization. By way of juridical normative research, several laws and regulations regarding financial technology are assessed in correlation to the its implication on data privacy. Thrugh the analysis, it is found that although the legal framework has developed as regards its mechanism and correlation to the protection of data privacy through the enactment of laws and regulations, certain aspects still lack of legal protection and remain ambiguous. Furthermore the absence of codified law UU concerning data privacy and codified law undang undang, UU concerning the consumer protection of financial technology services, makes consumer protection in this respect rather lenient. However, aside from the laws and regulations, official institutions namely BI, OJK, KOMINFO, PPATK, and AFTECH provides consumer protection through the establisment of BI Fintech Office, Desk PPATK, Digital Economic and Finance Innovation Development Team and Fintech, as well as OJK and BI Regulatory Sandbox that directly assists the growth of financial technology fintech in the society.

---

ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang tiada henti dan penggunaan Internet yang semakin banyak seiring dengan transaksi keuangan yang nyata di seluruh dunia menghasilkan Teknologi Keuangan. Di Indonesia, ketenaran Teknologi Keuangan terefleksi melalui pesatnya perkembangan startup dalam masyarakat. Terlepas dari kemajuan tersebut, aspek hukum peraturan teknologi keuangan menurut hukum Indonesia dianggap kontroversial. Salah satu implikasi Teknologi Finansial adalah pemanfaatan big data dan data monetisasi yang berkorespondensi dengan privasi data. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan lebij lanjut mengenai kerangka hukum Teknologi Keuangan di Indonesia dan dampaknya terhadap tersedianya perlindungan konsumen dalam aspek privasi data yang berkorelasi dengan praktik monetisasi. Melalui penelitian normatif yuridis, beberapa undang-undang dan peraturan mengenai teknologi keuangan akan dinlai korelasinya terhadap privasi data. Melalui analisa, ditemukan bahwa walaupun kerangka hukum telah berkembang baik terkait mekanisme dan korelasi terhadap perlindungan privasi data melalui pemberlakuan undang-undang dan peraturan, beberapa aspek masih dalam kekurangan perlindungan hukum dan tetap dalam keadaan ambigu. Selanjutnya tidak adanya undang-undang yang dikodifikasi mengenai privasi data dan undang-undang yang dikodifikasi mengenai perlindungan konsumen terhadap layanan teknologi keuangan, menjadikan perlindungan konsumen dalam hal ini agak kurang tegas. Namun, selain undang-undang dan peraturan, institusi resmi seperti BI, OJK, KOMINFO, PPATK, dan AFTECH ikut memberikan perlindungan konsumen melalui pendirian Kantor Fintech BI, Desk PPATK, Tim Pengembangan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Fintech, dan Sandbox Resmi OJK dan BI yang secara langsung membantu pertumbuhan teknologi keuangan fintech di masyarakat

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi dan internet dalam berbagai sektor kehidupan menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan data di dunia. Pertumbuhan data yang berjumlah besar ini memunculkan istilah baru yaitu Big Data. Karakteristik yang membedakan Big Data dengan data konvensional biasa adalah bahwa Big Data memiliki karakteristik volume, velocity, variety, value, dan veracity. Kehadiran Big Data dimanfaatkan oleh berbagai pihak melalui Big Data Analytics, contohnya Pelaku Usaha untuk meningkatkan kegiatan usahanya dalam hal memberikan insight yang lebih luas dan dalam. Namun potensi yang diberikan oleh Big Data ini juga memiliki risiko penggunaan yaitu pelanggaran privasi dan data pribadi seseorang. Risiko ini tercermin dari kasus penyalahgunaan data pribadi Pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica yang berkaitan dengan 87 juta data Pengguna. Oleh karena itu perlu diketahui ketentuan perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dan yang diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) dan diaplikasikan dalam Big Data Analytics, serta penyelesaian kasus Cambridge Analytica-Facebook. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan. Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia masih bersifat parsial dan sektoral berbeda dengan GDPR yang telah mengatur secara khusus dalam satu ketentuan. Big Data Analytics juga memiliki beberapa implikasi dengan prinsip perlindungan privasi dan data pribadi yang berlaku. Indonesia disarankan untuk segera mengesahkan ketentuan perlindungan privasi dan data pribadi khusus yang sampai saat ini masih berupa rancangan undang-undang.

---

The development of information technology and the internet in various sectors of life has led to an increase in data growth in the world. This huge amount of data growth gave rise to a new term, Big Data. The characteristic that distinguishes Big Data from conventional data is that Big Data has the characteristic of volume, velocity, variety, value, and veracity. The presence of Big Data is utilized by various parties through Big Data Analytics, for example for Corporation to incurease their business activities in terms of providing broader and deeper insight. But this potential provided by Big Data also comes with risks, which is violation of one's privacy and personal data. One of the most scandalous case of abuse of personal data is Cambridge Analytica-Facebook relating to 87 millions user data. Therefor it is necessary to know the provisions of privacy and personal data protection in Indonesia and which are regulated in the General Data Protection (GDPR) and how it applied in Big Data Analytics, as well as the settlement of the Cambridge Analytica-Facebook case. This study uses normative juridical methods sourced from library studies. In this study, it was found that the protection of privacy and personal data in Indonesia is still partial and sectoral which is different from GDPR that has specifically regulated in one bill. Big Data Analytics also has several implications with applicable privacy and personal data protection principles. Indonesia is advised to immediately ratify the provisions on protection of privacy and personal data which is now is still in the form of a RUU.

Abstrak :
Instagram menyimpan data pribadi untuk jutaan penggunanya dan di zaman sekarang ini data digital, ada perasaan bahwa privasi digital pengguna dibagikan di antara banyak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang periklanan. Australian Consumer and Competition Commission telah menulis penelitian tahunan tentang lanskap pengguna platform digital Australia. Ada rekomendasi yang dikumpulkan dari wawasan pengguna yang digunakan untuk meninjau kebijakan data digital yang telah ditetapkan Instagram untuk penggunanya. Terdapat 3 kelemahan dari kebijakan data digital yang terungkap, yaitu dalam lingkup definisi data pribadi, transparansi antara perusahaan periklanan dan pengguna, serta kurangnya edukasi tentang pengumpulan data pasif pada dokumen. Penelitian ini telah menunjukkan mengapa ketiga faktor data digital ini menjadi kunci untuk menurunkan transparansi praktik pengumpulan data untuk peluang beriklan. ......Instagram hold private data for their millions of users and in this day and age of digital data, there is a since sense that the user’s digital privacy is shared among plenty of firms for the benefits of advertising opportunity. The Australian Consumer and Competition Commission has written an annual research on the landscape of digital platform users of Australia. There are recommendations gathered from the insights of the users that was used to review the digital data policy that Instagram has set for its users. There were 3 flaws of the digital data policy that was uncovered, and it is in the scope of personal data definition, transparency between advertising firms and users and the lack of education of passive data collection on the document. This research has point out why these three factors of digital data is key to decreasing the transparency of data collection practice for advertising opportunities

Abstrak :
E-wallet telah menjadi metode pembayaran yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia saat ini sehingga e-wallet berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya. Salah satunya dengan menggunakan biometric security systems (BSS) untuk melakukan autentikasi pada proses transaksi di e-wallet. Dibalik kemudahan dan kecepatan yang diberikan oleh metode BSS, penggunaan dan pengumpulan data biometrik yang sensitif ini dapat menimbulkan privacy concern terkait data yang telah dibagikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi privacy concern pengguna e-wallet serta pengaruhnya kepada niat penggunaan BSS secara aktual. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yaitu APCO framework dan teori privacy calculus. Penelitian ini dilakukan kepada 663 responden yang pernah atau sedang menggunakan BSS pada aplikasi e-wallet mereka. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Covarianced-Based Structural Equation Model (CB-SEM) pada aplikasi AMOS 24/26. Hasil penelitian menemukan bahwa trust toward platform, privacy protection regulation, dan privacy policy effectiveness memengaruhi privacy concern pengguna dalam membagikan data biometrik pada aplikasi e-wallet. Penelitian ini juga menemukan bahwa benefit dan risk yang dirasakan pengguna memengaruhi niat perilaku pengguna dalam penggunaan biometric security system secara aktual pada aplikasi e-wallet. Privacy concern yang dirasakan pengguna juga memengaruhi behavioral intention dan hal ini memengaruhi kepada actual usage dari penggunaan BSS. Selain itu, hasil penelitian membuktikan bahwa privacy knowledge, privacy experience, privacy awareness, dan privacy control pada e-wallet tidak memiliki pengaruh terhadap kekhawatiran pengguna dalam pembagian data biometrik ketika akan menggunakan BSS pada e-wallet. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperluas penelitian terkait privacy concern serta privacy calculus dengan penambahan variabel actual usage sebagai tindak lanjut dari outcomes dalam konteks penggunaan BSS di e-wallet. Penelitian ini menyarankan penyedia layanan aplikasi e-wallet untuk menjaga kepercayan pengguna dalam menjaga privasi data mereka, memberikan informasi terkait kebijakan regulasi pemerintah yang mengatur privasi data, serta informasi tentang kebijakan privasi yang dilakukan secara efektif terkait perlindungan data biometrik. ......E-wallet has become the most preferred payment method by Indonesians today, so e-wallet providers strive to provide the best service for their users. One way is by using a biometric security system (BSS) to authenticate the transaction process on the e-wallet. Despite the convenience and speed provided by the BSS method, the use and collection of this sensitive biometric data can raise privacy concerns regarding the data that has been shared. Therefore, this research was conducted to find out what factors can affect the privacy concerns of e-wallet users and their influence on the actual intention to use BSS. In this study, the authors used two theories, the APCO framework and the privacy calculus theory. This research was conducted on 663 respondents who had or are currently using BSS in their e-wallet applications. Data analysis is conducted using the Covarianced-Based Structural Equation Model (CB-SEM) method on AMOS 24/26 application. The results of the study found that trust toward platforms, privacy protection regulation, and privacy policy effectiveness affect user privacy concerns in sharing biometric data in e-wallet applications. This study also found that the benefits and risks perceived by users influence the user's behavioral intention to actually use BSS in e-wallet applications. The user's perceived privacy concern also influences behavioral intention and this affects the actual usage of using BSS. In addition, the research results prove that privacy knowledge, privacy experience, privacy awareness, and privacy control on e-wallets have no effect on user concerns in sharing biometric data when using BSS on the e-wallet. The results of this study can also contribute to expanding research related to privacy concerns and privacy calculus by adding the actual usage variable as a follow-up of outcomes in the context of using BSS in e-wallets. This study suggests that e-wallet application service providers should maintain user confidence in maintaining their data privacy, and provide information regarding government regulatory policies governing data privacy, as well as information about privacy policy that are carried out effectively related to the protection of biometric data.

Abstrak :
E-wallet telah menjadi metode pembayaran yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia saat ini sehingga e-wallet berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya. Salah satunya dengan menggunakan biometric security systems (BSS) untuk melakukan autentikasi pada proses transaksi di e-wallet. Dibalik kemudahan dan kecepatan yang diberikan oleh metode BSS, penggunaan dan pengumpulan data biometrik yang sensitif ini dapat menimbulkan privacy concern terkait data yang telah dibagikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi privacy concern pengguna e-wallet serta pengaruhnya kepada niat penggunaan BSS secara aktual. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yaitu APCO framework dan teori privacy calculus. Penelitian ini dilakukan kepada 663 responden yang pernah atau sedang menggunakan BSS pada aplikasi e-wallet mereka. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Covarianced-Based Structural Equation Model (CB-SEM) pada aplikasi AMOS 24/26. Hasil penelitian menemukan bahwa trust toward platform, privacy protection regulation, dan privacy policy effectiveness memengaruhi privacy concern pengguna dalam membagikan data biometrik pada aplikasi e-wallet. Penelitian ini juga menemukan bahwa benefit dan risk yang dirasakan pengguna memengaruhi niat perilaku pengguna dalam penggunaan biometric security system secara aktual pada aplikasi e-wallet. Privacy concern yang dirasakan pengguna juga memengaruhi behavioral intention dan hal ini memengaruhi kepada actual usage dari penggunaan BSS. Selain itu, hasil penelitian membuktikan bahwa privacy knowledge, privacy experience, privacy awareness, dan privacy control pada e-wallet tidak memiliki pengaruh terhadap kekhawatiran pengguna dalam pembagian data biometrik ketika akan menggunakan BSS pada e-wallet. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperluas penelitian terkait privacy concern serta privacy calculus dengan penambahan variabel actual usage sebagai tindak lanjut dari outcomes dalam konteks penggunaan BSS di e-wallet. Penelitian ini menyarankan penyedia layanan aplikasi e-wallet untuk menjaga kepercayan pengguna dalam menjaga privasi data mereka, memberikan informasi terkait kebijakan regulasi pemerintah yang mengatur privasi data, serta informasi tentang kebijakan privasi yang dilakukan secara efektif terkait perlindungan data biometrik. ......E-wallet has become the most preferred payment method by Indonesians today, so e-wallet providers strive to provide the best service for their users. One way is by using a biometric security system (BSS) to authenticate the transaction process on the e-wallet. Despite the convenience and speed provided by the BSS method, the use and collection of this sensitive biometric data can raise privacy concerns regarding the data that has been shared. Therefore, this research was conducted to find out what factors can affect the privacy concerns of e-wallet users and their influence on the actual intention to use BSS. In this study, the authors used two theories, the APCO framework and the privacy calculus theory. This research was conducted on 663 respondents who had or are currently using BSS in their e-wallet applications. Data analysis is conducted using the Covarianced-Based Structural Equation Model (CB-SEM) method on AMOS 24/26 application. The results of the study found that trust toward platforms, privacy protection regulation, and privacy policy effectiveness affect user privacy concerns in sharing biometric data in e-wallet applications. This study also found that the benefits and risks perceived by users influence the user's behavioral intention to actually use BSS in e-wallet applications. The user's perceived privacy concern also influences behavioral intention and this affects the actual usage of using BSS. In addition, the research results prove that privacy knowledge, privacy experience, privacy awareness, and privacy control on e-wallets have no effect on user concerns in sharing biometric data when using BSS on the e-wallet. The results of this study can also contribute to expanding research related to privacy concerns and privacy calculus by adding the actual usage variable as a follow-up of outcomes in the context of using BSS in e-wallets. This study suggests that e-wallet application service providers should maintain user confidence in maintaining their data privacy, and provide information regarding government regulatory policies governing data privacy, as well as information about privacy policy that are carried out effectively related to the protection of biometric data.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perlindungan data pribadi dalam bidang Digital Marketing khususnya terhadap influencer online. Di Indonesia, teknologi sudah menjadi salah satu bagian utama dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan sebagai banyak hal salah satunya untuk mempromosikan usaha. Data Pribadi sendiri telah dibahas dalam beberapa peraturan serta perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, di Indonesia belum terdapat pengaturan maupun pedoman dasar yang mengatur mendalam ke arah media sosial maupun digital marketing, terutama terkait domain publik dan privat. Hal tersebut lebih lengkap dijelaskan dalam pengaturan dan pedoman internasional, seperti Uni Eropa dan Amerika yang telah mengembangkan doktrin legitimate expectations to privacy yang dapat diimplementasikan dalam masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta meneliti bahan pustaka. Dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terkait data pribadi yang akan membantu untuk menganalisis situasi terkait pembahasan dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa privasi dapat dilihat sebagai hak yang melekat yang dijamin dalam setiap hak asasi manusia. Dengan menilai sifat media sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat publik dari media sosial tergantung pada bagaimana pengguna mengontrol tingkat privasi mereka. Maka dari itu penting untuk mengetahui apakah media sosial merupakan domain publik atau privat. ......This thesis discusses the protection of personal data in the area of Digital Marketing, especially against online influencers. In Indonesia, technology has become one of the main parts of people’s daily life and is used as many things, one of which is to promote brands and businesses. Personal data itself has been discussed in several regulations and laws namely Law No. 11 of 2008 (ITE Law) regarding Information and Electronic Transactions, Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 regarding Protection of Personal Data in Electronic Systems, and Government Regulation No. 71 of 2019 regarding the Implementation of Electronic Systems and Transactions. However, in Indonesia, there have not been any basic regulations or guidelines that govern in depth towards the area of social media and digital marketing, especially related to the discussion of public and private domains. This is more fully explained in international regulations and guidelines, such as the European Union and the United States which have developed various doctrines in which one of them is regarding legitimate expectation to privacy that can be implemented in this matter. This study uses normative juridical research methods, namely by examining legal norms contained in laws and regulations, as well as examining library materials. This thesis will also discuss the implementation of laws and regulations related to personal data that will help to analyze the situation related to the discussion in this thesis. The Author finds that privacy can be seen as an inherent right that shall be guaranteed in every human right. By assessing the nature of social media, we can conclude that the public nature of social media depends on how users control their level of privacy. Therefore, it is important to know whether social media is a public or private domain

Abstrak :
The prominent development of information technology within the banking sector has forced banks to adapt and implement new technology within their banking services. The increased accessibility of digital technology and the internet has made technology become a daily part of people's lives. Through digital banking services and digital payment systems, banks can provide a seamless and easy approach for customers in conducting their financial activities. The customer entrusts the bank in maintaining the confidentiality of their information because the bank collects, use, and store their information. Thus, the financial privacy aspect of digital banks has become an issue that cannot be overlooked. Financial privacy in the modern era has been integrated with data privacy as the information that banks obtained from the customer is stored in a digital medium. Furthermore, the method in which banks obtained and use such information is done in a digital format, such as data collection, data analysis, and data usage. Banks have an obligation to guarantee that the information collected, used, and stored by them is secure and kept private. The thesis will look at how digital banks development ensures data protection privacy and the threats of digital banks regarding data protection and financial privacy. The approach of the thesis will use the normative juridical approach. The research has resulted in findings regarding existing laws, principles, and digital systems that exist to ensure data protection in a digital bank. The risks that are presented in digital banks are a multitude of factors ranging from the bad practice of consumer protection, flawed regulations, and banks being undermined by data breach and hackers. The Author has provided a suggestion in implementing existing laws should adhere to the General Data Protection Regulation's principles in Indonesia, and embedding data protection in technology and services that is revolved around data privacy. ......Perkembangan teknologi informasi yang menonjol di sektor perbankan memaksa bank untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi baru dalam layanan perbankannya. Meningkatnya aksesibilitas dalam teknologi digital dan internet telah mengakibatkan teknologi digital dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui layanan perbankan digital dan sistem pembayaran digital, bank dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat untuk nasabah dalam melakukan aktivitas keuangannya. Nasabah mempercayakan bank untuk menjaga kerahasiaan informasinya karena bank mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan informasi mereka Dengan demikian, aspek privasi keuangan bank digital telah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Privasi keuangan di era modern telah terintegrasi dengan privasi data karena informasi yang diperoleh bank dari nasabah disimpan dalam media digital. Selanjutnya, cara bank memperoleh dan menggunakan informasi tersebut dilakukan dalam format digital seperti pengumpulan data, analisis data, dan penggunaan data. Bank memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan olehnya aman dan terjaga sifat kerahasiaannya. Skripsi ini akan melihat bagaimana perkembangan bank digital memastikan privasi perlindungan data. Kemudian, skripsi ini melihat mengenai ancaman bank digital terkait perlindungan data dan kerahasiaan bank dan ancaman bank digital terkait dengan perlindungan data dan kerahasiaan bank. Pendekatan skripsi akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Riset dari skripsi telah menghasilkan temuan mengenai hukum, prinsip, dan sistem digital yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan data di bank digital tetap terjaga. Risiko yang dihadirkan di bank digital adalah banyak faktor mulai dari praktik perlindungan konsumen yang buruk, regulasi atau peraturan yang tidak memadai, dan bank yang menderita dari pelanggaran data dan peretas. Penulis telah memberikan saran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada harus mematuhi prinsip dan gagasan General Data Protection Regulation di Indonesia, serta menanamkan perlindungan data dalam teknologi dan pelayanan yang berkisar pada privasi data.