Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank dan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah di Indonesia, baru diakomodir dan diberikan keleluasaan secara legal dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Berkenaan dengan kepentingan perpajakan, sampai saat ini belum ada peraturan maupun ketentuan perpajakan yang mengatur secara spesifik mengenai transaksi keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pendekatan yang diambil untuk pengenaan pajak atas transaksi keuangan syariah sampai dengan saat ini masih mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini mengingat belum ada aturan perpajakan yang baru. Perdebatan mengenai perpajakan dalam kontrak keuangan syariah umumnya terjadi karena secara esensial kontrak keuangan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan kontrak dan skema produk keuangan bank konvensional. Produk perbankan syariah secara umum menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa/jasa. Hal ini disebabkan dalam sistem ekonomi Islam, pengenaan bunga pada pemberian pinjaman uang tidak diperkenankan, sehingga dalam aktivitas penyediaan jasa pembiayaan digunakan instrumen nisbah bagi hasil, marjin/keuntungan jual beli dan upah sewa. Tesis ini bertujuan untuk meneliti dan membahas produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah dan aspek perpajakannya di Indonesia kemudian dibandingkan dengan Malaysia yang merupakan pelopor perbankan syariah di Asia Tenggara dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan membandingkan kondisi perbankan syariah di Indonesia dengan di Malaysia diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi terciptanya fair treatment ketentuan perpajakan atas produk dan jasa perbankan syariah dengan produk dan jasa perbankan konvensional sehingga disintermediasi pada lembaga keuangan dapat diminimalkan. Jika equal treatment dapat diwujudkan dan transaksi yang dijalankan oleh perbankan syariah tidak dikenakan pajak berganda maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia serta dapat menarik minat investor asing, khususnya negara-negara dari Timur Tengah, untuk berinvestasi di Indonesia yang pada akhirnya akan menambah penerimaan negara.

---

Bank and finance institutions based on shariah in Indonesia have just been accomodated and provided facility legally by Law Number 7 Year 1992 concerning Banking which is a letter ammended by Law Number 10 Year 1998 concerning Amendment to Law Number 7 Year 1992. For the tax puspose, up to now there is no special tax regulation which regulate financial transaction conducted by shariah banking. The approach which is selected to tax treatment on shariah financial transactions up to now referring on the existing tax regulation because of no new tax regulation. Debate about taxation of shariah financial contracts commonly happen because essensially shariah financial contracts have the fundamental differences compared with financial product scheme of conventional bank. Product of shariah banking generally adopted profit and loss sharing principle, sales and purchase, lease/service. This is cause by the Islamic economic system, which is interest is not allowed for loan therefore activity for financing is use based on profit and loss sharing ratio, margin/gain of sales and lease fee. The aim of thesis is to research and discuss product and service which is conducted by shariah banking and its tax aspect in Indonesia which is a letter compared with Malaysia recognize us the first mover of shariah banking in South-East Asia furthermore the research use qualitative descriptive method. Having compared the condition of shariah banking in Indonesia and in Malaysia is expected as the feedback for the realization of fair tax treatment on product and service of shariah banking with the conventional banking ones therefore distortion in banking industry could be avoidable. If equal tax treatment could be realized and then the financial transaction conducted by shariah banking should not be tax twiced so this is expected to stimulus the growth and the development of shariah banking in Indonesia and also to attrack the foreign investor, specially middle east countries, for investment in Indonesia leading to increase of the state revenue.

Abstrak :
Mengutip kata-kata Prof. Dr. Nugroho Notosusanto mengenai persoalan semantik, bahwa satu kata mengkin mempunyai lebih dari satu arti maka untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas perlu kiranya di sini diberikan penegasan judul. Secara etimologi istilah ideologi terdiri dari dua buah kata "idea" dan "logos", di mana idea mempunyai arti gagasan, pikiran dan cita-cita sedang logos berarti ilmu. Sehingga kata ideologi mempunyai arti sebagai suatu ilmu atau ajaran tentang gagasan yang dicita-citakan. Menurut Prof.Dardji Darmodihardjo dalam artian ini juga, ideology dimaksudkan sebagai gagasan atau rangkuman gagasan tertentu yang menjadi pedoman bagi suatu tindakan tertentu. Ideologi juga merupakan seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya dan berlaku normatif yang dipergunakan sebagai dasar menata masyarakat, bangsa dan negara untuk mencapai cita-cita yang sudah terkandung di dalamnya. sebagai ideologi tentu mempunyai nilai-nilai yang dianggap paling baik dan cocok oleh pencetus beserta pengikut-pengikutnya dan selanjutnya berusaha untuk diperjuangkannya. Pengertian ideologi seperti ini buat bangsa dan negara kita tidak lain adalah Pancasila, yang rumusannya tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : (1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi masyarakat, bangsa dan negara (ideologi nasional) dengan tertuangnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, juga mempunyai status sebagai dasar negara.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai HAM mengatur tentang prinsip hak asasi manusia maupun bentuk perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 baik korban di Tangerang, Bandung, maupun Martapura antara lain prinsip non diskriminasi, prinsip perlindungan khusus, prinsip pemeliharaan terhadap anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan yang sama, prinsip perlindungan dari kekerasan dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi dimana korban harus dilindungi dari setiap bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, dengan alasan apapun, prinsip jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat. Selain itu, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2002 antara lain negara Indonesia melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain, menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan kepada korban, mengambil tindakan yang melindungi korban dari bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku melalui prosedur-prosedur yang efektif hingga ke pengadilan, dan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuahan fisik dan psikologis korban. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bentuk normatif, yaitu menganalisa keberlakuan hukum/aturan tidak tertulis dalam masyarakat, sedangkan Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara untuk meneliti kondisi objek alamiah yang mana peneliti merupakan instrumen kunci. ......This theses explains about how human rights arranges the principle of human rights and protection to child as victim based On Children's Rights Convention In 1989, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022 In Tangerang, Bandung, and Martapura, such as non-discrimination, special protection, caring for children, the best interests of the child, protection from violence from any form of violence, and respect for child’s opinions. But, the protections that are given based On Children's Rights Convention In 1989, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022, such as taking all appropriate legislative, administrative and other measures, guardians guarantees that the various institutions, services and facilities responsible for the care and protection, respecting the responsibilities, rights and obligations of parents and guardians, taking measures that protect victims from physical violence perpetrated by perpetrators through effective procedures up to court, and taking all appropriate steps to enhance the victim's physical and psychological healing. The form of research conducted in this study is a normative form, namely analyzing the applicability of laws/unwritten rules in society, while the data analysis method used is a qualitative method. This method is carried out in a way to examine the condition of natural objects in which the researcher is the key instrument.

Abstrak :
The implementation of Know Your Customer Principle for banking institution causes some problems. It is caused that the implementation of Know Your Principle will opposite with some principles between customer and banking institution. The result of the research shows that the positive consequence of implementation of KYC is that the banking institution can avoid the banking institution from criminal act. The negative consequence is that the implementation of KYC principle is opposite with confidential relation between customer banking and banking institution.