Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di era modernisasi dimana segelintir masyarakat beruntung dapat mengakses dunia luar termasuk terhadap pendidikan dengan mudah. Dengan hal ini, persaingan antara para pencari kerja menjadi kian mengetat, terlebih lagi saat pandemi COVID-19 melanda. Adanya peningkatan dalam ketidakstabila keadan sosio-economy sebagai efek dari adanya fenomena ini membuat adanya ketimpangan yang besar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mengeluarkan Kartu Prakerja yang dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Inisiasi tersebut memprovide seluruh masyarakat banyak keuntungan, salah satunya adalah untuk dapat mengakses dan mengembangkan kualitas diri sebagai tenaaga kerja. Dengan menggunakan Probability Test, penelitian ini mencoba untuk menganalisa apakah kepemilikan Kartu Prakerja dapat berpengaruh terhadap durasi lamanya pencari pekerjaan di Indonesia. ......In the era of modernization where a few lucky people can easily access the outside world including education. With this, the competition between job seekers is getting tougher, especially when the COVID-19 pandemic hit. There is an increase in socio-economic instability as a result of this phenomenon which results in large inequality. To overcome this, the government has taken a strategic step to issue Pre-Employment Cards that can be obtained by all Indonesian people. This initiative provides the whole community with many benefits, one of which is to be able to access and develop self-quality as workers. By using the Probability Test, this study attempts to analyze whether possession of a Pre-Employment Card can affect the duration of job seekers in Indonesia.

Abstrak :
Indonesia telah memasuki masa bonus demografi. Untuk memanfaatkan momentum ini bagi pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia meluncurkan program pelatihan kerja bernama Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan program yang berfokus pada peningkatan produktivitas angkatan kerja Indonesia dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam rangka memperluas jangkauan peserta dan meningkatkan kualitas program, program ini berjalan dengan membentuk sebuah ekosistem yang melibatkan lembaga pemerintah dan swasta. Penelitian ini menganalisis kapasitas ekosistem tersebut menggunakan Teori Kapasitas Kebijakan di Level Sistem yang digagas oleh Wu et al. (2015;2018) dengan tiga dimensi, yaitu analitis, operasional, dan politis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap delapan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ekosistem Prakerja sudah baik dan dimensi analitis merupakan dimensi yang paling berkontribusi dalam mewujudkan kondisi tersebut. ......Indonesia has entered a demographic bonus period. To capitalize on this momentum for economic growth, the Indonesian government launched a job training program called Kartu Prakerja. This program focuses on increasing the productivity of Indonesia's workforce to achieve Golden Indonesia 2045. To expand the reach of participants and improve the quality of the program, it operates by forming an ecosystem involving both government and private institutions. This research analyzes the capacity of this ecosystem using the Policy Capacity at the System Level Theory proposed by Wu et al. (2015; 2018) with three dimensions: analytical, operational, and political. The research was conducted using a post-positivist approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with eight informants. The results show that the capacity of the Prakerja ecosystem is already good, and the analytical dimension is the most contributing dimension in realizing this condition.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja.  ......This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work.