Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Debitor dan kreditor merupakan pihak-pihak yang terdapat dalam hukum kepaililitan. Permohonan pernyataan pailit merupakan upaya penyelesaian pelunasan utang kreditur yang tidak dapat dibayar oleh debitor. Dalam hal penyelesaian utang pajak, yang mempunyai kedudukan istimewa baik dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maupun kepailitan. Negara dalam hal ini mempunyai hak penyelesaian utang pajak tersebut sebagai kreditur preferen. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hak mendahului negara sebagai kreditur preferen dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapan hak mendahului tersebut pada putusan hakim dalam perkara kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan.Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mempunyai peranan yang signifikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Dalam kepailitan potensi kehilangan pendapatan negara melalui penyelesaian utang pajak besar karena dalam kepailitan dikenal dengan kreditur konkuren yang mempunyai hak atas pelunasan piutang berdasarkan pembagian secara proporsional oleh kurator. Hakim dalam perkara kepailitan harus mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan, baik kepada debitor maupun kreditor sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit tidak dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang tegas dalam penyelesaian piutang pajak negara, namun dibalik kepentingan negara tersebut tidak dapat diabaikan hak-hak dari kreditor lainnya yang harus dipenuhi, sehingga asas keadilian dan keseimbangan menjadi asas yang sangat penting dalam penyelesaian perkara kepalitan.

---

ABSTRACT
Debtors and creditors are parties contained in bankruptcy law. Petition for a declaration of bankruptcy is the efforts to resolve the creditors debt settlement that can not be paid by the debtor. In the case of tax debt settlement, which has a special position in both the legislation in the field of taxation and bankruptcy. A country has the right in this case the tax debt settlement as a preferred creditor. The problem in this paper is how the arrangements of country?s preceded rights as a preferred creditor in the legislation and how the application of these precede rights to the judge's ruling in the case of bankruptcy. The method used in this study is a normative method referring to legislation and library research. Tax is one of national income has a significant role in the state budget to finance state activities. In bankruptcy, the potential loss of state revenue through tax debt settlement because the bankruptcy is known as concurrent creditors who have the right to settlement of accounts receivable based apportionment by the curator. The judge in the bankruptcy case should prioritize the principles of fairness and balance, both debtors and creditors so that execution against the bankruptcy estate is not done arbitrarily. Therefore we need tight regulation in the settlement of state tax receivables, but behind the interests of the country can not ignore the rights of other creditors that must be met, so that the justice and balance principle become a very important principle in the bankruptcy settlement

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana teks di dalam suatu media baik itu berupa iklan, berita ataupun bentuk-bentuk lain, menggunakan mitos-mitos tertentu untuk mengarahkan pemaknaan khalayak. Mereka memanfaatkan segmentasi khalayak untuk menentukan preferred reading pada teks. Tetapi terkadang orang-orang yang berada di dalam segmen yang dianggap sama melakukan pemaknaan yang berbeda pada suatu teks. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melihat preferred reading yang dilakukan oleh Majalah Tempo pada laporan utama dan prefered reading yang dilakukan produser teks iklan di majalah Tempo. Selanjutnya peneliti akan menganalisis keberagaman resepsi khalayak terhadap teks sekaligus juga berusaha membongkar mengapa mereka melakukan pemaknaan yang berbeda. Peneliti menggunakan analisis teks dari Roland Barthes untuk melihat "preferred reading" pada Iklan, sedangkan pada laporan utama pendekatan analisis teks Teun A. van Dijk yang digunakan. Selanjutnya peneliti melakukan perbandingan antara "preferred reading dari teks dengan resepsi responden terhadap teks tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa selain kesamaan, terdapat pula perbedaan antara preferred reading dengan resepsi responden. Tetapi yang perlu dicatat perbedaan pemaknaan responden tidak selalu menentang preferred reading (counter identifikasi) tetapi terdapat pula pemaknaan yang muncul karena responden memandang teks dengan prespektif yang berbeda (dis-identifikasi) meskipun mereka masih berada di dalam ideologi dominan yang bekerja di dalam teks. Keberagaman Cara pemaknaan ini peneliti analisis dari berbagai Cara pandang yaitu; individu, discourse-in-practice, dan discourse/discouses. Analisis tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pemaknaan tersebut bukan semata-mata karena kharakteristik individu yang berbeda tetapi sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Foucault relasi kuasa yang ada di dalam discourse yang melingkupi masing-masing khalayak turut berperan terhadap resepsi pembaca. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi informasi terhadap pengiklan dan produser teks mengenai resepsi khalayak yang bisa memberi masukan mengenai strategi kreatif, segmentasi produk, dan juga strategi kreatif yang sudah dilakukan.

Abstrak :
ABSTRAK
Peranan Notaris selaku pejabat umum openbaar ambtenaar sangatlah penting dalam menjalankan profesi dan kewenangannya untuk membuat akta autentik dalam aksi korporasi corporate action berupa transaksi pengambilalihan akuisisi saham preferen Preferred Shares . Metode penelitian karya ilmiah ini berupa yuridis-normatif dengan hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analisis guna mengetahui peran Notaris; langkah hukum, prosedur/tahapan, syarat-syarat dan ketentuan pera turan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana kerangka dalam pembuatan akta pengambilalihan akuisisi saham preferen Preferred Shares sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum openbaar ambtenaar wajib memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap jabatannya, selalu mengikuti dan meningkatkan ilmu dan keahlian profesi Notaris dan atas perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia serta mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian dan ketertiban hukum.

---

ABSTRACT
The role of the notary as a Public Official openbaar ambtenaar are untimely important in running their profession and their authority to make an authentic deed in corporate action such as a shares acquisition in the preference form. In this thesis, using the methodology in legal research in a result of descriptive analysis for the role of notary legal measures, procedure, the terms and conditions of applicable law and as to how the draft template in the creation of a certain deed of a shares acquisition in the preference form in accordance of the law of notary. Therefore, the notary in performing its duty, function and authority as a Public Official openbaar ambtenaar obligated to have a sense of heavy responsibility to their profession as to perform their official duties, and to always update and improve their knowledge and expertise especially on notarial profession and on the development law in Indonesia and to prioritize their devotion to the public society and to the Country, in order to obtain protection and security in purpose of achieving legal order and assurance.

Abstrak :
Adanya ketentuan mengenai daluwarsa penagihan pajak dapat mengakibatkan hilangnya hak mendahulu utang pajak. Penelitian ini mengidentifikasi kedudukan hak mendahulu utang pajak dengan adanya kreditor preferen lain dalam hal terjadinya kepailitan dan pengaruh daluwarsa penagihan pajak terhadap hak mendahulu utang pajak dalam kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif mengenai kepailitan dan perpajakan di Indonesia. Dalam menggunakan metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dapat diketahui bahwa utang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mendapatkan pelunasan setelah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator serta utang upah buruh. Di samping itu, hak mendahulu utang pajak dipengaruhi oleh daluwarsa penagihan pajak yang dapat mengakibatkan hak mendahulu utang pajak tidak dapat diterapkan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa. Namun, adanya ketentuan mengenai penangguhan daluwarsa hak mendahulu utang pajak memungkinkan utang pajak mendapatkan pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi dasar didapatkannya pelunasan utang pajak. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penagihan pajak dalam kepailitan sedangkan Jurusita Pajak harus melakukan kegiatan penagihan pajak yang paling efektif guna dilunasinya utang pajak dalam terjadinya kepailitan. ...... The existence of a provision concerning the expiration of tax collection may result in the loss of preceding right of the tax debt. The existence of a provision concerning the expiry of tax collection may result in the loss of the preceding right of the tax debt. This study identifies the preceding position of tax debt with the presence of other preferred creditors in the event of bankruptcy and the effect of the expiry of tax collection on the preceding right of tax debt in bankruptcy. This thesis approaches the Indonesian positive law regarding bankruptcy and taxation through a normative juridicial research method. In using the research method undertaken in the writing of this thesis, it can be seen that tax debt stands as a preferred creditor who gets repayment after the cost of bankruptcy and remuneration of curator services and laborer wage debts. In addition, the preceding right of tax debt is affected by tax collection expiration which may result in the preceding right of tax debt unenforcable. However, the provision concerning the postponement of the expiration of the preceding right of the tax debt allows the tax debt to get its repayment as a concurrent creditor. This shows that basically the right to collect taxes on the basis of the acquisition of tax debt. Based on this, the Directorate General of Taxation should improve the rules and policies relating to tax collection in bankruptcy whereas the Tax Administration should conduct the most effective tax collection activities for the settlement of tax debt in the event of bankruptcy.

Abstrak :
Kapal merupakan salah satu objek dari benda yang dapat dijaminkan untuk kepentingan hak Kreditur. Konsep jaminan kebendaan atas kapal laut di setiap negara dapat berbeda, karena pada dasarnya mekanisme pembebanan hingga eksekusi tergantung dari klasifikasi benda tersebut. Di Indonesia, kapal laut dibebankan dengan hipotek sebagai benda tidak bergerak, sedangkan di Amerika Serikat kapal laut diklasifikasikan sebagai personal property yang dibebankan dengan security interest. Kapal laut yang dibebankan tentunya harus terdaftar sebagai kapal laut berkebangsaan negara tersebut dan memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Skripsi ini membahas mengenai kapal laut yang merupakan objek dari jaminan utang-piutang di Indonesia dan Amerika Serikat yang tentunya memiliki proses penjaminan yang berbeda. Bentuk penelitian ini ialah doktrinal dengan mengkaji norma hukum positif diantaranya perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan yurisprudensi dan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Hasil dari penelitian ini akan membandingkan proses penjaminan dari tahap pembebanan dengan membentuk perjanjian utang-piutang, pendaftaran jaminan, penyerahan objek jaminan, hingga mekanisme eksekusi yang diatur dalam masing-masing negara. ......Ship is one of the objects that can be pledged for the benefit of Creditor rights. The concept of property security over ships in each country can be different, because basically the mechanism of encumbrance to execution depends on the classification of the object. In Indonesia, ships are charged with mortgages as immovable objects, while in the United States ships are classified as personal property charged with security interest. An encumbered vessel must be registered as a vessel of that country's nationality and have certain criteria that must be met. This thesis discusses marine vessels which are the object of debt collateral in Indonesia and the United States which of course have different guarantee processes. The form of this research is doctrinal by examining positive legal norms including legislation, implementing regulations, and jurisprudence and comparative and descriptive research typology. The results of this study will compare the guarantee process from the encumbrance stage by forming a debt agreement, guarantee registration, delivery of the guarantee object, to the execution mechanism regulated in each country.

Abstrak :
ABSTRAK
Konsep muka, cara kerja muka, dan model kesantunan dalam komunikasi dokter-pasien adalah berdasarkan pendekatan English for Academic Purposes: medical yang terkait dengan arti muka sebagai konstruk sosial. Penelitian ini menginvestigasi sapaan dalam bentuk kata ganti orang kedua yang berdasarkan sistem kekerabatan dalam bentuk sapaan untuk menunjukkan rasa hormat dan disukai oleh pasien di Indonesia. Terdapat dua puluh enam (26) pasien rawat-jalan pria dan empat puluh (40) pasien rawat-jalan wan ita. Data dari kuesioner terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, status pernikahan dan bentuk sapaan dalam bentuk kata ganti orang kedua yang disukai pasien rawat-jalan. Data tersebut dianalisa menggunakan ?model interaksi?. Hasil penelitian menunjukkan akan pentingnya penggunaan bentuk sapaan dalam bentuk kata ganti orang kedua berdasarkan sistem kekerabatan untuk menunjukkan rasa hormat.Kata ganti orang kedua yang disukai oleh pasien rawat jalan adalah sebagai berikut: Bapak, Mas, Dik, Ibu, Mbak, dan Adek. Bagi pasien rawat jalan wanita, mereka lebih menyukai bila dipanggil Ibu daripada Mbak bila sudah menikah. Di lain pihak, pasien rawat pria memilih Bapak, untuk yang sudah menikah, daripada Mas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilihan yang disukai pasien untuk bentuk kata sapaan yang berdasarkan kesantunan bukan hanya perbedaan umur namun adanya perbedaan status pernikahan. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyatakan faktor umur saja yang menentukan penggunaan kata ganti orang kedua untuk menunjukkan rasa hormat.

---

Abstract

The concept of face, face work and politeness model in the doctor-patient communication which is based on English for Academic Purposes: medical relied on the face as a social construct. This study investigates greeting in the form of second person pronoun based on the kinship system in terms of address to show respect as preferred by patients in Indonesia. There were twenty-six (26) male out-patients and forty (40) female patients. Data from the questionnaire consist of patients? gender, age, education, marital status and preferred second person pronoun in terms of address. They were analyzed using the ?interaction mode l?. The research showed on the importance of the use of greetings in the form of second person pronoun based on kinship system to show respect preferred as follows: Father/Bapak, ElderBrother/Mas, Younger Brother/Dik, Mother/Ibu,Elder Sister/Mbak,and Younger Sister/ Adek. The married female patients prefer Mother/ Ibu rather than Older Sister/ Mbak and the married male patients prefer Father/ Bapak rather than Older Brother/Mas. Thus, the patients? choices on terms of address were based not only on age but marital status. These findings were different from the previous research as it was based on age to show respect.