Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Ministry of National Education, 2008
372 IND d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Chantavanich, Amsung
Ottawa, Ont.: International Development Research Centre, 1990
372.12 CHA e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2012
372.959 8 PEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Garmo, John
Jakarta: Kesaint Blanc, 2013
372 JOH p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Shinta Doriza
Abstrak :
Tujuan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Terkait dengan pembangunan pendidikan, salah satu masalah krusial adalah kesenjangan akses. Menggunakan data dari 440 database kabupaten kota selama 2005-2009, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal dalam mengurangi disparitas akses pendidikan dasar. Dengan menggunakan fixed-effect model, hasilnya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, DAK Non-Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak yang signikan dalam mengurangi disparitas akses pendidikan bersama dengan karakteristik kekayaan dan regional. Berbagai upaya tetap perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemerataan akses pendidikan termasuk penguatan peran pemerintah provinsi dalam alokasi dan distribusi sumber daya pelayanan pendidikan dasar.
......The objective of fiscal decentralization objective in Indonesia is to reduce development disparities. Regarding education development, one crucial issue is access disparity. Using 440 sub provincial database during 2005-2009, this study is aim to analyze the impact of fiscal decentralization in reducing disparity of primary education access. Using fixed-effect model, the result showed that Dana Alokasi Khusus (DAK) for Education, DAK Non Education, and Pendapatan Asli Daerah (PAD) have significant impact in reducing education access disparity along with the wealth and regional characteristics. Nonetheless efforts need to be done to optimize the equalization of education access including strengthening the provincial government role in resources allocation and distribution of basic education services.
2016
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library