Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur mengenai bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Hal ini disebabkan bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilakukan antara PT Sinar Sosro dengan Koperasi Karyawan Fakultas Universitas Indonesia diduga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu pemboikotan. Hal ini disebabkan dalam perjanjian tersebut terdapat Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa Pihak Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sebagai Pengelola Kantin Fakultas Psikologi Universitas Indonesia akan memperdagangkan produk minuman teh dan air mineral hanya produk-produk Sosro. Skripsi ini akan menganalisa secara yuridis dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian yang dilakukan PT Sinar Sosro dengan Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah berupa penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan wawancara. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberitahukan kepada masyarakat secara luas apakah perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang undang-undang, apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila perjanjian tersebut melanggar undang-undang. Oleh karena itu, penulis berharap kedua belah pihak dapat mengadakan revisi atau perbaikan isi perjanjian. Selain itu, pihak Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu sesegera mungkin merevisi atau memperbaiki UU Nomor 5 Tahun 1999 karena terdapat beberapa pasal yang kurang jelas atau kurang lengkap dalam pengaturannya.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Hak Siar dalam televisi dalam kaitannya dengan pengecualian dan batasan mengenai pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan pertama dalam Tesis ini Apakah Hak Siar dalam televisi termasuk kategori Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikecualikan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Permasalahan kedua, Bagaimana batasan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian normatif. Ditemukan bahwa Hak Siar melekat dalam Hak Terkait berupa Hak Penyiaran Lembaga Penyiaran. Bahwa penggunaan Hak Eksklusif dalam perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak boleh menciptakan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebab itu pengecualian terhadap perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak bersifat mutlak. Terdapat batas kewajaran dalam mengekploitasi Hak Eksklusif. Struktur pasar merupakan instrument utama yang dapat memperlihatkan sifat persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

This thesis discusses the relationship with the Competition Law in Television Broadcasting Right in relation to exceptions and limitations regarding the exclusion of Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The first problem in this thesis Is Television Broadcasting Right in the category of Intellectual Property Rights which excluded Article 50 Letter b of the Anti Monopoly Law? The second problem, How restrictions on matters that can be exempted under Article 50 letter b of the Anti Monopoly Law? This thesis is using normative research. Found that Broadcasting Right inherent in the form of Neighboring Right by Broadcasting Organization. That the execise of Exclusive Rights in the license agreement on Intellectual Property Rights may not create a monopoly practices that may result unfair competition. Related to the previous facts the exclusion to the license agreement on Intellectual Property Rights are not absolute. There are reasonable limits in exploiting Exclusive Rights. The market structure is the main instrument that can reveal the nature of unfair competition posed by the license agreement on Intellectual Property Rights.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik monopoli kompetisi Liga Primer Indonesia. Penelitian yang dilakukan berjenis yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi selama kompetisi Liga Primer berlangsung serta dampak yang timbul dari adanya kompetisi tersebut.

---

This thesis mainly discusses about monopolistic practices against competition of Indonesian Premier League. Research conducted with the normative juridical research with qualitative data analysis which is descriptive analytical. The objective of the research is to know problems that occur during the competition of Indonesian Premier League and the arising impact from the existence of such competition.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis persaingan usaha terkait praktek monopoli dan pengenaan tarif pengelolaan ground handling bandar udara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan studi kasus monopoli ground handling Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali di Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2014 dan mengetahui bentuk penyelenggaraan kebandarudaraan Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan cara yuridis normative melalui berbagai penelitian dan diketahui terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan permasalahan hukum diantaranya adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan maskapai dan para konsumen pesawat charter tersebut. ......This thesis discusses the juridical analysis of competition and monopoly practices related to the management of ground handling tariffs airports under Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition with ground handling monopoly case study I Gusti Ngurah Rai Airport - Bali on the Commission's Decision No. 13 / KPPU - I / 2014 and determine the form of the implementation of airport Indonesia according to the legislation in force . The study was conducted by way of normative juridical through various studies and finds that there are actions undertaken by businesses raises legal issues including the losses suffered by the airline company and the consumers of the charter flight.

Abstrak :
Monopoli merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena dapat terbentuk dari efisiensi pelaku usaha dalam menjalankan proses produksinya. Namun penyalahgunaan Posisi Monopoli atau yang disebut sebagai Praktik Monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebaliknya merupakan suatu hal dilarang secara tegas melalui Pasal 17. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Posisi Monopoli tidak hanya berdampak langsung kepada konsumen, melainkan juga berdampak negatif kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan. Tesis ini membahas interpretasi eksploitasi konsumen dalam substansi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menurut perspektif Hukum Persaingan Usaha. Tesis ini juga membahas mengenai interpretasi eksploitasi konsumen tersebut dalam Putusan KPPU tentang Praktik Monopoli, yaitu pada Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran oleh Kelompok Usaha Temasek, Putusan Nomor 11/KPPU-L/2008 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam, dan Putusan Nomor 20/KPPU-I/2009 tentang Jasa Pelayanan Taksi di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Penelitian Tesis ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa penilaian eksploitasi konsumen dalam substansi Pasal 17 menurut perspektif Hukum Persaingan Usaha dapat dilakukan melalui penilaian terhadap 2 (dua) unsur, yaitu; eksploitasi konsumen dengan membatasi pilihan konsumen atas barang dan jasa melalui Hambatan Masuk (Barriers to Entry) dan eksploitasi konsumen melalui penetapan harga jual yang tinggi. Sementara interpretasi eksploitasi konsumen dalam Putusan KPPU tentang Praktik Monopoli juga menerapkan penilaian terhadap 2 (dua) unsur tersebut, yaitu pada Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran oleh Kelompok Usaha Temasek, Putusan Nomor 11/KPPU-L/2008 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam, dan Putusan Nomor 20/KPPU-I/2009 tentang Jasa Pelayanan Taksi di Bandara Internasional Juanda Surabaya. ...... Monopoly was not seen as a law violation, because it could be formed from the efficiency in production process. Meanwhile, the abuse of Monopoly Position or what we know as Monopoly Practices in the Law Number 5 Year 1999 is harmful and legally restricted through Article 17. The negative effects of Monopoly Practices will impact directly to consumer and overall market poverty. This study discussed about the interpretation of consumer exploitation in Article 17 Law Number 5 Year 1999 under Competition Law?s Perspective and about the interpretation of consumer exploitation in KPPU?s Decision on Monopoly Practice, which are the Decision Number 07/KPPU-L/2007 about Violation Allegation by Temasek, Decision Number 11/KPPU-L/2008 about Clean Waters Management in Batam, Decision Number 20/KPPU-I/2009 about Taxi Service in Juanda International Airport, Surabaya. All of those, studied by using the descriptive-analysis method. The result of this study concluded that the assessment of consumer exploitation in the substance of Article 17 under the Competition Law?s Perspective, could be evaluated through 2 (two) conducts, which are; consumer exploitation by limiting their choice of goods and services through the creation of Barriers to Entry, and consumer exploitation by excessive pricing. Meanwhile, the interpretation of consumer exploitation in KPPU?s Decision on Monopoly Practice also assessed those 2 (two) conducts in the Decision Number 07/KPPU-L/2007 about Violation Allegation by Temasek, Decision Number 11/KPPU-L/2008 about Clean Waters Management in Batam, Decision Number 20/KPPU-I/2009 about Taxi Service in Juanda International Airport, Surabaya.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi hukum antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana di atur dalam pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua domain hukum ini terlihat saling bertentangan satu sama lain namun sebenar nya kedua domain hukum ini bersifat komplementer dan saling mengisi satu sama lain untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri yakni efisiensi sistem perekonomian. Dengan menganalisis hubungan hukum antara konsepsi HKI bidang merek dengan hukum persaingan usaha dan menganalisis perlindungan hukum yang di berikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek serta menganalisa implementasi pasal 50 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1999 khusus nya perjanjian lisensi di harap kan agar kasuskasus yang menyangkut perjanjian lisensi dapat berkurang. Oleh karena itu di dalam Tesis ini juga akan dibahas tentang studi kasus yang berhubungan dengan lisensi merek dalam kaitan nya dengan praktik persaingan usaha tidak sehat. ......This thesis discusses about the synchronization between the rule of law and conception of the brand with the IPR (Intellectual Property Rights ) field in Competition Law as set in the article 50 letter b of Law No. 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Both the legal domain is seen in conflict with each other but actually his second this legal domain is complementary and complement each other for the harmony of the legal system itself that is the efficiency of economic systems. By analyzing the legal relationship between the conception of the brand with the IPR field of competition law, and analyze the legal protection that is given to the actions of the trademark registration unfair business practices in the areas of brand, and then analyze the implementation of article 50 letter b of LawNo.5 of 1999 its special licensing agreement expected it to cases involving the licensing agreement can be reduced. Therefore in this thesis has also been discussed on case studies relating to license its brand in connection with unfair business practices.

Abstrak :
Skripsi ini berisi ulasan yuridis UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan monopoli studi kasus persaingan usaha tidak sehat pada pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandara Kualanamu. Untuk itu dalam pembahasan skripsi akan dijelaskan tentang Praktik Monopoli dilihat dari perspektif Hukum Persaingan Usaha dan regulasi terkait pengiriman (outgoing) dan Pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandara Kualanamu. Penulisan skripsi ini mengkaji apakah telah terjadi pelanggaran Praktik Monopoli yang dilakukan oleh Angkasa Pura II telah terbukti adanya secara sah, dibuktikan dengan pemenuhan unsurunsur pada Pasal 17 UU Nomor 5 tahun 1999 sebagai pedoman dari kasus ini.
This thesis contains a juridical review of Law Number 5 the Year 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and monopoly case studies of unfair business competition on the outgoing and incoming cargo and post at Kualanamu Airport. For this reason, in the thesis discussion, it will be explained about Monopolistic Practices from the perspective of Business Competition Law and regulations related to outgoing and incoming cargo and post at Kualanamu Airport. The writing of this thesis examines whether there has been a violation of Monopolistic Practices committed by Angkasa Pura II that has been legally proven, as evidenced by the fulfillment of the elements in Article 17 of Law Number 5 of 1999 as a guideline for this case.

Abstrak :
Seiring berjalannya evolusi teknologi, semakin banyak hal yang sudah mulai berubah. Salah satunya adalah peran uang tunai yang mulai tergantingan dengan uang elektronik. Dengan uang elektronik, setiap individu dapat melakukan transaksi di tempat makan, tempat berbelanja, maupun tempat parkir. Salah satunya adalah Trans Studio Mall Cibubur yang menyediakan pilihan alat pembayaran yang salah satunya adalah uang elektronik, tepatnya dengan produk dari PT Allo Bank Indonesia Tbk.. Namun hal ini terasa janggal dikarenakan setiap pengunjung yang ingin menggunakan uang elektronik, terpaksa harus mendaftarkan dirinya sebagai bagian dari PT Allo Bank Indonesia Tbk. terlebih dahulu dan tidak bisa menggunakan jenis uang elektronik yang lainnya karena QRIS yang disediakan belum dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Maka dari itu, Penulis ingin menganalisis apakah tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai praktik monopoli apabila ditinjau dari hukum persaingan usaha dan membahas mengenai praktik pembayaran parkir yang seharusnya dilakukan di Trans Studio Mall Cibubur agar sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis kualitatif. Dimana data-data yang akan digunakan ialah data sekunder yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya, sehingga untuk memperoleh data-data tersebut, Penulis mengaplikasikan studi kepustakaan dan wawancara narasumber sebagai alat pengumpulan data. Kemudian pada akhirnya, hasil yang didapatkan adalah PT Allo Bank Indonesia Tbk. tidak terbukti melakukan praktik monopoli di Trans Studio Mall Cibubur dalam hal pembayaran parkir dan penerapan sistem pembayaran parkir yang seharusnya dilakukan oleh Trans Studio Mall Cibubur ialah segera mengaktifkan QRIS dan menambahkan pilihan pembayaran dengan uang elektronik lainnya, seperti E-Money di setiap pos parkirnya agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dan memberikan kemudahan bagi para pengunjung mall. ......As technology evolves, more and more things have started to change. One of them is the role of cash which is starting to be replaced by electronic money. Electronic money allows everyone to transact at places to eat, shop, or in parking lots. One of them is Trans Studio Mall Cibubur which provides a choice of payment instruments, one of which is electronic money, to be precise, with products from PT Allo Bank Indonesia Tbk. from PT Allo Bank Indonesia Tbk. first and cannot use other electronic money because the QRIS provided cannot operate properly. Therefore, the author wants to analyze whether this action can be said to be a monopoly practice if viewed from the business competition law and discusses the practice of parking payments that should be made at Trans Studio Mall Cibubur so that it complies with the provisions of the Law No. 5 of 1999. The methods used are normative juridical with a descriptive-analytical research typology and qualitative analysis methods. The data used is secondary data which focuses on laws and regulations, books, journals, and so on; thus, to obtain these data, the author applies literature studies and interviews with informants as data collection tools. Then, in the end, the results obtained were PT Allo Bank Indonesia Tbk. not proven to have monopolized practices at Trans Studio Mall Cibubur in terms of parking payments and implementation of a parking payment system that Trans Studio Mall Cibubur should carry out is to immediately activate QRIS and add payment options with other electronic money, such as E-Money at each parking post in order to create fair business competition and provide convenience for mall visitors.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan dikaitkan dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian menyimpulkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektor telekomunikasi mengenai kewajiban pelaporan dan memperoleh izin dari regulator dalam hal adanya pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan telah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangundangan mengenai persaingan usaha. Namun dibutuhkan adanya panduan yang lebih rinci dan spesifik mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan di sektor telekomunikasi sehingga disarankan regulator perlu segera menerbitkan peraturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang sekurang-kurangnya memuat 4 (empat) hal yaitu ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; aspek-aspek yang menjadi bahan evaluasi dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antar pelaku-pelaku usaha dalam sektor telekomunikasi; serta prosedur koordinasi dalam memberikan persetujuan atau penolakan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antara pemerintah sebagai regulator yang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan komisi yang ditetapkan undang-undang sebagai badan pengawas persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. ...... This thesis discuss about the efforts that can be done to prevent monopolistic practices and unfair business competition conducted through merger, consolidation, and acquisition related with the utilization of radio frequency spectrum as a limited resources in telecommunications. This thesis uses methods of library research with secondary data as the data source. The results concluded the provisions in telecommunications sector’s legislation regarding reporting obligations and obtain permission from the regulator in terms of merger, consolidation, and acquisition has in line with the provisions in the legislation concerning competition. But there need to be more detailed and specific guidance about the merger, consolidation, and acquisition in the telecommunications sector. It is recommended that regulator should immediately issue regulations regarding the merger, consolidation, and acquisition in the telecommunications sector that shall contain at least 4 (four) things which is the provisions regarding the procedures of notification of merger, consolidation, and acquisition plan; aspects subjected for evaluation in giving approval or rejection of the plan of merger, consolidation, and acquisition; requirements to be able to do the merger, consolidation and acquisition between business actors in the telecommunications sector; as well as coordination procedures in the approval or rejection of a merger, consolidation and acquisition plan between government as regulator, in this case is the Ministry of Communications and Information Technology and the commission formed by law as the supervisor of business competition, whic is Business Competition Supervisory Commission.