Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Menggunakan pemodelan permainan dan simulasi diagram pengaruh ditunjukkan bahwa BUMN yang menjalankan beban kebijakan Public Service Obligation yang diamanatkan Pemerintah mengalami masalah Soft Budget Constraint SBC dimana BUMN akan merenegosiasikan bujet setelah kontrak disepakati Selain dari shock eksogen yang berada di luar kuasa para aktor hal ini juga dapat disebabkan karena komitmen finansial Pemerintah terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut selaku prinsipal dapat dieksploitasi oleh BUMN selaku agen suatu moral hazard terlebih karena prinsipal tidak memiliki informasi sempurna atas agen Pengurangan beban kebijakan kepemilikan informasi yang lebih banyak oleh prinsipal dapat mengurangi tingkat keparahan SBC.

---

ABSTRACT Using game modelling and influence diagram simulation, it has been shown that State-Owned Enterprise (SOE) which has been mandated by the Government to deliver Public Service Obligation (a form of policy burden), will be subjected to the problem of Soft Budget Constraint (SBC), where the SOE will renegotiate its budget after a contract has been agreed. Aside from the exogenous shocks that are beyond the hands of involved actors, the SBC problem arises mainly from the Government?s principal financial commitment on the sustainability of the policy; this may be exploited by the SOE agent due to asymmetric information the principal has over the agent. Decrease of the policy burden, and more informations known to the principal, may help lessen the severity of the SBC problem.

Abstrak :
Desentralisasi di Indonesia, yang tumbuh seiring gelombang demokratisasi, telah mengubah langgam hubungan pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya, karena kini rakyat berwewenang penuh untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Namun bersamaan dengan kehadiran wewenang tersebut, timbul permasalahan ketidakseimbangan informasi, yang diakibatkan oleh ketidak-tahuan masyarakat tentang kompetensi dan preferensi kebijakan pemimpin mereka. Hal ini menegaskan pentingnya seorang pemimpin daerah untuk menciptakan hubungan interaktif dengan masyarakatnya dan membangun kepercayaan mereka. Untuk memahami hubungan tersebut, Peneliti melakukan pengamatan berperanserta terhadap Walikota Surakarta (Solo) Joko Widodo ("Jokowi") menggunakan bingkai teori dramaturgi Erving Goffman, yang memanfaatkan metafor teater untuk menganalisis perilaku manusia (Mulyana, 2010:106). Pemahaman tersebut lalu ditelaah menggunakan Teori Keagenan yang mempelajari tentang hubungan prinsipal-agen dan masalah-masalah di dalamnya (Eisenhardt, 1989:58). Peneliti mendapati bahwa melalui sikap yang tidak selamanya konsisten dengan pemahaman dramaturgi, Jokowi melaksanakan berbagai strategi komunikasi politik untuk memitigasi ketidak-seimbangan informasi di Kota Solo. ...... Decentralisation in Indonesia has changed the nature of relationship between the country?s local leaders and their respective people, as the latter has now the sole discretion to elect their own leaders. This role naturally raises the information asymmetry, due to people?s unawareness of the chosen leader's competence and policy preference. Such asymmetry underscores the importance for local leaders to develop an interactional relationship with its people to induce their faith on her/him. For the purpose of this thesis, city mayor Joko Widodo (?Jokowi?) of Surakarta (Solo) was observed using the framework of Erving Goffman?s Theory of Dramaturgy, which employs the metaphor of theatre to analyse human's behavior (Mulyana, 2010:106). The outcomes were then examined in the context of Agency Theory that studies principal-agency relationship and its underlying problems (Eisenhardt, 1989:58). Through this analysis, the thesis elicits Jokowi's political communications strategy that is not consistently aligned with the dramatugical assumptions, and ways such strategy mitigate information asymmetry as the chief issue of the Agency Theory.

Abstrak :
Health problems in districts can be caused by political dynamics in a decentralized era. This study analyzes the political dimension in health policy making in districts in East Java. Phenomenological qualitative approach is used with case study design. The results showed that political interests affect planning-budgeting, selection of executive officers, and procurement of goods and services in the health sector. Head of the health district office and director of the district hospital act as the agent whereas the district mayor and the legislature act as the principles. Not only principle-agent relationship is influenced by relationship between institutions and interpersonal relationship, it is also inflenced by personal values of the political elite and actor concerning health issue. Those three factors influence and intervene the decision space in health policy making. Non-political elites such as business people and invisible hand also influence the decision space. Political skill, a term which has no relation whatsoever in practical politics behavior that refers to a package of specific strategies and skills which in this case assists health policy actor in achieving public health main goals, directs policy making in accordance with health normative goal. Political skill should be adopted as a prerequisite competence for district-level structural officials in health sector.

---

Masalah kesehatan kabupaten/kota dapat disebabkan oleh dinamika politik di era desentralisasi. Penelitian ini menganalisis dimensi politik dalam penentuan kebijakan kesehatan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan politik mewarnai perencanaan-penganggaran, penentuan pejabat dan pengadaan barang-jasa di sektor kesehatan. Kepala dinas kesehatan dan direktur RSUD merupakan agen sedangkan kepala daerah dan DPRD adalah prinsipal. Selain dipengaruhi oleh hubungan antarkelembagaan dan hubungan interpersonal, pola hubungan prinsipal-agen yang ada juga dipengaruhi oleh personal values elit dan aktor politik tentang kesehatan. Ketiga hal tersebut secara bersama dapat memengaruhi dan mengganggu decision space pada proses penentuan kebijakan kesehatan. Kehadiran elit nonpolitik yaitu pelaku bisnis dan the invisible hand juga mempengaruhi decision space tersebut. Political skill sebagai sebuah paket strategi dan ketrampilan yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan demi tercapainya tujuan utama kesehatan masyarakat dan tidak berkaitan sama sekali dengan perilaku politik praktis yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan mengarahkan penentuan kebijakan sesuai tujuan normatif kesehatan. Parameter political skill hendaknya diadopsi sebagai syarat kompetensi bagi pejabat struktural di kabupaten/kota, khususnya di sektor kesehatan.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai assessment prinsipal-agen untuk menentukan pengakuan imbalan PT IZ berdasarkan PSAK 72 yang dilakukan oleh KAP Satu. PT IZ merupakan anak perusahaan PT I yang mendistribusikan produk hasil produksi perusahaan asosiasinya, yaitu PT IY. Assessment dilakukan dengan membandingkan definisi prinsipal dan agen serta indikator pengendalian barang sebelum diserahkan kepada pelanggan berdasarkan PSAK 72 dengan kontrak keagenan antara PT IZ dan PT IY, ditunjang dengan fakta-fakta yang dipaparkan oleh manajemen. Hasil dari assessment yang telah dilaksanakan adalah PT IZ berperan sebagai agen dan harus mengakui pendapatan dengan metode neto. ......This internship report discusses the assessment of principal-agent to determine the revenue recognition of PT IZ based on PSAK 72 as performed by KAP Satu. PT IZ is a subsidiary of PT I distributing the products of its associated company, PT IY. The assessment comprises comparison of the principal-agent definitions and the control of goods before being handed over to customers indicators based on PSAK 72 with an agency contract between PT IZ and PT IY, supported by the facts presented by management. The result of the assessment is PT IZ acts as an agent and must recognize revenue using net method.

Abstrak :
Sektor perdagangan di Indonesia merupakan sektor kedua terbesar dalam menghasilkan pajak untuk Indonesia. Tentunya, hal ini tidak luput dari peran besar distributor sebagai pihak terdepan dalam menjalankan penjualan dan penyebaran barang di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, distributor memerlukan izin edar dan surat penunjukan atau perjanjian distribusi dengan prinsipal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi kasus perjanjian distribusi antara distributor tunggal dengan prinsipal asing, yang mana perikatan tersebut berujung pada permasalahan karena adanya pengakhiran perjanjian distribusi secara sepihak oleh prinsipal. Kekuatan prinsipal sebagai produsen kerap menimbulkan ketidakadilan bagi distributor tunggal yang pada akhirnya kerugian dialami oleh distributor tunggal. Perjanjian distribusi yang dilaksanakan dengan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan-batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021. Salah satu batasan penting dalam perjanjian distribusi adalah adanya peraturan terkait Clean Break atau penyelesaian tuntas, yang berarti suatu perjanjian distribusi tidak dapat diakhiri secara sepihak tanpa adanya penyelesaian tuntas antara para pihak. Hal ini lah yang terkadang masih dilewatkan oleh para pihak dalam perjanjian distribusi, dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan pandangan dan saran terhadap perundang-undangan di Indonesia terkait dengan ketentuan penyelesaian tuntas dan persyaratan perizinan distribusi. ......The trade sector in Indonesia is the second largest sector in generating taxes for Indonesia. Of course, this does not escape the distributor's big role as the front party in carrying out the sales and distribution of goods in Indonesia. In carrying out its role, a distributor requires a distribution permit and a letter of appointment or a distribution agreement with the principal. This research was carried out using case studies of distribution agreements between single distributors and foreign principals, where the agreement led to problems due to the termination of the distribution agreement unilaterally by the principal. The power of the principal as a producer often creates injustice for the sole distributor which in the end the sole distributor suffers losses. Distribution agreements that are carried out under the principle of freedom of contract still have limitations as stipulated in the Minister of Trade Regulation Number 24 of 2021. One of the important limitations in distribution agreements is the existence of regulations related to Clean Break or complete settlement, which means that a distribution agreement cannot be terminated automatically. unilaterally without any settlement between the parties. This is something that is sometimes overlooked by the parties in the distribution agreement, and in the end it causes problems. In this study the authors also provide views and suggestions on legislation in Indonesia related to the provisions for final settlement and distribution licensing requirements.