Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan sosial yang sangat strategis terutama pendidikan dasar. Pada pendidikan dasar terjadi proses pembentukan dasar pengetahuan, keterampilan, sikap serta iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi masyarakat yang menunjukkan sikap dan prilaku yang memprihatinkan perlu ditanggulangi secepatnya. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan mendidik generasi muda melalui pendidikan yang berkualitas. Banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, salah satunya adalah guru yang kompeten. Guru sebagai agen pembaharu dalam perubahan sosial, kompetensinya perlu terns menerus ditingkatkan agar dapat berperan aktif secara konstruktif dalam perubahan sosial. Banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru, salah satunya adalah sistem pembinaan kompetensi melalui gugus sekolah. Gugus Sekolah merupakan kumpulan dari tiga sampai delapan sekolah dasar yang berada dalam Iingkungan terdekat. Gugus sekolah sebagai wadah pemberdayaan guru secara kelompok melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang ada dalam gugus tersebut. Aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam gugus sekolah ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan guru. Gugus sekolah yang telah melakukan pemberdayaan dengan baik merupakan suatu inovasi yang perlu disebarluaskan kepada gugus lain untuk menjadi model dan motivasi. Gugus sekolah memberikan manfaat yang besar terhadap tahap pembentukan kelompok, pola interaksi kelompok, proses kelompok serta kohesitas kelompok. Selain itu perlu dideskripsikan aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang telah dilakukan oleh gugus sekolah sehingga upaya pemberdayaan yang dilakukan gugus lebih terarah. Untuk itu penelitian ini akan mendeskripsikan manfaat gugus sekolah sebagai kelompok serta aktivitas-aktiivitas pemberdayaan yang dilakukan di dua gugus sekolah di Kelurahan Pasarminggu Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan manfaat gugus serta aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang dilakukan Gugus Mujair dan Gugus Palapa di Kelurahan Pasarminggu Jakarta Selatan. Untuk mencapai tujuan dipilih pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskripitif. Melalui pendekatan tersebut proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dekumentasi, wawancara mendalam dan pengamatan terhadap sumber-sumber data. Kerangka teori yang melandasi penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan kelompok, pola interaksi dalam kelompok, proses yang terjadi dalam kelompok, kohesitas kelompok, gugus sekolah serta teori tentang kompetensi guru, khususnya guru sekolah dasar. Temuan-temuan panting penelitian bahwa gugus sekolah memiliki potensi sebagai wadah pemberdyaan karena daiam proses pembentukannya memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang terlibat daiam pendidikan dasar. Kelompok gugus sekolah merupakan salah satu upaya pemberdayaan dengan pendekatan pembangunan sosial yang memberikan manfaat yang besar dalam interaksi kelompok, proses dalam kelompok, serta peningkatan kohesitas kelompok. Analisis terhadap temuan-temuan merumuskan bahwa gugus sekolah memberikan manfaat yang besar daiam upaya pemberdayaan guru sekolah dasar. Selain itu ananlisis penelitian ini menggunakan tujuh aspek yang dijadikan ukuran pemberdayaan gugus yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan, suasana kerja, kerjasama, kemandirian dalam melaksanakan tugas, pemahaman dan komitmen terhadap tujuan, menerima dan memberikan pelatihan, memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah. Berdasarkan temuan dan analisis dapat disimpulkan gugus sekolah memberikan manfaat yang bermakna terhadap guru yang terlibat dalam gugus Mujair dan gugus Palapa. Kedua gugus inipun telah melakukan pemberdayaan yang berpedoman kepada tujuh aktivitas pemberdayaan. Penelitian ini menyarankan agar faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelengaraan gugus sekolah seperti komunikasi, transparansi, penyusunan dan sosialisasi program gugus, pengakuan dan penghargaan terhadap guru, pemahaman terhadap tujuan dan komitmen terhadap tujuan terus ditingkatkan.

Abstrak :
The school library is one of most important fasility must be put in the top position of learning process. The greater importance role of the school library is helping not only students but also teacher to get somewhere in many areas. The components which contribute to effective successful well-managed school libraries are the following: finance and budgeting, collection, human resources, Furniture and Equipment, organization, services, library use, promotion and technology . All these components are essential in a realistic policy framework and action plan. In this research the writer only focus on collection, human resources, services, Furniture and Equipment. Collection of school library usually related to curriculum, called ?basic collection?. But one thing must bear in mind that fiction is also valuable material to stimulate emosional quotient. Moreover the ages of elementary school students are the good beginning development to build good reading characters. Human resource is one the most important aspect for managing school library. The presence of them in the middle of this area will make everything become valuable. Because the good human resources will impact on managing services. The core of school library is services. There is no library without services. This aspect also must be managed well dan professionally. In many researches that good services will influence on student motivation in learning and attaining good achievement The forth is furniture and equipment. The provision of furniture and equipment is unrefuseable facilities. Goodness of this aspect will impact desire of users to come into the library. In addition to, managing both of these attractively really also give contribution the increasing library usage. In the process of attaining the goals of the school library, the management must continually monitor the performance in the services, collections, staff performances equipments and furnitures to ensure that the strategies are achieving the specified objectives. Statistical studies should be carried out periodically in order to identify trends.

Abstrak :

Makanan jajanan merupakan sumber pemenuhan gizi bagi anak-anak di sekolah. Akan tetapi, makanan jajanan khususnya yang dijual di Sekolah Dasar tidak selalu aman, dan juga rentan terkontaminasi Escherichia coli. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui hubungan higiene sanitasi makanan jajanan anak Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Medan Satria dan Jati Asih, Kota Bekasi dengan kontaminasi E.coli pada makanan jajanan. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 16,4% (10 sampel) makanan jajanan positif terkontaminasi E.coli. Berdasarkan pengujian chi square terdapat hubungan yang bermakna antara variabel higiene sanitasi bahan makanan (OR=6,150), higiene sanitasi peralatan (OR=10,571), higiene sanitasi makanan jajanan (OR= 19,688) dan kondisi sarana penjaja (OR=19,688) terhadap terjadinya kontaminasi E.coli pada makanan jajanan anak SD di Kec. Medan Satria dan Jati Asih. Dari hasil uji regresi logistik, didapatkan bahwa variabel paling dominan terhadap kontaminasi E.coli adalah kondisi sarana penjaja bersama dengan higiene sanitasi peralatan. Sehingga, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi E.coli melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan higiene sanitasi makanan kepada penjamah makanan, penyediaan fasilitas sanitasi, dan program pemantauan kualitas makanan melalui inspeksi higiene sanitasi dan pengujian mikrobiologi makanan.

---

Snack is a source of nutrition for children in school. However, special snack foods sold in elementary schools are not always safe, and are also susceptible to contamination with Escherichia coli. Therefore, this study was conducted to understand the relationship of primary school children's snacks sanitation in Medan Satria and Jati Asih Subdistricts, Bekasi City with E.coli contamination in snacks. The results showed that 16.4% (10 samples) snack were contaminated with E. coli. Based on the chi square test, there was significant association between hygiene sanitation of raw materials (OR = 6,150),hygiene sanitation of equipment (OR = 10,571), snack food hygienesanitation (OR = 19,688) and vendor’s facility (OR = 19,688) withE.coli contamination on snacks for elementary school children in the district Medan Satria and Jati Asih, Bekasi. The most dominant variable obtainedE. coli contamination is a vendor's facility along with hygienesanitation of equipment. Therefore, it is necessary to prevent E. coli contamination through counseling, training, and fostering food sanitation hygiene for food handlers, provision of sanitation facilities, and food quality improvement programs through sanitation hygiene monitoring and food microbiology testing.

Abstrak :
Karies gigi merupakan penyakit yang banyak menyerang anak-anak terutama kelompok usia 12 tahun; kelompok usia ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena merupakan saat terjadinya transisi pergantian gigi susu ke gigi tetap. Hasil penelitian Evaluasi Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah untuk murid SD kelas 5 dan 6 di wilayah DKI Jakarta, prevalensi karies gigi cendrung meningkat dari 89.60% pada tahun 1988 menjadi 93.72% pada tahun 1996, namun demikian angka rata-rata anak yang mengalami karies gigi ( DMF-T) sedikit menurun dari 2.98 gigi menjadi 2.66 gigi. Dari kunjungan murid-murid SD ke Balai Pengobatan Gigi Puskesmas selama 3 tahun terakhir ini, proporsi karies gigi dan kelanjutannya tampaknya masih menduduki porsi tertinggi ( 75.88% - 78.75%) dibandingkan penyakit gigi dan mulut lainnya. Tujuan daripenelitian ini untuk memperoleh informasi tentang hubungan faktor-faktor dengan status karies gigi anak SD; jenis disain penelitian adalah 'Analyzed cross sectional'. Lokasi penelitian di 106 SD dari 112 SD yang ada di kecamatan Tanjung Priok. Sampel yang diteliti adalah murid SD kelas 6 yang diambil secara 'systematic random sampling" sehingga diperoleh sejumlah 443 anak. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner wawancara untuk factor-faktor demografi, pola konsumsi makanan anak sehari-hari ( food recall 3 kali) disertai kebiasaan sikat giginya; disamping itu juga dilakukan pemeriksaan gigi. Data kemudian diolah secara statistik mulai dari analisis univariat, bivariat sampai multivariat yaitu dengan multipel regresi linier dan multipel regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi karies gigi ( DMF-T) anak SD kelas 6 di kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 70.9% dengan rata-rata angka pengalaman karies 1.657 ± 1.487 gigi per anak; dan komposisi 'decayed" sebesar 61.3% , ?missing? 4.5%, dan tilled' 5.1% . Hasil model akhir menunjukkan, bahwa terjadinya karies gigi ( DMF-T) 43.78% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebagai. berikut yaitu OHI-S, frekuensi sikat gigi yang secara bersamaan harus diimbangi dengan ketepatan waktu sikat gigi, dan bentuk molar satu bawah yang secara bersamaan harus diimbangi dengan jumlah karbohidrat lekat. yang dimakan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan . setiap penambahan 5 gram konsumsi karbohidrat lekat, kemungkinan akan meningkatkan karies gigi 3%. Juga ada interaksi frekuensi sikat gigi sikat gigi kurang dan- waktu sikat gigi tidak tepat dengan jumlah karbohidrat lekat yang dimakan; dimana dengan jumlah minimal karbohidrat lekat yang dimakan sebesar 8.85 gram per hari mempunyai resiko terjadinya karies gigi 2.08 kali; jumlah karbohidrat yang dimakan maksimal yaitu 98.10 gram temyata dapat meningkatkan resiko karies sebesar 235.40 kali. Dan ada hubungan sebab akibat antara bentuk molar satu bawah dengan terjadinya karies gigi, ini mungkin disebabkan karena gigi tersebut tumbuh lebih dahulu yaitu pada usia 6-7 tahun; pembentukan benih gigi dengan anatomi yang tidak normal sudah terjadi pada masa janin berusia 5 minggu dalam kandungan dan ada hubungannya dengan keturunan dan rasnya ; selain itu juga adanya pengaruh gravitasi sehingga sisa makanan lebih banyak mengumpul pada gigi rahang bawah tersebut. Disarankan program penyuluhan oleh team UKGS ditingkatkan yang isinya mengubah pola kebiasaan sikat gigi anak yaitu dari sebelum makan dan sambil mandi menjadi sesudah makan dan minimal sikat gigi dua kali yaitu sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam. Disamping itu untuk menanggulangi masalah bentuk anatomi gigi molar satu bawah, dapat dilanjutkan pelaksanaan penambalan fissure sealant maupun tumpatan baru 'Atraumatic Restorative Treatment'. ......Factors Related To Dental Caries Status Of The Sixth Grade Primary School Children In Tanjung Priok Subdistrict Of Northern Jakarta, 1997.Dental caries is a disease affecting children especifically 12 years old ; this age group needs special attention since the transition from the deciduous dentition to the permanent dentition occured in this age group. The evaluation study of School Dental Health Programs for 5th and 6th grades in the Jakarta , shows an increase in dental caries prevalence from 89.60 % in 1988 to 93.72% in 1996; the average DMFT figures however, went down from 2.98 to 2.66 teeth in the same period. Proportionally, dental caries and its sequela still in the first rank compared to other oral diseases in primary school children who were treated at the Health Centre Services. The aims of the study is to obtain information on the relation between determinant factors and dental caries in primary school children; with an "Analyzed Cross Sectional" design. The study was done in 106 primary school out of 112 Primary school in the subdistrict of Tanjung Priok. The study sample comprises 6th grades through a "systematic random Sampling ", Total sample was 443 children. Data was obtained by questioners for demographic factors, daily food consumption patterns ( 3 times food recall ) and tooth brushing habits. Apart from that, dental examination was carried out. The data was statistically processed, from univariat, bivariat and multivariat analysis with multiple linear regression and multiple logistic regression. The results show a dental caries prevalence ( DMF-T) of 70,9 % of 6 grades in the Tanjung Priok subdistrict with average of 1,657 ± 1.487 caries teeth; encompassing 61.3% decayed, 4.5% missing and 5.1% filled teeth. The latest model indicates that the 43.78% dental caries rate (DMF-T) may be explained by, independent variables : Oral Hygiene Index Simplify, frequency of brushing , shape of lower first molar, all of which have to be balanced by the amount of consumed " sticky" carbohydrate consumption may increase dental caries by 3 %. Interaction were found between good frequency of tooth brushing and incorrect brushing times, between insufficient frequency of tooth brushing and correct brushing times, between insufficient frequency of tooth brushing and incorrect brushing times. The latest interaction show that with the amount of sticky carbohydrate consumed, in which a minimum of 8.85 grams of sticky carbohydrates daily, caries risks will increase 2.08 times; a maximum of 98.10 gram will increase caries risks with 235.40 times. A cause and effect relationship between lower first molar anatomical shape and dental caries is presumably caused by the fact that the tooth in question is a the first permanent element to erupt, which is around 6-7 years of age, by tooth formation with abnormal anatomy would already occur at 5 weeks of intrauterine life and had a relationship with heredity and race, in addition to influence of gravitation causing much more food rests to accumulation teeth of the lower jaw. It is suggested that school dental health education be improved to change the child's tooth brushing habits from "before meals" and "during bath" to "after meals" and a minimum of two times daily, which is after breakfast and before retiring at night. To cope with the problem of the anatomical shape of the lower first molar, fissure sealants and Aritmatic Restorative Treatment fillings may be employed.

Abstrak :
Pengembangan perumahan tidak akan terlepas dari pengembangan fasilitas yang akan memenuhi tiga kebutuhan pokok konsumen perumahan yaitu tempat belanja kebutuhan sehari-hari, tempat ibadah dan sekolah. Bagi konsumen perumahan, terutama keluarga muda atau keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar, pemilihan lokasi perumahan akan mempertimbangkan keberadaan sekolah dasar di lingkungan perumahan dan sekitarnya. Kondisi ini terjadi karena kemampuan jangkauan anak usia sekolah dasar masih relatif rendah atau tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu sekolah dasar yang balk diharapkan berada dalam lingkungan perumahan, apalagi Iingkungan perumahan tersebut sengaja direncanakan oleh pengembang Di Kecamatan Kelapa Gading saat ini berkembang 37 sekolah dasar yaitu 17 sekolah dasar negeri (SDN) dan 20 sekolah dasar swasta (SDS), yang jika ditinjau lebih dalam terdapat beberapa perbedaan antara SDN dan SDS yaitu perbedaan distribusi lokasi, daya tampung siswa, jenjang akreditasi dan biaya pendidikan. Perbedaan antara SDN dan SDS yang disebutkan di atas, menyebabkan persaingan antar sekolah yang akan menambah perbedaan atau variasi antar sekolah dan akan mengurangi kesamaan akses terhadap pendidikan. Di sisi lain perkembangan SDS menimbulkan beberapa penyimpangan penggunaan lahan karena pemilihan lokasi SDS yang mempertimbangkan pasar sehingga perlu memperluas jangkauan pelayanan. Konsekuensinya lokasi yang dipilih seringkali tidak sesuai dengan kriteria lokasi SD. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan penelitian yang perlu dijawab yaitu `Bagaimana penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?', `Apakah penyediaan sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (efektif)?', dan `Bagaimana penerapan kriteria penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?'. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka akan dilakukan beberapa analisis dengan beberapa metode yaitu analisis deskriptif, perbandingan, non parametrik, faktor dan keruangan. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah penyediaan SD 1) selaras dengan perkembangan perumahan walaupun menimbulkan kesenjangan antar SD dan penyimpangan penggunaan lahan, 2) melibatkan multistakeholder, 3) terutama SDS, didorong oleh permintaan masyarakat yang cukup tinggi terutama masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi, penawaran pelayanan pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan pemerintah serta dukungan pemerintah bagi swasta untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan pendidikan, 4) efektif atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 5) didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup perhitungan kebutuhan SD dan lingkup pelayanan SD, 6) tidak didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup alokasi lahan dan distribusi Iokasi, 7) terkait dengan distribusi lokasi SD, dipengaruhi oleh perkembangan perumahan, status sekolah dasar, kualitas sekolah dan penggabungan SD dengan jenjang sekolah lainnya. Kesimpulan ini diduga tidak hanya berlaku di Kecamatan Kelapa Gading, tetapi berlaku juga di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Adapun rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah harus menerapkan integrated and multi-stakeholders approach dalam penyediaan SD di Kecamatan Kelapa Gading (dan kasus lain yang serupa, mengkaji kembali kriteria penyediaan SD, membentuk format dan program kemitraan, dan pembenahan legal adminstratif penggunaan lahan dan perijinan pembangunan; pengembang harus merencanakan fasilitas perumahan yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat sejak awal pengembangan perumahan dan sebagai bagian dari perencanaan pengembangan perumahan dengan mempertimbangkan rencana kota secara keseluruhan; yayasan pendidikan dan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal dalam pemiiihan lokasi, dari faktor lokasi, perkembangan perumahan, status dan kualitas sekolah, penggabungan sekolah dan rencana kota secara keseluruhan; melakukan beberapa kajian lanjutan karena adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, mengenai kesenjangan SDN dan SDS, keterlibatan multi-stakeholder dalam penyediaan terkait dengan format dan program kemitraan antar stakeholder, penerapan kriteria penyediaan SD dengan kasus lain dan integrasi perencanaan fasilitas dengan perencanaan kota.

---

Facilities development in a housing development is inevitable and shall be able to provide three basic needs of housing consumer they are shopping places for common goods, worships places and schools. Housing consumer, typically young couples or a family with primary school-age children would consider chosen a housing complex by considering the presence of primary school in the neighborhood. This consideration was based on the limited mobility of primary school-age children to go to school. In this case, parents expecting that there will be good primary school in their neighborhood, especially when the neighborhood was planned/ designed by the housing developer, In Kecamatan Kelapa Gading currently established 37 primary schools consisting of 17 public schools (Sekolah Dasar Negeri - SDN) and 20 private schools (Sekolah Dasar Swasta -- SDS). Based on further review it was found out that there are few differences between them, such as location distribution, school capacity, accreditation level and tuition fee. These differences create higher school competition that will lead to school variation and decreasing equal access to education. In the other side the development of private primary school introduced few discrepancies in the land use implementation, since the private school's location is mainly selected based on market demands and the need to increase service area. As consequences of this selection, the chosen location usually not complies with the primary school location criteria. Above facts triggered research questions, that will be answered in this research such as "How is the provision of primary school in Kecamatan Kelapa Gading?, 'Did the primary school provision meet the consumer needs (effective)?', and 'How does the implementation of primary school provision criteria in Kecamatan Kelapa Gading?'. To answer above questions there are few analysis will be conducted by utilizing various analysis methods such as descriptive analysis, comparative analysis, non-parametric analysis, factorial analysis and spatial analysis. The conclusions of those analysis are 1) the provision of primary school is aligned with housing development even it's caused gap among primary schools and discrepancies in the land use, 2) the provision of primary school involves multistakeholders, 3) the provision of primary school, especially private primary school, is influenced by demand of consumer whose high social economic level, inadequate education service supply, Iimitations of government and supports from government for private sector to be involved in education service production 1 provision, 4) the provision of primary school met the consumer needs, 5) the provision of primary school is based on implementation of primary school provision criteria including calculation of primary school need and primary school service area, 6) the provision of primary school isn't based on implementation of primary school provision criteria including land classification and distribution of location, 7) the provision of primary school, especially primary school location distribution, influenced by housing development, school status, school quality and combination of primary school with other school level in one location. These conclusions are assumed to be applicable not merely in Kecamatan Kelapa Gading, but in other area that have similiar condition with Kecamatan Kelapa Gading. Recommendations from this study are government must implement integrated and multi-stakeholders approach in primary school provision especially in Kecamatan Kelapa Gading (and other similar area), review the primary school provision criteria, create partnership format and program, and improve legal administrative approach in land use and building permit sector; ensure that developer must plan housing facilities as part of housing development plan with consideration to the entire of urban plan; education institution and government must consider some factors in location selection (location factors, housing development trend, status and quality school, and urban plan); conduct various further study, due to limitation of this study, related to the gap between private - public primary school, multi-stakeholders involvement in primary school provision in regards to the partnership format and program among stakeholders, the implementation of primary school provision criteria in another case and the integration of facilities planning into urban planning.

Abstrak :
Objek penelitian kebijakan ini adalah 31 Sekolah Dasar (SD) Negeri diwilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi lawn Tengah. Keberadaan beberapa SD dalam satu wilayah desa dengan jumlah siswa per kelas yang tidak optimal, dan di sisi lain belum terpenuhinya jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan masing-masing sekolah, merupakan inefisensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Altematif untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan adalah melalui kebijakan total regrouping, managerial regrouping, dan resource sharing. Pada tahun ajaran 2005/2006 di Kecamatan Kedungbanteng terdapat 31 SD Negeri. Untuk mengetahui jumlah sekolah optimal, sekaligus mencari banyaknya sekolah yang hares digabung, dilakukan analisis kuantitatif dengan model Linear Programming. Perhitungan jumlah sekolah otpimal mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Proses regrouping mempertimbangkan jarak antar sekolah, serta dampak politis-psikologis apabila kebijakan ini diberlakukan. Hasil perhitungan Linear Programming menunjukkan, jumlah sekolah otpimal di Kecamatan Kedungbanteng adalah 19 buah, terdiri dari 14 Sekolah ripe A (kapasitas 480 siswa) dan lima Sekolah Tipe B (kapasitas 240 siswa). Dengan perhitungan Linear Programming dan mempertimbangkan jarak antar sekolah, setiap desa membutuhkan satu Sekolah Tipe A; lima desa di antaranya membutuhkan dua sekolah sekaligus (Tipe A dan Tipe B). Perbedaan kebutuhan sekolah disebabkan oleo perbedaan jumlah penduduk usia sekolah di desa bersangkutan. Mengingat bagi sekolah tertentu kebijakan regrouping belum memungkinkan, maka dalam jangka pendek dapat dilakukan resource sharing. Selain bermanfaat pada efisiensi tenaga kependidikan, implikasi kebijakan regrouping adalah lepasnya jabatan Kepala Sekolah bagi sekolah-sekolah yang harus digabung. Pihak paling yang merasakan. dampak kebijakan regrouping adalah pars Kepala Sekolah yang saat ini menjabat. Dari hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan: (I) perlunya pemberlakuan kebijakan regrouping dan resource sharing sebagai upaya efisiensi sumber daya kependidikan; (2) sosialisasi intensif bagi jajaran tenaga kependidikan mengenai jabatan Kepala Sekolah menurut Peraturan Bupati Ban yumas Nomor 33 tahun 2005 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; dan (3) perlunya kajian studi lanjutan yang membahas kebijakan regrouping dikaitkan dengan biaya (cost). dan kualitas output.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara teacher autonomy dan teacher engagement pada guru sekolah dasar. Teacher autonomy yang diukur meliputi pemilihan aktivitas dan kelengkapan pengajaran, peraturan atau standar-standar dalam kelas, perencanaan (termasuk urutan/rangkaian) instruksional, dan pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan melalui 18 item Teaching Autonomy Scale (TAS). Teacher engagement yang diukur meliputi dimensi kognitif, dimensi emosional, dimensi sosial kepada siswa, dan dan dimensi sosial kepada rekan guru menggunakan 16 item Engaged Teacher Scale (ETS). Partisipan penelitian ini adalah 84 orang guru sekolah dasar negeri di Jakarta. Berdasarkan teknik analisis korelasi Pearson Product Moment, tidak ditemukan hubungan positif yang signifikan antara teacher autonomy dan teacher engagement ......This study conducted to investigate the correlation between teacher autonomy and teacher engagement in elementary school teachers. Teacher autonomy consists of the selection of activities and teaching materials, regulations or standards in the classroom, instructional planning (including order/sequence), and decision-making or policy-making which measured by 18 items of Teaching Autonomy Scale (TAS). Teacher engagement was measured by 16 items Engaged Teacher Scale (ETS) which consist of four dimensions, that is cognitive engagement, emotional engagement, social engagement: students, and social engagement: colleagues. Participants of this study were 84 public elementary schools teachers in Jakarta. Based on Pearson Product Moment analysis, no significant positive correlation was found between teacher autonomy and teacher engagement