Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam era reformasi, pers sebagai medium berupaya menyampaikan informasi seakurat mungkin, agar masyarakat dapat memahami berbagai persoalan di lingkungannya.

LKBN Antara, sebagai kantor berita nasional yang secara struktural administralif berada di bawah Sekretariat Negara, dan secara kordinatif berada di bawah Departemen Penerangan, namun secara operasional harus berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi sebagai agenda setter.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kredibiitas berita Antara sebagai agenda setter, dengan cara membandingkannya dengan dua harian terkemuka yakni Kompas dan Republika dalam mengangkat isu kontroversial kasus PT Freeport Indonesia (15 Oktober - 6 Noverrnber 1998).

Sebagai landasan teori untuk melihat permasalahan ini dipilih konsep-konsep yang relevan yakni agenda setting, agenda building dan intermedia agenda setting, gatekeeping, serta kredibilitas berita . Perspektif yang digunakan adalah struktural fungsional yang melihat pers, masyarakat dan pemerintah sebagai suatu sistem yang saling berkait dan isi media sebagai bentuk pelayanan pers kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu harmonisasi.

Analisis data yang dipakai adalah deskriplif kualitatif dengan unit analisis kredibilitas berita yang dilihat dari substansi berita, fairness penyajian, pemilihan sumber berita dan kontinuitas berita sebagai dimensi kredibiitas berita.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa empat dimensi kredibilitas berita Antara ketika mengangkat isu kontroversial kasus PT Freeport Indonesia, dibandingkan dengan dimensi yang sama dengan dua surat kabar terkemuka yakni Kompas dan Republika , maka tampak kredibilitas berita Antara masih Iemah, karena arah pemberitaan tidak konsisten dengan agenda media. Selain itu, struktural internal di redaksi serta siruktural di luar organisasi juga ikut berperan dalam proses keredaksian di LKBN Antara.

Agenda media yang tidak jelas akan mengakibatkan ketidakkonsistenan suatu arah pemberitaan sehingga banyak berita yang tenggelam begitu saja.

Dengan demikian, dimensi kredibilitas berita tidak hanya akurat, seimbang, dan berkedalaman saja, tapi juga harus konsisten dengan agenda media sehingga citra media pun akan menjadi kuat untuk merekat perhatian khalayak.

Pada tahapan inilah, agenda media yang satu akan menjadi agenda media lainnya juga (agenda setter). Arah pemberitaan yang konsisten ini merupakan prasyarat kantor berita sebagai agenda setter.

Dalam peliputan kasus yang sama, di mana Kompas dan Republika sebagai koran terkemuka dijadikan sebagai pembanding untuk melihat kredibilitas berita Antara, ternyata juga mengutip Antara. Ini menunjukkan berita-berita Antara sebenarnya memiliki kredibilitas sebagai agenda setter.

Abstrak :
Dalam melaksanakan profesinya, seorang wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena kebebasan pers penting demi tegaknya negara hukum yang demokratis, bahwa press as a fourth estate. Mengingat sejarah Indonesia sebagai negara bekas jajahan dimana hukum yang digunakan masih merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang memang ditujukan untuk meredam segala bentuk pergerakan perjuangan kemerdekaan kaum nasionalis, maka dianutlah kriminalisasi pers. Hal ini tetap terus dipertahankan setelah Indonesia merdeka, hanya rezim yang melakukannya berbeda. Pers terus berada dibawah cengkeraman kekuasan pemerintah yang mempertahankan status quonya. Kebebasan pers pun masih jauh dari kenyataan. Paradigma kebebasan pers di Indonesia baru mulai berubah seiring era Reformasi, dimana terbit UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dihapuskan aturan mengenai izin terbit pers atau SIUPP sehingga tidak mungkin ada lagi pers yang dibreidel. Khusus mengenai penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pers, dalam UU tersebut diaturlah penggunaan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Mediasi melalui Dewan Pers. UU Pers ini mempunyai ketentuan pidana, walau disisi lain tak ditutup kemungkinan penggunaan pasal-pasal KUHP. Hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan, dimana ternyata dalam prakteknya kemudian banyak permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pers diselesaikan dengan jalur hukum pidana, tanpa menempuh jalur-jalur yang telah tersebut dalam UU Pers itu. Timbul perdebatan apakah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut lex specialis atau tidak sehingga dapat/tidak digunakan mengecualikan pasal-pasal KUHP. Hal ini memicu resistensi kalangan pers yang kemudian memperjuangkan untuk diakuinya UU Pers sebagai lex specialis dan dipergunakannya jalur-jalur selain hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan berkaitan dengan pers. Dimana hukum pidana dalam perkara pers haruslah diletakkan sebagai ultimum remedium atau tuntutan yang lebih ekstrim lagi untuk mendekriminalisasi pasal-pasal KUHP terhadap pers. Hal ini selain mengikuti perkembangan dunia internasional yang telah lama menghindari penyelesaian permasalahan pers melalui jalur pidana, juga bahwa dalam konteks karya jurnalistik sebenarnya tidak ada suatu kebenaran mutlak. Selain itu bukankah kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat dan berekspresi seharusnya dilindungi oleh negara? Disinilah kemudian timbul pertanyaan besar, apakah perjuangan masyarakat pers tersebut memang mungkin untuk dilakukan? Bagaimana hal tersebut bila dikaji dari sudut pandang akademis? Hal-hal itulah yang coba dijawab dalam tesis ini.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penyusunan rencana bisnis pengembangan usaha percetakan CV. Karya Abadi dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Penyusunan rencana bisnis diperlukan untuk mempermudah dan memperjelas gambaran pengusaha untuk memasuki atau memulai suatu bisnis. CV. Karya Abadi merupakan perusahaan yang telah berjalan di bidang industri percetakan yang akan meluaskan jejaring usahanya dengan mendirikan perusahaan baru yaitu PT. Karya Abadi printing. Analisa lingkungan yang dilakukan oleh PT. Karya Abadi Printing baik analisa lingkungan eksternal maupun analisa lingkungan industri menunjukan bahwa industri percetakan merupakan industri yang cukup menarik untuk para pebisnis yang akan melakukan investasi dalam sektor ril. Dalam strategi pemasaran PT. Karya Abadi Printing membagi konsumennya berdasarkan individu, perusahaan dalam kategori pemesanan dan perusahaan dalam kategori jasa cetak atau biasa disebut ?ongkos cetak?. Strategi operasional yang dilakukan oleh PT. Karya Abadi Prinitng meliputi perencanaan fasilitas, perencanaan kapasitas perusahaan, bahan baku material, perencanaan produksi dan Perencanaan sumber daya manusia. Analisa keuangan yang telah diakukan menunjukan bahwa perusahaan memiliki kelayakan secara finansial dan layak untuk dijalankan. This thesis discusses about business planning of development business printing CV Karya Abadi for 2009 to 2013. Writing a business plan is so important because it actually serves as a compass for the direction your business will take in the future. CV Karya Abadi is one of printing company that intent to expand the business by creating a new company which name is PT Karya Abadi Printing. Environment analysis which have done by PT Karya Abadi Printing, either it is external environment analysis or industry environment analysis shows that printing industry is attractive enough to be entered for entrepreneurs which intent to invest in sector real. In marketing strategy, PT Karya Abadi Printing divides customers into three categories, they are customer individual, company with category order and company with category service or it used to called ?ongkos cetak?. Operational strategy that will be accomplished by PT Karya Abadi Printing comprise with facilities plan, capacity plan, raw material, production plan and human resource plan. The financial analysis shows that this company having positive NPV, so that it?s expedience to be operated.