Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Koperasi adalah salah satu badan usaha penopang perekonomian bangsa di Indonesia, keberadaan koperasi modern yang ada saat ini pada awalnya disiasati oleh Rochdale Pioneers, praktik yang dilakukan Rochdale Pioneers 1844 lalu yang membuahkan esensi dari badan usaha koperasi, prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi sendiri adalah suatu identitas yang tidak bisa diganggu gugat dalam praktik perkoperasian di seluruh dunia, saat ini prinsip Koperasi telah disusun secara rapih oleh International Cooperative Alliance, di Indonesia sendiri prinsip Koperasi dianggap sebagai derivasi dari Pasal 33 UUD 1945. Hukum Koperasi Indonesia telah memiliki Pasal yang mengakomodir diakuinya prinsip sukarela anggota Koperasi baik dari UU Koperasi maupun dari peraturan pelaksananya, namun pasal-pasal yang mengatur tentang prinsip sukarela anggota Koperasi di Indonesia masih terdapat potensi untuk dilakukan penyimpangan terhadapnya. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip sukarela anggota melalui studi pada Putusan No.1/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt Dan Putusan No.3/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt.), yang hasilnya adalah prinsip sukarela anggota koperasi masih belum diterapkan dengan semestinya, penyimpangan terhadap prinsip ini juga berpengaruh pada simpanan anggota koperasi. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian hukum normatif dengan studi pustaka dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. ......Cooperatives are one of the supporting business entities for the nation's economy in Indonesia. The existence of modern cooperatives that exist today was initially handled by the Rochdale Pioneers, a practice carried out by the Rochdale Pioneers in 1844 that resulted in the essence of cooperative business entities, cooperative principles. The cooperative principle itself is an identity that cannot be contested in cooperative practices throughout the world. Currently, the cooperative principles have been neatly compiled by the International Cooperative Alliance, in Indonesia itself the cooperative principle is considered a derivation of Article 33 of the 1945 Constitution. Indonesian Cooperative Law already has Articles that accommodate the recognition of the voluntary principle of cooperative members, both from the Cooperative Law and from its implementing regulations, but the articles governing the voluntary principle of cooperative members in Indonesia still have the potential for deviation from it. This thesis is intended to find out how the voluntary principle of members is implemented through studies on Decision No.1/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt and Decision No.3/Pdt.G.S/2022/Pn.Trt.), the result of

Abstrak :
Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan alternatif selain Bank banyak diminati masyarakat karena KSP dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara yang mudah. Pengaturan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang ada memperbolehkan KSP untuk menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi anggota. Ketentuan tersebut ternyata banyak dimanfaatkan oleh KSP untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota KSP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab pengurus pada sebuah koperasi simpan pinjam bernama Prima Delta (KSP Prima Delta) yang berada di daerah Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa KSP Prima Delta telah melanggar 5 dari 7 prinsip koperasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengurus KSP Prima Delta dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang tidak mengadakan rapat anggota serta tidak mengembalikan tabungan anggota pada saat jatuh tempo. ...... The existence of Savings and Loan Cooperative as an alternative financial institution other than Bank has attracted many people since it can give the solution for those who want to obtain loan in an easy way. The prevailing regulation concerning Savings and Loan activities allow Savings and Loan Cooperative to raise funds and give loan to people who has the potential to be the member. Such regulation is in fact used by so many Savings and Loan Cooperative to raise funds from society without making them as the member of the cooperative itself. This thesis aims to analyze the implementation of cooperative’s principles and the responsibility of cooperative’s board in one Savings and Loan Cooperative named Prima Delta (KSP Prima Delta) located in Jember. The research method used in this thesis is a normative juridicial research. The result of the research is that KSP Prima Delta has violated 5 out of 7 cooperative’s principles regulated under Law Number 25 Year 1992 concerning The Cooperative and the Board of KSP Prima Delta can be held liable for not conducting the meeting of member and for not returning the savings of its member at maturity date.