Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual beli adalah salah satu cara pengalihan hak atas tanah di Indonesia. Prinsip jual beli berdasarkan hukum positif kita adalah terang dan tunai. Dalam perkembangan di masyarakat yang semakin kompleks ini semakin banyak bentuk transaksi jual beli tanah yang semakin rumit dikarenakan satu dan lain hal melibatkan jumlah uang yang sangat besar maupun terdapat kepentingan atau motif lain yang tersembunyi dari pihak penjual dan/atau pembeli yang secara tidak langsung dapat memperbesar kemungkinan terlanggarnya prinsip terang dan tunai dalam jual beli tanah sehingga menghambat pelaksanaan jual beli. Untuk mengakomodir permasalahan seperti itu, terdapat lembaga hukum Pengikatan Jual Beli PJB sebagai jembatan menuju akta jual beli. PJB dapat dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik membuat akta PJB nya. Pada umumnya pembayaran angsuran/tahap akhir dari uang jual-beli akan diikuti dengan penandatanganan AJB di hadapan PPAT. Bagaimana peran Notaris dalam suatu proses pra jual beli guna melindungi kepentingan baik dari penjual atau pembeli sebagaimana dalam kasus PT.Putra Bandara Mas melawan Harun Sebastian dan pihak Notaris sesuai amanat Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum? Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan metode penelitian ini, penulis hendak menganalisa peran Notaris dalam proses pra jual beli tanah dan sejauhmana perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli.

---

Sales and Purchase is one of the other procedures of land rights transfer in Indonesia. The principle of sales and purchase according to our law is fair and cash. In the development of an complex society, there are more complicated sales and purchase of land transaction forms because of one way or another are involving some large amount of money or there is another interest or motive which is hidden from the seller and or the buyer that indirectly can increase the possibilitity to broke the fair and cash principle in sales and purchase of land thus inhibiting the sales and purchase implementation. To accommodate those problem, there is a legal institution called Preliminary Sales And Purchase Agreement PJB which is serves as a link to the sales and purchase deed. PJB can be made in the form of an authentic deed. The Notary as a public officials which is authorized to make the authentic deed is make the PJB deed. Generally the payment of the final installment of the sales purchase will be followed by the signing of the sales purchase deed in front of the PPAT. How is the role of the Notary in the proccess of the sales purchase in order to protect the interest both from the seller and the buyer as seen in the case of PT.Putra Bandara Mas Vs Harun Sebastian and the Notary according to the instructions from the Notary Act which is obliging the Notary to act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguard the interest of those involved in the legal act The methods used in the preparation of this thesis is a normative juridical research method that is legal research done by researching library materials or secondary data. With this methode, the author want to analyze the role of the Notary in the process of land sales and purchase and to determine the legal protection for the seller and the buyer."

"Preliminary cost estimates play an important role in project decisions at the beginning of design phase of construction project under a limited definition of scope and constraints in available information and time. This study proposes a new approach of preliminary cost estimation model using regression analysis incorporated with adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). Regression analysis (RA) is used for determination of the significant parameters as input variables in ANFIS model. Datasets of 55 low-cost apartment projects in Indonesia were compiled to demonstrate the advantage of the proposed method. The mean absolute percent error (MAPE) of testing data of the proposed model is 3.98% whereas the MAPE of RA and neural network (NN) models are, respectively, 6.92% and 10.12%, thus indicating better accuracy performance of the proposed model over the latter ones."

"Minyak jarak adalah komoditi yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia; demikian juga polyurethane, dimana pasar produk polyurethane berkembang pesat tanpa diiringi perkembangan industri dalam negeri. Polyurethane berbasis minyak jarak mempunyai banyak kelebihan dibandingkan yang ada umumnya. Dari analisis pasar, diketahui bahwa kapasitas pabrik yang sesuai untuk dibangun di Indonesia adalah 8.300 ton/tahun. Modifikasi minyak jarak dengan anhidrida suksinat dan neopentil glikol menghasilkan poliol poliester dengan reaktivitas tinggi, yang terutama sesuai digunakan sebagai komponen resin poliurethane untuk aplikasi coating, adhesive dan binder. Peralatan utama yang dibutuhkan di pabrik adalah: dua reaktor, sebuah mixer, empat pompa, sebuah kondenser, dan sebuah tangki. Hasil simulasi dengan bantuan CHEMCAD 5.2 menunjukkan efisiensi karbon sebesar 83,57% dan efisiensi energi sebesar 93,83%. Besarnya investasi yang dibutuhkan untuk membangun pabrik ini adalah Rp 21 miliar. Untuk setiap ton produk membutuhkan biaya manufaktur sebesar US$ 1,928 dimana harga jualproduk diasumsiknn sebesar USS 3,000. Analisis kelayakan ekonomi mendapatkan nilai: Net Present Value (NPV) sebesar USS 22.5 juta, Internal Rate of Return (IRR) 40,3%, dan Payout Period 2,03 tahun. Faktor yang paling sensitifyang dapat mempengaruhi kelayakan proyek ini adalah harga jual produk dan volume produksi. Berdasarkan analisayang dilakukan, pabrik layak untuk dibangun.

---

Castor oil is a potential commodity to be developed in Indonesia; polyurethane is also a potential one since its market grows rapidly without being accompanied by local industry's capability to fulfill. Polyurethane based on castor oil is superior in many properties to currently available polyurethane. According to market analysis, the suitable capacity to be applied is 8,300 tons/year. Modification of castor oil with succinic anhydride and neopentyl yields high reactivity polyester polyol suitable to be used as component of polyurethane resin for coating, adhesive and binder applications. Main equipments needed in the plant are: two reactors, one mixer, four pumps, one condenser, and one tank. Simulation with the aid of CHEMCAD 5.2 resulted in carbon efficiency of 83.57% and energy efficiency of 93.83%. Total investment required to construct this plant is about Rp 21 billion. Assuming product price of USS 3,000/ton, manufacturing cost will be US$ 1,928/ton-product. Economic feasibility analysis yielded values: Net Present Value (NPV) of USS 22.5 million, Internal Rate of Return (IRR) of 40.3%, and Payout Period of 2.03 operating-years. The most significant factors influencing the feasibility are product price and production volume. Based on the analysis that has been done, the plant is feasible to build."

"Kesempurnaan desain hidraulik bangunan pelimpah bendungan dapatdilakukan dengan uji model hidraulik (UMH) fisik di laboratorium. Tujuan dari pengujian adalah untuk mempelajari perilaku hidraulik bangunan pelimpah dengan komponen pelengkapnya. Metode yang digunakan dalam pemodelan adalah mencakup pembuatan model fisik, dan uji pengaliran. Pengujian hidraulik dilakukan dalam 3 seri, antara lain: seri I tes desain; seri II dan 1II merupakan tes perbaikan/penyempurnaan dimensi pelimpah, modifikasi kolam olakan dari tipe USBR II menjadi tipe flip bucket yang lebih baik dan pengamanan gerusan lokal akibat loncatan air dari kolam olakan dengan flunge pool. Perbaikan dengan memodifikasi secara coba-coba, sehingga didapat desain bangunan pelimpah yang am an dari segi hidraulik, dimana tinggi jagaan untuk semua debit rencana aman, pola aliran di saluran luncur tidak terjadi aliran silang dan tekanan isap dapat dikendalikan. juga kolam olakan dapat meredam energi dengan baik, serta gerusan lokal di hilir kolam olakan dapat dikendalikan. Hasil penyempurnaan didapat modifikasi, seri terbaikyang akan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk diterapkan di lapangan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai batasan konsep pengawasan horizontal oleh lembaga praperadilan menurut KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan konsepnya, pengawasan horizontal menurut KUHAP lebih menekankan pada kedudukan dan fungsi hakim praperadilan sebagai examining judge, dan bukan sebagai investigating judge. Belakangan prakteknya telah berkembang dimana fungsi pengawasan horizontal yang dilakukan hakim praperadilan mengarah menjadi sebagai investigating judge. Salah satunya tercermin dalam putusan perkara praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dimohonkan oleh Toto Chandra, dimana hakim praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara tidak langsung telah mencampuri kewenangan penyidik dalam hal penghentian penyidikan.

---

ABSTRACTThis study focuses on the limitation concept of horizontal control by praperadilan in the validity of investigation termination lawsuit according to KUHAP. To analyze the data, this research use normative juridical method. As a concept, the horizontal control conducted by KUHAP has emphasis on the position and the function of praperadilan judge as examining judge, and not as investigating judge. However lately it has been evolved in practice that horizontal control performed by praperadilan judge leads in favor to make its position close to be investigating judge. This tendency is reflected in the praperadilan verdict of Toto Chandra, where the praperadilan judge who examine and decide this case indirectly has interfered the authority of the investigator to terminate the case or not. "

"Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menganut metode Indirect Substraction Method untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang. Jumlah output tax lebih kecil daripada input tax, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusi ataupun dikompensasi. Dengan menggunakan sistem self assessment dapat mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan status lebih bayar. Studi ini merupakan penelitian implementasi kebijakan perpajakan atas restitusi PPN pasca pemberhentian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang terjadi di PT. ABC dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang sedang diajukan oleh PT ABC, pihak DJP melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. ABC. Dengan dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan kepada PT. ABC maka restitusi PPN yang diajukan oleh PT. ABC tertangguhkan. PT. ABC tidak terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dengan demikian pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. ABC diberhentikan. Hasil penelitian ini yaitu Setelah diberhentikannya pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. ABC, DJP tidak langsung menerbitkan SKPLB sebagaimana diatur didalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. Adapun dampak implementasi kebijakan restitusi PPN setelah dihentikannya pemeriksaan bukti permulaan bagi PT. ABC yaitu menyebabkan ketidakpastian atas restitusi yang diajukan dan tidak mendapatkan imbalan bunga atas SKPLB yang diterbitkan melebihi jangka waktu 12 bulan dan meningkatkan compliance cost PT. ABC.

---

The Indonesian Value Added Tax Act adheres to the Indirect Subtraction Method to detect or test the correct amount of tax payable. The amount of output tax is smaller than the input tax, the difference is the excess payment of taxes that can be refunded or compensated. By using the self assessment system, taxpayers can claim a Value Added Tax refund for the submission of Value Added Tax Return with overpayment status. This study is about the implementation of taxation policies on Value Added Tax (PPN) restitution after the termination of the Preliminary Investigation Tax Audit that occurred at PT. ABC by using a qualitative approach and in-depth interviews. In the process of value added tax restitution that is being submitted by PT ABC, the DGT execute the preliminary investigation tax audit to PT. ABC. By conducting preliminary investigation tax audit to PT. ABC then the VAT refund submitted by PT. ABC is suspended. PT. ABC is not proven to have committed a criminal act in the taxation field, thus preliminary investigation tax audit to PT. ABC was terminated. The results of this study are after the termination of preliminary investigation tax audit of PT. ABC, DGT does not directly issue SKPLB (Overpayment Tax Assessment Letter) as stipulated in Article 17B of the KUP Law. As for the impact of the implementation of the VAT restitution policy after the termination of the preliminary investigation tax audit PT. ABC, that is, causes uncertainty over the restitution that is submitted and does not receive interest benefits for SKPLB issued over a period of 12 months and increase compliance cost PT. ABC."

"Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang mengikat para pihak untuk melakukan jual beli dikemudian hari manakala terdapat kondisi yang menghalangi terlaksananya jual beli secara seketika. Perjanjian jual beli seyogyanya dibuat secara notaril untuk dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian pembuktian diantara para pihak. Namun pembuatan perjanjian pengikatan jual beli secara notaril menjadi tidak bermanfaat manakala notaris tidak melaksanakan jabatannya dengan seksama dan tidak memenuhi syarat verlijden dalam pembuatan akta. Dari situ maka perlu ditelaah lebih lanjut perihal akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan autentisitas akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan yang selanjutnya dikaitkan dengan kesesuaian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 Pk/Pdt/2018 terhadap pertanggungjawaban notaris atas akta yang tidak dibacakan sesuai dengan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundang-undangan. Penulisan tesis ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif yakni dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa perjanjian jual beli tetap berlaku sah dan mengikat bagi para sepanjang perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu akta autentik, maka hal tersebut akan menyebabkan akta perjanjian pengikatan jual beli menjadi akta dibawah tangan dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurna suatu akta autentik. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik, maka para pihak dapat mengajukan gugatan kepada notaris untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata dan secara adminsitratif. Gugatan kepada notaris sebaiknya dilaksanakan setelah adanya putusan yang menyatakan batalnya akta notaris yang disebabkan karena ketidak telitian notaris didalam pembuatan akta.

---

A pre-sale agreement is an agreement that binds the parties to make a sale later on while there are conditions that prevent the execution of the sale and purchase for a while. The sale and purchase agreement should be made notarized to be able to better guarantee legal certainty and certainty of proof between the parties. However, the making of a notarial advance purchase agreement becomes useless while the notary does not perform his department properly and does not meet the verlijden conditions in the making of the act. From there, it is necessary to study further on the legal consequences and liability of the notary in relation to the authenticity of the act of sale and purchase agreement, which is further related to the suitability of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 351 Pk / Pdt / 2018 on the notary's liability with with the Laws of the Notary Department and legislation. The writing of this thesis is in the form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. From the research that has been done, it is known that the sale and purchase agreement remains valid and binding for those as long as the agreement is signed by the parties who made it. By not fulfilling the formal requirements of an authentic act, then it will cause the deed of sale and purchase agreement to be an act under hand and lose the power of perfect proof of an authentic act. In the event of a breach by a notary in the process of making an authentic deed, then the parties may file a lawsuit against the notary to seek civil and administrative responsibility. A lawsuit against a notary should be carried out after a decision stating the annulment of a notary deed caused due to notary scrutiny in the making of the deed"

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk membahas Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan. Pemerintah memberikan fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Distributor Alat Kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 yang didasari untuk membantu cash flow perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan ditinjau dari asas ease of administration, syarat pengajuan dapat dipahami oleh Distributor Alat Kesehatan. Selain itu, dari segi waktu sangat efisien apabila dibandingkan dengan restitusi secara normal dan terdapat faktor penghambat dalam pengajuannya, disisi lain terdapat manfaat yang diharapkan dengan adanya kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan.

---

ABSTRACT

This thesis aims to regarding the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. The Government provides facilities refund if overpaid Value Added Tax for Distributors of data were obtained through literature studies and in-depth interviews. Based on the researvh conducted, then result in conclusion that the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. Submision requirements can be understood by Distributors of Medical Devices. Meanwhile in terms of time, it is very efficient when compared to normal restitution and the are inhibiting factors in the submission, on the other hand there are benefits expected with the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. "

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi langkah awal KAP KAIZEN untuk melakukan audit internal yaitu survei pendahuluan untuk pemahaman proses bisnis payroll dalam divisi Human Resource Management (HRM) PT KAIRYO. Survei pendahuluan meliputi pengumpulan bahan latar belakang mengenai PT KAIRYO. Survei pendahuluan sangat penting dalam menentukan arah, ruang lingkup terperinci, dan luasnya upaya audit. Analisis akhir dibuat dengan acuan dari Standar Profesional Auditor Internal (SPAI) yang menjelaskan mengenai langkah awal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan audit internal. Hasil analisis akhir menunjukkan bahwa survei pendahuluan yang dilaksanakan oleh KAP KAIZEN melalui proses inquiry sudah dapat dijalankan dengan baik, langkah awal yang

dijelaskan di dalam Standar Profesional Auditor Internal (SPAI) telah dijalankan oleh KAP KAIZEN.

---

ABSTRACT

This internship report discusses the evaluation of KAP KAIZEN`s initial steps to conduct an internal audit, which is a preliminary survey to understand the payroll business process in the Human Resource Management (HRM) division of PT KAIRYO. The preliminary survey includes gathering background materials on PT KAIRYO. A preliminary survey is essential in determining the direction, detailed scope and extent of the audit effort. The final analysis is made with reference to the Standar Profesional Auditor Internal (SPAI) which describes the initial steps that must be taken to prepare for an internal audit. The results of the analysis show that the preliminary survey conducted by KAP KAIZEN through the inquiry process has been carried out well, the initial steps described in the Standar Profesional Auditor Internal (SPAI) have been carried out by KAP KAIZEN."