Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana diketahui bahwa situasi ekonomi-politik internasional pada pasca Perang Dingin diwarnai oleh perkembangan dinamis, diantaranya adalah arus globalisasi dan munculnya blok-blok perdagangan regional. Untuk mengantisipasi dampak perubahan dan perkembangan ini, dibentuklah suatu kerjasama ekonomi antar negara di kawasan tertentu, seperti di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967. Seiring dengan derasnya arus liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi di beberapa kawasan dunia sebagai dampak dari era globalisasi, negara-negara di kawasan ASEAN telah mengambil langkah antisipatif dengan menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA) yang dibentuk pada KTT ASEAN IV tahun 1992 di Singapura. Tujuan dari dibentuknya AFTA adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN. Sebagai mekanisme utamanya dipergunakan Skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff) yang berisi daftar komoditas produk-produk pertanian dan non-pertanian, manufaktur dan produk lainnya yang akan diturunkan tarifnya menjadi 0-5% pada jangka waktu yang telah ditetapkan.Pelaksanaan AFTA dapat menjadikan ASEAN sebagai basis produksi yang akan meningkatkan daya tarik ASEAN bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Adanya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negara-negara ASEAN semakin menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN untuk segera merealisasikan AFTA. Dalam konteks liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN, dalam Skema CEPT beberapa komoditi pertanian yang belum diolah (Unprocessed Agricultural Product -UAP) seperti gula tidak dimasukkan ke dalam prioritas utama penurunan tarif dengan tujuan untuk lebih mempersiapkan sektor pertanian tersebut menghadapi era persaingan bebas ASEAN tahun 2010.Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan suatu penelitian mengenai "Strategi Peningkatan Kinerja Industri Gula Nasional Menghadapi Era Perdagangan Babas di Kawasan ASEAN (AFTA) Tahun 2010". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor kesiapan sektor industri gula nasional menghadapi era pasar babas ASEAN Tahun 2010 yang akan datang dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri gula nasional yang mengalami keterpurukan akibat hantaman badai krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan ASEAN yang juga berpengaruh terhadap industri gula di Indonesia.Untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis ini, digunakan metode penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Meskipun digunakan data-data berupa angka-angka akan tetapi data angka-angka ini hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan metode penulisan kualitatif."

"Pembentukan ACFTA untuk mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan barang diikuti dengan pengaturan Rules of Origin dalam ACFTA yang sebagaimana juga diatur oleh WTO. Berdasarkan ROO ACFTA, penggunaan Third Party Invoice diperbolehkan untuk memperoleh tarif preferensi ACFTA, namun penggunaannya rentan terhadap ketidaksesuaian dalam penetapan tarif. Penelitian ini menganalisis apakah Third Party Invoice sah untuk digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA, dan menentukan apakah tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus ini menyimpulkan dua hal. Pertama, Third Party Invoice sah digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA. Hal ini karena menurut AROO WTO Third Party Invoice telah memenuhi kewajiban transparansi GATT X:1 melalui pengesahan Second Protocol TIG ACFTA yang mengatur Third Party Invoice, dan menurut OCP ACFTA Third Party Invoice sah karena kerentanan ketidaksesuaiannya terhadap penetapan tarif telah diakomodasi dalam OCP ACFTA. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan PP No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA, yakni Aturan 23 tentang Third Party Invoice dan Aturan 17 tentang Minor Discrepancies

---

The establishment of ACFTA to reduce tariff barriers in trade in goods is followed by the setting up of the Rules of Origin in ACFTA which is also regulated by the WTO. Pursuant to the ACFTA ROO, the use of Third Party Invoice is allowed to obtain ACFTA preferential tariffs, but its use is vulnerable to discrepancies in tariff determination. This research analyses whether Third Party Invoice is legal to use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP, and determines whether the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Tax Court Decision No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP. This research, which applies the normative juridical method with a statutory and case approach, concludes two things. Firstly, Third Party Invoice is legal for use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP. This is due to the reason that according to AROO WTO Third Party Invoice has complied with the transparency obligation of GATT X:1 through the ratification of Second Protocol TIG ACFTA which regulates Third Party Invoice, and according to OCP ACFTA Third Party Invoice is valid because the vulnerability of its discrepancy to tariff determination has been accommodated in OCP ACFTA. Secondly, this study convincingly concludes that the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Decision PP No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP, namely Rule 23 on Third Party Invoice and Rule 17 on Minor Discrepancies."

"ASEAN didirikan pada tahun 1967 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Untuk itu Asean Free Trade Area (AFTA) secara efektif diberiakukan oleh negara-negara anggota ASEAN mulai 1 Januari 2003. Dengan demikian di kawasan negara-negara anggota ASEAN dberlakukan tarif antara 0% - 5% untuk barang dagangan dari negara anggota ASEAN dan tidak boleh lagi ada hambatan non-tariff. Siap atau tidak siap ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan oleh setiap anggota ASEAN, karena mekanisme pelaksanaan zona perdagangan babas AFTA telah secara bertahap diberlakukan dari tahun 1993 melalui skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff).AFTA bertujuan liberalisasi perdagangan regional ASEAN sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pasar bebas outward looking oriented dan akan menunjang percepatan liberalisasi perdagangan dunia. AFTA merupakan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama, karena adanya kebutuhan bersama. Namun, dalam kondisi Indonesia saat ini sangat patut dipertanyakan siapkah Indonesia mewujudkan kawasan perdagangan bebas, terutama dengan persaingan dagang dengan anggota ASEAN seperti antara lain Singapore, Malaysia, Philippines dan Thailand. Untuk itu pelaku usaha di Indonesia perlu memahami kendala yang mesti dihadapi dan usaha yang perlu dilakukan dengan menimbang usaha bersama pelaku usaha dan pemerintah sebagai antisipasi."