Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari realistic job preview dalam praktik realistic recruitment apakah berpengaruh terhadap konflik yang terjadi antara pekerjaan-keluarga (work interference with family). Hubungan realistic job preview dan work family conflict juga di uji secara tidak langsung, dengan met expectation sebagai mediasinya. Dengan demikian, penelitian ini meneliti anteseden baru sebagai pelindung work family conflict. Selanjutnya, work-family centrality pada penelitian ini dihipotesiskan sebagai moderasi hubungan antara realistic job preview dengan met expectation. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan hipotesis secara empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan survei cross sectional yang diambil dari 210 sampel karyawan yang bekerja di wilayah DKI Jakarta.Hasil penelitian ini memberikan dukungan untuk hipotesis realistic job preview yang menjadi pencegah sebelum terjadinya work family conflict. Artinya, responden dalam penelitian ini yang menerima praktek perekrutan secara realistis cenderung merasakan work family conflict yang lebih rendah. Hubungan ini ditemukan juga mediasi melalui met expectations. Implikasi untuk teori, praktik, dan penelitian kedepan akan dibahas kemudian.

---

This research considered how the realistic recruitment practices of Realistic Job Preview (RJP) may assist employees in reducing perceptions of Work-Family Conflict (WFC). This relationship was theorized as indirect, with Met Expectations mediating the relationship between realistic recruitment and WFC. As such, the current research sheds new light on a protective antecedent of WFC. Furthermore, the disposition of work-family centrality was tested also hypothesized to moderate the relationship between realistic recruitment and Met Expectations. The study was conducted in order to empirically test the hypothesized relationships. Study was a cross-sectional survey utilizing a broad sample of working adults in the DKI Jakarta.Results the study provide initial support for RJP being protective antecedents of WFC. That is, those individuals who received a realistic recruitment tended to have fewer perceptions of WFC. This relationship was found to be mediated through Met Expectations. Implications for theory, practice, and future research are discussed."

"Penelitian ini membahas mengenai pengujian Peraturan Daerah melalui mekanisme executive review, executive preview yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan judicial review. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai koordinasi pengujian antara executive review dengan judicial review. Skripsi ini dibuat dengan metode kepustakaan normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya pengujian ganda terhadap Peraturan Daerah dan belum terdapat koordinasi antara mekanisme executive review dengan judicial review.

---

The focus of this study discusses the testing of local act through the mechanism of executive review, executive preview based on UU No. 23 Tahun 2014 and judicial review. In addition this study also discusses the coordination between the executive review from judicial review. This research prepared by the method of normative literature. The study found that the presence of a double test against local act and yet there is coordination between the executive review with judicial review."

"ABSTRAKBanyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan constitutional preview rancangan undang-undang. Skripsi ini meneliti mengenai urgensi penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia serta alternatif mekanismenya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang dilihat dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia ditunjukkan dengan adanya kelemahan constitutional review di Indonesia yang dapat diatasi dengan penerapan constitutional preview rancangan undang-undang. Constitutional preview rancangan undang-undang merupakan bentuk pencegahan pengundangan rancangan undang-undang yang inkonstitusional, upaya optimalisasi penegakan supremasi konstitusi, serta upaya optimalisasi perlindungan hak dan kewenangan konstitusional. Alternatif mekanisme penerapannya mencakup lembaga penguji yakni Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat; pemohon yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, serta perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, dan lembaga negara; waktu pengujian yakni pada tahap pembahasan atau antara tahap pembahasan dengan tahap pengesahan dalam pembentukan undang-undang.

---

ABSTRAKThe large number of acts that were declared unconstitutional by the Constitutional Court MK indicated that there were problems in the formulation of acts in Indonesia. There is no mechanism specifically aimed at reviewing whether a bill is coherence with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia UUD NRI 1945 . One of the leading discourses is the application of constitutional preview of bill. This thesis examines the urgency of constitutional preview of bill in Indonesia and the alternative mechanisms for its application. The method used in this research is juridical normative using secondary data viewed with conceptual approach, statute approach, and comparative approach. The result of this research shows that the urgency of constitutional preview of bill in Indonesia is indicated by the weakness of constitutional review in Indonesia which can be overcome by the application of constitutional preview of bill. It is a prevention of the unconstitutional bill promulgation, the step to strengthen the supremacy of constitution, and the step to optimize the constitutional rights and authorities protection. Alternative mechanisms of its application include the examining institution, namely the Constitutional Court MK , House of Representatives DPR , or People rsquo s Consultative Assembly MPR the applicants, namely the president, the House of Representatives DPR and the Regional Representative Council DPD , as well as Indonesian Citizen, indigenous peoples, legal entity, and state institution and the review time that is at the discussion phase or in between phase of discussion with the phase of signing of the bill. "

"Skripsi ini membahas mengenai masalah krisis legitimasi publik dalam Paket Undang-Undang Politik yang ditanggulangi dengan teori demokrasi deliberatif. Tujuannya adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana checks and balances antar lembaga negara dalam meminimalisasi krisis legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik; dan (2) dan untuk merumuskan mekanisme yang ideal terkait pelaksanaan demokrasi deliberatif untuk menguatkan legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat anomali dalam checks and balances antar lembaga negara pada pembentukan paket undang-undang politik. Hal ini dikarenakan peta koalisi DPR dan Presiden secara mayoritas mengakibatkan persetujuan terhadap paket undang-undang politik telah terpetakan sejak awal. Alhasil, berbagai isu krusial yang dianggap menguntungkan pembentuk undang-undang masih eksis dalam paket undang-undang politik sekalipun ditolak secara masif oleh masyarakat. MK sebagai pelaksana kehakiman juga kerap terbatasi oleh kebijakan hukum terbuka pada paket undang-undang politik. Berdasarkan pendekatan teoritis, komparatif, dan telaah filosofis, teori demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas sangat tepat untuk diterapkan dalam menguatkan legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik. Penerapannya dapat dilakukan dengan membentuk forum deliberasi yang menggabungkan antara warga negara dan anggota DPD dalam melakukan diskursus atas rancangan paket undang-undang politik. DPD dapat mewujudkan hal tersebut melalui kewenangan preview yang dilakukannya pasca proses persetujuan antara DPR dan Presiden.

---

This thesis discusses the issue of public legitimacy crisis in the political law package, which is addressed through deliberative democracy theory. The objectives are: (1) to understand how checks and balances between state institutions can minimize the public legitimacy crisis regarding the political law package, and (2) to formulate an ideal mechanism related to the implementation of deliberative democracy to strengthen public legitimacy towards the political law package. The thesis finds anomalies in checks and balances between state institutions in the formation of the political law package. This is due to the majority coalition map of the DPR and the President resulting in the approval of the political law package being predetermined from the beginning. As a result, various crucial issues deemed favorable by the legislators persist in the political law package even when massively rejected by the public. The Constitutional Court, as the judiciary, is also often limited by the open legal policies in the political law package. Based on theoretical, comparative, and philosophical approaches, Jurgen Habermas's deliberative democracy theory is highly suitable for enhancing public legitimacy towards the political law package. Its application can be achieved by forming deliberation forums that combine citizens and DPD members in discussing the draft of the political law package. DPD can realize this through its preview authority conducted after the approval process between the DPR and the President."

"Pengetahuan tentang elemen-elemen yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna (user experience/UX) ketika menggunakan sistem operasi merupakan hal yang penting. Hal ini dibutuhkan bagi pengembang sistem operasi untuk membangun sistem operasi yang baik dari segi fungsi atau kegunaan (usability), dan juga dari segi pengaruh tampilannya (affect). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan elemen atau indikator tersebut adalah dengan melakukan pemodelan (PLS-SEM). Dimana hingga saat ini pendekatan UX secara kuantitatif, khususnya pemodelan, masih sedikit. Penelitian dilakukan dengan memberi tugas-tugas tertentu terkait dengan aplikasi Windows 10 Technical Preview (sebagai representasi) kepada subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa orientasi, pengaruh tampilan (affect) secara subjektif merupakan hal yang lebih penting dari kegunaan (usability) objektif untuk meningkatkan penilaian pengguna (user value) dan pengalaman pengguna secara keseluruhan (overall UX). Lalu, dari masing-masing elemen UX yang terdiri dari usability, affect, dan user value tersebut, didapatkan indikator-indikator yang dapat menjadi prioritas dalam membangun sebuah sistem operasi. Sebagai tambahan, dilakukan retrospective think aloud untuk mendapatkan umpan balik pengguna.

---

Knowledge about elements that can improve user experience when using an operating system is important. It is needed by operating system developer to build the operating system that is good from its usability, and also from its display affect. Approach that is used in this research to get the element or indicator is by doing the modeling (PLS-SEM). Whereas until this day quantitave UX approach, especially modeling, is little. The research is did by giving particular tasks about Windows 10 Technical Preview applications (as representation) to research subject.

Research result shows that in orientation state, subjective affect from display is more important than objective usability to increase user value and overall user experience. Then, from each UX elements that are usability, affect, and user value, it is obtained each indicators that can become priority when building up operating system. As an addition, retrospective think aloud is conducted to get feedback from user."

"Asma merupakan salah satu masalah kesehatan yang ada pada masyarakat hampir di dunia. Menurut data yang didapatkan dari World Health Organization (WHO), pada tahun 2019 terdapat 262 juta pasien di seluruh dunia yang menderita asma, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Menurut perkiraan WHO, terdapat 455.500 orang meninggal akibat asma pada tahun 2019. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian dimana diselenggarakannya praktik kefarmasian oleh apoteker guna memberikan pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan obat yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. Apoteker harus dapat memahami dan menganalisa pengobatan yang diterima oleh pasien akan kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan, masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan memberikan edukasi kepada pasien mengenai tahapan terapi farmakologi dan non-farmakologi asma agar kualitas hidup dari pasien pengidap asma dapat meningkat dan menurunkan morbiditasnya. Metode pengkajian resep dilakukan dengan studi literatur dari ketentuan perundang- undangan dan monografi obat. Pengkajian resep dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, meliputi telaah administrasi, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Pencatatan informasi penting harus diberikan kepada pasien selama Pemberian Informasi Obat (PIO) atau konseling. Selama bulan Januari 2023, resep untuk indikasi penyakit asma masih belum memenuhi aspek pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam aspek kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis sehingga informasi dalam resep dinyatakan belum lengkap dan pengobatan yang diberikan belum terjamin keefektifan dan rasionalitasnya. Edukasi yang diberikan untuk pasien asma dapat diberikan berdasarkan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Selain itu, juga diperlukan kerjasama yang baik dengan pasien maupun keluarga agar pengobatan dapat tercapai dengan optimal.

---

Asthma is one of the health problems that exist in the world. According to data obtained from the World Health Organization (WHO), in 2019 there were 262 million patients worldwide who suffer from asthma, especially in low- and middle-income countries. According to WHO, there are apporximately 455,500 people died from asthma in 2019. Pharmacy provides pharmaceutical service facility where pharmacists provide health services, including the provision of safe, quality, useful and affordable medicines. Pharmacists must be able to understand and analyze the treatment received by patients about the possibility of medication errors, drug-related problems, pharmacoeconomic problems, and provide education to patients regarding the stages of pharmacological and non- pharmacological therapy for asthma so that the quality of life can increase and reduce morbidity. The prescription review method is carried out by literature study of statutory provisions and drug monographs. Prescription review is carried out based on statutory provisions, including administrative review, pharmaceutical suitability, and clinical considerations. A record of important information should be provided to the patient during the Drug Information Administration or counselling. During January 2023, prescriptions for asthma did not meet the aspects of prescription review including administration, pharmaceutical suitability, and clinical considerations as stipulated in laws and regulations, especially in pharmaceutical suitability and clinical considerations because the prescription was declared incomplete and treatment effectiveness and rationality have not been guaranteed. Education for asthma patients can be given based on pharmacological therapy and non-pharmacological therapy. In addition, good cooperation with patients and families is needed for an optimized treatment."